Perayaan hari jadi ke-21 ini tidak sekadar menjadi momentum bertambahnya usia RS Muhammadiyah Jombang, tetapi juga menegaskan komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Direktur RS Muhammadiyah Jombang, dr. Iwan Hartono, M.Kes., mengatakan peluncuran layanan terapi regeneratif merupakan bagian dari upaya rumah sakit untuk terus berinovasi di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin pesat. Selain memperkenalkan terapi Stem Cell dan Secretome, RS Muhammadiyah Jombang juga meluncurkan program Staycation Kartu Prioritas sebagai salah satu layanan tambahan bagi masyarakat.

Dukungan terhadap langkah tersebut juga datang dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam sambutan tertulis Bupati Jombang Warsubi yang dibacakan Wakil Bupati Salmanudin, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dilakukan RS Muhammadiyah Jombang serta menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan layanan kesehatan yang dihadirkan rumah sakit tersebut.

“Dunia kesehatan terus berkembang dengan sangat cepat. Terapi regeneratif melalui stem cell dan secretome membuka peluang baru dalam upaya pemulihan fungsi jaringan maupun organ yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu, forum ini sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan tenaga kesehatan kita,” Ujar Gus Salmanudin membacakan sambutan bupati.

Pemkab Jombang berharap RS Muhammadiyah Jombang dapat terus mempertahankan kualitas pelayanan sehingga kepercayaan masyarakat yang telah terbangun selama ini tetap terjaga.

“Kemajuan teknologi kesehatan hendaknya diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan budaya pelayanan, serta pengembangan inovasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.” Tambahnya

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Jombang Salmanudin dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Jombang Lilik Agus Purnomo, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Jombang, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof. Dr. dr. Sukadiono, M.M., Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jombang Assoc. Prof. Dr. Ir. Abdul Malik, MP., IPU., serta berbagai tokoh dan tamu undangan lainnya.

Dalam sesi talkshow, panitia menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidang terapi regeneratif, di antaranya Prof. Dr. dr. Agung Putra, M.Si. Med., dan dr. Agus Widyatmoko, Sp.PD., M.Sc. Keduanya memaparkan perkembangan teknologi Stem Cell dan Secretome serta potensi penerapannya dalam dunia kesehatan.

Kehadiran layanan terapi Stem Cell dan Secretome di RS Muhammadiyah Jombang diharapkan dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat Jombang dan sekitarnya. Teknologi regeneratif ini menawarkan pendekatan medis yang berpotensi membantu penanganan berbagai penyakit kronis maupun gangguan fungsi organ yang selama ini masih menjadi tantangan dalam pengobatan konvensional.

Penyambutan para jemaah haji berlangsung istimewa karena dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. KH. Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Turut mendampingi dalam acara tersebut Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin Yazid (Gus Salman), Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur Moh. As’adul Anam, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jombang. Hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Yuliati Nugrahani Warsubi, Ketua I TP PKK Ema Erfina, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Jombang Lilik Agus Purnomo, para staf ahli, asisten, kepala OPD terkait, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jombang Ilham Rohim, serta perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan, di antaranya MUI, Baznas, IPHI, PGRI, dan Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, Bupati Warsubi menyambut kepulangan para jemaah haji dan mengucapkan selamat datang kembali di kampung halaman usai menunaikan rangkaian ibadah haji.

“Semoga panjenengan semua menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabruroh, serta mampu menjaga dan mengamalkan nilai0nilai kebaikan yang diperoleh selama menunaikan ibadah di Tanah Suci,” ungkap Bupati Jombanhg Warsubi.

Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan, juga menyampaikan salam dan ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto kepada para jemaah haji yang baru tiba usai menunaikan ibadah di Tanah Suci.

“Pak Prabowo menyampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu Haji. Beliau mendoakan para jemaah benar-benar menjadi lebih baik ibadahnya, lebih baik sosialnya, lebih baik dalam bermasyarakat, dan lebih baik dalam pekerjaannya. Salah satu tanda-tanda kemabruran adalah mereka akan lebih baik dibandingkan sebelumnya,” tutur Gus Irfan Menteri Haji dan Umrah RI.

Gus Irfan juga menyampaikan penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para petugas haji, tenaga medis, dan panitia yang dinilai telah memberikan pelayanan optimal selama penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap Jombang terus menjadi daerah yang aman, tertib, dan dilimpahi keberkahan.

“Mudah-mudahan Jombang jadi semakin baik, semakin aman, semakin tertib dan pemimpin-pemimpinnya menjadi orang-orang yang takut kepada Allah sehingga selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Gus Irfan.

Momen kepulangan jemaah haji kali ini juga diwarnai penyerahan bantuan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melalui Zayed Foundation. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan. Ia menyebut total bantuan yang diberikan mencapai 190 ribu dolar AS atau sekitar Rp3,3 miliar. Karena keterbatasan jumlah dana, bantuan tersebut diprioritaskan bagi jemaah haji Indonesia yang dinilai paling membutuhkan.

“Tidak mungkin bantuan ini dibagi ke semuah jemaah haji Indonesia yang jumlahnya begitu besar, oleh karenanya hanya diperuntukkan bagi 150 jemaah di Indonesia yang kita anggap memerlukan. Untuk di Kabupaten Jombang bantuan diserahkan kepada 17 orang yang dinilai membutuhkan,” jelas Gus Irfan.

Para penerima bantuan di Kabupaten Jombang mayoritas berasal dari kalangan pekerja sektor informal. Mereka di antaranya (Siti Aisyah, penjual kemangi asal jogoroto), (Bapak Hariono, Pedagang asongan keliling dari Peterongan), (Syaifudin, petani asal Ngoro), (Ibu Zuliatin, Guru RA Non-ASN dari Kesamben). Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp. 20.815,28.

Di balik sukacita atas kepulangan para jemaah haji, terdapat kabar duka yang turut menyelimuti muslim haji tahun ini. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jombang, empat jemaah asal Jombang dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah di Tanah Suci.

Keempat jemaah tersebut yakni Hj. Rubiansih dan Desa Karobelah, Kemacatan Mojoagung, dan H. Sukipan dari Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, yang tergabung dalam Kloter61. Selain itu, H. Suryono bin Reso asal Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam yang tergabung dalam Kloter 62, serta Hj. Maudluah binti Sa’i asal Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, yang tergabung dalam Kloter 63.

Pemerintah Kabupaten Jombang bersama keluarga besar jemaah haji turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya para jemaah tersebut, seraya mendoakan agar seluruh amal ibadah mereka diterima dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Dalam orasinya, perwakilan Gerakan Pemuda Indonesia (GPI), Jaka Prasetya, menegaskan bahwa program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran program tersebut sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok penerima manfaat yang telah merasakan dampaknya secara langsung. Ia pun mendorong agar pelaksanaan program terus dikawal dan diperkuat demi mendukung peningkatan gizi masyarakat.

“Aksi ini adalah bentuk apresiasi terhadap kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. Kami mendorong agar program MBG terus dilanjutkan karena dampaknya yang sangat positif bagi generasi penerus dan ekonomi masyarakat,” ujar Jaka (GPI).

Terlepas dari dukungan yang diberikan terhadap program MBG, masa aksi tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis. Mereka meminta pemerintah memperkuat pengawasan dalam pelaksanaannya agar distribusi makanan dan pemenuhan standar gizi tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam aksinya, peserta juga mendesak aparat dan instansi terkait untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan program. Mereka menilai penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih guna menjaga kualitas makanan yang diterima para siswa serta memastikan tujuan program dalam mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa dapat tercapai secara optimal.

Sejalan dengan tuntutan tersebut, perwakilan aksi dari Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR), Sutrisno, SH., ADV., menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi strategis dalam upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas. Menurutnya, keberlangsungan program tersebut perlu dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Di sisi lain, Ketua DPC BRNR Blitar Raya turut menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan program MBG. Namun, ia mengingatkan seluruh pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Blitar Raya untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas serta mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan arahan pemerintah guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami sangat mendukung keberlanjutan program unggulan presiden. Namun, kami meningatkan dengan tegas kepada semua pelaksana SPPG: Jangan sampai melakukan korupsi. Hal ini sejalan dengan peringatan keras dari presiden kita. Layani sebaik-baiknya kebutuhan masyarakat kita,” kata Ketua DPC BRNR Blitar Raya.

Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut menjadi bentuk aspirasi masyarakat kepada para pemangku kebijakan. Melalui aksi itu, warga Blitar menyuarakan harapan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Massa juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat guna memastikan program berjalan sesuai tujuan serta terbebas dari berbagai bentuk penyimpangan. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang. Turut hadir Dandim 0814 Jombang, Wakapolres Jombang, Kasi Intel Kejaksaan, Perwakilan Satradar 405 Ploso, Sekertaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., para Asisten Pemerintahan, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Beberapa pimpinan OPD yang ikut mendampingi antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Pembangunan Daerah (Baperida).

Kunjungan pertama dilakukan di PT Camino Industrial Indonesia. Kedatangan rombongan Bupati Jombang disambut langsung oleh Direktur Utama PT Camino Industrial Indonesia Agus Wijaya bersama Factory Manager Gunawan Sebastian, HRD Manager Nina Sofia, dan jajaran Manger Perusahan.

PT Camino Industrial Indonesia yang mulai beropasi pada tahun 2021 dan berhasil menembus pasar ekspor sejak 2023 menunjukkan perkembangan ynag signifikan. Saat ini perusahaan tersebut telah menyerap sekitar 2.300 tenaga kerja dengan area operasional seluas 3,7 hektar. Produk yang dihasilkan telah dipasarkan ke berbagai negara dengan tujuan ekspor terbesar ke Amirika Serikat sekitar 60% disusul eropa 30%, serta negara-negara di kawasan Asia, Australia dan Afrika.

Di tengah tantnagan global, termasuk gangguan pasokan bahan baku plastik kondisi geopolitik internasional, PT Camino tetap mampu mempertahankan kinerja usahanya. Bahkan, perusahaan tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperluas investasi di Kabupaten Jombang.

Sebagai bentuk pengembangan usaha, PT Camino saat ini tengah mempersiapkan pembangunan pabrik baru di Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo. Fasilitas produksi yang akan berdiri di atas lahan seluas 10,3 hektare itu diperkirakan mampu membuka peluang kerja bagi hingga 6.900 tenaga kerja.

Manajemen perusahaan menargetkan pabrik baru tersebut dapat mulai beroperasi sebelum akhir tahun 2026. Pada tahap awal operasional, perusahaan membutuhkan sekitar 200 tenaga jahit (sewing), 20 teknisi injection, serta sejumlah tenaga assembling dengan kualifikasi lulusan SMA maupun SMK.

“Kunjungan kami hari ini utamanya adalah untuk bersilaturahmi, sekaligus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan PT Camino berinvestasi di Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang siap mendukung penuh dan mengawal rencana pengembangan investasi ini agar berjalan lancar,” ujar Bupati Warsubi.

Bupati Warsubi juga memberikan apresiasi terhadap kriteria tenaga kerja yang menjadi prioritas perusahaan, yakni pekerja yang memiliki semangat kerja tinggi, disiplin, serta kemauan untuk terus belajar dan berkembang sesuai kebutuhan industri.

Setelah meninjau PT Camino Industrial Indonesia, rombongan Bupati Jombang melanjutkan agenda kunjungan ke PT Cheil Jedang Indonesia (CJI). Kehadiran Bupati beserta jajaran disambut langsung oleh Direktur Produksi Mr. Kim Sang Hak, Division Head Engineering & Energy Mr. Gu Ja Yeong, General Manager Rudhik Siswanto, serta Manager PR & Legal Wahyu Aries.

Sebagai salah satu perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Jombang, PT CJI saat ini mempekerjakan sebanyak 1.425 tenaga kerja lokal serta 15 tenaga kerja asing (TKA).

Dalam kesempatan tersebut, manajemen PT CJI memaparkan rencana pengembangan usaha melalui peningkatan kapasitas produksi produk IMP dan pembangunan fasilitas produksi baru. Rencana tersebut didukung oleh perluasan area perusahaan seluas 5 hektare yang proses pengadaannya telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2018. Dengan penerapan teknologi otomatisasi berbasis PLC Control, kebutuhan tambahan tenaga kerja diperkirakan sekitar 50 orang untuk mendukung operasional sistem produksi berteknologi tinggi tersebut.

Selain itu, Kabupaten Jombang juga menjadi salah satu daerah yang masuk dalam kajian investasi strategis PT CJI untuk pengembangan bisnis di masa mendatang. Saat ini manajemen pusat perusahaan di Korea Selatan tengah melakukan studi terhadap dua lokasi potensial untuk perluasan investasi global, dan Jombang menjadi salah satu kandidat yang dinilai memiliki prospek kuat.

Bupati Warsubi berharap berbagai keunggulan yang dimiliki Kabupaten Jombang, mulai dari kemudahan perizinan, ketersediaan infrastruktur, hingga kondisi daerah yang kondusif, dapat menjadi pertimbangan positif bagi manajemen pusat PT CJI dalam menentukan lokasi investasi berikutnya.

Kunjungan kerja tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jombang dan sektor industri. Kehadiran investasi baru tidak hanya berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Jombang diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar mampu memanfaatkan peluang kerja yang semakin terbuka di masa mendatang.

Acara dibuka dengan khidmat, dilanjutkan dengan serangkaian sambutan-sambutan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PAC GP Ansor Bandarkedungmulyo Muhammad Syauqi Hidayatullah (Gus Uqi) menyampaikan pidato pokok yang menyoroti peta kekuatan organisasi di tingkat basis. Ia menjelaskan bahwa keberadaan basis kader senior yang melimpah di Desa Karangdagangan (KD) merupakan keuntungan tersendiri bagi kepengurusan saat ini. Rekam jejak, pengalaman, serta bimbingan dari para senior dinilai menjadi modal sekaligus jangkar utama bagi para kader muda dalam mengarungi dinamika perjuangan pemuda Nahdliyin.

Lebih lanjut, Gus Uqi juga mengapresiasi akselerasi performa Jajaran kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) GP Ansor Bandarkedungmulyo yang saat ini dinilai jauh lebih maju dan berkembang pesat. Kemajuan tersebut terlihat nyata pada tiga pilar utama, yakni penguatan nilai-nilai keagamaan (amaliah keaswajaan yang semakin syiar), kemandirian ekonomi kader, serta peningkatan literasi hukum di kalangan pemuda. Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut, ia memberikan instruksi organisasi yang tegas agar sistem pengaderan formal maupun informal di tingkat ranting harus benar-benar berjalan secara konsisten, terstruktur, dan tanpa henti.

Disamping itu, Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., atau yang biasa disapa Bang Jack selaku akademisi, praktisi hukum, sekaligus kader Ansor menyampaikan bahwasanya kader Ansor hatu paham aturan hukum di zaman sekarang.

“Sebagai kader Ansor, kita tidak cuma harus kuat secara agama dan organisasi, tapi juga wajib paham hukum. Apalagi sekarang zaman medsos, kalau tidak paham aturan, kita bisa gampang tersandung masalah hukum atau termakan hoaks. Kalau kader Ansor pintar hukum, kita bisa bantu warga desa yang sedang kesulitan atau butuh solusi masalah sehari-hari. Jadi, selain memperbanyak anggota, pengaderan kita juga harus diisi dengan pemahaman hukum biar Ansor makin bermanfaat nyata buat warga sekitar,” tegas Bang Jack.

Sinergitas antara umara (pemerintah) dan pemuda juga tergambar dalam forum ini. Tambit, Kepala Desa Karangdagangan yang berhalangan hadir secara langsung lantaran adanya kegiatan ke luar kota, mengutus perwakilan yang disampaikan oleh Wito. Dalam sambutannya, Wito menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari kepala desa atas ketidakhadirannya. Meski demikian, pemerintah desa menegaskan komitmen penuh untuk terus mendukung setiap program positif yang diinisiasi oleh GP Ansor.

Setelah seluruh rangkaian pleno, musyawarah, dan penyusunan rekomendasi organisasi selesai dilaksanakan dengan lancar, acara MUSYTA PR GP Ansor Karangdagangan ini ditutup secara resmi. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Hadi Susilo, memohon keberkahan, kekompakan, serta kemudahan bagi seluruh kader dalam berkhidmat kepada agama, bangsa, dan organisasi.

(RED)

Pada ajang tersebut, Kabupaten Jombang berhasil meraih predikat Terbaik 3 dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran untuk tingkat kabupaten se-Regional Jawa-Bali. Prestasi ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menghasilkan penghargaan berupa dana insentif fiskal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1 Miliar yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Warsubi menjadi bukti apresiasi atas upaya dan komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui berbagai kebijakan yang terencana dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kategori penurunan Tingkat Pengangguran dalam ajang ini diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menjalankan program ketenagakerjaan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penilaian tim independen, kabupaten Jombang menunjukkan kinerja yang menonjol dalam sejumlah aspek penting, seperti penyusunan perencanaan ketenagakerjaan yang terarah, dukungan anggaran daerah yang memadai untuk program penyerapan tenaga kerja, keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), serta inovasi daerah dalam menciptakan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat.

Atas capaian tersebut, Kabupaten Jombang berhasil menempati posisi tiga besar kabupaten terbaik di Regional Jawa-Bali dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, sejajar dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Kulon Progo yang juga meraih penghargaan serupa.

Kegiatan penhargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Metro TV tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemberian penghargaan berupa insentif fiskal. Bertujuan untuk mendorong terciptanya persaingan yang positif antar daerah sekaligus memberikan apresiasi kepada daerah yang mampu menunjukkan kinerja dan prestasi yang  baik dalam menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku tuan rumah acara, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Ia menekankan bahwa penghargaan yang diraih bukan sekadar bentuk pengakuan atas capaian ynag telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi dan tanggung jwab untuk terus menghadirkan kemajuan bagi daerah masing-masing. Menurutnya, berbagai keberhasilan yang diciptakan para kepala daerah dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Setelah menerima penghargaan beserta dana insentif fiskal sebesar 1 Miliar Bupati Jombang Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama yang dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Jombang serta seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen memanfaatkan dana insentif fiskal tersebut secara transparan dan bertanggung jawab. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai program peningkatan kesempatan kerja, pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan sektor ekomomi daerah melalui berbagai inovasi dan stimulus yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah wujud nyata dari kerja keras, gotong royong, dan sinegri seluruh elemen masyarakat serta jajaran Pemkab Jombang. Penghargaan ini seutuhnya milik warga Jombang. Mengenai dana insentif fiskal ebesar 1 Miliar rupiah yang diamanahkan oleh Pemerintah Pusat, Insyaallah akan kami alokasikan kembali secara tepat sasaran dan akuntabel. Dana ini akan kami fokuskan untuk memperluas lapangan kerja baru, meningkatkan pelatihan kompetensi pemuda, serta memperkuat UMKM daerah. Prestasi ini bukan kahir, melainkan energi baru bagi kami untuk terus hadir memberikan solusi nyata demi kesejahteraan masyarakat jombang. Mohon juga dukungan masyarakat jombang agar jombang agar jombang tetap kondusif dan nyata bagi investor”, tutur Bupati Jombang Warsubi.

Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB itu menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar lembaga sekaligus memperkuat sinergi di antara organisasi yang bergerak di bidang sosial, media, jurnalistik, dan advokasi hukum. Sejumlah pengurus, anggota, jurnalis, aktivis sosial, serta tamu undangan turut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung dengan suasana santai namun tetap sarat makna.

Dalam sambutannya, Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., yang akrab dengan panggilan Bang Jack, menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi memiliki peran penting dalam membangun komunikasi, memperkuat kekompakan, serta menyatukan visi dan tujuan bersama. Menurutnya, sinergi yang kuat antaranggota dan lembaga menjadi modal utama dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial, tugas jurnalistik, serta pendampingan dan advokasi hukum bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas. Organisasi ynag kuat lahir dari komunikasi yang baik, kebersamaan ynag terjaga, dan komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyrakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bang Jack menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi organisasi kemasyarakatan, media, maupun lembaga advokasi hukum saat ini semakin beragam dan kompleks. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih erat agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan kontribusi dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Kegiatan juga diisi dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para anggota. Selain itu, forum konsolidasi dimanfaatkan untuk membahas berbagai agenda organisasi ke depan sekaligus melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Beragam saran, masukan, dan ide yang disampaikan peserta menjadi bahan diskusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, pemberitaan media, pendampingan hukum, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Keakraban antar peserta semakin terasa saat seluruh anggota mengikuti kegiatan nyate bareng yang telah menjadi tradisi dalam setiap pertemuan keluarga besar organisasi tersebut. Melalui momen kebersamaan itu, para peserta tidak hanya menikmati hidangan bersama, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan membangun hubungan yang lebih dekat antaranggota yang berasal dari berbagai daerah serta latar belakang profesi yang berbeda.

Kegiatan tersebut mendapatkan respons positif dari para peserta. Mereka menilai bahwa forum yang berlangsung dalam suasana santai dan kekeluargaan seperti ini mampu memperkuat komunikasi serta membuka ruang diskusi yang lebih efektif dalam membahas berbagai persoalan dan perkembangan organisasi.

Keberadaan kantor bersama yang menjadi wadah bagi LSM Cakra Baskara Nusantara, Media Krisna Nusantara, Serikat Jurnalis Nusantara, Lembaga Hukum dan Advokasi, serta Kantor Hukum Jack and Associates juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga. Melalui sinergi lintas bidang tersebut, diharapkan lahir berbagai program yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang sosial, advokasi hukum, penyebaran informasi publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Menjelang berakhirnya kegiatan, seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kekompakan dan mempererat kerja sama antar lembaga. Selain itu, mereka juga bersepakat untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semangat kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan konsolidasi ini diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan sekaligus memperkuat peran organisasi sebagai mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kebersamaan adalah kekuatan. Dari kebersamaan lahir solidaritas, dan dari solidaritas lahir pengabdian terbaik untuk masyarakat,” tutup Bang jack.

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar, penuh kehangatan dan keakraban. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur sekaligus harapan agar seluruh organisasi yang tergabung senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan program kerja, semakin solid dalam berkolaborasi, serta terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Peraturan ini menjadi landasan kebijakan yang bertujuan mempercepat penemuan kasus TBC, memastikan penderita memperoleh pengobatan hingga tuntas, serta menekan penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat. Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperkuat program “Jombang SAE” (Skrining Aktif dan Edukasi Tuberkulosis) sebagai bentuk dukungan terhadap target nasional Eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, M.KP., menjelaskan bahwa penerapan Perbup ini membawa perubahan dalam sistem penanggulangan TBC di Kabupaten Jombang. Jika sebelumnya penemuan kasus lebih banyak bergantung pada pasien yang datang sendiri ke fasilitas kesehatan, kini dilakukan dengan pendekatan yang lebih aktif melalui kegiatan skrining pada kelompok berisiko tinggi serta penelusuran kontak erat atau kontak serumah penderita TBC. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., menekankan bahwa masih adanya kasus Tuberkulosis (TBC) yang belum teridentifikasi dapat berdampak pada menurunnya produktivitas keluarga serta kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, Bupati yang akrab disapa Abah Warsubi mengajak seluruh perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, dan lurah untuk bersama-sama mengambil peran aktif dan bergerak secara terpadu dalam upaya pencegahan, deteksi dini, serta penanganan TBC di wilayah masing-masing.

“Saya berharap, semua pihak dapat menjalankan perannya secara optimal. Begitu pula perangkat daerah lainnya agar berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya,” ujar bupati Jombang Warsubi.

“Kita jangan hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Tetapi kita juga harus aktif menjemput bola mendatangi masyarakat, menemukan kasus lebih dini, memberikan edukasi yang tepat, serta memastikan setiap pasien mendapatkan pengobatan hingga sembuh,” Tegas Bupati Warsubi.

Bupati juga memberikan perhatian khusus kepada para camat agar dapat mengoordinasikan kepala desa, kader kesehatan, kader PKK, serta tokoh agama untuk berperan aktif sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui keterlibatan berbagai unsur tersebut, diharapkan warga yang mengalami gejala batuk berkepanjangan atau menunjukkan tanda-tanda Tuberkulosis (TBC) dapat segera melakukan pemeriksaan dan memperoleh penanganan sedini mungkin.

“Kepada rumah sakit, puskesmas, klinik, labolatorium, organisasi profesi, dan seluruh tenaga kesehatan, saya mengajak untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat krining aktif, mempercepat diagnosis, serta memastikan pasien mendapatkan pengobatan yang tuntas. Kepada para camat, untuk dapat mengoordinasikan kepala desa, lurah, kader kesehatan, kader PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sehingga dapat menjadi ujung tumpak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membantau menemuakan waraga yang memiliki gejala tuberkulosis untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan,” tambahnya.

Peluncuran Perbup Nomor 25 Tahun 2026 tidak hanya menjadi langkah strategis dalam pengendalian Tuberkulosis (TBC), tetapi juga mengandung pesan edukatif bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jombang mengajak masyarakat untuk tidak ragu, takut, maupun merasa malu dalam melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi juga menegaskan pentingnya peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam mendukung proses penyembuhan pasien. Menurutnya, dukungan sosial yang positif dapat memberikan semangat serta membantu pemulihan kondisi psikologis pasien selama menjalani pengobatan hingga tuntas.

“Mari kita hilangkan stigma terhadap penderita tuberkulosis. Mereka membutuhkan dukungan dan pendampingan, bukan pengucilan. Tuberkulosis adalah penyakit yang dapat diSEMBUHkan apabila ditemukan sejak dini dan menjalani pengobatan secara teratur sampai selesai,” pungkusnya.

Melalui slogan “Temukan Cepat, Obati Tuntas, Jombang Bebas TBC“, gerakan ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan pernapasan, baik bagi diri sendiri maupun anggota keluarga.

Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2026 oleh seluruh pihak yang hadir, diawali oleh Bupati Jombang sebagai bentuk dukungan terhadap upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Jombang.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis, antara lain Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dukungan juga datang dari berbagai instansi vertikal, sektor perbankan, organisasi profesi yang tergabung dalam KOPI TB, Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera, hingga Baznas.

Selain itu, sejumlah organisasi keagamaan dan organisasi perempuan turut menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, di antaranya PCNU, PD Muhammadiyah, Muslimat NU, dan Aisyiyah Kabupaten Jombang. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC hingga ke tingkat masyarakat.

Promo tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Perumdam Tirta Kencana Jombang dalam memberikan kemudahan akses layanan air bersih kepada masyarakat. Melalui program ini, masyarakat yang belum menjadi pelanggan dapat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemasangan sambungan baru dengan biaya yang lebih terjangkau selama masa promo berlangsung.

Program ini berlaku untuk kategori rumah tangga atau perumahan nondeveloper. Dengan adanya layanan ini, Perumdam Tirta Kencana Jombang berharap kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara lebih mudah, aman, dan berkelanjutan. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga, kebersihan, maupun aktivitas masyarakat lainnya.

Selain untuk pelanggan rumah tangga, Perumdam Tirta Kencana Jombang juga memberikan kesempatan bagi kategori niaga atau ruko untuk mendapatkan keringanan biaya. Khusus untuk kategori tersebut, pelanggan akan memperoleh potongan sebesar 25% dari total biaya Rencana Anggaran Biaya atau RAB.

Melalui promo ini, Perumdam Tirta Kencana Jombang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas cakupan sambungan air bersih di wilayah Kabupaten Jombang. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan air bersih dengan lebih mudah serta mendukung peningkatan kualitas hidup pelanggan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Ida Sohibatin menjelaskan bahwa berdasarkan data sementara hingga 28 Mei 2026 pukul 20.00 WIB, Jumlah hewan kurban yang telah menjalani pemeriksaan mencapai 9.061 ekor. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan memenuhi persyaratan sebelum didistribusikan maupun disembelih.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara Tim AMPM di 20 kecamatan, rinciannya tercatat sebanyak 716 ekor sapi, 3 ekor kerbau, 7.441 ekor kambing, dan 901 ekor domba telah diperiksa oleh petugas,” ujar Ida Sohibatin.

Pemeriksaan antemorten dilakukan sebelum proses penyembelihan untuk menilai kondisi kesehatan hewan kurban, sementara pemeriksaan postmorten dilakukan setelah penyembelihan guna memastikan daging yang dihasilkan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kepala dinas pertanian kabupaten nganjuk Ida Sohibatin menegaskan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menjaga kesehatan masyarakat veteriner. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Ery Cahyono menyampaikan bahwa proses pendataan dan pelaporan hasil pemeriksaan masih terus berlangsung. Ujarnya tim dilapangan dari masing-masing kecamatan secara berkala terus mengirim laporan sehingga jumlah hewan kurban yang telah diperiksa masih berpotensi bertambah seiring masuknya data terbaru.

“Data yang kami sampaikan saat ini masih bersifat sementara karena masih ada laporan yang masuk. Nantinya akan kami update kembali dengan data terbaru,” jelasnya.

Ery Cahyono juga menjelaskan bahwa hingga jumat 29 Mei 2026 yang bertepatan dengan haris tasyrik ketiga setelah Hari Raya Idul Adha, kegiatan penyembelihan hewan kurban masih berlangsung di beberapa wilayah Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, proses pemantauan dan pemeriksaan oleh petugas tetap dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan kurban berjalan sesuai ketentuan kesehatan hewan dan keamanan pangan.

“Untuk update Jumat, 29 Mei 2026 di hari tasyrik ketiga setelah Hari Raya Iduladha, masih ada pemotongan ternak kurban. Pelaporan pemotongan hewan kurban juga masih terus berlangsung dan dilaporkan ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur hingga batas akhir tanggal 10 Juni 2026,” terang Ery Cahyono.

Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk turut mengingatkan panitia kurban maupun masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan area penyembelihan serta memastikan hewan yang akan dikurbankan berasal dari sumber yang sehat dan telah menjalani pemeriksaan oleh petugas berwenang.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Nganjuk dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai standar kesehatan, sehingga memberikan manfaat serta keberkahan bagi seluruh masyarakat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo pada Jumat sore, 29 Mei 2026. Pada kesempatan yang sama, sebanyak 33 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur juga menerima opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Kabupaten Mojokerto sendiri mencatat tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) hingga Semester II Tahun 2025 mencapai 91,08 persen.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk menilai dan memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar yang berlaku.

“Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah,”

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK merupakan hasil penilaian profesional terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, opini tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah sepenuhnya bebas dari risiko kesalahan maupun potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

“Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keunagan yang disajikan oleh pemerintajh sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.” Tegas Yuan Candra.

Dalam proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 terhadap 33 pemerintah daerah di Jawa Timur, BPK masih menemukan sejumlah catatan terkait pengelolaan keuangan daerah. Namun, temuan tersebut dinilai tidak berdampak material sehingga tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan yang masih ditemukan antara lain pengelolaan dan administrasi aset yang belum tertata secara optimal, kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada proyek belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Selain itu, terdapat pula pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, kekeliruan dalam penganggaran belanja, hingga penerapan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terlebih dahulu meminta tanggapan dari seluruh pemerintah daerah terhadap konsep hasil pemeriksaan, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra juga mengingatkan agar setiap pemerintah daerah tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Menurutnya, tindak lanjut yang tepat dan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP,” Pesannya.

diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Capaian tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Jombang Warsubi dan Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji. Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur pada Jumat siang (29/05/2026).

Selain Kabupaten Jombang, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 juga dilakukan secara bersamaan kepada 33 pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur. Audit tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk menilai kewajaran penyajian laporan keauangan pemerintah daerah.

Menanggapi hasil tersebut, Bupati Jombang Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembali diraihnya opini WTP. Menurutnya, predikat tersebut bukan sekadar capaian yang patut dibanggakan, melainkan bentuk tanggung jawab ynag harus dipenuhi melalui komitmen, disiplin, dan kerja keras ynag berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa standar pengelolaan keunagan ynag baik harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.

“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang mampu menjaga konsistensi opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Hasil ini sejalan dengan harapan bersama pemerintah dan masyarakat Jombang. Kami sangat bersyukur atas kelancaran proses audit ini, dan berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah menjaga akuntabilitas kerja sehingga mendapat penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur,” tutur Bupati Warsubi.

Bupati Jombang Warsubi menuturkan bahwa keberhasilan dalam menjaga kualitas tata kelola dan kepatuhan administrasi daerah merupakan hasil dari kerja sama ynag solid antara pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, DPRD Jombang selama ini memberikan dukungan ynag baik terhadap berbagai program pembangunan daerah. Di sisi lain, pemerintahan daerah juga senantiasa membuka runag komunikasi dan menerima berbagai masukan dari legislatif sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong kemajuan Kabupaten Jombang.

“Semoga seluruh kerja keras dan pengabdian kita bersama senantiasa membawa barokah bagi masyarakat Jombang,” ujarnya.

Bupati Jombang Warsubi berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk ke -13 kalinya secara berturut-turut dapat menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan ynag transaparan, akuntabel, dan bertanggungjawab. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang tertib tidak hanya berhenti pada aspek administrasi, tetapi juga mampu mewujudkan dalam program dan layanan ynag memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

“Setiapa rekomendasi dan hasil evaluasi dari BPK tentu menjadi atensi utama bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk berbenah. Ke depan, kami berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan pendapatam asli daerah (PAD), demi mewujudkan visi besar kita bersama: jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semaua,” pungkasnya.

Turut hadir dalam prosesi penyerahan tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Inspektur Kabupaten Jombang Abdul Madjid Ningdyagung, serta Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M. Nasrullah ynag mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut.

Pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut dipimpin oleh KH. Shoviyul Himami ynag bertindak sebagai imam sekaligus Khotib.

Sebelum pelaksanaan sholat dimulai, Bupati nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan laporan penyaluran hewan kurban dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, Pemkab Nganjuk menyalurkan bantuan kurban berupa empat ekor sapi dan dua belas ekor kambing sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian kepada masyarakat.

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi yang akrab disapa Kang Marhaen memastikan seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melewati proses pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa kondisi hewan kurban dipastikan sehat dan layak untuk dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Dalam sambutan dan khutbah yang disampaikan, kang Marhaen juga mengajak masyarakat untuk memahami makna Idul Adha secara lebih mendalam. Menurutnya, hari raya kurban tidak hanya dimaknai sebagai prosesi penyembelihan hewan semata, tetapi juga harus tercermin dalam sikap sosial dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.

“Paling tidak ada empat nilai utama ynag harus kita teladani: keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Empat hal inilah ynag menjadi pengingat bagi diri saya sendiri, dan mari bersama-sma kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Nganjuk,” ungkap kang Marhaen.

Perkembangan zaman tidak menghilangkan budaya guyub dan kebersamaan masyarakat Nganjuk. Setelah pelaksanaan salat Idul Adha berjamaah berlangsung dengan khusyuk, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara tumpengan bersama yang digelar di area teras masjid.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, tokoh agama, serta masyarakat duduk lesehan sambil menikmati hidangan bersama. Kebersamaan tersebut menjadi penutup yang penuh makna sekaligus mencerminkan nilai kepedulian sosial dan semangat kebersamaan yang terus digaungkan oleh Marhaen Djumadi.

Jombang–KrisnaNusantara,com, Pemerintah Kabupaten Jombang menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program nasional Sensus Ekonomi (SE) 2026. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jombang Warsubi saat membukan Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Jombang yang berlangsung di Hotel Yusro pada jumat (29/05/2026).

Peresmian dimulainya pelatihan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Warsubi bersama jajaran Forkopimda Jombang, Sekertaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, serta Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni. Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi agenda penting yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian, terutama pada sektor non pertanian. Menurutnya hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah muapun nasional dalam beberapa tahun mendatang.

“Kami menyadari keberhasilan sensus ini berada di tangan para petugas lapangan sebagai ujung tombang. Data SE 2026 yang berkualitas akan menjadi landasan perencanaan pembangunan ynag lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jombang,” ujar Bupati Warsubi.

Bupati Jombang warsubi juga menyampaikan pesan kepada seluruh petugas sensus agar menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi profesionalisme, kejujuran, dan integritas. Ia menegaskan bahwa proses pendataan harus dilakukan secara langsung di lapangan dan tidak boleh dilakukan dengan merekayasa maupun memperkirakan data tanpa verifikasi kepada responden.

Bupati Jombang Warsubi juga mengimbau para petugas sensus untuk selalu bersikap santun dan humanis saat berinteraksi dengan masyarakat. Ia turut meminta peserta memanfaatkan pelatihan secara maksimal agar mampu menguasai penggunaan perangkat pencacahan dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPS Kabupaten Jombang Mouna Sri Wahyuni menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi momen penting karena kondisi perekonomian saat ini telah mengalami banyak perubahan dibanding satu dekade sebelumnya. Menurutnya, perkembangan digitalisasi setelah pandemi serta pesatnya pertumbuhan UMKM dan industri kreatif di jombanh menjadi faktor utama perubahan tersebut.

“Data ini bukan hanya sekedar angka di atas kertas, bukan hanya sekedar catatan, melainkan pijakan atau kompas kebijakan. Terlebih Kabupaten Jombang tengah menyiapkan kawasan industri baru, sehingga pemetaan ini menjadi sangat penting untuk intervensi kebiajkan dan insentif usaha yang tepat sasaran,” jelas Mouna

Kepala BPS Jombang Mouna Sri Wahyuni juga mengingkatkan para calon petugas sensus agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Ia menegaskan agar proses pendataan dilakukan secara teliti serta menghindari praktik survei yang dilakukan secara asal tanpa data yang valid.

“Jaga integritas. Catat apa adanya, bukan ada apanya! Saya tidak mau ada petugas yang melakukan window dressing atau mengira-ngira data di atas meja. Datangi, masuk ke rumah responden, dan gali data berkualitas dengan mengedepankan keramahan khas kota santri, komunikasi yang baik, sehingga tercapai tujuan Sensus Ekonomi 2026 ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, BPS Jombang turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pengalaman dari jajaran Kepolisian Resor Jombang dan Kodim 0814 Jombang untuk memastikan para petugas sensus dapat menjalankan pendataan dengan aman, baik di kawasan pusat kegiatan ekonomi maupun lingkungan pemukiman warga. Dukungan tersebut juga sejalan dengan nota kesepahaman yang sebelumnya telah disepakati di tingkat pusat.

Ketua Panitia Kegiatan, Amat Alamin Wafa, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Kegiatan ini menggunakan sistem pembelajaran gabungan, yakni melalui Learning Management System (LMS) dan pertemuan tatap muka, yang berlangsung mulai 29 Mei hingga 12 Juni 2026.

Ia juga menyebutkan bahwa pelatihan diikuti sebanyak 1.217 peserta yang terbagi dalam 48 kelas. Agar proses pembelajaran berjalan optimal, pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam lima gelombang.

“Untuk gelombang pertama yang dibuka hari ini, diikuti oleh 255 peserta ynag terbagi dalam 10 kelas. Kami berharap melalui pelatihan insentif ini, lahir petugas-petugas lapangan ynag kompeten, terlatih, dan handal demi menghasilkan data Indonesia ynag berkualitas tinggi dan dapat di pertanggungjawabkan,” ujar Amat.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Jombang, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan hewan kurban dari presiden tersebut. Selanjutnya, sapi kurban itu diserahkan keapda Takmir Masjid Jami’ Denanar untuk di sembeli dan dibagikan kepada masyarakat serta jamaah yang berhak menerima.

“Tahun ini, sapi dari Presiden RI kita serahkan ke Masjid Jami’ Denanyar untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat maupun jemaah masjid yang berhak menerima. Mudah-mudahan satu ekor sapi ini dapat memberikan manfaat dan barokah,” ujar Bupati Jombang Warsubi.

Bupati warsubi menyampaikan apresiasi khusus kepada presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian dan kepeduliannya yang tinggi terhadap masyarakat Kabupaten Jombang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subiantor yang telah memberikan bantuan satu ekor sapi kurban keapda masyarakat kabupaten Jombang. Semoga Bapak Presiden senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin negeri ini,” ucap bapak warsubi.

Selain menyerahkan sapi kurban bantuan dari presiden, Bupati Jombang Warsubi bersama Wakil Bupati Jombang Salmanudin juga menyalurkan hewan kurban dari pemerintah daerah untuk Masjid Agung Baitul Mukminin setelah pelaksanaan Sholat Idul Adha.

Sapi kurban tersebut kemudian diserahkan secara langsung kepada pengurus Takmir Masjid Baitul Mukminin untuk dilakukan penyembelihan sebelum nantinya dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Di sisi lain, Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Azis Daryanto, menjelaskan detail dan spesifikasi dari tiga ekor sapi kurban yang disalurkan tersebut:

1. Sapi Kurban Banmas Presiden

Nama sapi                        : sumber

Nama Peternak asal          : Isno (Desa Gempollegundi, Kecamatan Gudo)

Jemins Kelamin                : Jantan

Strain/Ras                         : Limosin Cross Pegon

Umur                                : P2 (3 tahun)

Ciri Fisik                          : tidak bertanduk, warna bulu coklat kemerahan, kepala bagian depan berwarna putih, bulu leher berwarna cokelat kehitaman dan kaki bagian bawah berwarna putih.

Estimosi Bobot                : 965 kg

Lokasi Penyembelihan     : Masjid Jami’ Denanyar-Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang

2. Sapi Kurban Abah Bupati Jombang

Jenis Klemain                   : Jantan

Strain/Ras                         :Limosin

Umur                                :P2 (3 Tahun)

Ciri Fisik                          : tidak Bertanduk, Warna bulu cokelat kemerahan

Estimasi Bobot                : 705 kg

Lokasi penyembelihan     : Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang

3. Sapi Kurban Gus Wakil Bupati Jombang

Jenis Kelamin                   : Jantan

Strain/Ras                         : Limosin

Umur                                : P2 (3 tahun)

Ciri Fisik                          : tidak bertanduk, warna bulu cokelat kemerahan

Estimasi Bobot                : 705 kg

Lokasi Penyembelihan     : Masjid Agung Baitul Mukminin Jombang

“Ketiga sapi tersebut telah melalui serangkaian proses pemeriksaan kesehatan hewan yang ketat oleh Tim Pemeriksa Hewan Kurban Terpadu Dinas Peternakan Kabupaten Jombang. Hasil pemeriksaan menyatakan seluruhnya SEHAT, CUKUP UMUR, serta AMAN dari penyakit mulut dan kuku (PMK), sehingga sangat layak dijadikan hewan kurban”, ungkap drh. Azis.

Sebagai tam bahan informasi, pada perayaan Idul Adha tahun ini Presiden Republik Indonesia mendistribusikan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban ke berbagai wilayah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 598 ekor dialokasikan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan 500 ekor lainnya diberikan kepada organisasi Islam, Pondok Pesantren, serta tokoh agama di sejumlah daereah.

Seluruh hewan kurban tersebut dibeli langsung dari peternak lokal sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor peternakan nasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan peternak agar terus menghasilkan sapi berkualitas unggul dengan sistem pemeliharaan dan standar kesehatan hewan yang terjaga.

Seluruh hewan kurban tersebut di beli langsung dari peternak lokal sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor pertenakan nasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan peternak agar terus menghasilkan sapi berkualitas unggul dengan sistem pemeliharaan dan standar kesehatan hewan yang terjaga.

Bupati Jombang Warsubi mengucapkan selamat Hari Raya Iduladha kepada masyarakat yang hadir serta mengajak jamaah untuk memaknai esensi pengorbanan secara lebih mendalam. Menurutnya, pengorbanan tidak selalu berkaitan dengan materi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu menahan keinginan pribadi dan menguasai diri sendiri.

Bupati Warsubi dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada msyarakat yang hadir serta mengajak jamaah untuk memaknai esensi pengorbanan secara lebih mendalam. Menurutnya, pengorbanan tidak selalu berkaitan dengan materi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu menahan keinginan pribadi dan menguasai diri sendiri.

“Sering kali, yang paling berat untuk dikorbankan bukanlah harta benda, melainkan sifat-sifat yang ada dalam diri kita sendiri. Rasa egois, keinginan untuk selalu menang sendiri, sikap merasa paling benar, hingga kurangnya kepedulian terhadap sesama, menjadi bagian ynag juga perlu ditundukkan,” tuturnya di hadapan jamaah.

Ia juga mengatakan bahwa esensi hari raya Idul Adha adalah memperluas empati sosial. “Idul Adha mengajak kita untuk memperhalus hati, memperluas empati, dan memperkaya kesadaran, bahwa hidup akan menjadi lebih indah, saat diisi dengan kerelaan memberi dan ketulusannya berbagi”, ujarnya

Pada perayaan Idul Adha di masjid Agung Baitul Mukminin ynag disiarkan langsung oleh Radio Suara Jombang, si 104.1 FM, Bupati Jombang Warsubi mengajak seluruh jamaah yang hadir serta para pendengar Radui Suara Jombang untuk mendoakan para jemaah haji tanah air.

“semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, serta pulang ke tanah air dengan menyandang predikat haji yang mabrur dan mabruroh”, ujarnya.

Guru Besar Ilmu Tasawuf UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Ahmad Bairizi, M.A., ditunjuk sebagai khotib menyampaikan khotbah yang mendalam mengenai relevansi pengorbanan Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar, dan Nabi Ismail AS dalam menjawab tantnagan zaman modern, khususnya bagi generasi muda (Generation Z dan Alpha).

Prof. Ahmad Barizi melihat di era digital ini bis aberpotensi mengikis identitas diri manusia jika tidak dibentengi oleh nilai nilai agama.

“Di era di mana setiap orang bisa menjadi apa saja dan akhirnya apa saja, banyak yang kehilangan dirinya. Kebebasan itu menyebabkan keterasingan dan kecemasan,” tutur Prof. Ahmad Barizi dalam khotbahnya.

Beliau menyampaikan tentang bagaimana pentingnya meneladani keluarga Nabi Ibrahim sebagai pilar utama untuk menhadapi “behala modern seperti popularitas digital  dan materialisme. Menurutnya, berkurban bukan sekedar ritual menyembelih hewan, melainkan

Beliau menegaskan pentingnya mencontoh keteladanan keluarga Nabi Ibrahim sebagai landasan dalam menghadapi “berhala modern” seperti popularitas digital dan materialisme. Menurutnya ibadah qurban tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan, tetapi juga wujud keikhlasan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan.

Berlangsungnya sholat ied dengan khusyuk dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban dari Bupati juga Wakil Bupati Jombang, kepada Takmir Majid Agung Baitul Mukminin untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berhak.

Selesai dari Masjid Agung Baitul Mukminin, Bupati Jombang Warsubi selanjutnya menuju ke Masjid Jami’ Denanyar Jombang untuk menyerahkan Sapi Kurban dari Presidan RI Prabowo Subianto.

Pada senin 25 Mei 2026 Bupati Jombang Warsubi bersama Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi melakukan pertemuan koordinasi dengan Direktur Jendral Bina Marga Kementerian Pekerja Umum Roy Rizali Anwar di Jakarta. Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana diwakili oleh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing kepala daerah turut didampingi jajaran Bapperida serta dinas PUPR dari tiap kabupaten guna membahas langkah strategis pecepatan pembangunan flyover mengkreng.

Bupati jombang warsubi menyampaikan bahwa hasil koordinasi itu menghasilkan beberapa pembahsan penting, khusunya terkait perkiraan kebutuhan anggaran serta kesiapan pembebasan dan pengaturan lahan di sekitar lokasi proyek.

“Pembicaraan awal memproyeksikan pembangunan flyover ini menelan anggaran sebesar Rp. 715 miliar. Konsep yang diusung mengutamakan aspek fngsionalitas utama untuk mencegaj kemacetan ketimbang desain yang glamor”, tuturnya.

Bupati menyampaikan bahwa apabila proses perencanaan dan koordinasi dapat berjalan sesuai target, maka pembangunan fisik tahap awal flyover tersebut diproyeksikan mulai dilaksanakan pada tahun 2027.

“Hitungan dari Kementerian Pekerja Umum, kalau total keseluruhan lahan yang perlu dibebaskan diatas 50.000 meter persegi. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Jombang saja, lahan yang perlu dibebaskan sekitar 17.000 meter persegi. Mengingat besarnya luasan tersebut, para kepala daerah berhadap seluruh biaya pembebasan lahan ditanggung oleh Kementerian menghadapi adanya skema sharing (berbagai beban pendanaan) pembebasan lahan antar daerah yang disesuaikan dengan proporsi luasan wilayah berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED) PU”, Tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan atas rencana pembagian anggaran tersebut, pembahasan selanjutnya akan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peran pemerintah provinsi dianggap penting dalam mendukung legalitas kerja sama serta memperkuat kesepakatan pendanaan antar daerah.

“kami dari kabupaten jombang, kabupaten nganjuk, kabupaten kediri sangat mendukung dan menyambut positif upaya pembangunan flyover demi mengurangi kemacetan mengkreng yang sudah sangat luar biasa masuk 3 besar di Indonesia. Nah, sembari menyelaraskan waktu pertemuan resmi dengan ibu gubernur jawa timur, kami para kepala daerah mengambil langkah proaktif untuk mendatangi kementerian pekerja umum di jakarta terlebih dahulu untuk mengamankan komitmen awal pusat, semoga semuanya berjalan lancar atas doa dan dukungan seluruh masyarakat.” Tutur bupati warsubi.

Rencana pembangunan flyover tersebut sebelumnya telah mulai dibahas oleh ketiga kepala daerah saat melakukan peninjauan langsung arus lalu lintas di Pos Polisi Mengkreng pada Rabu, 8 April 2026.

Simpang Mengkreng sendiri dikenal sebagai salah satu titik perlintasan penting di Jawa Timur karena menjadi penghubung antara Kabupaten Kediri, Jombang, dan Nganjuk. Kawasan ini juga menjadi jalur utama kendaraan dari Surabaya menuju wilayah barat dan selatan Jawa Timur, seperti Madiun dan sekitarnya, sehingga sering mengalami kepadatan kendaraan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Simpang Mengkreng tercatat sebagai salah satu dari tiga titik kemacetan terparah di Indonesia, terutama saat arus mudik Ramadan. Dalam rancangan proyek yang sedang disiapkan, flyover direncanakan membentang dari wilayah Jombang dengan dua akses keluar, yaitu menuju arah Kediri dan arah Nganjuk.

Acara ini menjadi tonggak sejarah bagi ekosistem pesantren di Indonesia. Untuk pertama kalinya, jutaan santri dari Sabang sampai Merauke akan terkoneksi dalam satu platform digital yang mengintegrasikan pendidikan, pengembangan diri, dan peluang karier.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Biro SDM Kementerian Agama RI Dr. Muhammad Zein, M.Ag, Founder Santri Mendunia, Gus Moh Abdul Aziz Nawawi, Ph.D.,ed.Em, serta jajaran Pembina Santri Mendunia Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H. atau akrab disapa Bang Jack, dan mentor santri mendunia Gus Nidzom Ad-Dien.

Dalam keynote speech-nya, Dr. Muhammad Zein mengapresiasi langkah besar ini.

“Super App Santri Mendunia adalah bukti bahwa SDM santri siap menghadapi tantangan globalisasi tanpa meninggalkan akar tradisi kesantrian. Ini bukan sekadar aplikasi, tapi gerakan memajukan peradaban,” ujarnya.

Senada dengan itu, Founder Santri Mendunia, Moh Abdul Aziz Nawawi, Ph.D, ed.eM, menegaskan visi besar di balik platform ini.

“Aplikasi ini dibangun untuk memastikan santri tidak tertinggal. Di sini ada akses pengembangan diri, fasilitas pendidikan, hingga peluang karier. Tujuannya satu: santri harus berdaya saing global, tapi tetap berakhlak,” jelasnya.

Suasana ruang acara sempat berubah haru ketika Pembina sekaligus Pemateri Santri Mendunia (SM), Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H. (Bang Jack), memberikan sambutannya. Dengan suara yang serak menahan emosi, Bang Jack tampak meneteskan air mata saat mengenang kembali awal mula berdirinya gerakan ini.

“Perjuangan kita dimulai tahun 2019. Saat itu kita melangkah dengan tertatih-tatih, merangkak dari bawah dengan segala keterbatasan. Namun, dengan keyakinan penuh, sampai detik ini, kita akhirnya bisa berdiri di sini dan melihat Super App ini resmi diluncurkan,” ujar Bang Jack dengan suara bergetar.

Dalam kesempatan tersebut, Bang Jack menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Founder Santri Mendunia, Gus Moh Abdul Aziz Nawawi. Menurutnya, konsistensi dan visi besar Gus Azis-lah yang menjadi motor penggerak hingga roda organisasi ini bisa terus berputar melintasi berbagai badai ujian.

Tak lupa, ia juga memberikan suntikan semangat yang membakar motivasi seluruh rekan dan pengurus SM yang hadir.

“Untuk seluruh rekan-rekan Santri Mendunia, jangan pernah lelah. Apa yang kita saksikan hari ini adalah bukti nyata dari keikhlasan perjuangan. Tetaplah merapat barisan, karena tugas kita membawa santri ke kancah global baru saja dimulai!” tegas Bang Jack memotivasi.

Prosesi launching dilakukan secara simbolis oleh para tokoh yang hadir. Setelah itu, Admin Super App Santri Mendunia, Roihan Qowima, membedah fitur-fitur unggulan yang dirancang khusus untuk kebutuhan santri sehari-hari.

Mulai dari akses pusat kursus, pusat pelatihan, pusat beasiswa, job dan magang, tour & travel, info pesantren, ruang karya, santri news, hingga marketplace produk Inkopontren, semua dirangkum dalam satu genggaman.

Acara ditutup dengan dialog interaktif bersama Bang Jack, Gus Nidzom, Ustadz Abdul Muin Hasan dan Roihan, dipandu moderator Aceng Fajri. Pesan yang mengemuka: santri harus tetap berpijak pada adab dan tradisi, namun pemikirannya harus meroket menembus batas inovasi.
Dengan peluncuran ini, Santri Mendunia berharap dapat menjadi jembatan digital yang mempersatukan pesantren-pesantren di seluruh Nusantara.

Tentang Santri Mendunia
Santri Mendunia adalah platform ekosistem digital yang fokus pada pemberdayaan santri Indonesia. Visi besarnya adalah menciptakan generasi santri yang mandiri, berdaya, dan mendunia tanpa kehilangan jati diri.

Tidak lupa Bupati Jombang Warsubi memberikan apresiasi rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas nama pribadi, pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat Kabupaten Jombang kepada 57 Bhikku yang berasal dari berbagai negara ASEA, seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Laos.

“Setiap Langkah kaki beliau merupakan simbol keteguhan, cinta kasih, dan persaudaraan kemanusiaan. Sebuah kehormatan luar biasa bagi kami bisa menyambut langsung kehadiran para Bhante yang tengah mengemban misi suci ini,” ujar Bupati Warsubi.

Di hadapan para tokoh agama Buddha serta para undangan yang hadir, Bupati Warsubi menyampaikan bahwa Jombang dikenal sebagai Kota Santri yang juga mencerminkan kuatnya nilai keberagaman dalam kehidupan masyarakatnya.

Ia menuturkan, warga Jombang berasal dari berbagai suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda. Namun perbedaan tersebut justru menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, sehingga masyarakat dapat hidup harmonis dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Menurutnya, kehadiran para Bhikkhu di Kabupaten Jombang menjadi gambaran nyata bahwa kerukunan dan persaudaraan antarumat beragama di daerah ini tetap terjaga dengan baik.

Bupati Warsubi turut menyampaikan doa agar seluruh peserta Walk for Peace 2026 yang melakukan perjalanan kaki dari Bali menuju Candi Borobudur dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, serta kelancaran hingga tiba di tujuan akhir.

Suasana penyambutan berlangsung penuh semangat toleransi dan kebersamaan dengan kehadiran jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang, Salmanudin, Agus Purnomo, serta sejumlah tokoh organisasi keagamaan di Jombang.

Melalui kegiatan tersebut, Bupati Warsubi berharap nilai perdamaian dan pesan kebajikan yang dibawa rombongan Indonesia Walk for Peace 2026 dapat terus menyebar dan menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kerukunan bangsa.

Di sisi lain, Bank Jatim turut mendampingi sejumlah nasabah dalam pengurusan NIB yang dibutuhkan sebagai persyaratan pengajuan modal usaha. Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai cara aktivasi layanan JConnect Mobile sebagai fasilitas mobile banking dari Bank Jatim.

Lewat program bertema “Pinter Ngaji” (Perizinan Terpadu Langsung Jadi), DPMPTSP Jombang menghadirkan layanan langsung ke masyarakat guna membantu para pelaku UMKM mendapatkan legalitas usaha. Melalui layanan tersebut, pelaku usaha difasilitasi dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

Target investasi daerah pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp2,5 triliun atau meningkat Rp1,7 triliun dibanding tahun sebelumnya. Upaya penguatan legalitas pelaku UMKM menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Kepala DPMPTSP Jombang, Bayu Pancoroadi, S.T., M.T., menyampaikan bahwa layanan jemput bola sengaja dihadirkan agar masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, dapat lebih mudah mengurus perizinan tanpa harus datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Tujuan utama kami adalah mendekatkan layanan kepada para UMKM, memastikan mereka memiliki NIB sebagai legalitas resmi, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai kemuadahan akses layanan ini. Prosesmya sangat mudah dancepat, cukup membawa KTP dan nomor WhatsApp ynag aktif,” ujar bayu di lokasi kegiatan.

Bayu juga menggunakan kesempatan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berbagai kekhawatiran yang kerap muncul mengenai administrasi perizinan dan perpajakan.

“Jangan takut menmbuat NIB karena pembuatan NIB ini 100% gratis. Selain itu, kepemilikan NIB tidak ada hubungannya secara langsung dengan kewajiban pajak ynag memberatkan. Khususnya untuk usaha mikro beromzet di bawah RP.60 Juta per Tahun. Semua jenis sektor usaha, baik makanan, minuman, maupun jasa, kami imbau untuk segera memanfaatkan layanan ini” tegasnya.

Dengan layanan yang dibuat lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat, DPMPTSP Jombang berharap daya saing produk UMKM lokal semakin meningkat. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dinilai menjadi langkah penting bagi pelaku usaha untuk berkembang, mulai dari memperluas pemasaran melalui marketplace hingga memperoleh akses masuk ke sistem E-Katalog pemerintah daerah maupun pusat.

“Dengan strategi pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat bawah seperti pemkab Jombang optimis pertumbuhan ekonomi daerah dan egalitas usaha dapat berjalan beriringan demi kemajuan bersamam,” pungkas Bayu.

Manfaat dari legalitas usaha tersebut dirasakan langsung oleh Mei, seorang pelaku UMKM asal Sambong, yang sengaja datang sejak pagi ke lokasi layanan di CFD untuk mengurus NIB. Ia mengaku termotivasi mengembangkan usahanya agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Selama ini, Mei merasa usahanya berjalan tanpa arah yang jelas karena belum memiliki legalitas resmi. Kesempatan layanan gratis dan dekat dengan tempat tinggalnya pun langsung dimanfaatkan untuk mengurus NIB. Dengan penuh rasa syukur, ia menyampaikan apresiasi kepada DPMPTSP Jombang atas kemudahan layanan yang diberikan.

Program jemput bola tersebut dinilai efektif membantu pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha. Kehadiran petugas yang mendampingi langsung di lapangan membuat proses pelayanan terasa lebih mudah, ramah, dan solutif, sehingga mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bagus, pelaku usaha asal Diwek, yang mengaku merasa terbantu dengan hadirnya layanan DPMPTSP Jombang di area CFD sehingga proses pengurusan perizinan menjadi lebih mudah dan praktis.

“Awalnya saya mendapat informasi dari media sosial terkait pengurusan izin usahah. Sebelumnya, saya sempat mencoba mengurus sendiri secara mandiri, tetapi menghadapi beberapa kendala dan beberapa kali salah dalam menentukan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Alhamdulillah, berkat adanya petugas di sin, prosesnya menjadi sangat mudah. Saya diarahkan langsung,  hingga NIB saya bisa langsung terbit hari ini. Sayaratnya mudah, cukup bawa KTP, tidak sampai 30 menit sudah jadi,” urai Bagus sambil tersenyum bahagia.

Apresiasi yang sama turut disampaikan Mirza, pelaku usaha kuliner singkong keju dan nasi pecel asal Peterongan, yang merasakan secara langsung kemudahan serta kenyamanan dari layanan publik proaktif yang dihadirkan DPMPTSP Jombang.

“Alhamdulillah, proses pengurusan NIB hari ini berjalan sangat lancar tanpa kendala sama sekali. Sepuluh menit langsung cetak. Semoga dengan pelayanan ynag mudha, gratis dan ramah seperti ini bisa terus berlanjut kedepannya,” tutur Mirza dengan penuh rasa syukur.

shintta

Sejumlah pejabat turut hadir diantaranya Dicky Prasojo selalu Dandim 0814 Jombang, Ardi Kurniawan sebagai Kapolres Jombang, jajaran dari Satradar 405/Ploso, Perwakilan Kejaksaan Negeri Jombang, sertaAgung Purnomo bersama para asisten dan unsur OPD terkait di lingkungan Pemkab Jombang.

Program KDKMP diawali dengan pembentukan 80 ribu kelembagaan pada Juli 2025 kini memasuki tahap operasional. Pada Sabtu 16 Mei 2026 sebanyak 1.061 KDKMP resmi mulai dijalankan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Dalam sambutannya melalui konferensi virtual, Zulkifli Hasan memberikan penghargaan kepada pemeirntah daerah, pemerintah desa, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung percepatan pembangunan dan kesiapan operasional KDKMP di seluruh Indonesia.

Dalam sambunganvirtual zoom, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pembangunan KDKMP menjadi langkah strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat, dengan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.  “Hari ini Presiden tidak hanya meresmikan instrumen keadilan ekonomi, keadilan bagi desa se-Indonesia.

Sementara itu, Prabowo Subianto menilai peluncuran operasional 1.061 KDKMP sebagai pencapaian penting dalam perjalanan pembangunan nasional. “ Kita mendirikan KDKMP, mulai dari konsep hingga kini terwujud, hanya dalam waktu kurang dari satu tahun. Pembangunan fisiknya saja dimulai November 2025, dalam tujuh bulan kira bisa mengoperasionalisasikan 1061 KDKMP. Ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” ujar Presiden Probowo Subianto.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa program yang dijalankan pemerintah pusat merupakan program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ynag dijalankan pemerintah pusat merupakan program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Setiap hari di desa beredar uang 15.000 x 3.000, sehingga dalam satu tahun 10,8 miliar rupiah beredar di desa. Dengan uang beredar sejumlah itu, maka warga yang produkdi lele, tempe, semua bisa terjual. MBG ditambah KDKMP akan membangkitkan ekonomi kita, “jelas Presiden Prabowo Subianto.

Warsubi menjelaskan bahwa KDKMP di Kabupaten Jombang menyediakan berbagai kebutuhan pokok, di antaranya beras premium, beras SPHP, LPG, serta Minyak Kita dengan harga yang lebih ekonomis bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa KDKMP Mojongapit bersama sejumlah KDKMP lain yang telah diresmikan mulai beroperasi sejak 16 Mei 2026.

Bupati Warsubi menjelaskan bahwa KDKMP di Kabupaten Jombang menyediakan berbagai kebutuhan pokok, di antaranya beras premium, beras SPHP, LPG, serta Minyak Kita dengan harga yang lebih ekonomis bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa KDKMP Mojongapit bersama sejumlah KDKMP lain ynag telah diresmikan mulai beroperasi sejak 16 Mei 2026.

“Termasuk KDKMP di Mojongapit ini sudah mulai beroperasi. Maka dari itu, kita tidak ikut launching bersama Bapak Presiden di Nganjuk sebab KDKMP kita termasuk salah satu yang dilaunching,” jelas Bupati Warsubi.

Setelah mengikuti peresmian nasional secara virtual bersama Prabowo Subianto, Warsubi meninjau langsung aktavitas di KDKMP Mojongapit. Berbagai kebutuhan pokok terlihat sudah tersedia dan tersusun di rak penjualan, sementara petugas pelayanan mulai dari kasir hingga pramuniaga telah bersiap melayani masyarakat. Selain menyediakan beras, minyak goreng, gula, LPG 3 kilogram, dan kebutuhan pokok lainnyatermasuk layanan apotek.

Dalam kesempatan itu, Bupati Jombang mengimbau masyarakat untuk bergabung sebagai anggota serta memanfaatkan layanan KDKMP di wilayah masing-masing. Menurutnya, koperasi merupakan wadah ekonomi bersama yang dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga manfaat maupun keuntungan usaha, termasuk Sisa Hasil Usaha (SHU), akan kembali dirasakan para anggotanya demi meningkatkan kesejahteraan bersama.

shinta

Mojokerto – Krisna Nusantara

Lambannya penanganan laporan dugaan tindak pidana yang ditangani Satreskrim Polres Mojokerto Kota terus menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Hingga kini, perkara yang telah dilaporkan sejak 21 Februari 2026 itu belum juga menunjukkan kepastian hukum yang jelas.

Berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/152/SP2HP ke 2/IV/RES.1.24./2026/Reskrim tertanggal 29 April 2026, penyidik menyebut telah memeriksa sejumlah saksi, menghadirkan ahli pidana, serta memeriksa salah satu terlapor. Namun beberapa terlapor lainnya disebut masih melakukan penundaan pemeriksaan.

Kondisi tersebut memicu pertanyaan serius di tengah masyarakat. Sebab, publik menilai aparat penegak hukum justru terlihat mengikuti kemauan terlapor, bukan menjalankan kewenangan hukum secara tegas.

“Ini yang membuat masyarakat heran. Aparat penegak hukum seharusnya mengatur jalannya proses hukum, bukan malah seperti diatur oleh pihak terlapor. Kalau dipanggil tidak hadir lalu cukup dengan alasan penundaan terus dibiarkan, wibawa hukum ada di mana?” ujar Agus Sholahuddin selaku Ketua Firma Hukum ELTS Jombang sekaligus Penasehat Hukum pelapor dengan nada kritis.

Menurutnya, alasan penundaan pemeriksaan yang terus terjadi tanpa tindakan tegas justru membentuk kesan buruk di mata masyarakat. Aparat penegak hukum dinilai terlalu lunak dan tidak menunjukkan ketegasan sebagaimana yang sering digaungkan kepada rakyat kecil.

“Jangan sampai hukum hanya galak kepada masyarakat kecil, tetapi melempem ketika berhadapan dengan pihak tertentu. Kalau penyidik terus menunggu dan mengikuti ritme terlapor, lalu siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan proses hukum ini?” tegasnya.

Kritik juga diarahkan pada langkah penyidik yang menghadirkan ahli pidana dalam perkara yang dinilai publik seharusnya dapat segera ditentukan arah penanganannya. Alih-alih memberikan kepastian hukum, proses yang terlalu panjang justru memunculkan spekulasi negatif di tengah masyarakat.

“Publik akhirnya bertanya-tanya, apakah perkara ini memang rumit atau justru sengaja dibuat rumit? Karena semakin lama kasus ini menggantung tanpa kepastian, semakin besar pula dugaan adanya permainan di belakang layar,” lanjutnya.

Masyarakat berharap Polres Mojokerto Kota segera menunjukkan sikap profesional dan independen agar tidak muncul anggapan bahwa aparat penegak hukum kehilangan ketegasan dan seolah berada di bawah kendali pihak terlapor.

Sebab dalam penegakan hukum, ketegasan adalah wajah keadilan. Ketika aparat terlihat ragu bertindak, maka kepercayaan masyarakat pun perlahan akan runtuh.

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk ini menjadi panggung apresiasi bagi para pelaku industri, lembaga non formal dan Serikat pekerja yang dinilai berkontribusi besar terhadap iklim kerja di Bumi Anjuk Ladang.

Menariknya,acara tersebut disambut antusiasme luar biasa saat para penyandang disabilitas dari SLB Shanti Kosala membawakan tari Jaya Stamba dengan sangat apik. Penampilan tersebut memicu tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin, sekaligus menjadi simbol inklusivitas dalam dunia kerja.

Dalam sesi sarasehan, hadir narasumber pakar, Dr. Munawar Daeng Mangagang S, SOS., SH., M.H. Selaku Hakim AD HOC Pengadilan Hubungan Industrial Gresik, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemilik usaha dan pekerja. “Hukum yang baik harus mampu memberikan rasa aman bagi mereka yang berusaha, sekaligus rasa adil bagi mereka yang bekerja,” tegas Dr. Munawar dalam paparannya mengenai harmonisasi hubungan industrial.

Malam penganugerahan ini mencakup berbagai kategori prestisius, mulai dari LKS Bipartit Award, Anugerah Terbesar Kesempatan Kerja Disabilitas, hingga kontributor program BPJS.

Salah satu organisasi yang mencuri perhatian adalah Serikat Pekerja Bersatu Sejahtera (SPBS). Dalam ajang ini, SPBS sukses memboyong dua penghargaan sekaligus, yakni:

1. Anugerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dengan Jumlah Anggota Terbanyak.
2. Anugerah Kontributor Program Sertakan.

Ketua Umum DPP SPBS, Satriyo Pamungkas, S.Psi, menyatakan bahwa capaian ini merupakan suntikan motivasi bagi organisasinya untuk terus konsisten melakukan edukasi dan advokasi.

“Capaian malam ini adalah motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan roda organisasi. Kami ingin pekerja di Nganjuk lebih melek terkait permasalahan hubungan industrial,” ujar Satriyo. Ia juga menutup pernyataannya dengan apresiasi mendalam bagi seluruh pengurus dan anggota SPBS yang telah berjuang bersama dalam satu barisan SPBS.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan hubungan industrial di Kabupaten Nganjuk semakin solid, produktif, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan baik pekerja maupun masyarakat.

RIO

Acara yang dimulai tepat pukul 14.00 WIB ini berlangsung khidmat dengan kehadiran Bupati Jombang, Warsubi. Dalam sambutannya, Bupati Warsubi memberikan apresiasi tinggi terhadap peran nyata Banser di tengah-tengah masyarakat Jombang selama ini.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan totalitas Banser Jombang dalam berkhidmat. Banser bukan sekadar organisasi kepemudaan, tetapi mitra strategis pemerintah yang selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan, membantu kegiatan sosial, sigap dalam kebencanaan, hingga menyukseskan berbagai agenda kemasyarakatan lainnya,” ujar Bupati Warsubi disambut tepuk tangan peserta apel.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Pembina Ansor Jombang, KH. Drs. Basyarudin Saleh, dalam amanatnya menekankan pentingnya penguatan kaderisasi melalui Susbalan. Beliau menegaskan bahwa Banser harus terus meningkatkan kapasitas diri agar manfaatnya semakin dirasakan oleh umat dan bangsa.

“Susbalan ini adalah tempat pembentukan karakter bagi kader Banser untuk naik kelas, baik dari sisi kepemimpinan maupun teknis lapangan. Di usia Ansor yang ke-92 ini, kita harus membuktikan bahwa Banser tetap tegak lurus satu komando, menjaga ulama, dan membentengi NKRI,” tegas KH. Basyarudin Saleh.

Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Jombang, Gus Fiqi, dalam sambutannya menekankan aspek penguatan organisasi. Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kader adalah harga mati bagi keberlangsungan gerakan.

“Kaderisasi melalui Susbalan ini menjadi langkah penting dalam mencetak kader Banser yang militan, profesional, dan memiliki disiplin tinggi. Kami ingin memastikan bahwa setiap personil siap menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI serta selalu sigap dalam melayani masyarakat kapanpun dibutuhkan,” tegas Gus Fiqi.

Senada dengan hal tersebut, Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., atau yang akrab disapa Bang Jack, salah satu kader Ansor yang turut hadir, memberikan pandangannya mengenai relevansi Banser di era modern. Sebagai kader yang juga berlatar belakang akademisi dan praktisi hukum, Bang Jack menekankan pentingnya kader berintelektual.

“Momentum Harlah ke-92 dan Susbalan 61 ini adalah bukti bahwa Banser tidak pernah berhenti bertransformasi. Kader Banser saat ini harus memiliki ‘paket lengkap’, tidak hanya tangguh secara fisik di lapangan, tetapi juga harus kuat secara intelektual dan paham hukum,” ujar Bang Jack.

Disamping itu, ia menambahkan bahwa pengabdian Banser adalah bentuk ibadah sosial yang nyata.

“Kami sebagai kader siap mengawal marwah organisasi dan mendukung penuh pembangunan di Jombang di bawah sinergi yang harmonis dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Bandarkedungmulyo, para Kepala Desa se-Kecamatan Bandarkedungmulyo, serta tokoh agama setempat.

Red

Direktur RSUD Jombang, dr.Pudji Umbaran menyampaikan bahwa hari ini adalah rangkaian kegiatan peringatan Hari Pendengaran Sedunia yang sudah kita laksanakan sejak tanggal 11 April 2026.

“Hari ini adalah puncak peringatan Hari Pendengaran Sedunia yang kita laksanakan dengan mengagendakan seminar, baik untuk tenaga medis maupun masyarakat awam. Kita berikan pencerahan berkaitan dengan mulai dari deteksi dini sampai dengan penanganan, ” tutur dr.Pudji Umbaran.

Menurutnya, Tema hari ini sangat luar biasa, yaitu: “Keterlambatan Bicara (Speech Delay) itu Perlu Diwaspadai.” Oleh karena itu perlu diwaspadai dan harus ditemukan secara dini penyebabnya. Dimana anak-anak bukan hanya tumbuh, akan tetapi harus berkembang dengan baik. “Salah satunya adalah alat pendengaran harus berfungsi dengan baik. Dalam peringatan ini, harus ada deteksi dini mulai dari keluarga, oleh karena itu masyarakat awam kita undang, ” ungkapnya.

Tak hanya itu, seminar juga mengundang tenaga medis mulai dari faskes tingkat pertama. ” Karena faskes pertama ini menjadi faskes yang sangat luar biasa ketika mereka bisa mendeteksi dini dan segera melakukan penanganan. Jika ada problem yang tidak tertangani, bisa segera dirujuk. Insyaallah akan terjadi penanganan yang lebih cepat, sehingga dampak dari problem telinga itu bisa ditangani dengan maksimal dan tentu berdampak pada tumbuh kembang yang maksimal. Itu nanti akan membuat kualitas anak luar biasa, ” papar dr. Pudji.

“Harapan kita, mudah-mudahan melalui kegiatan ini, termasuk sosialisasi yang kita lakukan lewat podcast, lewat radio, dan media, masyarakat semakin waspada terkait dengan keterlambatan fungsi bicara (speech delay) pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan saudara kita semua, ” harapnya.

Salah satu narasumber Purnaning. W. P (SMF Ilmu Kesehatan THT-KL) RSUD Jombang memaparkan  tentang Tuli Kongenital, Deteksi Dini dan Penanganan.

“Tuli kongenital berkaitan erat dengan gangguan bicara dan bahasa, serta keterlambatan bicara (speech delay) pada anak. Oleh karena itu, skrining pendengaran sangat penting dilakukan. Tujuannya adalah melakukan skrining pada bayi baru lahir untuk deteksi dini dilanjutkan dengan intervensi dini, ” paparnya.

Target seluruh bayi yang lahir harus menjalani skrining agar kemampuan bicara dan bahasa mereka dapat optimal menyerupai anak normal. Untuk saat ini baru dilaksanakan di beberapa rumah sakit, imbuhnya.

“Gejala dan Kecurigaan Gangguan Pendengaran. Orang tua perlu curiga jika bayi/anak menunjukkan tanda-tanda berikut: Tidak memberi respons terhadap bunyi atau saat dipanggil, keterlambatan bicara (speech delayed) dan perkembangan kosa kata yang kurang. Berbicara tidak jelas atau hanya menggunakan isyarat untuk meminta sesuatu, ” terang Purnaning.

Penyebab dari speech delayed selain gangguan pendengaran bisa disebabkan kondisi lain seperti ADHD, Autisme, retardasi mental, atau disleksia. ” Sementara penanganan dan Pencegahan sangat penting. Untuk pencegahan yakni melakukan imunisasi, pemeriksaan kehamilan rutin, dan konseling genetik. Dan penanganan penggunaan alat bantu dengar sedini mungkin, terapi wicara (audioverbal therapy), dan pendidikan yang sesuai dengan kondisi anak, ” pungkasnya.

Penguatan Nilai Religius sebagai Ciri Khas
Apa yang membedakan SDN 2 Jintel dengan satuan pendidikan lainnya adalah intensitas penanaman nilai-nilai spiritual dalam kegiatan sehari-hari. Siswa tidak hanya belajar teori agama di dalam kelas, tetapi juga mempraktikkannya melalui pembiasaan rutin.

Program unggulan sekolah ini meliputi:

* Hafalan surat-surat pendek (Juz Amma).
* Hafalan Yasin dan Tahlil.
* Pelaksanaan Sholat Dhuha berjamaah.
* Pembacaan kitab Aqidatul Awwam.
* Kegiatan Istigosah bersama setiap Jumat pagi.

Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk membentuk karakter siswa yang beradab dan memiliki kedekatan spiritual sejak dini.

Ria Puji Yulianti, salah satu wali murid kelas 3, menyatakan kepuasannya terhadap perkembangan sang buah hati. Menurutnya, penguatan nilai agama berdampak signifikan pada perilaku dan prestasi siswa.

“Kami sebagai wali murid merasa sangat terbantu. Tidak perlu jauh-jauh menyekolahkan anak ke pusat kota untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Di desa kami sendiri, kualitasnya sudah sangat bagus dan baik,” ujar Puji dengan nada bangga.

Keberhasilan program-program di SDN 2 Jintel tidak lepas dari manajemen sumber daya manusia yang apik. Kepala Sekolah SDN 2 Jintel, Yayuk Purwaningsih, S.Pd.SD., menekankan pentingnya memaksimalkan potensi setiap tenaga pendidik.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Yayuk menjelaskan bahwa kunci efektivitas pembelajaran di sekolahnya adalah menempatkan guru sesuai dengan bakat dan spesialisasinya.

“Setiap guru memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Strategi utama kami adalah ‘The Right Man on the Right Place’. Guru diberikan tanggung jawab sesuai bidang keahliannya, mulai dari penguasaan teknologi pembelajaran (IT), metodologi pedagogik, hingga pengembangan ekstrakurikuler,” jelas Yayuk.

Dengan perpaduan antara manajemen guru yang profesional dan kurikulum berbasis karakter religius, SDN 2 Jintel optimis dapat terus menyokong kemajuan pendidikan di daerah pinggiran Kabupaten Nganjuk serta mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual dan santun secara moral.

RIO

Sejak pukul 08.00 WIB, Desa Pandean sudah memerah. Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Bersatu Sejahtera (SPBS) menyemut di basecamp mereka. Dengan atribut serba merah, mereka bersiap melakukan “perjalanan ideologis” menuju makam Pahlawan Buruh Nasional, Marsinah, di Kecamatan Sukomoro.

Di bawah kawalan mobil patroli Polsek Gondang, iring-iringan massa membelah jalanan Nganjuk. Dari atas mobil komando, pengeras suara tak henti-hentinya memekikkan pesan perlawanan. Mereka mengingatkan warga yang menonton di pinggir jalan bahwa kemapanan hari ini adalah buah darah dari para pendahulu seperti Marsinah.

“Pekerja Nganjuk jangan hanya jadi objek atau pelengkap penderita. Kita adalah motor pembangunan!” teriak orator dari atas mobil komando.

Setibanya di kompleks pemakaman Desa Ngelundo, suasana berubah khidmat namun tetap bertenaga. Yel-yel “Hidup Buruh” dan “SPBS Jaya” menggema, membakar sisa-sisa tenaga massa di tengah cuaca yang panas

Ketua Umum SPBS, Satriyo Pamungkas, S.Psi, dalam orasinya menegaskan posisi tawar buruh yang tidak boleh dianggap remeh. Ia menyoroti isu krusial yang selalu menjadi momok di daerah yaitu Upah Layak. Bagi Satriyo, menziarahi Marsinah bukan sekadar seremoni tabur bunga, melainkan momentum untuk menuntut hak-hak normatif pekerja yang sering kali dipangkas atas nama investasi.

Momen paling emosional pecah saat Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H. Ketua Divisi Hukum SPBS yang akrab disapa Bang Jack, Berdiri didepan patung Ibu Marsinah di pelataran makam. Ia membacakan puisi berjudul “Suara Hati Marsinah”.

Suasana seketika hening. Bang Jack yang biasanya lugas dalam urusan legal formal, kali ini tampak bergetar. Ia larut dalam emosi, membayangkan betapa berat penderitaan Marsinah yang harus gugur demi membela kawan-kawannya. Pantauan di lapangan menunjukkan banyak massa aksi yang tak kuasa menahan air mata saat bait demi bait puisi itu dibacakan.

Tepat pukul 11.00 WIB, massa mulai membubarkan diri dengan tertib. Mereka pulang membawa janji: bahwa api Marsinah akan tetap menyala di setiap pabrik dan lini produksi di bumi Anjuk Ladang.

Rio

Kegiatan ini diikuti ratusan pekerja yang tergabung dalam SPBS sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok Marsinah, yang dikenal sebagai simbol perjuangan buruh di Indonesia. Acara berlangsung khidmat sejak pagi hari dengan rangkaian kegiatan religius dan reflektif.

Agenda diawali dengan pembacaan tahlil yang dipimpin oleh Suhadi, Ketua LSM Cakra Baskara Nusantara Cabang Nganjuk. Selanjutnya, doa bersama dipimpin oleh Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., selaku pendiri SPBS. Para peserta tampak khusyuk mengikuti doa sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa perjuangan Marsinah.

Ketua Umum SPBS Kabupaten Nganjuk, Satriyo Pamungkas, dalam sambutannya menyampaikan orasi yang membakar semangat para peserta. Ia menegaskan bahwa semangat perjuangan Marsinah harus terus hidup dan menjadi inspirasi bagi kaum pekerja saat ini.
“Marsinah mungkin telah dibungkam, tapi hari ini ia bicara lewat kita. Kita adalah api yang diwariskan, api yang mengajarkan bahwa melawan adalah bentuk paling jujur dari mencintai hidup saat tertindas,” tegas Satriyo dalam orasinya.

Orasi tersebut disambut antusias oleh peserta yang hadir, mencerminkan semangat solidaritas dan perjuangan buruh yang masih relevan hingga saat ini. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi berjudul “Aku Marsinah” oleh Bang Jack, yang semakin menambah suasana haru dan reflektif dalam peringatan May Day tersebut.

Sebagai penutup, para peserta melakukan tabur bunga secara bergantian di pusara Marsinah. Prosesi ini menjadi simbol penghormatan sekaligus pengingat akan pentingnya perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, SPBS Nganjuk berharap nilai-nilai perjuangan Marsinah tetap hidup dan menjadi penggerak bagi buruh untuk terus memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak pekerja di tengah dinamika dunia ketenagakerjaan saat ini.

Acara peletakan batu pertama ini berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran tokoh lintas sektoral, mulai dari tokoh agama, jajaran birokrasi, hingga badan otonom (Banom) NU di tingkat desa maupun kecamatan.

Pembangunan kantor ini diproyeksikan tidak hanya menjadi markas bagi pengurus NU saja, melainkan sebagai Kantor Bersama yang akan menaungi seluruh Banom di tingkat Ranting Karangdagangan. Fasilitas ini nantinya akan menjadi pusat administrasi dan konsolidasi bagi Muslimat NU & Fatayat NU, GP Ansor & Banser, Pelajar NU (IPNU & IPPNU).

“Kantor ini adalah milik kita bersama. Ke depan, tempat ini akan menjadi kawah candradimuka bagi kaderisasi generasi muda dan pusat pelayanan umat bagi warga Nahdliyin di Karangdagangan,” ujar Ketua Pengurus Ranting NU Karangdagangan, Bapak Ikwan, dalam sambutannya.

Di sela acara, Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., atau yang akrab disapa Bang Jack, selaku praktisi hukum, akademisi, sekaligus anggota GP Ansor, memberikan statemen khusus. Ia menyampaikan apresiasi yang mendalam atas realisasi pembangunan ini, terutama dukungan nyata dari unsur legislatif.

“Kami sangat mengapresiasi langkah konkret dari Ibu Kholilah. Beliau bukan hanya sekadar Ketua Muslimat, tetapi sebagai anggota DPRD Jombang dari Fraksi PKB, beliau benar-benar menunjukkan kepeduliannya. Bantuan yang dikawal beliau sangat membantu percepatan pembangunan kantor ini,” tegas Bang Jack.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara kader yang duduk di kursi parlemen dengan struktural di akar rumput seperti ini adalah kunci kemajuan organisasi.

“Ini adalah bentuk pengabdian yang nyata untuk umat,” imbuhnya.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Hadir memberikan doa dan restu, Kyai Muslih selaku perwakilan dari jajaran Pengurus MWC NU Bandarkedungmulyo. Beliau menekankan pentingnya gedung ini sebagai sarana dakwah yang konkret di tengah masyarakat.

Disamping itu, turut hadir memberikan dukungan formal dari unsur pemerintahan dan keamanan diantaranya Camat Bandarkedungmulyo yang memberikan apresiasi atas kemandirian NU dalam membangun infrastruktur organisasi, Danramil 0814/05 Perak yang mengawal jalannya acara, Kepala Desa Karangdagangan, Bapak Tambit, yang menyatakan dukungan penuh pemerintah desa terhadap pembangunan fasilitas umum keagamaan ini.

Antusiasme terlihat jelas dengan hadirnya jajaran pengurus Anak Ranting, tokoh lingkungan, serta warga NU setingkat RT dan RW. Kehadiran personel Banser yang sigap mengawal acara serta kader Fatayat dan Muslimat menambah suasana kekeluargaan yang erat. Pembangunan kantor ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi antar-lembaga di bawah naungan NU, sehingga program-program keumatan di Desa Karangdagangan dapat berjalan lebih sistematis dan berdampak luas.

(Red)

Sebelum menginjakkan kaki di kompleks museum, Wakapolri beserta rombongan melakukan prosesi khidmat dengan berziarah ke makam Ibu Marsinah, yang kini telah resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional.

Didampingi oleh Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi (Kang Marhaen) dan Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro, Wakapolri tampak menundukkan kepala sejenak, memberikan penghormatan tertinggi bagi pejuang hak buruh tersebut di pusara yang berjarak hanya 1 kilometer dari lokasi museum.

Setibanya di pelataran museum yang megah, Komjen Pol. Dedi Prasetyo langsung bergerak cepat. Sambil memantau detail bangunan yang sudah mencapai progres 100%, ia memberikan instruksi langsung kepada jajaran pimpinan daerah Nganjuk.

“Penataan lahan parkir harus maksimal dan stand UMKM wajib dikelola dengan apik. Kita ingin peresmian ini tidak hanya menjadi seremoni, tapi juga penggerak ekonomi warga sekitar,” tegas Wakapolri di hadapan Kang Marhaen.

Museum ini dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 2 Mei 2026 mendatang. Kehadiran museum ini diproyeksikan menjadi ikon baru perjuangan hak asasi manusia dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Suasana semakin emosional dengan kehadiran tokoh buruh, Sekjen Serikat Pekerja Bersatu Sejahtera (SPBS), Paryono. Di mata kaum pekerja, berdirinya museum ini adalah pengakuan negara atas tetes keringat dan darah perjuangan kaum buruh.

Dengan nada berapi-api, Paryono menyampaikan pesan yang menggetarkan:
“Marsinah mengajarkan kita bahwa upah layak adalah hak yang harus diperjuangkan! Biarlah semangatnya membakar urat nadi kita. Jangan biarkan keringatmu diperas tanpa keadilan. Bangkit, berdiri, dan bersuaralah demi martabat yang setara!” pungkasnya.

Rio