Pada 2021 diluncurkan hingga 2025, program isi sudah menyasar sekitar 1.1559 warung rakyat. Bantuan ini diberikan kepada pelaku usaha kecil supaya usahanya bisa berkembang.

Tahun 2026 ini, bupati Ipuk kembali menyalurkan bantuan salah satunya tersalur kepada Saimah (57) warga dusun Alasmalang, Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, senin (23/2/2026).

Saimah sudah berjualan makanan ringan rumahan sekitar dua tahun. Ia memproduksi berbagai camilan marning jangung, keripik pisang, kacang pletek, hingga ladrang.

Bupati Ipuk menegaskan program ini dilaksanakan supaya usaha kecil bisa naik kelas dan lebih kuat. Menurut Bupati Ipuk banyak warung rakyat yang sebenarnya punya potensi berkembang seperti usahanya Saimah.

“Makanya kita dorong melalui program Wenak. Mudah-mudahan dengan bantuan alat usaha ini, usahanya semakin lancar dan bisa semakin berkembang,” ujar Bupati Ipuk

Setiap orang yang menerima bantuan akan mendapatkan modal usaha senilai Rp. 1 Juta Rupiah. Dana tersebut bisa untuk mengupgrade peralatan, menambah stok dagangan, atau untuk memperbaiki usaha yang sudah berjalan. Selain mendapatkan bantuan modal, penerima juga mendapat fasilitas memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Program WeNak memang ditunjukan bagi usaha mikro yang berasal dari keluarga kurang mampu. Data penerima diusulkan oleh desa atau kelurahan, lalu diverifikasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan,” sambung Bupati Ipuk

Saimah mengungkapkan bahwa ia bersyukur mendapatkan bantuan tersebut dan berharap usahanya bisa semakin lancar dan bisa membantu perekonomian keluarga.

“Alhamdulillah, kebetulan ada peralatan masak saya yang mulai rusak. Dengan bantuan ini, saya tidak perlu membelu lagi peralatan yang rusak,” ujar Saimah.

Selanjutnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi Nanin Oktaviantie menegaskan bahwa Penerima bantuan Program Wenak merupakan orang-orang yang berbeda tiap tahunnya.

“Program Wenak ini juga mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Ada sejumlah perusahaan yang menyalurkan CSR-nya untuk Wena,” ujar Nanin

shinta

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menyatakan komitmennya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu mencetak SDM unggul menuju Indonesia emas.

Di Kota Santri, Polres Jombang meluncurkan enam titik SPPG untuk meningkatkan pelayanan. “Hari ini, kami meresmikan 3 SPPG di Kelurahan Jombatan, Mojoagung, dan Ngoro,” jelas Kapolres Jombang.

Kapolres Jombang berharap SPPG dapat meningkatkan perekonomian dengan melibatkan masyarakat. “Kami yakin SPPG akan membentuk sistem perekonomian di Jombang”.

Kapolres Jombang menyebutkan program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih, Bumdes, dan Gapoktan, yang disambut positif oleh Bupati Jombang Warsubi.

Bupati Jombang, Warsubi, mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan SPPG Polri Polres Jombang dan berharap SPPG ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan gizi anak-anak di Kabupaten Jombang.

Bupati mengapresiasi Polres Jombang dan berharap SPPG dapat memenuhi kebutuhan gizi pelajar untuk mendukung prestasi belajar anak-anak di Kabupaten Jombang.

Bupati Warsubi meminta SPPG Polri Polres Jombang untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan demi mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan pentingnya mengikuti standar Badan Gizi Nasional dalam pemilihan bahan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi.

Bupati Warsubi menegaskan pentingnya menjaga kualitas, kebersihan, dan kehati-hatian secara konsisten untuk menghindari risiko seperti keracunan makanan atau masalah kesehatan lainnya.

Bupati Jombang berharap SPPG memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat. “Tujuan utama program makan bergizi gratis adalah menggerakkan perekonomian lokal,” jelasnya.

Bupati Warsubi mendorong SPPG untuk bersinergi dengan Bumdes dan Kopdes dalam pengadaan pangan lokal, agar manfaat ekonominya dirasakan warga.

Dalam acara tersebut, Bupati Jombang dan Kapolres Jombang melakukan potong pita sebagai tanda peresmian SPPG Polri Polres Jombang.

Rombongan meninjau SPPG, mulai dari penyotiran bahan, pemasakan, hingga ruang persiapan MBG sebelum distribusi.

Bupati Jombang juga melepas 2 unit mobil MBG untuk mengantar makanan. Dengan peninjauan ini, pihaknya berharap MBG yang didistribusikan kepada anak-anak aman.

Pengawasan ini dilakukan di dua lokasi, termasuk Pertashop 5P.644.01 Sendang Bumen, Kecamatan Berbek, dan Pertashop 5P.644.20 Kepanjen, Pace. Pengawasan bertujuan memastikan alat ukur, terutama dispenser BBM, akurat dan sesuai ketentuan metrologi.

Petugas Metrologi Hukum Disperindag Nganjuk memeriksa alat ukur BBM untuk memastikan kesesuaian volume yang diterima konsumen. Pengawasan ini bertujuan mencegah pelanggaran yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha.

Sri Handariningsih, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, menegaskan bahwa pengawasan UTTP adalah komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam transaksi perdagangan.

“Kami rutin melakukan pengawasan metrologi legal untuk memastikan alat ukur di Pertashop akurat dan sesuai standar, demi memenuhi hak konsumen atas takaran yang tepat dan menyediakan kepastian usaha yang jujur serta adil,” ujarnya.

Sri Handariningsih menambahkan bahwa ketertiban melindungi konsumen dan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam berbisnis. Dengan alat yang akurat dan terkalibrasi, pelaku usaha dapat menghindari kerugian dan membangun reputasi yang jujur.

“Disperindag Kabupaten Nganjuk berharap kegiatan pengawasan UTTP dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pertashop dan menciptakan iklim perdagangan yang sehat, transparan, dan melindungi konsumen.

Hadirinya Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., pada pukul 07.00 WIB yang menjadi pemantik semangat masyarakat yang hadir. Didampingi oleh ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, serta Wakil Bupati Gus Salmanudin yang hadir bersama Ning Ema Erfina, Lilik di Purnomo bersama segenap Kepala OPD lingkungan memulai agenda Launchingnya “ELING GAHANA” kepanjangan dari Edukasi Lingkungan dan Pencegahan Bencana.

Ketika tiba dilokasi pertama yang dikunjungi adalah Taman Kebon Ratu. Dengan alunan suara riuh rendah dengan canda tawa adik-adik TK yang sedang mengikuti edukasi lingkungan. Inilah esensi dari “ELING GAHANA”.

Abah Bupati Warsubi dan Umi Yulianti Nugrahani menyapa anak-anak dengan memberi pesan bahwa mencintai alam itu harus dimulai sejak dini. “Eling itu maknanya sadar dan peduli. Kita ingin anak-anak kita tumbuh dengan rasa cinta pada lingkungan dan siap siaga terhadap alam,” tuturnya.

Lokasi selanjutnya area Tirta Wisata. Terjadi sebuah momen simbolis saat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menebar 2.000 ekor benih ikan Nila dan Tomboro ke perairan Tirta Wisata. Ribuan ikan berlompatan ke air yang menjadikan simbol harapan agar ekosistem di taman ini kembali hidup dan produktif.

Tak hanya itu, Abah Warsubi menyempatkan diri menyambangi booth para pelaku UMKM sambil berdialog dengan para pelaku ekonomi kreatif yang kini memiliki tempat baru bernama Jombang Creative Hub.

Proyek ini di peruntukan untuk menjadi “rumah kolaborasi”, ruang bagi anak muda, komunikasi, bekerja, seniman untuk bertemu, dan memamerkan katya terbaik mereka.

Punyak acara berada di venue utama dalam tanjuk “Ngopi Bareng Bupati”. Di hadapan seluruh yang hadir dan wajah penuh keceriaan dari anak-anak SD, Guk Yuk Cilik, Bupati Warsubi menyampaikan harapannya.

“ Saya ingin Taman Tirta Wisata kembali menjadi Taman Hiburan Rakyat yang hidup, inovatif, dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Event hari ini adalah hasil kolaborasi besar antar Dinas mulai dari Disporapar (Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata), Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan), Riset, dan Inovasi Daerah, BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatik), BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Bagian Umum Setdakab Jombang serta dukungan Bank Jatim dan seluruh pihak terkait lainnya.” Ungkapnya penuh apresiasi.

Pada kesempatan tersebut Bupati Warsubi juga menerima cinderamata dari Pelaku Ecraft, dan secara simbolis menyerahkan kartu anggota Jombang Kreatif Hub.

Acara ditutup dengan penampilan memulau dari para pelaku ekonomi kreatif yang menunjukkan besarnya potensi talenta lokal Jombang. Suasa akrab saat ngopi bareng menjadikan bukti bahwa pembangunan Jombang ke depan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal membangun ruang-ruang berkreasi bagi masyarakat jombang.

Sekarang, Taman Tirta Wisata bukan lagi sekedar kenangan masa lalu melainkan harapan atau semangat Eling gahana dan Geliat Creative Hub, Taman Tirta Wisata ini secara berkelanjutan dapat menjadi pusat inovasi dan edukasi untuk menyambut masa depan jombang yang maju dan Sejahtera.

Shinta

“QRIS telah mencatat 17 miliar transaksi, menunjukkan adopsi pembayaran digital yang semakin luas,” kata Perry Warjiyo dalam acara Peresmian Laporan Perekonomian Indonesia, Rabu (28/1/2026).

Ia menambahkan, banyaknya pengguna QRIS mencerminkan pergeseran perilaku masyarakat dari tunai ke non-tunai yang lebih praktis, cepat, dan aman.

Digitalisasi sistem pembayaran mempermudah aktivitas ekonomi harian, seperti belanja, pembayaran transportasi, dan transaksi jasa. Pengguna QRIS semakin berkembang, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah, termasuk pasar tradisional dan UMKM.

QRIS telah membantu UMKM menjangkau lebih banyak konsumen tanpa bergantung pada uang tunai. Dengan satu kode QR, pedagang kecil dapat menerima berbagai metode pembayaran digital, meningkatkan efisiensi dan pencatatan keuangan.

Perry menyebutkan pengguna QRIS di Indonesia kini dapat bertransaksi di luar negeri, khususnya di delapan negara: Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, China, Korea Selatan, India, dan Arab Saudi.

“Ini memudahkan wisatawan dan pelaku usaha Indonesia dalam pembayaran di luar negeri serta memperluas ekosistem ekonomi digital nasional,” ujar Perry.

Ia menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan QRIS yang lebih inklusif, terutama bagi mereka yang belum terjangkau layanan perbankan, agar transformasi digital dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh anggota Persit dan pelaku UMKM dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kehadiran peserta lintas daerah menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program sertifikasi halal mandiri untuk penguatan legalitas dan daya saing UMKM.

Menurut Ketua Persit KCK Cabang XXIII Kodim 0810 Nganjuk, Ny. Taufan Yudha Bhakti menekankan bahwa sertifikasi halal kini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategis bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk meningkatkan nilai produk dan kepercayaan konsumen. “Dengan sertifikasi halal, diharapkan penjualan dan omzet usaha meningkat”.

Ia juga mendorong peserta untuk serius mengikuti workshop guna memanfaatkan kemudahan regulasi dari pemerintah. “Kami berharap ibu-ibu Persit dengan UMKM aktiv berpartisipasi dalam workshop ini, bertanya, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermudah proses sertifikasi halal,” tambahnya.

Narasumber dari Srikandi Roda Jawa Timur, Erna Purwati, menjelaskan bahwa sertifikasi halal self deklarasi adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM melalui penyederhanaan birokrasi perizinan.

“Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah mempermudah perizinan dan memperkenalkan sertifikasi halal self-deklarasi untuk memudahkan UMKM mendapatkan legalitas secara cepat dan gratis”.

“Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” kata Erna, menekankan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah landasan utama legalitas usaha sebelum UMKM mengurus sertifikasi halal dan izin lainnya.

“Untuk UMKM naik kelas, legalitas adalah kunci. NIB menjadi dasar sebelum mengurus halal, PIRT, BPOM, dan perizinan lainnya”. “Dengan legalitas lengkap, produk lebih dipercaya dan bisa menembus pasar lebih luas,” kata mereka.

Melalui workshop, Persit Kartika Chandra Kirana dan Srikandi Roda Jawa Timur berharap pelaku UMKM di Korem 081 PD V/Brawijaya siap menghadapi regulasi halal dan mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga serta daerah secara berkelanjutan.

JOMBANGKAB – KrisnaNusantara – Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “Sejahtera” di Kabupaten Jombang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk Tahun Buku 2025 pada Rabu (28/01/2026). Bertempat di Gedung KP-RI Sejahtera, kegiatan rutin ini menjadi ajang penegasan komitmen transparansi dan pencapaian hasil keuangan koperasi yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Jombang, Warsubi, SH, M. Si, bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, Drs. Purwanto, MKP, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jombang, Hari Purnomo, AP, M. E. , dan Kepala BKPSDM Drs. Anwar MKP. Juga hadir Ketua Dekopinda Kabupaten Jombang, Edi Santoso, SH, Ketua KP-RI Sejahtera Jombang, Hartono, S. Sos. M. M. , Wakil Ketua PKPRI Kabupaten Jombang, Drs. Chotib Subagyo, M. Pd. , bersama pengurus dan pengawas koperasi.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi selaku Pembina Koperasi memberikan pujian tinggi kepada kinerja KP-RI Sejahtera, yang sebagian besar anggotanya adalah ASN aktif dan pensiunan di lingkungan Pemkab Jombang. Selama tahun buku 2025, koperasi ini berhasil mencatatkan kinerja dengan persentase sebesar 94,96 persen.

Laporan mengenai pertumbuhan keuangan menginformasikan total Pendapatan mencakup Rp1.417.643.990,00, menunjukkan peningkatan sebesar 8,25% yang setara dengan Rp107,99 juta dibandingkan tahun 2024. Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai angka Rp691. 268. 195,00, mengalami lonjakan signifikan sebesar 22,26 persen.

“Ini merupakan pencapaian yang sangat mengesankan. Peran KP-RI Sejahtera dalam mendukung kesejahteraan bagi anggotanya, yang umumnya adalah ASN aktif dan pensiunan, perlu terus didorong agar semakin tangguh dan berdaya saing,” ungkap Bupati Warsubi saat membuka acara tersebut.

Bupati juga menekankan bahwa RAT bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah platform tertinggi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha secara terbuka. Ia mengingatkan agar pengurus dan anggota menjaga kerjasama, kejujuran, serta rasa tanggung jawab dalam berorganisasi.

“Keberhasilan koperasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari para anggotanya. Saya mengajak semua anggota untuk disiplin dalam menjalankan kewajiban, sehingga manfaat yang diraih dapat dirasakan lebih besar oleh anggota,” tambahnya.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sidang pleno RAT yang membahas agenda internal serta langkah strategis koperasi untuk tahun yang akan datang. Melalui forum ini, diharapkan dapat dihasilkan keputusan yang konkret untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jombang secara lebih luas.

Ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi untuk memastikan akses transportasi dasar bagi masyarakat di wilayah dengan infrastruktur terbatas.

Kepala BLU UPBU Kelas I APT Pranoto, I Kadek Yuli Sastrawan, menjelaskan bahwa penerbangan perintis adalah program pemerintah untuk daerah 3T (tertinggal, terluar, terdalam), dengan rute ditentukan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan verifikasi fasilitas.

“Kami mengoperasikan enam rute: Samarinda–Datah Dawai, Samarinda–Muara Wahau, Samarinda–Maratua, Samarinda–Long Apung, serta dua rute penghubung, Maratua–Berau dan Datah Dawai–Melak,” ungkapnya di Samarinda, Senin (26/1/2026). Frekuensi penerbangan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Rute dengan permintaan tinggi seperti Samarinda–Long Apung dan Samarinda–Datah Dawai dilayani hingga empat kali seminggu, sedangkan rute dengan penumpang terbatas seperti Maratua–Berau dijadwalkan sekali seminggu.

Layanan penerbangan perintis menggunakan pesawat Grand Caravan C208B yang menampung 12 penumpang, dengan fasilitas bagasi tercatat 10 kg dan bagasi kabin 5 kg.

Pembelian tiket dapat dilakukan langsung di loket bandara atau melalui telepon ke petugas setempat, mengingat terbatasnya jaringan internet di beberapa wilayah 3T.

“Wisata Gunung Kelud harus dihidupkan; selesaikan pada 2026. Bangun jalan ke kawah dengan memperhatikan aspek keselamatan,” katanya.

Instruksi disampaikan saat pemaparan program kerja Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata di awal Januari 2026.

Mas Dhito menekankan pentingnya memperhatikan faktor lain yang memengaruhi daya tarik wisatawan, selain pengerjaan jalan. “Perbaiki dan aktifkan kembali Kelud seperti sebelum pandemi,” tambahnya.

Mas Dhito berharap Gunung Kelud, destinasi wisata andalan Kabupaten Kediri, dapat kembali jaya. Selain perbaikan wisata Gunung Kelud, perbaikan juga diminta untuk wisata Ubalan dan Gunung Wilis.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Irwan Candra Wahyu Purnama, menyebutkan bahwa pembangunan jalan menuju kawah Gunung Kelud telah masuk dalam rencana kerja Dinas PUPR Tahun 2026. “Tahun ini, kami akan melanjutkan pembangunan jalan menuju kawah Kelud,” ujarnya.

Pada 2025, Dinas PUPR Kabupaten Kediri akan membangun jalan ke kawah Gunung Kelud sepanjang 241 meter dan lebar 4 meter. Akses jalan menuju kawah akan dibangun dari cor beton yang lebih kuat.

Bersama istri, ia melakukan pemotongan tumpeng dan pita sebagai simbolis mulai beroperasinya jembatan yang telah lama dinantikan warga setempat.

Acara ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas PUPR, anggota DPRD Nganjuk, Camat Rejoso, dan kepala desa se-Kecamatan Rejoso.

Camat Rejoso, Teguh Ovi, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan DPRD atas pembangunan infrastruktur tersebut.

Marianto, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, juga menyampaikan rasa syukurnya atas selesainya pembangunan jembatan kokoh setelah 32 tahun.

Ia menjelaskan bahwa rehabilitasi jembatan akan optimal setelah Bendungan Semantok beroperasi, mengingat daerah tersebut sering dilanda banjir yang menghambat pekerjaan fisik.

Marianto juga mengenang nilai historis Bandarejo yang melahirkan banyak tokoh besar. Sebagai putra daerah Rejoso, ia memahami betapa pentingnya akses jalan dan jembatan bagi pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Dengan selesainya pembangunan yang dimulai Oktober lalu, diharapkan mobilitas warga tidak terhambat lagi oleh infrastruktur lama atau cuaca.

Bupati Nganjuk, Kang Marhaen, mengingatkan masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan jembatan senilai Rp1,2 miliar dengan baik.

Beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk kesejahteraan rakyat meski realisasi aspirasi masyarakat memerlukan proses yang panjang. Jembatan Bandarejo siap digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan transportasi dan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Rejoso.

Di JCC, hadir Wakil Bupati Jombang, Salmanudin S.Ag., M.Pd., ditemani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, S.H., M.Si, perwakilan Forkopimda, Kepala Bulog, Staf Ahli Bupati Jombang bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Sri Surjati, serta jajaran Kepala OPD terkait.
Kegiatan ini terhubung langsung dengan pusat acara yang dihadiri oleh 5.000 petani secara langsung, sementara diikuti oleh 2 juta petani serta seluruh kepala daerah se-Indonesia melalui platform digital.

Dalam arahannya, Presiden RI mengapresiasi kerja keras yang dilakukan secara kolaboratif antara berbagai kementerian, pemerintah daerah, TNI/Polri, hingga para pelaku di lapangan seperti petani, penyuluh, dan Babinsa.
Pengumuman swasembada ini menandai keberhasilan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok secara mandiri di tengah tantangan iklim global.

Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid, menyatakan bahwa Kabupaten Jombang sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur berkomitmen penuh untuk menjaga momentum swasembada ini melalui modernisasi pertanian serta pendampingan yang lebih intensif kepada para petani.

“Pencapaian swasembada pangan nasional ini adalah kado awal tahun yang luar biasa.
Kami di Jombang akan terus bersinergi, memastikan ketersediaan pupuk, sarana prasarana, serta inovasi teknologi terserap dengan baik oleh petani kita. Fokus kita bukan hanya pada panen yang melimpah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani,” ujar Gus Wabup Salmanudin setelah mengikuti jalannya acara.

Beliau juga menekankan pentingnya peran Forkopimda dan para penyuluh di Kabupaten Jombang untuk terus mengawal stabilitas pangan di tingkat desa.
“Sinergi antara Pemkab, TNI, dan Polri sangat penting. Seperti pesan Bapak Presiden, swasembada ini harus kita jaga keberlanjutannya secara gotong-royong,” imbuhnya.

Partisipasi masif dari berbagai elemen, mulai dari Gubernur, Pangdam, Kapolda, hingga para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa isu pangan telah menjadi prioritas pertahanan nasional.
Di Jombang, Jawa Timur sendiri, koordinasi antara Pemkab Jombang melalui Dinas Pertanian dengan Polres, Kodim 0814, serta satgas pangan terus diperkuat untuk memastikan jalur distribusi dan produksi tetap aman dari kendala teknis maupun spekulasi pasar.

Dengan diumumkannya swasembada ini, Kabupaten Jombang optimis dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kedaulatan pangan Indonesia di masa depan.

Suasana haru menyelimuti ruang kerja Bupati. Keluarga tersebut terdiri dari Muliono (kepala keluarga), Gendrolindu (istri), dan putra mereka, Galih Ramadan. Dalam momen pelepasan, Bupati Warsubi didampingi sejumlah pejabat, termasuk Sekdakab Agus Purnomo dan Kepala Disnaker Isawan Nanang Risdianto.

Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Tenaga Kerja, memberikan bantuan sosial Rp 10 juta dan bingkisan kepada keluarga Muliono.

Bupati Warsubi menekankan bahwa transmigrasi adalah strategi untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan mendukung ketahanan nasional. “Ini bukan sekadar pemindahan penduduk, melainkan kolaborasi antara pusat, provinsi, dan daerah untuk menciptakan peluang baru”. Warsubi menyatakan bahwa terdapat lahan potensial untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan berharap mereka dapat segera beradaptasi serta aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Beliau menginstruksikan Disnaker untuk terus memantau meski keluarga tersebut telah pindah ke luar pulau.”Semoga ini menjadi awal kehidupan yang lebih baik bagi Pak Muliono sekeluarga,” pungkasnya.

Kepala Disnaker Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa pelepasan ini adalah bagian dari program transmigrasi pemerintah pusat, dengan pemberangkatan dari kabupaten/kota dan penempatan dari pusat.

Provinsi memfasilitasi pembekalan dan pemberangkatan, kata Isawan Nanang Risdianto, sambil menjelaskan bahwa Waleh SP 3 adalah lokasi penempatan yang sangat potensial. Selain lahan subur untuk hortikultura dan perkebunan, lokasi ini hanya satu jam dari kawasan industri di Halmahera. “Selain mengelola lahan dari pemerintah, transmigran juga memiliki peluang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lainnya,” jelas Isawan.

Tahun ini, keluarga Muliono menjadi perwakilan tunggal dari Jombang dan akan bergabung dengan 24 KK lainnya di lokasi permukiman tersebut. Muliono, mantan buruh serabutan di Jombang, siap mengolah lahan yang disiapkan pemerintah pusat di Halmahera.

Mulai dari menyiapkan perjalanan kereta api tambahan hingga peningkatan fasilitas pelayanan bagi penumpang dilakukan guna menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa.

Kepala Stasiun Kertosono, Nurkolis, mengungkapkan bahwa KAI menyiapkan enam perjalanan kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tahun ini.

“Untuk persiapan masa angkutan Nataru, kami menyiapkan enam perjalanan tambahan yang melayani rute Malang–Gambir, Blitar–Pasar Senen, serta Surabaya–Bandung, masing-masing pulang pergi (PP),” terang Nurkolis, dikutip dari CakraKrisna.

Untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan selama masa angkutan Nataru, stasiun menyediakan berbagai fasilitas menarik, seperti penyediaan air minum gratis yang kualitasnya rutin diuji oleh Dinas Kesehatan serta pemasangan monitor informasi kedatangan dan keberangkatan di berbagai titik strategis.

Selain itu, guna mengantisipasi musim penghujan, tersedia pula fasilitas pengering payung untuk memastikan area stasiun tetap bersih, kering, dan aman bagi para penumpang.

Pada Kamis (18/12/2025), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA) secara resmi menyerahkan aset CSR berupa kandang ayam percontohan di Pendopo Kabupaten Jombang.

Kandang di Puskeswan Diwek, Desa Keras, Kecamatan Diwek, akan dijadikan pilot project pengembangan Ayam ULU (Unggas Lestari Unggul), yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi bagi peternak lokal.

Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M. Si. menyampaikan apresiasi atas komitmen JAPFA Group. Kolaborasi ini sejalan dengan visi Kabupaten Jombang untuk menciptakan wirausaha baru di bidang peternakan. “Terima kasih kepada JAPFA,” kata Pemerintah Kabupaten Jombang. Fasilitas ini adalah pusat pelatihan untuk calon peternak agar menjadi wirausaha modern dan berdaya saing, kata Bupati Warsubi.

Direktur JAPFA, Rachmat Indrajaya, menambahkan bahwa JAPFA berperan sebagai pendamping teknis, sementara pemerintah daerah sebagai penggerak utama. “Semoga Jombang menjadi pusat inovasi peternakan yang dapat direplikasi di tempat lain untuk manfaat lebih luas”. “Semoga sinergi ini terus berlanjut,” harap Rachmat.

Acara tersebut juga mencakup presentasi teknis oleh Slamet Widodo, Head of Commercial Production PT Ciomas Adisatwa. Ia menjelaskan keunggulan Ayam Ulu yang memiliki karakteristik ayam lokal dengan produktivitas terukur. Untuk keberlanjutan program, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Ciomas Adisatwa dan Bupati Jombang, Warsubi, melalui Dinas Peternakan Jombang.

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan memastikan dukungan bagi peternak di Jombang dari hulu hingga hilir, dihadiri oleh Wakil Bupati Gus Salmanudin, Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD Pemkab Jombang.

JAPFA Group diwakili oleh Rachmat Indrajaya, Utari Mahavira, Slamet Widodo, dan tim manajemen Jawa Timur. Momentum di Kabupaten Jombang bukan hanya menambah populasi ternak, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kuat berbasis keunggulan lokal untuk masa depan yang lebih sejahtera.

(nath)

Peresmian oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, disambut antusias warga, menawarkan perpaduan wisata air, kuliner tradisional, dan suasana pedesaan yang asri.

Acara dimulai dengan santunan anak yatim sebagai ungkapan syukur masyarakat, dilanjutkan dengan seremoni tasyakuran, pemotongan tumpeng, dan peninjauan oleh Wakil Bupati dan pemerintah daerah.

Suasana hangat terlihat saat masyarakat dan pejabat daerah menyaksikan kesiapan WLK sebagai destinasi wisata baru di Kecamatan Ngetos.

Wabup Trihandy menekankan potensi besar Ngetos sebagai kawasan wisata terintegrasi dan mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Kweden dalam menghadirkan destinasi wisata baru berbasis potensi lokal.

“Ngetos ini luar biasa. Setelah viralnya Coban Kepel, kini hadir wisata Lumban Kweden dengan konsep berbed yang saling melengkapi”. “Di satu wilayah, banyak potensi wisata yang berkembang bersama. Ini bukti kreativitas desa-desa kita,” ungkapnya.

Mas Handy menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh untuk perkembangan WLK dan destinasi lain di Ngetos secara berkelanjutan, seiring dengan keseriusan Pemerintah Desa Kweden dalam membangun kawasan tersebut.

infrastruktur WLK sebagai tujuan wisata yang bermanfaat ekonomi bagi masyarakat. Harapannya, tempat ini tidak hanya ramai di awal, tetapi terus tumbuh, berinovasi, dan menjadi contoh keberhasilan desa dalam mengembangkan potensi.

Kepala Desa Kweden, Ikhsanudin, menjelaskan bahwa WLK adalah hasil musyawarah antara perangkat desa, BUMDes, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan destinasi keluarga dengan pendekatan perdesaan.

Daya tarik utama WLK adalah kolam renang anak dengan kedalaman 40 hingga 80 sentimeter yang dibangun di tepi sungai, memberikan suasana bermain air yang alami dan menyenangkan. Lokasi ini mudah diakses karena dekat jalur utama Kuncir–Sawahan, memudahkan wisatawan dari berbagai daerah.

Ikhsanudin menambahkan bahwa pengembangan WLK bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), membuka lapangan kerja, dan mendukung UMKM lokal. Kecamatan Ngetos memiliki sekitar 300 UMKM, termasuk lebih dari 30 di Desa Kweden.

“Kami berkomitmen menggunakan tenaga lokal dan membina pelaku usaha untuk tumbuh seiring perkembangan pariwisata desa,” kata Pemerintah Desa Kweden. Seluruh pedagang kuliner di WLK adalah UMKM binaan desa dan kecamatan, menyajikan beragam menu tradisional seperti nasi jagung, nasi tiwul, dan jajanan khas Kweden.

Pengembangan akses ke lokasi juga menjadi perhatian pemerintah. Jalan menuju WLK telah diperbaiki dan jembatan baru yang diresmikan pada 30 Desember 2024 memudahkan akses bus besar dan kendaraan pribadi ke area parkir.

Fasilitas ini memperkuat WLK sebagai destinasi wisata keluarga yang menarik dan mudah dijangkau. Camat Ngetos, Nuri Prihandoko, menilai WLK sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Ngetos.

Nuri mengungkapkan bahwa pada 2025, Ngetos akan menjadi kawasan prioritas agribisnis dan wisata oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini, Pemerintah Kecamatan Ngetos memetakan lebih dari 50 potensi wisata dan agribisnis, dan kehadiran WLK diharapkan dapat memperkuat identitas Ngetos sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Pemerintah Desa Kweden mengundang masyarakat Nganjuk dan sekitarnya untuk menikmati wisata baru ini dengan tiket masuk hanya Rp10. WLK menjadi alternatif hiburan keluarga yang terjangkau dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pembukaannya menandai kemajuan Desa Kweden dalam membangun kemandirian ekonomi di sektor wisata, serta memperkuat posisi Ngetos sebagai kawasan wisata dan agribisnis di Kabupaten Nganjuk.

(nath)

Dengan pencapaian ini menunjukkan meningkatnya komitmen Pemkab Nganjuk dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Walaupun masih belum mencapai kategori Informatif penuh, Pemkab Nganjuk menekankan bahwa pihaknya akan terus berupaya memperkuat kualitas keterbukaan informasi hingga tingkat desa, termasuk melakukan berbagai inovasi dalam tata kelola PPID.

Subani, S.H., M.M., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk yang telah hadir mewakili Bupati Nganjuk menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut sekaligus mempertegas kembali komitmen pemerintah daerah. “Predikat Menuju Informatif dengan skor 89,11 ini adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik,” ujarnya. Beliau mengimbuhkan bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dipercaya masyarakat.

Selanjutnya, Kepala Dinas Kominfo Subani, S.H., M.M., menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran perangkat daerah untuk segera meraih predikat Informatif di masa mendatang. Menurut beliau keberhasilan ini mencerminkan optimalnya kinerja seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam meningkatkan penyediaan dan penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

Adanya Peningkatan tersebut terlihat dari pemenuhan kewajiban penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP), informasi yang tersedia setiap saat, serta merta, dan berkala, hingga penguatan pengelolaan PPID di berbagai tingkatan. Selain itu, kualitas pelayanan permohonan informasi juga menunjukkan perkembangan signifikan.

“Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras kolektif seluruh Perangkat Daerah dalam upaya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Nganjuk. Kami berharap predikat ini dapat menjadi semangat untuk terus berinovasi, memperbaiki kekurangan, dan segera mencapai predikat Informatif penuh demi melayani masyarakat,” tutup Subani.

fer.

Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Hj. Farida Farichah, M.Si, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, kepada Drs. Purwanto, M.KP, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, yang mewakili Bupati Jombang.

Acara penganugerahan ini berlangsung pada Kamis (27/11/2025) sore, bertempat di Dyandra Convention Center Kota Surabaya, dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

Sebagai bentuk apresiasi Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Jombang, khususnya Koperasi Kopi Wonosalam, dalam menembus pasar ekspor internasional.

Rasa syukur di ungkapkan oleh Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., yang akrab di sapa dengan Abah Warsubi. “Kami sangat bersyukur atas penghargaan sebagai Daerah Koperasi Go International ini. Ini adalah bukti nyata bahwa komoditas unggulan Kabupaten Jombang, terutama kopi Excelsa Wonosalam, memiliki daya saing global,” ujar Abah Warsubi.

Inisiasi dan semangat generasi muda, serta dukungan penuh dari Bank Indonesia, pemerintah kabupaten, dan dukungan pihak swasta dalam membuka jejaring pasar luar negeri menjadi dorongan prestasi ini.

Drs. Purwanto, M.KP Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, didampingi oleh Hari Purnomo AP., M.E Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, enjelaskan bahwa sejak tahun 2022, ekspor kopi Wonosalam yang terdiri dari jenis robusta, excelsa, dan arabika, telah menjangkau beberapa negara.

“Sejak 2022, Koperasi Kopi Wonosalam telah melakukan ekspor kopi jenis Excelsa ke Malaysia sebesar 12 ton. Selain pasar Malaysia, produk kopi jenis ini telah diekspor ke Jepang sebanyak 1 ton, dan Jerman 200 kilogram, yang bahkan langsung dilabeli rare di negara tujuan,” jelasnya.

Adanya Acara Surya Awards 2025 ini merupakan bagian dari Talkshow peringatan HUT ke-36 Harian Surya yang mengangkat tema “Koperasi Merah Putih, Asta Cita, dan Perekonomian Jatim”.

fer.

Tujuan dari kunjungan lapangan ini tidak lain yaitu untuk memastikan seluruh pelaksanaan proyek infrastruktur dapat berjaan sesuai standar Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Anggaran, dan Tepat Sasaran, Agar dapat memberikan manfaat optimal bagi kemajuan Kabupaten Jombang.

Tiga ruas pembangunan jalan kunci menjadi sasaran evaluasi kali ini karena memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan pariwisata daerah.

Wakil Bupati Salmanudin menyoroti sisa pekerjaan pelebaran jalan di Ruas Cukir–Mojowarno sepanjang 2 kilometer pada ruas ini.

“Kami menargetkan sisa pelebaran jalan di Ruas Cukir–Mojowarno dapat tuntas pada tahun 2026. Penyelesaian ini sangat penting karena akan menghubungkan pusat-pusat ekonomi vital di wilayah Mojowarno dan Diwek, yang pada akhirnya akan mengangkat perekonomian masyarakat secara langsung,” ujar Wakil Bupati.

Pada Ruas Ceweng–Kalianyar juga diarahkan pada penyesuaian infrastruktur pendukung, khususnya pelebaran jembatan.

“Kami mendorong agar pelebaran jembatan yang belum disesuaikan dengan lebar jalan segera diusulkan. Ini merupakan prioritas untuk tahun 2026 atau 2027 guna menjamin standar keamanan dan kelancaran arus lalu lintas yang lebih baik bagi pengguna jalan,” tambahnya.

Setelah itu untuk membantu sektor pariwisata, program pelebaran jalan pada ruas Bareng – Wonosalam  Pasar ditegaskan harus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya.

“Pelebaran jalan yang tuntas di ruas Wonosalam ini adalah kunci untuk membangkitkan pariwisata di wilayah tersebut. Dengan akses yang baik, kita berharap pertumbuhan ekonomi di Wonosalam dapat meningkat pesat dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat,” tegas Wakil Bupati.

Kegiatan evaluasi ini menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Seluruh OPD terkait diinstruksikan untuk berkoordinasi erat dalam percepatan realisasi proyek demi kemaslahatan masyarakat Jombang.

fer.

Turut hadip pada acara tersebut, r. H. Muhajir, S.Pd., M.Ag., Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Kabag Kesra Drs. Supriyadi dan Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang dan seluruh guru TPQ se-Kabupaten Jombang.

Drs. Purwanto, M.KP., Asisten Pemerintahan dan Kersa Setdakab Jombang, Mewakili Bupati Jombang, pada sambutannya menyampaikan peran penting TPQ sekaligus menyerahkan santunan kepada ahli waris BPJS Ketenagakerjaan.

“Pendidikan Al-Qur’an adalah salah satu pilar penting dalam membentuk karakter dan moral anak-anak kita. Taman Pendidikan Al-Qur’an atau TPQ mempunyai peran penting dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini,” ujar Purwanto.

Drs. Purwanto, M.KP., juga menyampaikan terimakasih dan juga apresiasi yang sangat besar kepada seluruh guru nganji TPQ yang telah hadir.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Jombang, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh guru ngaji yang dengan penuh dedikasi, keikhlasan dan kesabaran telah mengabdikan diri untuk mendidik generasi penerus bangsa. Para guru ngaji TPQ adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” tegasnya.

Dengan adanya program insentif ini menjadi realisasi dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memberikan penghargaan kepada para guru ngaji TPQ.

“Pemerintah Kabupaten Jombang melalui program insentif ini berkomitmen memberikan penghargaan kepada para guru ngaji TPQ sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Bapak Ibu dalam mencetak generasi Qur’ani,” jelas Purwanto.

Walaupun nilai bantuan insentif ini tidak seberapa, tetapi beliau yakin bahwa hal ini tidak akan menjadi penghambat semangat pengabdian para guru ngaji TPQ.

“Walaupun bantuan insentif ini tidak seberapa nilainya, namun saya yakin, Bapak/Ibu para guru ngaji tidak akan terpengaruh aktivitasnya dalam mengamalkan ilmu. Semoga bantuan yang sederhana ini menjadi penyemangat dan bentuk kepedulian kami dalam mendukung keberlangsungan pendidikan keagamaan di Kabupaten Jombang,” harapnya.

Tidak hanya menyerahkan insentif, pada kegiatan silaturahmi ini juga digunakan untuk memberikan informasi teknis yang penting bagi para guru ngaji TPQ.

“Pelaksanaan kegiatan ini, mudah-mudahan dapat memberikan informasi mengenai tata cara pemberkasan untuk pencairan insentif dan tata cara mengisi buku kegiatan sebagai bukti telah melaksanakan tugas sebagai guru TPQ,” pungkas Purwanto.

Dengan adanya pemberian insentif ini diharapkan bisa menjadikan motivasi dan juga meningkatkan peran aktif guru nganji TPQ dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan baca-tulis Al-Qur’an, yang nantinya akan menjadikan manfaat bagi masyarakat luas dengan lahirnya generasi penerus yang berkarakter dan bermoral Qur’ani.

Untuk menutup sambutannya, Drs. Purwanto M.KP., menyampaikan penghargaan setingi-tingginya dan juga mendoakan para guru ngaji TPQ.

“Semoga setiap huruf yang diajarkan, setiap waktu yang diluangkan, dan setiap keringat yang diteteskan akan dibalas oleh Allah SWT sebagai amal jariyah, yang pahalanya terus mengalir. Aamiin ya Robbal Aalamiin,” tutupnya.

Selanjutnya, Drs. Supriyadi selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang menyampaikan tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan perhatian kepada para guru ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan juga mewujudkan masyarakat yang cinta Al-Qur’an, juga terlaksananya tertib adminitrasi dan kepahaman antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan penerima insentif.

“Adapun rincian mengenai calon penerima bantuan insentif guru ngaji Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Kabupaten Jombang untuk tahun 2025, Jumlah Lembaga Penerima 1.745 lembaga TPQ. Masing-masing lembaga dihadirkan sebanyak 2 (dua) orang. Total Guru Penerima Insentif sebanyak 6.360 orang, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang”, rincinya.

“Adapun besaran insentif, setiap guru akan menerima insentif sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per tahun. Jumlah tersebut sudah termasuk biaya BPJS Ketenagakerjaan “, tambahnya.

Tahap Pertama, Insentif telah dicairkan pada Bulan Juli 2025 lalu. Tahap kedua ini direncanakan akan dicairkan pada Bulan Desember 2025 mendatang.

“Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, 4 sesi. Pada 19 dan 20 November 2025, sesi 1 pagi sampai selesai dan sesi 2, siang sampai selesai” pungkasnya.

fer.

Adanya kegiatan Pasar Murah ini merupakan salah satu langkah tindak lanjut arahan dari Gubernur Jatim guna memberikan atensi dan juga membantu meringankan beban masyarakat ditengah fluktuasi harga bahan pokok.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Asisten Ekbang Kabupaten Nganjuk , Asisten umum, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bakorwil Bojonegoro, Perum Bulog, dan juga pihak terkait.

Jusuf Sartia Wibowo, selaku Kepala Dinas KPP Nganjuk, menyampaikan bahwa dengan adanya Pasar Murah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan juga untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.

“Melalui Pasar Murah ini, merintah berupaya menjaga keseimbangan harga kebutuhan pokok dan memperkuat daya beli masyarakat, terutama menjelang akhir tahun,” ujar Jusuf.

Warga sekitar pun segera datang ke Pasar murah tersebut. Sejak pagi hari, warga sudah berkerumun memadati lokasi kegiatan tersebut untuk membeli dan mendapatkan berbagai bahan pokok dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.

Ada beberapa bahan pokok yang dijual pada Pasar Murah tersebut antara lain, Beras medium seharga Rp55.000 per 5 kilogram, serta beras premiun seharga Rp73.000 per 5 kilogram, selain itu juga tersedia minyak goreng seharga Rp15.000 per liter, gula pasir seharga Rp16.000 per kilogram, dan juga telur ayam ras seharga Rp24.000 per pack. Untuk kebutuhan dapur yang lain juga tersedia tepung terigu seharga Rp10.000 per kilogram, bawang merah seharga Rp8.000 per 250 gram, dan bawang putih seharga 7.000 per 250 gram.

Tak hanya ada Pasar Murah, kegiatan ini juga diwarnai dengan adanya pemberian bantuan berupa sembako kepada keluarga yang membutuhkan. Sebagai bentuk yang nyata kepedulian dari pemerintah dalam menjaga kesejahteraan warga.

fer.

Jombang – KrisnaNusantara

Av, pemilik usaha arisan online di Jombang yang telah berjalan sejak tahun 2019, akan mengambil langkah hukum tegas terhadap sejumlah anggotanya yang berhenti membayar iuran setelah menerima dana arisan di awal periode. Av mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dan kini telah menggandeng kuasa hukum, Adv. Sandy Dolorosa H., S.H., C.ME., C.NNLP., CM.NLP., C.NS., untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Avika mengungkapkan bahwa kerugian ini timbul dari ulah anggota yang tidak membayar arisan lagi setelah mendapatkan arisan di awal, dan mungkin keliru menganggap arisan sebagai warisan.

“Ini arisan bukan warisan ya saudara-saudara,” ujarnya, menggarisbawahi keharusan anggota untuk tetap menunaikan kewajiban pembayaran bulanan. Av sendiri tetap berdiri tegak dan bertanggung jawab dengan menalangi kerugian yang ditimbulkan oleh anggota bermasalah.

Ancaman Pidana dan Perdata

Adv. Sandy Dolorosa H., S.H., C.ME., C.NNLP., CM.NLP., C.NS., yang dikenal sering menangani perkara serupa, menegaskan bahwa kasus ini memiliki unsur pidana yang kuat.

“Semua bukti sudah lengkap kami kantongi. Ini murni arisan yang para member bermasalah ini memang dari awal meminta/memesan agar dapat arisan di awal, dan yang terjadi setelah dapat arisan, mereka tidak membayar kewajibannya lagi. Itu sudah terpenuhi unsur mens rea-nya menurut hemat saya, yang dapat dikenai pasal tipu gelap (372 dan 378 KUHP),” jelas Sandy.

Sandy juga menambahkan bahwa ada indikasi unsur pidana semakin kuat mengingat adanya beberapa member yang pernah tersangkut kasus hukum serupa.

Jika jalur mediasi tidak membuahkan hasil, selain melaporkan secara pidana, pihak Av juga akan menuntut secara perdata karena kerugian materiil yang dialami.

Somasi Jadi Langkah Awal

Meskipun ancaman hukum telah disiapkan, Sandy menegaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah jalur kekeluargaan melalui mediasi, mengingat ia juga merupakan seorang mediator.

“Di awal tapi pasti kami akan buka jalur kekeluargaan melalui mediasi,” ujar Sandy.

Langkah konkret yang akan dilakukan oleh kantor Sandy Dolorosa & Associates adalah mengirimkan teguran resmi atau surat somasi kepada para member bermasalah satu per satu. Jika somasi tersebut tidak ditanggapi dengan itikad baik penyelesaian, klien akan melanjutkan prosesnya ke kepolisian dan pengadilan.

JOMBANG – KrisnaNusantara

Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau yang dikenal dengan DISDAGRIN Kab. Jombang semakin tegas mendeklarasikan Kopi Excelsa sebagai produk otentik dari Wonosalam Jombang.

Program yang dimasukkan dalam rangkaian acara Jombang Fest 2025 di Alon-alon pada Jumat 24 Oktober 2025 tersebut dikemas dalam sebuah kompetisi.

Kompetisi kopi itu bertajuk “Jombang Coffee Festival 2025.” Diselenggarakan dalam rangka memeringati Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang ke – 115.

Ajang ini juga menjadi wadah kolaborasi seluruh insan kopi: dari petani, roaster, barista, hingga penikmat kopi; dengan membawa misi yang sama bersama – sama mengenalkan potensi besar Kopi Excelsa Wonosalam ke Masyarakat luas.

Selain itu, acara ini juga menjadi ruang diskusi terbuka antara petani, barista, owner Cafe, dan pelaku industri kopi untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan harapan teradap masa depan kopi Jombang.

Sadam selaku Pimpinan Penyelenggara Kompetisi dan Ketua Komunitas Barista n Coffee Cafe ‘Berkopipora’ menyampaikan bahwa tahun ini, kompetisi Latte Art diikuti oleh 48 peserta dari seluruh Jawa Timur dengan menampilkan kreativitas dan ketepatan tangan dalam seni melukis di atas secangkir kopi.

Sementara itu, dalm ajang ‘Wonderful Excelsa Competition (Manual Brew & Mixology) diikuti 10 peserta, para peserta akan menantang diri untuk menyeduh dan meracik kopi Excelsa terbaik dengan total hadiah R. 12.000.000,- untuk dua kategori kompetisi.

“Tidak hanya itu, kami juga menghadirkan ‘Public Cupping’, sebuah sesi mencicipi dan mengenal lebih dekat 10 Kopi Excelsa terbaik tahun 2025: Hasil karya petani-petani unggul Wonosalam.” Imbunya.

Program acara ini dihadiri langsung oleh Abah Bupati Warsubi dan Gus Wakil Bupati Jombang Salmanudin dan mereka berkesempatan untuk mencoba berkompetisi dalam menyeduh dan menghidangkan kopi.

Abah Bupati Warsubi berpesan “Kopi Excelsa Wonosalam tidak sekedar nama akan tetapi branch mark yang harus bisa menjadi produk unggulan Kab. Jombang di kancah Dunia!!”

Sebagai bentuk rasa syukur dan cinta pada kopi lokal, penyelenggara pun membagikan 1.000 cup kopi gratis kepada masyarakat yang hadir sebagai “Sebuah Persembahan Kecil untuk Mengenalkan Cinta Rasa Khas Kopi Excelsa Wonosalam.”

Dan hasil dari Kompetisi tersebut, barista Jombang juga berhasil menjadi juara pada beberapa nomor lomba.

DAFTAR PERAIH JUARA PADA “JOMBANG COFFEE FESTIVAL 2025”

Beans Of Wonosalam
Juara 1 : Lina H Ruyani
Juara 2 : M. Edi Kuncoro
Juara 3 : Aghna
Harapan 1 : Ahmad Safil
Harapan 2 : Karmiati

Latte Art Competition
Juara 1 : Memed
Juara 2 : Fendi
Juara 3 : Hatta

Wonderfull Excelsa Competition
Juara 1 : Bein x Period
Juara 2 : Badkids
Juara 3 : The Liquidist

(DEDY, M.Pd)

Rapat ini diadakan untuk membahas tentang berbagai kegiatan yang telah terlakssana, di antaranya peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia dan bakti sosial bersama TNI di lapangan Wanita sebagai bagian dari upaya mewujudkan Nganjuk Bersinar yang artinya (Bersih dari Narkoba). Sri Wahyuni, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk, menyampaikan sejumlah program prioritas seperti pengusulan  Marsinah sebagai Pahlawan Buruh Nasional, pengembangan PAUD PKK, dan juga pelaksanaan e-Reporting yang dijadwalkan pada akhir Oktober hingga awal November.

Selain itu, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nganjuk melaporkan berbagai kegiatan sosial yang telah terlaksanakan, di antaranya kunjungan ke panti jompo di Kecamatan Kertosono serta persiapan peringatan HUT organisasi pada bulan Desember yang akan datang.

Dengan adanya rapat pleno ini, PKK dan juga Dharma Wanita Kabupaten Nganjuk menekankan komitmennya untuk mempererat sinergi dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga dan kegiatan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

fer.

Acara yang digelar di Ruang Bung Tomo kantor Pemkab Jombang berjalan dengan lancar dan juga dihadiri langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si, Wakil Bupati Salmanudin, S.Ag., M.Pd, dan seluruh Kepala Desa penerima BKK.

Bupati Jombang, yang akrab disapa Abah Warsubi, pada sambutannya menyampaikan bahwa BKK merupakan dukungan finansial spesifik yang dialokasikan untuk menjamin desa-desa di Jombang dapat melakukan pembangunan dengan lebih baik, terarah, dan berkelanjutan.

“Bantuan keuangan khusus ini diberikan dengan harapan guna mempercepat kemajuan serta meningkatkan kemandirian desa,” tutur Abah Warsubi. Beliau juga menyampaikan apresiasinya atas peningkatan status kemandirian desa yang telah dicapai dari tahun ke tahun.

Abah Warsubi meberikan pesan kepada pemerintah desa agar senantiasa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, seraya tetap memperhatikan program prioritas daerah.

Bupati Jombang Abah Warsubi mengharapkan BKK dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan Kabupaten Jombang.

Selain itu, Solahuddin Hadi Sucipto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, menyampaikan bahwa total anggaran BKK yang cukup besar ini merupakan komitmen Pemerintah kabupaten untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Beliau merinci, BKK dalam P-APBD 2025 terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
BKK Sarpras Desa sejumlah Rp 13.793.608.000 untuk 81 Desa di 11 Kecamatan dengan 117 kegiatan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa.
BKK Penghargaan Pembayaran PBB sebesar Rp 2.300.000.000 untuk 17 desa dengan 18 kegiatan, sebagai apresiasi atas prestasi pembayaran PBB.
BKK Penghargaan Jombang Culture Carnival, senilai Rp 2.400.000.000 untuk 24 desa, dengan 24 kegiatan, sebagai penghargaan partisipasi budaya.
Dan BKK RT atau RW diperuntukkan bagi 302 desa.

Penyampaian materi sosialisasi dari DPMD, yang fokus pada petunjuk teknis pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana BKK, adalah demi memastikan pemanfaatannya dapat optimal sesuai peruntukan.

fer.

Acara ini turut melibatkan seluruh Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Jatim dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jatim ini menjadi penanda keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dalam mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

Pada Penandatanganan nota kesepakatan ini dilakukan antara Bupati Jombang yang diwakili oleh Salmanudin Wakil Bupati Jombang dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang Nul Albar, S.H., M.H. Bupati Warsubi menekankan bahwa penerapan RJ adalah langkah untuk maju demi mewujudkan keadilan yang humanis dan memulihkan di wilayah Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang yang akrab disapa Abah Warsubi berkomitmen sangat dalam mendukung penuh pelaksanaan Restorative Justice. Pemkab Jombang berkomitmen untuk memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan RJ di tingkat daerah berjalan efektif, sebagai upaya menyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Membentuk Tim Pendukung Hukum (Paralegal). Menindaklanjuti arahan Gubernur Jatim Khofifah, Bupati Warsubi menyatakan akan segera menyiapkan tim pendukung, termasuk paralegal dan pakar hukum non-litigasi, untuk memaksimalkan pelaksanaan RJ agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat.

“Nota kesepakatan ini adalah tonggak sejarah untuk memastikan keadilan bisa dirasakan oleh seluruh warga Jombang secara lebih damai dan memulihkan. Kami di Jombang siap mendukung penuh langkah Kejaksaan untuk mengedepankan keadilan restoratif sebagai peradaban hukum baru. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal kemanusiaan dan pemulihan hubungan di tengah Masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Abah Warsubi juga menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan tata kelola yang baik dan transparan, khususnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Pemkab Jombang. Sejalan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar, Abah Warsubi meminta seluruh jajarannya untuk cermat dalam mengambil diskresi agar selalu berada dalam koridor hukum.

Sementara itu, Dr. Kuntadi, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, melaporkan bahwasanya di sepanjang tahun 2025 ini, lebih dari 150 kasus restorative justice telah berhasil diselesaikan di seluruh Jawa Timur, menunjukkan pendekatan RJ sebagai alternatif efektif dalam penegakan hukum.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, pada kesempatan ini bersambutan dan menyampaikan pesannya kepada seluruh kepala daerah agar menindaklanjuti kesepakatan tersebut. “Saya pesan ke bupati wali kota, bahwa efektivitas RJ ini sangat tergantung pada tindak lanjut kita semua,” tegas Khofifah, yang juga meminta bupati dan wali kota menyimak sesi FGD Tata Kelola PBJ guna memastikan kehati-hatian dalam mengambil diskresi tetap dalam koridor payung hukum.

Tampak hadir mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Jombang dalam acara tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang, Bambang Suntowo S.E., M. Si, dan para Kepala OPD terkait.

fer .

Pada waktu di Pasar Wage, Mendag meninjau harga dan ketersediaan bahan pokok. Beberapa komoditas terpantau stabil, di antaranya beras Rp58.000 per 5 kg, bawang merah Rp32.000 per kg, telur Rp28.000 per kg, ayam Rp37.000 per kg, dan daging sapi Rp120.000 per kg. “Semua masih normal. Kita jaga terus daya beli masyarakat supaya pasar tetap tumbuh. Kalau harga mendekati acuan, petani dan peternak untung, sementara konsumen tetap bisa menjangkau,” ujar Budi. Beliau mempertegas bahwa pemerintah akan terus memantau pasar melalui sistem SP2KP untuk memastikan distribusi dan stok bahan pokok aman.

Setelah ke Pasar Wage lalu rombongan melanjutkan kunjungan ke Koperasi Merah Putih (KMP) Sukomoro. Mendag meninjau fasilitas serta ketersediaan bahan pokok yang dijual koperasi. “Di KMP Sukomoro penjualan bahan pokok lengkap, mulai beras, gula, minyak, hingga gas. Harganya terjangkau dan bisa menjadi tempat kulakan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Apresiasi disampaikan oleh Bupati Nganjuk Kang Marhaen atas kunjungan Mendag. Beliau menilai KMP Sukomoro dapat menjadi contoh pengembangan koperasi di daerah. “Kalau koperasi seperti ini dikembangkan di 283 KMP lain di desa dan kelurahan, maka kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Legalitas dan kesiapan sudah ada, tinggal kita dorong bersama agar berjalan optimal,” jelasnya.

Pada saat Kunjungan Mendag di Kabupaten Nganjuk Budi Santoso menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus memperkuat peran koperasi rakyat sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan penguatan ekonomi daerah.

fer.

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Warsubi, S.H., M.Si, Bupati Jombang (selaku Pihak Pertama). Nul Albar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Jombang (selaku Pihak Kedua) dan AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR., Kepala Kepolisian Resor Jombang (selaku Pihak Ketiga).

Pada acara ini juga turut hadir untuk menyaksikan langsung penandatanganan tersebut Wakil Bupati Jombang, Gus Salmanuddin, S.Ag., M.Pd., Sekretaris Daerah Agus Purnomo, S.H., M.Si., serta staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang yang akrab disapa Abah Warsubi menyampaikan bahwa tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

“Melalui sinergi ini, kita berupaya agar pengawasan internal dapat berjalan lebih optimal, dan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara proporsional, adil, serta menjunjung tinggi asas kepastian hukum,” tutur Warsubi.

Abah Warsubi menegaskan bahwa APIP dan APH tidak diperbolehkan berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus saling melengkapi. APIP berperan dalam pembinaan dan pencegahan, sementara APH berperan dalam penegakan hukum. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan integritas aparatur.

Nul Albar selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jombang memperjelas bahwa kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Nul Albar menjabarkan, korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memiliki dampak sistemik terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kompak dan baik antara APIP dan APH.

“Tujuannya adalah agar aparat penegak hukum dalam menerima laporan pengaduan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah strategis, sinergis, dan sistematis,” jelas Nul Albar, Beliau juga mengharapkan momentum ini dapat memperkuat sinergitas dalam membangun Jombang yang terbebas dari korupsi.

Selain itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengharapkan Nota Kesepahaman ini lebih meningkatkan koordinasi antara APIP dan APH, khususnya dalam penanganan laporan dan pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Kita bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, aman, adem ayem, rukun, maju, dan sejahtera untuk semuanya,” pungkas Kapolres Jombang.

fer.

Bupati Jombang yang akrab disapa Abah Warsubi melaporkan capaian signifikan, di mana 306 KDMP/KKMP  telah terbentuk dan berbadan hukum, menjadi basis yang kuat untuk ekonomi desa. Setelah sukses menjadi lokasi Launching Nasional KDMP oleh Presiden pada Juli 2025, Warsubi kini sangat berharap pada sinergi Pusat dan Daerah.

“Besar harapan kami, melalui monitoring dan evaluasi ini, akan lahir masukan, arahan, serta dukungan dari Pemerintah Pusat, untuk memperkuat keberlangsungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, sehingga semakin bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Warsubi.

Koordinator Wilayah IV dan Satgas Nasional Dr. Sugeng Santoso, memberikan apresiasi Jombang yang telah memiliki 33 KDMP yang sudah operasional dan tingkat literasi microsite yang tinggi. Ia menegaskan dua poin krusial sebagai kunci keberlanjutan.

“Kata kunci koperasi desa merah putih (KDMP) adalah kolaborasi lintas sektor, lintas OPD, dan lintas stakeholder. Sehingga Pak Hari (Kepala Dinkopum Jombang) tidak bekerja sendiri. Sebab ada SK Satgas KDMP di Jombang,” jelas Sugeng.

Guna memaksimalkan operasional, Sugeng mempertegas akan pentingnya pendampingan terhadap anggota KDMP, yang bisa dilakukan oleh berbagai kalangan agar tumbuh semaksimal mungkin.

Kolaborasi ini diwujudkan dengan hadirnya 7 BUMN (termasuk BULOG, ID FOOD, dan Bank HIMBARA) yang siap bersinergi dengan KDMP, seperti yang sudah dilakukan KDMP Pulogedang yang bermitra dengan ID FOOD. Selain itu, model bisnis inovatif seperti skema “Gowo Bayar” di KDMP Banjarsari, di mana anggota bisa ambil sembako dulu dan bayar bulan depan menjadi bukti nyata potensi kesejahteraan yang lahir dari koperasi ini.

Semuanya yang turut hadir dalam forum itu berdialog dan diskusi secara aktif. Setelah itu didampingi oleh Kepala Dinas terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang tim monev  meninjau langsung ke lapangan KDMP Pulogedang yang telah berjalan baik, bersinergi antara KDMP, BUMDes, dan BGN. KDMP Pulogedang bahkan telah menjalin kerja sama dengan Idfood sebagai distributor.

Staf Ahli Kemenko Pangan juga mengapresiasi atas inisiasi Kades Pulogedang dan lalu membuka ruang inovasi kerjasama KDKMP_BUMDES_Dapur MBG BGN.

Sebenarnya dari pihak di Pulogedang telah menangkap dan mendahului apa yang direncanakan dan akan  dilakukan Pemerintah Pusat dalam upaya mensinergikan program program strategis Pemerintah, dimana saat ini sedang digodog draft Perpres Pengelolaan MBG yang substansinya seperti yang sudah dilakukan berupa kerjasana KDKMP_BUMDES_Dapur MBG BGN.

fer.

Kegiatan ini  dipimpin langsung oleh Bupati Jombang, dengan memborong dan membagilan 250 kg tomat yang sudah dikemas per 1 kg secara gratis dibagikan kepada warga.

Respons cepat Pemerintah Kabupaten Jombang dengan adakan kegiatan bagi-bagi tomat ini atas keluhan para petani yang hasil panennya mengalami “jatuh harga” akibat surplus panen.

Bupati Jombang yang akrab disapa Abah Warsubi beserta pengurus, terjun langsung ke lapangan untuk membagikan tomat. Abah Warsubi,  didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Yuliati Nugrahani.

Tujuan dari langkah ini tak lain yaitu untuk membantu petani agar hasil panen mereka tetap terserap dan memiliki nilai jual, dan juga diharapkan dapat menningkatkan daya serap pasar.

“Dengan langkah ini, petani tetap bisa ada hasil, dengan harapan membantu untuk menaikkan harga tomat yang tengah jatuh harganya. Agar petani tetap bisa eksis, harga bisa normal kembali”, tutur Bupati Warsubi.

Lokasi pembagian tomat ada dua lokasi berbeda. Lokasi yang pertama adalah di area antrean pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), dan selanjutnya atau lokasi kedua di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jombang.

Di Dispendukcapil, Masyarakat yang sedang mengurusi adminitrasi dan juga para pekerja beserta warga disekitar TPA, menerima langsung tomat yang segar ini. Dengan adanya pembagian tomat ini, menjadi kejutan manis bagi masyarakat, seperi yang di ungkapkan salah satu pengunjung Dispendukcapil,

“Matur nuwun Abah Bupati tomatnya, ini tadi Saya lagi ngurus akta kematian, Alhamdulillah tiba-tiba ada Abah Bupati dan Ibu Yuli membagikan tomat”, tutur salah satu Ibu yang lagi mendapatkan pelayanan di Dispendukcapil.

Penerima di TPA juga menyampaikan rasa syukur, “Terima kasih Abah Bupati tomatnya, Alhamdulillah,”, tuturnya sambil menunjukkan satu bungkus tomat.

Tujuan dari aksi bagi-bagi tomat ini tidak hanya untuk menstabilkan harga, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kebutuhan pangan warganya.

Adanya langkah positif ini diharapkan bisa menjadikan contoh sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi sektor pertanian lokal dan meringankan beban hidup warga. Dengan mendapat dukungan penuh dari jajaran Pemkab Jombang dan Tim Penggerak PKK, semangat kebersamaan dan empati di Jombang semakin terasa.

fer.

Bertempat di dalam Ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang serahkan Surat Keputusan (SK) Purna tugas kepada 111 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa pensiun yang terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober hingga 1 Desember 2025.

Pada kesempatan yang di berikan untuk sambutan, kepada Bupati Jombang Abah Warsubi, menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas dedikasi dan pengabdian para ASN. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya menyampaikan terima kasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja, loyalitas, dan pengabdian panjang Bapak Ibu sebagai abdi negara,” tutur Abah Bupati Warsubi.

Berdasarkan pendapat Bupati Warsubi, masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, tetapi itulah awal mula kehidupan yang baru. Beliau juga berpesan agar para calon purna tugas tetap produktif, sehat, dan bahagia selalu serta menjaga silaturahmi. “Masa purna tugas hendaknya tidak dipahami sebagai akhir dari perjalanan karier, namun hal ini adalah awal dari fase kehidupan baru. Masa di mana Bapak Ibu dapat lebih leluasa memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal positif,” tambahnya.

Abah Warsubi juga menyampaikan kepada para calon pensiunan yang menerima SK pada hari ini bahwa mereka semua masi memiliki tugas yang harus diselesaikan hingga masa kerja berakhir. “Segala tugas dan tanggung jawab yang masih tersisa dapat diselesaikan dengan baik sebelum masa kerja berakhir,” tegasnya.

Disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Jombang, Drs. Anwar MKP, bahwa besok dan seterusnya sesuai TMT Bapak Ibu  purna tugas masih tetap bekerja seperti biasa, meskipun SK pensiun telah diterima.

Pada acara penyerahan SK ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala BKN Kantor Regional II Surabaya, Basuki Ari Wicaksono, Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, serta Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang dan pimpinan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surabaya Anne Rosfiyanti, SM, CPR.

fer.