Seiring meningkatnya jumlah korban dari kasus smart wallet yang menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari Ketua DPC Projo Jombang, Hari Sukemi, yang akrab dipanggil Krisna. Dalam merespons masalah ini, Krisna berinisiatif untuk membuka posko pengaduan dan bantuan hukum di kantor DPC Projo Jombang untuk membantu korban smart wallet dan menerima pengaduan terkait permasalahan hukum lainnya.

Diketahui, Posko pengaduan tersebut berlokasi di Perumahan Putra Mas Regency, Dusun Petengan, Desa Tambakrejo, Jombang. Krisna didampingi oleh 14 kuasa hukum di bawah kepemimpinan Joko Prasetyo SH MH, yang akrab dipanggil Bang Jack, yang juga merupakan penasihat DPC Projo Kabupaten Jombang.

Krisna menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengelola smart wallet merupakan suatu kejahatan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“Tentu itu tanpa harus menunggu pengaduan atau pelaporan dari korban,” kata Krisna kepada Koran Memo Grup, Kamis (4/4/2024) sore.

Krisna juga menyoroti pelaku atau pengelola aplikasi smart wallet yang diketahui merupakan salah satu oknum wakil rakyat yang seharusnya mengerti aturan dan undang-undang terkait tindak pidana seperti ini.
“Berdasarkan berita yang beredar, banyak korban atas kejahatan ini,” tandasnya.

Terpisah, melalui telepon WhatsApp, praktisi hukum Joko Prasetyo, memberikan sedikit edukasi hukum terkait tindak pidana tipu gelap. Sebagai seorang pengacara yang mengedepankan kemanusiaan, Bang Jack menegaskan bahwa tindakan tersebut tidaklah pantas dilakukan, terutama oleh seorang publik figur atau wakil rakyat yang seharusnya menjadi panutan masyarakat.

“Jadi ini tindak pidana penipuan dan penggelapan diatur dalam Pasal 378 KUHP lama, Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru, Pasal 372 KUHP lama, dan Pasal 486 UU 1/2023 tentang KUHP baru,” tandasnya.

Informasi yang dihimpun, baru-baru ini rumah seorang oknum anggota DPRD Jombang berinisial AT yang berlokasi di Mojowarno, digeruduk puluhan warga Senin (1/4) malam. Mereka datang lantaran merasa tertipu aplikasi trading Smart Wallet. Dalam pemberitaan sejumlah media, AT sendiri disebut-sebut terkait dengan aplikasi trading Smart Wallet tersebut. (beny)

Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang menggelar acara ini tentunya memiliki sebuah tujuan yakni mengembangkan nalar siswa serta memiliki kepribadian dan karakter yang baik dengan pembelajaran matematika yang tidak semata-mata hanya untuk mencerdaskan siswa, karena dalam pembelajaran matematika tidak hanya memuat materi pembelajaran tetapi juga mengandung nilai-nilai moral.

Kemudian hal ini ditegaskan oleh Rhendra Kusuma selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar bahwa tujuan diadakannya sosialisasi ini ialah untuk memberikan ilmu matematika yang berguna bagi kehidupan sehari-hari karena hidup akan terus berkaitan dengan menghitung. Oleh karena itu, ilmu matematika yang kita miliki harus senantiasa dikembangkan dan akan selalu berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat Paripurna. Tugas Bapemperda adalah menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran.

Muhaimin mengawali pendidikan dasar di SDN Gedangan Mojowarno dan lulus tahun 1984. Selanjutnya menimba ilmu di SMPN 1 Mojowarno dan lulus tahun 1987. Setelah itu, Muhaimin melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMA PGRI Jogoroto dan lulus tahun 1990.

Muhaimin semasa muda bercita -cita menjadi seorang guru. Maka dengan itu pria kelahiran 23 November 1970 ini melanjutkan studi di STAIDU Rejoso Peterongan Jombang. Kala itu, Muhaimin memilih studi di Fakultas Tarbiyah.

Setelah lulus kuliah, Muhaimin mencoba peruntungan masuk ke dalam dunia Politik dan memilih bergabung dengan PKB dengan alasan dia merupakan warga Nahdliyin.

Masuknya dia ke dunia politik bertujuan untuk menjadi wadah perjuangan warga NU lewat partainya tersebut. Untuk menambah wawasan dalam dunia politik, Muhaimin ikut serta dalam berbagai organisasi. Contohnya dia ikut gabung dengan IPNU Anak Cabang (Ancab) kecamatan Mojowarno.

Setelah dirasa cukup dalam pengalaman organisasinya Muhaimin memberanikan diri mengikuti kontestasi calon anggota legislatif DPRD Jombang melalui Dapil (daerah pemilihan) 3 (tiga) pada tahun 2014. Meliputi kecamatan Mojoagung, Mojowarno, Bareng, Wonosalam, ” ungkap Muhaimin

setelah terpilih sebagai wakil rakyat pada periode pertama (2014-2019) dan periode kedua (2019-2020) ditempatkan pada Komisi A DPRD Jombang.

“Sekarang tugas saya bertambah yaitu menjadi Ketua Bapemperda,” ungkap Muhaimin.

Di sela kesibukan menjadi wakil rakyat, ia selalu menyempatkan waktunya dengan keluarga. “Saat di rumah, saya selalu sempatkan atau meluangkan waktu untuk berbincang dan makan bersama dengan keluarga,” ungkap suami Siti Muniroh ini.

Muhaimin mengakui, menjadi wakil rakyat memang harus bermanfaat untuk masyarakat. Karena akan selalu menjadi “penyambung lidah masyarakat”  dengan pemerintah dan aparat penegak hukum (APH).

“Jadi prinsipnya ya saya ingin berikhtiar untuk kemaslahatan masyarakat Jombang,” jelasnya.

Untuk itu di sela kesibukan sebagai wakil rakyat, ia berusaha selalu menyempatkan diri berbagi waktu dengan keluarga.

“Saat di rumah, selalu saya sempatkan atau meluangkan waktu untuk berbincang dan makan bersama dengan keluarga,” pungkas suami Siti Muniroh ini.

Permasalahan yang sering terjadi di awal dan akhir tahun ialah terkait anggaran untuk proyek fisik yang pelaksanaannya tidak tepat waktu. DPRD Jombang meminta agar pihak terkait yaitu Pemkab Jombang melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu dan meminimalisir agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

Menurut Ketua DPRD Jombang, bahwa dari pihak DPRD menyarankan untuk mempercepat proses lelang dan memilih pemenang tender lelang proyek tersebut secara cermat dengan tujuan agar proyek yang sudah direncanakan sejak tahun lalu dapat terlaksana dengan baik dan pembangunan dapat tepat waktu, sehingga sebelum tutup tahun anggaran dapat dilakukan evaluasi atas proyek yang sudah terlaksana.

Pada tahun 2023 lalu, terdapat dua proyek yang tidak berjalan yaitu proyek fisik Puskesmas. Hal ini harus menjadi pembelajaran agar tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya karena jika proyek tersebut tidak terselesaikan maka yang dirugikan ialah masyarakat. Pemkab Jombang harus memperketat pengawasannya kepada kontraktor agar proyek bisa terlaksana secara maksimal.

Pengajuan lelang di bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Jombang masih sepi, akibatnya pengajuan lelang proyek di bidang tersebut terpaksa dilakukan berkirim surat ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (ODP) yang bertujuan untuk mendorong percepatan pengajuan paket lelang 2024 yang sudah direncanakan dapat segera terlaksana dan bisa diselesaikan dengan maksimal dan tepat waktu. Sehingga, masyarakat tidak dirugikan.

Inti pembahasan kunjungan kerja tersebut tidak lain membahas tentang pelantikan wakil rakyat periode yang terpilih pada Pemilu bulan Februari lalu.

Kunjungan pertama oleh DPRD Kota Probolinggo pada Selasa (05/03/2024), siang. Dilanjutkan dengan DPRD Kab. Ngawi pada Kamis (07/03/2024), pagi. Kedatangan wakil rakyat tersebut disambut langsung oleh Bambang Sriyadi, Sekretaris DPRD Kab. Jombang beserta jajarannya.

“Minggu pertama bulan Maret ini kami sudah mendapatkan 2 kali kunjungan kerja, dari DPRD Kota Probolinggo dan Kab. Ngawi. Kami berdiskusi tentang pelantikan anggota dewan terpilih pada Pemilu bulan Februari lalu”, ungkap Bambang Sriyadi.

Mantan Kabag Pemerintah Setkab Jombang ini juga menerangkan terkait jadwal pelantikan yang sampai saat ini juga belum diketahui tanggal pastinya. Hal tersebut tentu saja membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari Pemprov Jawa Timur.

“Kemungkinan nanti pelantikan anggota dewan terpilih diadakan serentak. Tapi sampai saat ini kami masih menunggu kabar lebih lanjut terkait waktu yang pasti untuk pelaksanaan pelantikan”, terangnya.

Apalagi sampai saat ini, masa perhitungan suara atau pleno di tingkat kabupaten baru saja usai, dan masih berlangsung di tingkat provinsi.

“Sepertinya pleno tingkat provinsi juga masih berlangsung. Jadi ya sebaiknya ditunggu dulu hingga selesai penetapan hasil akhir dari Pemilu 2024 secara nasional”, tambahnya.

Hasil penetapan nama-nama anggota dewan terpilih yang berhasil menduduki kursi DPRD Kab. Jombang periode 2024-2029 juga belum diterima oleh pihak Sekretariat DPRD Kab. Jombang.

“Saat ini kami masih menunggu hasil dari KPU Pusat terkait kepastian hasil penetapan anggota terpilih DPRD Kab. Jombang”, ungkap Bambang.

Workshop dan Lokakarya Jaranan Dor dibuka langsung oleh Senen, Kepala Disdikbud Kab. Jombang dan dihadiri oleh 250 peserta untuk menyaksikan aksi anak-anak menampilkan Jaranan Dor.

Tujuan diadakannya kegiatan tersebut tidak lain sebagai pelestarian kesenian dan budaya khas Jombang untuk dapat meraih rekor Muri (Museum Rekor Dunia – Indonesia).

“Untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan memang sudah menjadi tugas kami sebagai bagian dari Disdikbud Jombang. Khususnya, hasil karya murni dari para senior seniman. Kewajiban kita sebagai generasi penerus adalah melestarikan dengan cara memecahkan Rekor Muri itu”, ungkap Senen, Kepala Disdikbud Kab. Jombang.

Selain dilestarikan untuk mendapatkan Rekor Muri, kesenian Jaranan Dor juga merupakan alat pembentuk karakter bagi masyarakat, khususnya warga Jombang.

“Selain itu, tujuan Jaranan Dor adalah untuk membentuk karakter masyarakat Jombang”, tambahnya.

Dian Yunitasari juga menerangkan bahwa tujuan diraihnya Rekor Muri melalui Jaranan Dor tersebut sebagai bukti otentik budaya khas Kabupaten Jombang yang harus dilestarikan.

“Harapannya, kita lanjutkan jadi data ilmiah dan warisan budaya tak benda milik Kabupaten Jombang ini”, tutur Sekretaris Disdikbud Kab. Jombang tersebut.

“Sejak awal pengajuan anggaran pengadaan lahan untuk rencana pembangunan pasar, sejumlah fraksi memang sudah mengkritisi proyek tersebut”, terang Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Kab. Jombang.

Benar saja, hingga saat ini progres pembangunan lahan tersebut menemukan titik terang. Bahkan menurut informasi terkini dari Pemkab Jombang, proyek lahan tersebut belum mendapatkan suntikan anggaran dari Pemerintah Pusat.

“Pemkab Jombang waktu itu meyakinkan bahwa pembangunan akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Maka dari itu, kami ingin tanyakan sejauh mana progres pembangunannya. Karena kami sampai saat ini belum mendapatkan laporan sama sekali”, tegas Politisi PKB Dapil 2 tersebut.

Komisi B DPRD Kab. Jombang juga akan turun tangan dengan memanggil dinas-dinas terkait sebagai bentuk komitmen atas progres pembangunan lahan pasar Denanyar tersebut.

Apabila Pemkab Jombang tidak segera memberikan tindak lanjut, pembelian lahan tersebut menjadi sia-sia dan “muspro”.

“Semua pihak dan kalangan masyarakat berhak tahu, kapan dilakukan pembangunan dan bentuk anggarannya. Dengan itu, Pemkab Jombang perlu sering berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kejelasan pembangunan”, tambahnya.

Mereka menuntut upah kerja untuk segera dibayar oleh kontraktor pekerjaan pengurukan yang dilakukan oleh CV Rahayu.

Massa aksi juga membawa poster bertuliskan “menolak Amir bekerja di Bandarkedungmulyo, Lancarkan saluran air agar tidak merugikan petani” poster tersebut
terpampang di pintu masuk proyek.

“Kami meminta CV Rahayu berkomitmen sesuai perjanjian awal, upah dibayar seminggu sekali,” ujar Jatmiko koordinator aksi saat diwawancarai wartawan di lokasi.

Jatmiko menyebut, sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan di Kantor Desa setempat dan didampingi oleh Kapolsek Bandarkedungmulyo AKP Sulianto. Namun, Jatmiko mengaku pihak perusahaan mengingkari kesepakatan yang sudah dimediasi oleh Polsek.

“Kedua kami menuntut kesepakatan yang dimediasi forkopimcam kemarin,” lanjutnya.

Jatmiko menambahkan, tuntutan ketiga adalah menuntut agar kontraktor pengurukan memperhatikan akses pertanian dan tidak merugikan warga.

“Kontraktor pengurukan ini menutup saluran irigasi jadi untuk saluran irigasi agar tidak ditutup karena saat ini saluran irigasi tidak berfungsi karena kena tanah uruk,” jelasnya.

Sebelumnya, warga sudah memberikan toleransi membolehkan aktifitas sampai hari ini. Sekarang sudah ditutup patok tuntutan.

“Kami sudah memberikan toleransi untuk kontraktor penimbunan namun janjinya tidak ditepati akhirnya kita tutup patok, kompensasi warga juga belum clear,” ungkapnya.

Jatmiko menyebut, ada dugaan kontraktor enggan membayar upah pekerja malah diduga melakukan intimidasi warga.

“Karena kontraktor uruk diduga mengintimidasi warga, kesini membawa oknum LSM dan Oknum Tentara juga untuk menakuti warga, kan kasian warga mereka hanya menagih haknya,” tuturnya.

Sementara, Kepala Desa Bandarkedungmulyo Zainal selaku pembina wilayah di lokasi proyek saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

“Maaf saya gak tahu menahu tentang hal itu,” ujarnya saat dikonfirmasi.

“Itu urusan kontraktor dengan pekerja, bukan urusan warga,” sambungnya.

Zainal juga mengaku tidak ikut campur urusan pekerjaan yang dilakukan di wilayah desanya tersebut.

“Langsung ke kontraktornya aja atau ke investornya, kami pemdes tidak ikut campur urusan pekerjaan itu,” pungkasnya.

(Teguh)

Kegiatan bertajuk Halaqoh Internasional Jilid 2 menghadirkan pembicara dari Negara Yaman, As Syaikh Ali M. S. Al Hamzi. Acara sendiri berlangsung sehari penuh memungkinkan interaksi antara pembicara dan santri lebih maksimal.

Direktur Bidang Pendidikan Formal Elisa Nurul Laili MA mengatakan kegiatan Halaqoh bertujuan untuk mendoakan Indonesia lebih damai. Apalagi usai pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan menjelang pelaksanaan Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah.

“Indonesia bisa tetap menjadi negara yang damai setelah Pemilu dan ini sudah mau menjelang Ramadan,” kata Elisa kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).

Menurut Elisa, kehadiran Syaikh Ali menujukkan karakter pesantren dengan kurikulum Internasional yang diajarkan di PBI Giri Majdi. Jika kali ini profesor dari negara Yaman, pada Halaqoh pertama menghadirkan profesor dari Australia.

“Kedua akademisi dari Timur Tengah dan Australia tersebut rencananya akan menjadi tenaga pengajar di PBI Giri Majdi,” ungkap Wakil Pengasuh PBI Giri Majdi itu.

Sejauh ini, PBI Giri Majdi menjalankan sistem pendidikan pesantren berkarakter salaf dengan kurikulum internasional. Sehingga outputnya mampu mencetak alumni yang bukan hanya ahli di bidang agama, tetapi juga mumpuni di bidang keilmuan.

“Tenaga pengajar dari Internasional, kurikulum internasional, santri dibimbing untuk keluar negeri dan penggunaan bahasa Internasional,” pungkasnya.

(Teguh)

Para narasumber teknis dari BPKP Jawa Timur mengupas seluk beluk prinsip dan praktik Satuan Pengawas Internal serta tata laksana audit internal. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2022 Perumdam Tirta Kencana Kab. Jombang telah memiliki satuan pengawas internal.

Menurut Khoirul Hasyim, Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang, adanya SPI adalah bukti komitmen nyata Perumdam Tirta Kencana Kab. Jombang terhadap pelaksnaan tata kelola perusahaan yang baik.

“SPI tidak boleh hanya menjadi formalitas kelengkapan manajemen Perusahaan, tetapi juga harus menjadi organ di dalam manajemen perusahaan yang mampu mendampingi, mengawasi, serta memberikan rekomendasi sebagai bentuk kontribusi langsung dalam mendukung dan mewujudkan pelaksanaan Good Corporate Governance”, tutur Khoirul Hasyim, Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang.

Pelatihan berlangsung selama tiga hari, seluruh pejabat struktural dan beberapa perwakilan sub unit mengikuti pelatihan dengan serius. Khoirul Hasyim mengatakan bahwa upaya-upaya seperti pelatihan audit internal ini diharapkan mampu meningkatkan trust value yang lebih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang akan profesionalisme Perumdam Tirta Kencana Jombang, yang merupakan salah satu dari empat BUMD yang dimilki Pemkab.

(Ben)

Empat Raperda Inisiatif  yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2024 sudah masuk pada tahapan pembahasan. Setelah dilakukan rapat ini, selanjutnya yaitu rapat tentang jawaban Bupati Jombang atas Raperda Inisiatif yang diajukan.

Empat program yang dicantumkan dalam Raperda Inisiatif ialah Raperda tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Jombang.

Raperda tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, memiliki keterkaitan bahwa semakin banyaknya ancaman bagi kebhinekaan dan keutuhan bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah ideologis di era globalisasi sekarang ini, oleh karena itu dengan adanya Raperda tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan ialah agar dapat mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan serta memaksimalkan pengembangan kinerja demokrasi Daerah yang berlandaskan pada demokrasi Indonesia.

Kemudian urgensi dibentuknya Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif ialah bahwa ekonomi kreatif di Jombang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, mengembangkan inovasi, serta memperluas lapangan kerja sehingga perlu adanya Raperda akan hal ini. Dimana dengan adanya peraturan tentang hal tersebut akan menjadi dasar pemecahan masalah yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.

Tak kalah pentingnya, Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan ditujukan untuk memberikan kepastian Hukum atas upaya memajukan kebudayaan di Kabupaten Jombang, karena kebudayaan merupakan identitas daerah yang berkembang dan harus dijunjung tinggi oleh masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Raperda yang keempat membahas terkait Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Jombang, dimana perlu dilakukan penyesuaian untuk sinkronisasi ketentuan terkait hak keuangan dan administratif anggota DPRD Kabupaten Jombang.

Setelah selesai Rapat Paripurna, Pj Bupati Jombang yakni Sugiat menuturkan bahwa empat Raperda Inisiatif ini akan terus berlanjut pembahasannya agar ketika dilaksanakan sudah mendapatkan payung Hukum yang jelas, sehingga dapat bermanfaat di masyarakat Jombang.

(Ben)

Adanya beras  SPHP tentunya bisa menstabilkan harga beras karena harganya yang sangat terjangkau di masyarakat sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Ketua Komisi B DPRD Jombang, Sunardi mengungkapkan bahwa masyarakat mempunyai pilihan. Salah satunya yaitu beras SPHP yang harganya jauh lebih murah.

Dengan situasi yang demikian, hal ini harus segera dikomunikasikan antar pihak yang terkait yaitu pihak Disdagrin Jombang dan Bulog Sub Divre Surabaya Selatan sebagai pemasok beras SPHP yang membawahi wilayah Jombang dan Mojokerto. Titik permasalahan atas kelangkaan beras SPHP di pasar Jombang ini harus segera ditemukan dan dituntaskan. Apabila permasalahan sudah ditemukan, maka pihak Disdagrin harus mengambil langkah terbaik untuk memulihkan ketersediaan beras SPHP di pasaran.

Berdasarkan ucapan Suwigno selaku Kepala Disdagrin menjelaskan bahwa pada kenyataannya setelah dilakukan operasi pasar ditemukan sejumlah pedagang yang menjual beras SPHP  dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga yang sudah ditetapkan.

Tentunya hal ini sudah menyalahi aturan yang ada, ini yang menjadi salah satu alasan Bulog melakukan penghentian penyaluran beras SPHP karena adanya temuan pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum pedagang. Penghentian distribusi beras SPHP ke pedagang pasar tradisional ini berdasarkan laporan Disdagrin Jombang tertanggal 7 Februari 2024.

Tetapi, penghentian distribusi ini akan segera diakhiri setelah adanya koordinasi lebih lanjut antara Disdagrin dengan para pedagang, termasuk komitmen pedagang agar tidak menjual beras SPHP di atas harga yang telah ditentukan.

(Ben)

Secara rinci, terdapat beberapa pokok pembahasan antara wakil rakyat Jombang ini yakni membahas terkait dunia usaha, pupuk bersubsidi, pariwisata, dan pemenuhan hak asuh anak. Tujuan kunjungan kerja DPRD Jombang Komisi A ke wilayah Provinsi DIY tertuju pada Kabupaten Kulon Progo untuk mengkaji terkait kebijakan dunia usaha.

Bahwa dapat kita ketahui di daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi usaha yang bagus, seperti apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Komisi A DPRD Jombang Kartiyono yang pada intinya memaparkan bahwa potensi usaha yang ada di Kabupaten Kulon Progo sangat luar biasa dan bisa berkembang dengan semaksimal mungkin yang pastinya didukung oleh lingkungan sekitar. Kemudian menambahkan bahwasanya iklim usaha di Kulon Progo bagus karena didukung oleh korelasi yang baik antara pengusaha besar dengan UMKM sekitar. Dengan adanya korelasi tersebut, DPMPTSP mengambil peran sebagai mediator yang menghubungkan antara pengusaha besar dengan UMKM sehingga terciptanya kepedulian dan kerjasama dalam mengembangkan potensi dunia usaha yang dimiliki Kulon Progo.

Selain Kulon Progo, Komisi B DPRD Jombang juga melakukan kunjungan kerja ke wilayah Sragen, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya tersebut bertujuan untuk mengkaji pendistribusian pupuk subsidi. Karena banyak berita bahwa petani masih mengalami kekurangan jatah pupuk dari Pemerintah. Dengan adanya hal demikian, diharapkan Pemkab Jombang dapat mengadakan program misalnya dengan penganggaran pupuk cair maupun pupuk organik.

Komisi C DPRD Jombang mengunjungi Dinas PUPR Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY untuk mengetahui cara-cara untuk meningkatkan sektor wisata di daerah tersebut. Potensi wisata yang dimiliki Gunungkidul dikembangkan secara maksimal yang mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pihak diantaranya yakni aktifnya Bupati yang melakukan lobi hingga tingkat dirjen maupun irjen agar mendapatkan bantuan khusus keuangan untuk mengembangkan sektor pariwisata disana, seperti yang dituturkan oleh Bapak Miftahul Huda selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang.

Komisi D DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, Provinsi Jawa Tengah yang membahas tentang kebijakan Pemerintah terkait pemenuhan hak anak. Semakin maraknya kasus pernikahan dini, hamil diluar nikah, dan sebagainya yang sangat merugikan masa depan generasi muda harus kita adakan assesment serta perhatian khusus atas kasus tersebut. Kabupaten Jombang tercatat mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya.

(Ben)

Dalam proses rapat, pembahasan pertama terkait Perda Inisiatif Nomor 6 Tahun 2017  yang kemudian dibacakan Naskah Akademik (NA) dari Pusat Pembangunan (PP) Otonomi Daerah (Otoda) Universitas Brawijaya Malang. Naskah tersebut berisi naskah akademik Naperda Inisiatif yang pada intinya berisi hak keuangan pimpinan serta anggota DPRD. Perubahan ini selaras dengan adanya perubahan pada Peraturan Pemerintah.

Kemudian topik pembahasan kedua yaitu Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024, penambahan ini wajib dilakukan agar tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Aset daerah harus terinventarisir dengan baik sesuai dengan perubahan dari tahun ke tahun.

Hasil rapat ini tentunya akan dilaporkan kepada Pimpinan dan hasilnya akan diketahui oleh semua pihak tanpa ada yang dirahasiakan baik pada rapat perancangan Raperda Inisiatif maupun pembahasan terkait Raperda Inisiatif tersebut.

(Ben)

Telah dikonfirmasi melalui Kepala Dinas PUPR Kab. Jombang, Bayu Pancoroadi, PUPR sudah menyiapkan dana sebesar Rp. 12,4 miliar untuk merealisasikan usulan perbaikan 16 ruas jalan dari beberapa kecamatan.

“PIK ini merupakan agenda tahunan sebagai hasil dari Musrenbang di kecamatan yang diprioritaskan dan selanjutnya diajukan ke kabupaten agar programnya bisa didanai dari APBD,” papar Kepala Dinas PUPR Kab. Jombang, Bayu Pancoroadi didampingi Kabid Bina Marga Agung Setiadji, Senin (05/03/2024), pagi.

Detail pengerjaan untuk 8 paket pekerjaan rekontruksi jalan, PUPR telah menyediakan anggaran sebanyak Rp.5,049 miliar, meliputi ruas Denanyar – Sendangrejo Kecamatan Jombang Kota, Jalak – Sumberingin, Katemas – Cupak Kecamatan Ngusikan – Batas Kabupaten Mojokerto, Balongsari – Turipinggir Kecamatan Megaluh, serta ruas Marmoyo Kabuh – Jipurapah Kecamatan Plandaan.

“Untuk rehabilitasi jalan hanya ada dua paket, yakni di ruas jalan Kalangsemanding – Sukorejo Kecamatan Perak dan Catakgayam – Rejoslamet Kecamatan Mojowarno,” lanjut Bayu.

Sementara itu, detail pengerjaan pemeliharaan jalan pada 7 paket, telah disiapkan anggaran sebanyak Rp.2,5 miliar, meliputi ruas jalan Plandi – Mayangan I dan Plandi – Mayangan II Kecamatan Jogoroto, ruas jalan Karangdagangan Bandarkedungmulyo – Balongsari Kecamatan Megaluh, Tebel Bareng – Latsari Kecamatan Mojowarno, ruas jalan Peterongan – Kedungbetik kecamatan Kesamben, ruas jalan Tejo Mlaras – Sumobito Kecamatan Sumobito, dan ruas Betek – Murukan Kecamatan Mojoagung.

“Plotting untuk program PIK anggarannya sudah disiapkan untuk kecamatan. Tinggal memilih mana yang menjadi prioritas utama jalan yang akan diperbaiki,” jelas Bayu.

Alumnus pasca sarjana ITN Malang jurusan Manajemen Konstruksi ini juga menambahkan ada beberapa ruas jalan lainnya yang memang menjadi prioritas. Seperti, peningkatan jalan ruas Mojoagung – Mojoduwur di Kecamatan Mojowarno. Proyek tersebut pagu anggarannya mencapai Rp.4,9 miliar dan masuk dalam program prioritas Perangkat Daerah (PD) bukan PIK.

Sementara itu, proyek rekonstruksi jalan dari DBH CHT hanya untuk peningkatan jalan ruas Kedungjati – Tondowulan dengan nilai pagu anggaran Rp.3,6 milyar.

“Semoga seluruh proyek peningkatan dan perbaikan jalan tahun anggaran 2024 ini bisa berjalan sesuai jadwal dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mempermudah akses ekonomi dan memperlancar arus lalu-lintas,” pungkasnya ramah.

(Ben)

Demikian terungkap dalam diskusi Pj Bupati Sugiat dengan sejumlah wartawan di Markas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jalan Taman Apsari, Kota Surabaya, Rabu (7/2/2024). Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, mengatakan potensi budaya dan iconik menjadi syarat pengembangan desa wisata. Di Desa Jati Duwur telah memenuhi syarat itu. Bahkan seni Wayang Topeng yang ada menjadi kewajiban bersama untuk meningkatkan potensinya sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan klaster ekonomi baru.

“Itu bagus sekali. Kami mendukung kegiatan itu. Bahkan bisa kolaborasi dengan Pemkab Jember untuk menggelar festival budaya,” ujar Cak Item biasa disapa.

Sebelumnya, Isma Hakim Rahmat, pengurus PWI Jatim, yang warga asal Jati Duwur, adalah penggerak dan motor di desa dalam pengembangan wisata Wayang Topeng. Menurutnya, ada banyak potensi dan kolaborasi yang bisa diangkat. Bahkan keinginan masyarakat adalah bagaimana iklim dan cuaca pariwisata di Jati Duwur, bisa bergeliat.

“Pak Pj Bupati, kami sudah jalan. Mainset anak muda di desa sudah berubah. Bayangkan kita ada kerajinan topeng, batik topeng, udeng topeng, dan seni tarinya,” ujar Isma Hakim R, yang kelahiran Desa Jati Duwur, Kesamben Jombang ini.

Pj Bupati yang lulusan S-1 ilmu jurnalistik dan dekat  dengan wartawan ini, sebelumnya hadir hanya ditemani seorang sopir dan ajudan tanpa pengawalan. Dia diterima Ketua PWI Jatim, Luthfil Hakim, dan sejumlah pengurus lain di antaranya ; Sekretaris PWI Eko Pamuji, M Sokip – Wakil Ketua,  Bendahara Andy Setiawan dan pengurus harian lainnya.

Di ruang pertemuan itu, Pj Bupati Sugiat, meminta masukan dari para jurnalis  dan pengurus PWI dalam menjalankan tugas dan amanahnya dalam pembangunan dan memimpin di daerah sejuta pondok pesantren, Kabupaten Jombang tersebut. Secara terbuka Sugiat, juga tidak menampik saran, usul dan kritikan selama bertugas menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di kota yang  yang memiliki 21 kecamatan tersebut.

“Kalau saya sih, senang usulan, kritik dan saran. Saya sebagai bupati tidak ada beban, di sini sehingga kita butuh kolaborasi dan dukungan semua elemen untuk membangun daerah,” ujar mantan Direktur Perencanaan dan Operasional Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

Sugiat yang sudah malang melintang di dunia intelijen ini mengaku tidak mungkin bekerja sendiri. Termasuk bagaimana agar Kabupaten Jombang ini bisa berkembang pariwisata, dan ekonomi masyarakatnya.

“Program itu jika ditarik ke dalam tupoksi sebagai Pj bupati, termasuk dari 10 tugas pokok tersebut bidang investasi. Kan kalau pariwisata berkembang, ekonomi UMKM terangkat sehingga investasi itu bisa tinggi,” tukasnya.

Secara khusus bahkan kata Sugiat, pihaknya akan mengonsentrasikan pembangunan di bidang pariwisata yang impact atau multiplier efeknya sangat besar.

“Untuk Kabupaten Jombang sudah turun RDTR nya. Di wilayah utara Brantas, pengembangan dan pembangunannya ke arah industri. Nah, itu terkait penanganan investasi,” sergahnya.

Pembicaraan gayeng pun terjadi. Berbagai persoalan baik soal politik, ekonomi, sosial, hingga budaya dibahas bersama wartawan dan pengurus PWI Jatim.

Kita Kembangkan Wayang Topeng

Bahkan, ketika Pj Bupati Sugiat, melontarkan keinginannya untuk mengembangkan sektor pariwisata berjanji akan melakukan banyak evaluasi.

“Itu tadi soal semisal Seni Wayang Topeng Desa Jati Duwur, Kecamatan Kesamben, itu akan kita diskusikan lebih serius. Itu sangat potensial,” ujarnya.

Sugiat juga mengapresiasi upaya pengurus PWI Jatim yang selama ini mendampingi pemberdayaan masyarakat Desa Jati Duwur, Kesamben, Jombang dalam meng-uri uri budaya warisan adiluhun nenek moyang Wayang Topeng, sebagai kearifan lokal.

Terkait aset daerah, kata Sugiat, pihaknya juga akan terus mengefektifkan kinerja Tim Penyelamat Aset Daerah (TPAD), di seluruh Kabupaten Jombang.

“Termasuk kita akan kaji dan evaluasi aset kita di Simpang Tiga eks Terminal Kota Jombang. Bagaimana pula perkebunan BUMD Jombang bisa mendongkrak PAD,” ujarnya, mantan Kepala BID Sulbar ini.

Pria kelahiran Gudo, Jombang ini, juga berkeinginan memadukan seluruh sektor Pariwisata sehingga bisa menarik wisatawan ke daerah, dan mendongkrak ekonomi masyarakat.

Tak ketinggalan Sugiat juga cerita tentang pengalaman pertama menjabat Pj Bupati Jombang yang sempat dibully karena mengatakan sat set dan ada caleg yang tanpa izin memasang fotonya.

“Tapi yang bersangkutan sudah meminta maaf dan sudah kita copot spanduknya. Ada pula media yang kita adukan ke Dewan Pers dan Somasi, sebagai pelajaran bagaimana kaidah jurnalistik diterapkan,” ujarnya.

Saat ini situasi sudah kondusif dan semua memahami tipologi kepemimpinannya yang lugas dan fair. Termasuk menjunjung tinggi profesionalitas sebagai pegawai dan ASN Pemkab Jombang.

“Soal geopolitik dan situasi di Jombang, di Pemilu 2024 ini kita berharap berjalan kondusif, berjalan aman dan damai,” ujarnya.

Meski demikian bahwa dirinya bukan Superman. Karena itu, pihaknya dalam memimpin Kabupaten Jombang akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan legislatif (DPRD) sebagai mitra, dengan OPD dan tokoh masyarakat.

Sementara itu Ketua PWI Jatim Luthfil Hakim, menyambut baik jalinan komunikasi dan kolaborasi yang dibangun Pj Bupati Jombang, Sugiat ini.

Pada prinsipnya sebagai jurnalis tugasnya dilindungi UU Pers dan mematuhi kaidah Kode Etik Jurnalistik. Namun tak menutup kemungkinan sebagai wartawan memiliki ide, gagasan, dan masukan kepada pemerintah yang konstruktif dan membangun.

“Kita bisa lakukan kegiatan kolaboratif dengan siapapun termasuk dengan Pj Bupati dan Pemkab Jombang. Teman teman di daerah juga bisa ambil peran,” ujar alumnus ISIP Unej ini.

Cak Item biasa disapa mengatakan dari diskusi yang disampaikan dengan kemasan jagongan dan ngopi ini diharapkan bisa menambah inspirasi bagi pelaksana pemerintahan dalam membangun, bangsa dan negara.

Pihak PWI Jatim akan tetap mendukung upaya sinergi dengan berbagai pihak termasuk Pemkab Jombang dalam mengembangkan daerah, menggali potensi dan mengeksplorasi kekayaaan daerah untuk kepentingan masyarakat bersama.

“Terima kasih atas kunjungannya. Kita perlu diskusi lanjutan untuk melahurkan konsep usulan, ide dan gagasan agar bermanfaat dalam pembangunan suatu daerah,” pungkasnya.

Sejumlah Jajaran pengurus dan anggota KJJT Jombang berkunjung ke rumah duka mantan wartawan online kabaroposisi.net Muhammad Sapto Sugiono yang meninggal dunia yang berakibat dibunuh tetangganya sendiri di Dusun Sambongduran, Desa Jombang, Kecamatan/Kabupaten Jombang.

Saat berkunjung ke rumah duka, Ketua KJJT Jombang Dhita Aprilia langsung menyambut dengan pelukan dan tangisan histeris oleh Meggy istri almarhum Sapto. Dengan seolah-olah ingin meluapkan rasa duka yang belum hilang, Meggy semakin erat memeluk Dhita dan semakin larut dalam tangisan. Hingga seluruh anggota KJJT yang ada di dalam ruang tamu dan halaman depan rumah almarhum Sapto, hanya bisa terdiam dan sebagian ikut meneteskan air mata. Nuansa berkabu hening membisu dan terdengar hanya tangisan dari keluarga.

Hingga selang beberapa menit, Dhita dan beberapa anggota perempuan KJJT Jombang mencoba menenangkan perasaan Meggy yang jiwanya masih berkabu. Semua yang hadir disitu larut dalam duka mendalam teringat adanya insiden pembunuhan yang dialami almarhum Sapto medio 14 September 2023 lalu, di samping rumahnya.

Setelah menenangkan Meggy, Dhita mewakili jurnalis yang tergabung dalam KJJT Jombang menyampaikan apa tujuan berkunjung. Dhita secara langsung mengungkapkan, kunjungan KJJT Jombang dalam rangka peringatan HPN 2024. Selain memberi dukungan mental kepada Meggy yang kini seorang diri membesarkan ketiga putra-putri buah kasihnya bersama almarhum Sapto, Dhita juga menyampaikan hasil patungan anggota KJJT Jombang berupa sembako dan sejumlah uang.

“Saya atas nama teman-teman jurnalis yang tergabung dalam KJJT wilayah Jombang sengaja berkunjung ke rumah almarhum Bang Sapto karena terkait dengan peringatan HPN 2024. Sengaja untuk mengingatkan agar semua pihak untuk saling bantu, saling support kepada sesama profesi yang sedang kesusahan. KJJT Jombang menilai pemberian santunan ke rumah almarhum karena yang bersangkutan saat beliau meninggal dalam status masih tercatat sebagai Kabiro kabaroposisi.net wilayah Jombang,”

Meggy mengucapkan rasa terim kasih kepada KJJT Jombang yang berkenan berkunjung dan memberi santunan kepada keluarganya. Beliau juga meminta maaf apabila ada kesalahan dan khilaf dari almarhum Sapto semasa masih menjadi jurnalis.

“Terima kasih atas kedatangan teman-teman dari KJJT Jombang. Terima kasih atas bantuannya pada saya yang saat ini terus-terang sangat saya kerepotan merawat 3 anak yang masih kecil-kecil semenjak suami meninggal. Bantuan ini sangat berguna bagi saya dan anak-anak. Semoga KJJT Jombang semakin sukses dan selalu semangat membantu orang-orang yang kesusahan,” ungkap Meggy yang kini bertahan hidup dengan berjualan nasi ayam geprek di depan rumahnya, sambil terisak terharu.

Usai beramah-tamah, tak lama berselang Dhita dan pengurus KJJT Jombang berpamit undur diri pada Meggy untuk melanjutkan rangkaian kegiatan HPN dengan ziarah kubur ke makam almarhum Sapto di TPU Wersah Jombang kota. Disaat ziarah, acara doa dipimpin langsung oleh wakil ketua KJJT Jombang Warjito dari media dengan membacakan tahlil dan doa bersama. Usai doa bersama acara peringatan HPN 2024, diakhiri dengan tabur bunga di makam almarhum Sapto.

“Adanya Ziarah ini sebagai bentuk penghormatan kepada wartawan yang sudah pergi mendahului kita semua. Dengan melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh rasa saling menghormati dan kekompakan antar wartawan di Jombang khususnya. Kegiatan HPN tahun ini, KJJT Jombang memperingati dengan kegiatan bersifat sosial dengan memberi santunan pada keluarga almarhum dan ziarah ke makam rekan Sapto,” pungkas Warjito.

Organisasi yang beranggotakan sedikitnya 4.000 pendidik di Jombang ini mengakui jadi “jujugan” keluh-kesah para ASN guru yang mendadak pusing tujuh keliling. Karena mereka harus meninggalkan tugas utamanya sebagai pendidik untuk antri di kantor Bapenda Jombang. Akibatnya kegiatan belajar mengajar para siswa tingkat Paud, SD dan SMP seharian terbengkalai.

Ketua PGRI Jombang, Jumadi mengakui insiden error system dan jaringan pembayaran PBB P2 membawa hikmah tersendiri. Pasalnya, para guru terlalu “sempit” memaknai surat edaran berisi himbauan pembayaran PPB P2. Padahal, apabila terjadi “trouble system” cukup melaporkan kepada pimpinan satuan kerja masing-masing. Sehingga dicarikan solusi. Bukan langsung berpraduga akan berdampak pada pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan ramai-ramai antri di kantor Bapenda.

“Pola pikir seperti itulah yang akhirnya membuat gaduh di kantor Bapenda. Sehingga terjadi antrian panjang para guru dan ASN lingkup pemkab,” urai mantan Kabag Kesra Setdakab Jombang di ruang kerjanya.

Merujuk pada Surat Edaran (SE) dari Kadisdikbud Jombang tanggal 16 Januari 2024 nomor : 973/172/415.16/2024, Jumadi menegaskan bahwa SE tersebut bersifat himbauan. Hal yang sama juga sudah dilakukan pada tahun 2023 lalu dan tidak ada masalah.

“Jangan dipelintir SE Kadisdikbud yang bersifat himbauan itu menjadi seolah-olah paksaan dan mengandung ancaman terkait pencairan TPP. Tapi kok ya kebetulan deadline pembayaran terakhir PBB P2 tanggal 24 Januari kemarin terjadi error,” papar Ketua PGRI Jombang periode 2020-2025.

Jumadi me-refresh kembali kepada seluruh ASN di lingkup Disdikbud Jombang agar mengingat motto BERAKHLAK bagi para abdi negara. Yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Dimana ketika terjadi permasalahan error system pembayaran PBB P2 seperti saat ini kembali kepada tupoksi. Bukan malah memperkeruh suasana dengan menciptakan isu-isu di kalangan guru seolah jika tidak membayar pajak pada hari terakhir, akan tidak dicairkan TPP-nya.

“Kan yang error jaringannya. Bukan kebijakannya. Mustahil Pemerintah dalam hal ini pimpinan mengabaikan atau mengorbankan kepentingan dan hak staf. Makanya kita semua tadi siang (25/01/2024) diajak rapat pak Sekda bersama jajaran terkait untuk diberitahukan bahwa Pemkab menerbitkan kebijakan penundaan pembayaran PBB P2 hingga 7 Februari 2024 mendatang,” jelas Jumadi.

Jumadi berharap terbitnya SE nomor : 973/663/415.10/2024 ter tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani Sekdakab Agus Purnomo tersebut menyudahi polemik tentang TPP. Termasuk sebagai kebijakan solutif dengan memberi tenggang waktu hampir 2 pekan ke depan bagi para guru lingkup Disdikbud Jombang untuk membayar pajak tepat waktu.

“Sebagai abdi negara harus paham SE dari Kadisdikbud merupakan bagian melekat dari jabatan sebagai pelaksana kebijakan. SE yang bersifat himbauan tersebut sebagai tindaklanjut bahwa ASN wajib memenuhi kewajibannya dan memberi panutan kepada masyarakat untuk tertib pajak. Karena gaji mereka juga berasal dari pajak. Sebagai guru bukan hanya memberi panutan untuk siswa saja. Ini adalah tugas moral dan sosial yang melekat pada seorang guru sekaligus seorang abdi negara (ASN),” tutup Jumadi. (Ben)