PEKALONGAN — KrisnaNusantara – Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman menegaskan bahwa akreditasi RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan harus melampaui sekadar pencapaian predikat, dengan standar keselamatan pasien menjadi budaya kerja harian seluruh jajaran rumah sakit.
Sukirman menegaskan pentingnya akreditasi saat membuka Survei Akreditasi RSUD Kraton oleh LARS-DHP pada Kamis (10/9/2026), dan menyebutnya sebagai momen untuk menguji serta meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
“Akreditasi rumah sakit bukan hanya untuk meraih predikat, tetapi juga untuk membangun budaya mutual dan keselamatan pasien secara berkelanjutan,” tegas Sukirman.
Sukirman meminta manajemen dan tenaga kesehatan RSUD Kraton menghadapi survei dengan terbuka dan jujur, menunjukkan pelayanan baik dan tidak menutupi kekurangan demi penilaian.
“Kita sampaikan apa yang telah dilaksanakan dan tunjukkan yang sudah berjalan baik. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, sampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Keterbukaan menjadi kunci untuk mendapatkan catatan dan rekomendasi bagi pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan.
Kedatangan surveyor LARS-DHP tidak dianggap ancaman bagi rumah sakit. “Anggap survei ini sebagai kesempatan untuk evaluasi, mendapatkan masukan berharga, dan belajar bersama guna meningkatkan kualitas pelayanan ke depan,” ujarnya.
Sukirman mengingatkan agar standar pelayanan tidak hanya diterapkan saat menghadapi akreditasi, tetapi harus tetap menjadi pedoman dalam setiap aktivitas pelayanan setelah surveyor pergi dan predikat diperoleh.
“Kepada Ibu Direktur dan jajaran RSUD Kraton, saya minta agar akreditasi menjadi budaya kerja sehari-hari, bukan hanya saat tim survei datang.
Predikat akreditasi bukan ukuran akhir keberhasilan rumah sakit,” tegasnya. Ukuran sebenarnya adalah pengalaman masyarakat dalam pelayanan, keselamatan pasien, dan kepercayaan terhadap rumah sakit pemerintah daerah.
Sukirman meminta LARS-DHP tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga masukan, rekomendasi, dan pembinaan berkelanjutan. Catatan surveyor diharapkan menjadi pedoman bagi RSUD Kraton dan Pemkab Pekalongan dalam pembenahan dan menghadapi tantangan UHC serta keterbatasan fiskal.
Ketua Akreditasi RSUD Kraton, Budi Darmoyo, menyatakan persiapan akreditasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup perencanaan, pengorganisasian, manajemen, serta aspek medis dan pembedahan. Penilaian mencakup manajemen, pelayanan medis dan pembedahan, peningkatan kualitas, serta kepuasan pasien. Budi berharap ini dapat menjadi acuan untuk terus meningkatkan pelayanan yang baik.
