“melalui komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat forum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan”ujar dr Tusy Novita Dwi Wardani, M.Kes saat memberikan sambutan sekaligus memberikan paparan yang ada.

Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) wajib dilaksanakan, guna untuk mereview standar pelayanan, menampung masukan, dan menjamin pelayanan yang adil serta berkesinambungan.

Forum ini melibatkan berbagai pihak yaitu mulai dari penyelenggara layanan, stakeholder, LSM, pengguna layanan, instansi Pendidikan, serta media massa. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif demi terciptanya pelayanan yang adil dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan FKP Tahun 2026, Puskesmas Japanan memaparkan sejumlah standar pelayanan publik yang akan diterapkan, meliputi:

1. Pelayanan Loket Pendaftaran

2. Pelayanan Kluster 2 KIA

3. Pelayanan Kluster 2 MTBS dan Imunisasi

4. Pelayanan Kluster 2 Usia Sekolah dan Remaja

5. Pelayanan Kluster 3 Usia Produktif dan Dewasa

6. Pelayanan Kluster 3 Lansia

7. Pelayanan Kluster 3 Calon Pengantin dan Kontrasepsi

8. Pelayanan Kluster 5 Pemeriksaan Laboratorium

9. Pelayanan Kluster 4 Kesling, SE, TB, HIV, AIDS, Kusta

10. Pelayanan Kluster 5 Farmasi

11. Pelayanan Kluster 5 Pemeriksaan Gigi dan Mulut

12. Pelayanan Konseling (Gizi, UBM)

13. Pelayanan Kluster 5 (Kegawatdaruratan/Tindakan)

14. Pelayanan Kesehatan Jiwa

15. Fasilitasi Pelayanan Fisioterapi

Setalah dilaksanakan forum konsultasi publik jangka 1 bulan berikutnya akan dilaksanakan kesepakatan standar pelayanan puskesmas.

Selain itu, dr Tusy Novita Dwi Wardani, M.Kes menyampaikan bahwasanya jenis layanan yang tersedia akan diselaraskan dengan standar pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Jombang. Semoga dengan diselaraskan jenis layanan di wilayah kabupaten jombang kuwalitas pelayanan Kesehatan semakin baik dan maju.

(Sin)

Kegiatan ini penting untuk pengawasan tumbuh kembang balita dan edukasi gizi di tingkat kelurahan.

Pemantauan dilakukan secara kolaboratif dengan lintas sektor untuk memastikan akurasi data dan efektivitas intervensi. Tim gabungan ini bertujuan memastikan bantuan stimulan dan nutrisi tepat sasaran untuk keluarga berisiko stunting.

Camat Sukomoro, Wisnu Anang Prabowo, menegaskan bahwa penanganan stunting adalah prioritas yang memerlukan kerja kolektif. Dia menekankan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya soal angka, tapi masa depan generasi.

Seluruh sektor di Kecamatan Sukomoro bersinergi dan berkomitmen untuk menurunkan stunting. “Kami tidak ingin hanya bekerja di balik meja; melalui Sapa Kelana Penting, kami turun ke desa. Kunci keberhasilan adalah kapasitas kader posyandu dan keterlibatan aktif orang tua,” tegas Camat Wisnu.

“Kami bersama tim medis dan penyuluh memastikan semua anak terpantau, sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan agar mereka tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting.”

Program ini mencakup beberapa poin krusial dalam pelaksanaannya:

Validasi Data dengan pengukuran ulang untuk memetakan balita stunted atau underweight

Edukasi Kolektif untuk meningkatkan pemahaman ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya protein hewani.

Audit Bantuan: Memastikan distribusi bantuan pangan tambahan tepat guna dan sasaran.

Dengan komitmen kuat dari Kecamatan Sukomoro, Puskesmas, dan perangkat Kelurahan Kapas, diharapkan angka stunting dapat ditekan demi lingkungan yang lebih sehat dan produktif.

K3 adalah nilai dasar dalam setiap aktivitas kerja, di mana produktivitas tidak boleh mengorbankan nyawa dan setiap pekerja berhak atas lingkungan kerja yang aman. Pengelolaan K3 yang baik adalah fondasi perlindungan pekerja.

Sistem yang kuat harus dibangun melalui perencanaan matang, pelaksanaan konsisten, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi terbuka, tidak bergantung pada satu figur, kata Seno Aji di Balikpapan, Sabtu (31/1/2026). Ia menambahkan bahwa penerapan K3 tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

Pemerintah, perusahaan, dan pekerja harus berkolaborasi agar aturan K3 tidak hanya tertulis, tetapi juga diimplementasikan di lapangan.

“Kolaborasi ini melibatkan hubungan antara manajemen, pekerja, pemerintah, dan dunia usaha, serta kerja sama lintas sektor untuk berbagi pengalaman, belajar dari kegagalan, dan membangun kepercayaan demi mencegah kecelakaan kerja”.

Salah satu contohnya adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 adalah badan yang memfasilitasi kerjasama antara pengusaha dan pekerja dalam penerapan K3. Melalui P2K3, mereka merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program K3 secara berkelanjutan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Di Kalimantan Timur, momentum Bulan K3 Nasional dimanfaatkan untuk memperkuat P2K3 melalui layanan digital. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendorong kemudahan pengesahan dan pelaporan P2K3 secara daring.

Pengesahan dan pelaporan P2K3 kini dapat dilakukan secara online, mempermudah perusahaan dan pekerja dalam memastikan penerapan standar keselamatan di tempat kerja. Melalui layanan digital, pemerintah daerah berharap tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif di Kalimantan Timur.

“K3 bukan hanya soal mematuhi aturan”. K3 adalah soal kehidupan: orang tua menunggu anak pulang dari pabrik, istri menanti suami dari proyek, dan anak berharap orang tua kembali tanpa luka,” kata Seno, disambut tepuk tangan peserta Apel Bulan K3.

Momentum Bulan K3 Nasional mengingatkan bahwa keselamatan adalah hak setiap pekerja untuk bekerja dengan aman, sehat, dan pulang selamat.

Bupati Jombang H. Warsubi. S.H., M.Si. memberikan apresiasi Secara resmi, acara audiensi dan penyerahan penghargaan kepada pejuang lingkungan berlangsung di Ruang Tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang pada Selasa (27/1) pagi,

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang, Dra. Wor Windari, M.Si, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Miftahul Ulum, S.T., M.Si. Hadir juga kepala desa, kepala sekolah, pimpinan pesantren, dan pegiat lingkungan penerima penghargaan.

Dalam suasana santai, Bupati Warsubi mengungkapkan kebanggaannya atas dedikasi masyarakat dalam menjaga ekosistem lingkungan. “Capaian ini membuktikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh melalui kerja sama, komitmen, dan keteladanan,” kata Bupati Warsubi.

Kabupaten Jombang meraih penghargaan nasional dari Menteri Lingkungan Hidup pada tahun 2025.

PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL
(Diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup)

1. Penghargaan ProKlim Lestari (Tingkat Tertinggi) untuk RW III Kaliwungu, Jombang.
2. Penghargaan ProKlim Utama 2025: Dusun Kandangan, Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben; Dusun Kopensari, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso. Dusun Made, Desa Made, Kecamatan Kudu.
3. Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2025: SMPN 1 Mojowarno, SMP Ahmad Wahid Hasyim Tebuireng.
4. Penghargaan Adiwiyata Nasional 2025 – SDN Losari, Ploso. SMPN 1 Kudu & MTsN 17 Jombang. MTsN 11 Jombang and MTsS Salafiyah Syafiiyah Bandung. MAN 7 Jombang.

PENGHARGAAN PROVINSI JAWA TIMUR (Diberikan oleh Gubernur).

1. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi 2025: SMP Negeri 1 Mojoagung dan SMP Negeri 2 Mojoagung. SMPN 2 Diwek & SDN Kayangan 1. MTs Negeri 7 Jombang, MTs Mambaul Ulum Murukan. MTs Miftahul Ulum Jarak Kulon.
2. Penghargaan Eco Pesantren 2024: Pondok Pesantren Al-Khodijiyyah. 2025: Pondok Pesantren Babussalam.
3. Penghargaan PFLH 2025 Kategori Pembina Lingkungan: Ibu Hj. Maftuhah Mustiqowati,
4. Penghargaan Desa Berseri 2025: Madya – Desa Carangrejo, Kesamben; Pratama – Desa Rejoagung, Ploso.

Bupati Warsubi berharap pencapaian ini memotivasi OPD seperti Disdikbud dan DLH untuk mendampingi masyarakat dalam inovasi menjaga kelestarian alam di Jombang. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga konsistensi.

Pemerintah Kabupaten Jombang akan terus mendukung inovasi lingkungan. “Semoga usaha bersama kita dalam menjaga alam bermanfaat bagi keberlanjutan generasi mendatang,” pungkasnya.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, melalui Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Khotib, menyatakan bahwa pencapaian 98% lebih pada akhir 2025 memotivasi Pemkab Kediri untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan.

Hal ini disampaikan setelah menerima penghargaan di UHC Awards 2026 di Jakarta pada 27 Januari 2026.

Sesuai instruksi Bupati Mas Dhito, kesehatan menjadi prioritas di Kabupaten Kediri, termasuk kemudahan pelayanan dari faskes pertama hingga rumah sakit.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupatan Kediri meningkat, dengan UHC tahun 2021 mencapai 70%.

Khotib menyatakan bahwa komitmen Mas Dhito untuk memajukan kesehatan di Kabupaten Kediri diharapkan dapat meningkatkan keaktifan UHC. Dari capaian UHC, tingkat keaktifan masyarakat mencapai 80,12 persen. Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya melakukan perbaikan.

Masyarakat yang belum terdaftar dalam JKN diharapkan segera mendaftar untuk memastikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. “Jaga agar kepesertaan masyarakat untuk UHC tetap aktif.” .

Langkah ini diambil karena generasi muda diproyeksikan sebagai Generasi Emas 2045 dan penerus perjuangan bangsa, sehingga perlindungan mereka dari narkoba menjadi prioritas utama.

Penyuluh Narkoba BNN Nganjuk, Dida Prayojana Mahardika, ST, menyebut ancaman narkoba sebagai serangan serius terhadap masa depan bangsa, mengingat misi mencetak Generasi Emas 2045.”Ada pihak yang tidak menginginkan gerakan ini,” ujarnya dalam dialog interaktif “SANKSI” di youtube RRI Madiun, Rabu (21/01/2026).

Menurut BNN 2025, 2,1% penduduk Indonesia, sekitar 4 juta jiwa, terpapar narkoba, terutama dari kelompok usia 15–49 tahun.

BNN Kabupaten Nganjuk menanggapi kondisi tersebut dengan penyuluhan di sekolah, perguruan tinggi, dan sosialisasi ke masyarakat di tingkat desa.

BNN memiliki tiga tugas utama: pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi pengguna narkoba, serta pemberantasan peredaran narkotika.

BNN membentuk satgas anti narkotika bersama BNN Provinsi Jawa Timur di daerah tanpa BNN dan mengimbau masyarakat untuk mengenali ciri-ciri otomotif sejak dini.

Menurutnya, tanda-tanda pengguna narkoba terlihat jelas dalam beberapa tahapan, “Pada tahap coba pakai, seseorang masih terlihat normal, Pada tahap teratur, mulai muncul gangguan psikologis seperti perubahan dari ceria menjadi murung. Di tahap candu, kondisi psikologis dan fisik sangat terpengaruh, terlihat dari mata cekung, bola mata menonjol, dan penurunan berat badan, ujar Dida.

BNN Kabupaten Nganjuk mengajak masyarakat untuk aktif dalam mencegah narkoba demi melindungi generasi muda dan masa depan bangsa.

Ketua YJI Kaltim mengajak masyarakat menjaga kesehatan jantung dengan aktivitas fisik, seperti senam jantung sehat. “Alhamdulillah, saya dapat bergabung dalam senam hari ini”.

Sebagai Ketua YJI Cabang Kalimantan Timur, kami terus mengajak masyarakat menjaga kesehatan jantung melalui senam jantung sehat. Sejak diamanahi, saya aktif terlibat dengan berbagai klub jantung sehat di daerah. Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi masyarakat untuk aktif berolahraga, serta harapan untuk semakin banyak klub jantung sehat terbentuk.

Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk rutin berolahraga dan menjaga kesehatan jantung dapat meningkat. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. “Semoga kita semua selalu sehat dan semangat berpartisipasi dalam senam jantung sehat, karena kesehatan itu mahal,” ujarnya kepada peserta.

Ketika itu, Ketua YJI Cabang Kalimantan Timur juga telah beberapa kali mengikuti senam jantung sehat dengan Klub Jantung Sehat Assalam di Islamic Center Samarinda dan Klub Jantung Sehat Cenderawasih di Kelurahan Sambutan.

Acara tersebut ditandai dengan pemotongan pita yang menandakan dimulainya penerapan Posyandu 6 SPM dan program SAPA KELANA PENTING di Desa Kedungsoko.

Ketua Tim Pembina Posyandu menyerahkan bantuan susu kepada balita dan berdialog dengan ibu serta lansia untuk menyerap aspirasi dan mengetahui kondisi masyarakat. Ia menegaskan bahwa transformasi Posyandu adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dasar.

“Peluncuran Posyandu 6 SPM adalah langkah penting untuk transformasi Posyandu sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yang kini mencakup kesehatan, pendidikan, dan sosial,” ujarnya, mengapresiasi Desa Kedungsoko sebagai pelopor penerapan di Kecamatan Sukomoro.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi contoh bagi desa lain. “Kami berharap Posyandu 6 SPM dapat direplikasi di seluruh desa di Kecamatan Sukomoro,” katanya. Ia menegaskan bahwa penguatan Posyandu dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, bukan dengan menambah tenaga baru.

Sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu kabupaten, ia mendorong kader untuk aktif dalam pendidikan dan sosial untuk menangani stunting. “Kader diharapkan berperan dalam mendata anak-anak yang tidak sekolah karena faktor ekonomi, sebagai upaya pencegahan stunting,” jelasnya.

Inovasi SAPA KELANA PENTING diharapkan dapat memperluas dan berkelanjutan pemantauan serta edukasi stunting. “Kami ingin memastikan pemantauan dan edukasi stunting menjangkau masyarakat secara langsung dan merata,” tambahnya.

Kegiatan di Pendopo Kecamatan Gondang pada Selasa (6/1/2026) menunjukkan komitmen pemerintah dalam intervensi gizi untuk menjaga kesehatan anak-anak di pedesaan.

Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, serta pejabat penting lainnya. Kehadiran para pimpinan daerah bertujuan memantau kondisi 31 balita penerima manfaat dari Desa Campur, Senggowar, dan Gondangkulon.

Program ini tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga mendidik orang tua tentang pentingnya kecukupan nutrisi bagi pertumbuhan anak. Camat Gondang Bayu, Istas Sasongko, mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten yang langsung terjun ke wilayahnya, menegaskan bahwa pemberian susu ini mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Camat Bayu berharap generasi muda Indonesia Emas 2045 dapat menjadi pemimpin yang sehat, cerdas, dan kuat, sehingga mampu memberi manfaat bagi sesama,” ujarnya kepada orang tua penerima manfaat. Ia berharap bantuan susu dapat melengkapi nutrisi untuk tumbuh kembang anak sesuai standar kesehatan.

Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, menambahkan bahwa stunting adalah masalah kompleks yang perlu dilihat dari berbagai sisi. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh faktor genetik, pola asuh, ekonomi, dan nutrisi.

“Pemerintah menyediakan tambahan nutrisi untuk mencegah stunting pada anak-anak kita”. “Dengan susu ini, kami berharap kesehatan balita meningkat dan tumbuh optimal,” kata Mas Handy. Ia menambahkan, perhatian pemerintah kini mencakup berbagai aspek, dengan fokus utama pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.

Mas Handy menekankan pentingnya pencegahan stunting secara menyeluruh, termasuk pendampingan kesehatan berkelanjutan dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Upaya ini penting untuk meminimalkan risiko genetik dan memastikan generasi mendatang di Kabupaten Nganjuk lahir sehat dan terjamin gizinya, sehingga pemerintah berharap angka stunting dapat ditekan secara signifikan.

Sebagai penutup, Mas Handy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan Puskesmas, dan masyarakat desa untuk berhasil mengatasi stunting. Pemerintah Kabupaten Nganjuk optimis bantuan susu PKMK dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, demi mewujudkan generasi unggul, kompetitif, dan sehat untuk masa depan bangsa yang lebih cerah.

PSN dilakukan dengan memeriksa lingkungan permukiman dan tempat potensial sarang nyamuk Aedes aegypti, serta memberikan edukasi tentang pola hidup bersih, sehat, dan langkah 3M Plus.

Kegiatan ini bertujuan mencegah peningkatan kasus DBD, terutama di musim penghujan.

Camat Ngluyu Imam Tarmuji menekankan bahwa pencegahan DBD memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat, dengan keberhasilan PSN tergantung pada kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan.”PSN harus menjadi kebiasaan bersama; tanpa dukungan masyarakat, pencegahan DBD tidak akan optimal,” ujarnya.

Kepala Desa Sugihwaras, Suyatno, mengapresiasi antusiasme warga dalam kegiatan PSN, menilai bahwa kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat adalah kunci menciptakan lingkungan yang sehat.

“Kami menghargai partisipasi warga Desa Sugihwaras. Kesadaran dan kekompakan ini penting untuk menjaga kebersihan lingkungan,” kata Suyatno. Suyatno mengimbau masyarakat untuk menjadikan PSN sebagai rutinitas di rumah, tidak hanya saat ada kegiatan. “Kami berharap warga dapat menerapkan PSN secara mandiri untuk pencegahan DBD yang berkelanjutan,” tambahnya.

Pemerintah Kecamatan Ngluyu dan Desa Sugihwaras berkomitmen untuk terus mendampingi dan mensosialisasikan pencegahan DBD kepada masyarakat, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan.

Kegiatan ini adalah bagian dari persiapan Operasi Lilin Semeru 2025, dengan pemeriksaan khusus pada armada bus di Kabupaten Nganjuk untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas terkait kesehatan pengemudi dan penggunaan narkotika.

Pemeriksaan oleh tim medis mencakup aspek penting untuk menjamin kebugaran kru bus, dengan fokus utama pada tes urine untuk mendeteksi narkotika dan obat terlarang. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, termasuk tekanan darah dan kondisi kesehatan umum. Tim Sidokkes juga memberikan vitamin dan obat-obatan ringan untuk menjaga stamina pengemudi dan kru.

Kapolres Nganjuk, AKBP Henri Noveri Santoso, menyatakan bahwa tindakan ini adalah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya memastikan pengemudi dalam kondisi sehat dan bebas narkoba selama Operasi Lilin Semeru 2025.

Senada dengan Kapolres, Kasat Lalu Polres Nganjuk, AKP Ivan Danara Oktavian, S.Tr.K., SIK, MH, menambahkan bahwa kegiatan ini berfungsi sebagai edukasi bagi pengemudi tentang pentingnya menjaga stamina dan mematuhi aturan lalu lintas.

Data dari Sidokkes Polres Nganjuk menunjukkan hasil positif untuk keamanan transportasi selama libur. Dari 47 kru bus yang diperiksa, semuanya negatif dalam tes urin narkoba.

Pemeriksaan fisik 47 pengemudi dan kru menunjukkan hasil sehat, sehingga mereka layak untuk melanjutkan perjalanan. Tes urin menunjukkan semua negatif narkoba, menurut AIPDA Sunarto, SH. Diharapkan perjalanan masyarakat di Nganjuk selama Nataru dapat berlangsung aman dan lancar.

Yayasan Para Mitra Indonesia dan Tim I-SEE mengadakan pelatihan jurnalis kedua di Madiun untuk mendukung program inklusif kesehatan mata pada Rabu, 10 Desember 2025.

Pelatihan ini diikuti oleh 10 perwakilan dari setiap kabupaten, yaitu Madiun, Magetan, dan Ngawi. Pelatihan jurnalis ini bertujuan untuk memperbarui pengetahuan dan mendorong advokasi hak kesehatan mata inklusif.

Kegiatan ini melibatkan diskusi tentang tantangan kesehatan mata dan disabilitas dari perspektif jurnalis serta membangun jaringan antara program I-SEE dan jurnalis untuk meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak disabilitas.

Muhammad Marsudi dari tim I-SEE menyatakan bahwa gangguan mata masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Gangguan penglihatan, meski tidak mematikan, dapat menyebabkan disabilitas seperti kebutaan dan low vision jika diabaikan.

Data survei kebutaan Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) 2014-2016 menunjukkan angka kebutaan pada populasi usia 50 tahun ke atas di Indonesia mencapai 3%, menjadikannya negara dengan angka kebutaan tertinggi di Asia Tenggara.

Menurut Permenkes RI No. 82 Tahun 2020, dampak yang mungkin terjadi termasuk gangguan penglihatan yang dapat menyebabkan disabilitas dan penurunan kualitas hidup. Dampak kerugian ekonomi yang dihitung berdasarkan Quality Adjusted Life Years (QALY) Lost mencapai 84,7 triliun rupiah dan diperkirakan meningkat menjadi 611,2 triliun rupiah dalam 5 tahun tanpa intervensi.

Dalam pelatihan ini, diharapkan terbangun gerakan bersama antara program I-SEE dan jurnalis untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pemenuhan hak-hak disabilitas, termasuk pelayanan mata inklusif, demi kualitas hidup yang lebih baik.

Andi Robandi dari SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia menjelaskan bahwa SIGAB adalah organisasi independen, nirlaba, dan non-partisan. Cita-cita besar untuk membela hak difabel di Indonesia demi kehidupan setara dan inklusif tercermin dalam SIGAB, yang meningkatkan kemampuan dan partisipasi penyandang disabilitas melalui program Solider (Social Inclusion for Disability Equity and Rights).

Ini akan membantu penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan mencapai potensi mereka, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pedoman Perilaku Penyiaran, 3PSPS, Kode Etik Jurnalis, dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Setelah materi, pelatihan dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, dan pemaparan kelompok.

(nath)

Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, sanpaikan penilaian positif ini usai menggelar sosialisasi dan evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Pelayanan, Mitra, dan Koordinator Wilayah setempat di Jombang yang bertempat di Ballroom hotel Yusro lalu siangnya dilanjutkan dengan menyerahkan Becak Listrik di Pendopo Kabupaten Jombang.

Wakil Kepala BGN secara spesifik menyoroti keberhasilan Jombang dalam meminimalkan insiden kesehatan. “Jombang bagus banget, banyak doa kali ya, Alhamdulillah di Jombang tidak terjadi apa-apa,” ujar Nanik, sambil memuji komitmen mitra pelaksana dan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.

Kini Jombang menunjukkan capaian menonjol dibandingkan dengan daerah lain. Dari kuota BGN sebanyak 133 titik SPPG, Jombang telah mengisi 77 titik, dengan 38 titik di antaranya sudah operasional.

Dari 38 titik yang beroperasi, sebanyak 23 titik telah mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Angka ini melampaui 50 persen dari titik operasional.

“Sudah di atas 50 persen, Jombang keren loh di atas 50 persen SLHS-nya,” tegas Nanik, menyoroti kuatnya dukungan mitra dan kesiapan pelaksana di lapangan.

Nanik Sudaryati menegaskan bahwasanya keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh keselarasan antara instansi, mengingat program ini melibatkan setidaknya 17 kementerian/lembaga. Beliau mengingatkan kembali bahwa orkestrasi di lapangan akan dipimpin sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui satuan tugas (satgas) khusus.

Beliau juga mempertegas akan pentingnya koordinasi berlapis dari Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), hingga Pemda untuk menjamin pembangunan dapur atau SPPG berjalan sesuai rencana dan sepengetahuan Pemda.

“Semua harus bergerak bersama. Dinkes, Puskesmas, BPOM, aparat kecamatan, hingga unsur keamanan,” jelasnya.

Sebab mitigasi risiko keamanan pangan seperti keracunan makanan tidak bisa ditangani oleh satu pihak.

Nanik Sudaryati memberikan pesan kepada Forkopimda Jombang, termasuk saat bertemu Salmanudin Wakil Bupati Jombang, untuk turut aktif memantau terus dapur SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap petunjuk teknis.

“Jombang luar biasa. Tidak ada keracunan, keren Jombang, Forkopimda kalau malam tolong juga ngecek di dapur, agar mereka yang bekerja menjalankan juknis dengan baik,” pesan Nanik S Deyang.

Nanik juga mengigatkan pentingnya antisipasi lintas instansi, terkait juga ketersediaan bahan baku, bahkan beliau menganjurkan untuk semangat beternak dan bertanam sayur guna menjaga pasokan.

Turut hadir pada acara evaluasi ini jajaran Forkopimda Jombang, termasuk Sekda Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Dandim 0814/Jombang Letkol Kav Dicky Prasojo, Kabaglog Polres Jombang Kompol Darmaji, serta perwakilan BGN, Brigjend TNI Albertus Dony Dewantoro selaku Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, dan Enny Indarti selaku Direktur Sistem Pemenuhan Gizi.

Rencana dari BGN untuk selanjutnya yaitu membentuk Kantor-Kantor Koordinasi di setiap daerah pada tahun 2026 sebagai pusat penyelarasan kebijakan MBG, serta integrasi struktur Korwil dan Korcam.

fer.

Pada pelatihan ini di ikuti oleh guru pembina UKS, petugas kesehatan Puskesmas Tanjunganom, serta siswa-siswi yang telah terpilih yang akan dipersiapkan menjadi kader dokter kecil. Kegiatan ini Bertempat di ruang kelas MIN 4 Nganjuk, dan juga berlangsung interaktif, edukatif, dan penuh antusiasme dari peserta.

Adanya Kegiatan inibertujuan untuk membentuk siswa-siswi sebagai kaderkesehatan teladan yang mampu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menyebarkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan juga memberikan pertolongan pertama sederhana kepada teman sebaya. Melalui program ini, pihak madrasah berharap dapat tercipta lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.

Acara pelatihan ini diawali dengan penyampaian materi tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit menular, hingga tugas dan peran seorang dokter kecil. Tidak hanya itu, peserta jugs mengikutisesi praktik, yang dimulai dari teknik mencuci tangan yang benar, pengecekan kebersihan kelas, hingga simulasi pertolongan pertama. Selama kegiatan berlangsung, petugas kesehatan Puskesmas Tanjunganom memberikan bimbingan langsung dan pendampingan kepada peserta.

Melalui kegiatan pelatihan ini, MIN 4 Nganjuk menekankan komitmennya dalam menumbuhkan karakter peduli kesehatan pada diri siswa serta mendukung program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Program dokter kecil diharapkan dapat melahirkan generasi yang disiplin, tanggap, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

fer.

Dr. Tien Farida Yani, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, pada sambutannya menyampaikan bahwa pelibatan pelaku UMKM mempunyai tujuan strategis. Selain dikenal aktif di bidang ekonomi, para pelaku UMKM juga dianggap sebagai tokoh masyarakat yang dapat menjadi agen perubahan dalam perilaku hidup sehat, khususnya dalam penggunaan obat.

“Alhamdulillah, pertemuan hari ini menjadi bagian dari upaya kami memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM. Kami berharap ibu-ibu dan bapak-bapak peserta tidak hanya memahami materi Gema Cermat, tetapi juga mampu menyebarkan pengetahuan ini kepada pelanggan dan masyarakat sekitar,” ungkap dr. Tien.

Selanjutnya, dr. Tien menegaskan bahwasanya masih banyak lagi masyarakat yang belum paham akan cara menggunakan obat dengan benar. Banyak di antara mereka yang membeli obat bebas di toko kelontong atau apotek tanpa petunjuk yang tepat. Hal ini, menurutnya, dapat berisiko terhadap kesehatan mereka.

“Tujuan utama kami adalah menggerakkan masyarakat agar cerdas menggunakan obat. Jangan sampai keinginan untuk sembuh justru menimbulkan masalah baru karena salah memilih atau salah menggunakan obat,” tegasnya.

Sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan serupa oleh Dinas Kesehatan Nganjuk di berbagai puskesmas dengan melibatkan kader kesehatan. Namun pada kali ini, pelibatan UMKM menjadi inovasi baru agar pesan edukasi dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas.

“Kami ingin para pelaku UMKM menjadi panutan, tidak hanya dalam bisnis tetapi juga dalam pengetahuan kesehatan. Dengan memahami cara penggunaan, penyimpanan, hingga waktu yang tepat membuang obat, mereka bisa menjadi contoh nyata di lingkungannya,” tambah dr. Tien.

Pada kesempatan ini, Dinas Kesehatan juga menghadirkan narasumber untuk memberikan materi secara interaktif dan menyenangkan, agar para peserta dapat memahami dengan mudah konsep Gema Cermat dengan lebih mudah.

“Kami berharap peserta fokus dan menikmati seluruh rangkaian pelatihan hari ini. Selain memperkaya pengetahuan, kegiatan ini juga menjadi wadah kebersamaan dan persiapan menuju Hari Kesehatan Nasional yang akan datang,” tutupnya.

Kegiatan ini telah berlangsung dengan penuh antusiasme, dengan para peserta yang aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman. Melalui program ini, Dinas Kesehatan Nganjuk berharap gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dapat menjadi kebiasaan sehat yang tumbuh dari kesadaran bersama.

fer .

Dalam kegitan tersebut, Bupati Warsubi turut didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Dra. Wor Windari, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hexawan Tjahja Widada, M.KP, Kepala Dinas Sosial Agung Hariadi, ST., MM. dan Forkopimcam Sumobito. Rombongan disambut hangat oleh pihak sekolah serta para siswa yang tengah menikmati menu MBG.

Program ini sendiri merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kabuoaten Jombang dalam meningkatkan gizi dan kesehatan anak didik, sekaligus mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Bupati meninjau langsung makanan yang disajikan serta berbincang dengan siswa penerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Bupati Warsubi menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan baik. “Kunjungan ini kami lakukan untuk memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini berjalan dengan baik, tidak ada suatu hal yang dipermasalahkan,” ujar Bupati.

Selain memeriksa kualitas makanan, Bupati juga meninjau produk susu yang disalurkan dalam program MBG. Ia memastikan keamanan konsumsi produk tersebut bagi siswa. “Saya juga tadi melihat langsung susu yang dibagikan kepada siswa, masa kedaluwarsanya masih lama, yaitu tahun 2026,” lanjutnya.

Bupati Warsubi juga menekankan pentingnya pelaporan cepat jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan MBG di lapangan. “Apabila ada hal-hal yang kurang baik dalam pelaksanaannya, saya minta segera dilaporkan agar bisa segera ditindaklanjuti. Ini program yang sangat penting bagi tumbuh kembang siswa kita,” tegasnya.

Tidak hanya fokus pada program gizi, Bupati juga meninjau kondisi sarana dan prasarana pendidikan, khususnya ruang kelas yang baru direhabilitasi. Ia masuk ke beberapa ruang belajar dan melihat langsung situasi belajar siswa.

Menurut Bupati, fasilitas yang baik akan menciptakan suasana belajar yang kondusif. “Saya melihat kelas-kelas yang sudah direhab memiliki fasilitas yang sangat baik, dengan meja dan kursi yang nyaman. Ini tentu sangat mendukung proses belajar mengajar di sekolah,” ungkap Warsubi.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya nyata Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menghadirkan layanan pendidikan dan kesehatan terbaik bagi generasi muda. Dengan keterlibatan langsung pemimpin daerah, diharapkan setiap program strategis yang dijalankan mampu memberi dampak positif yang merata bagi seluruh masyarakat.

Sekitar ratusan peserta hadir termasuk dari para alumni Undar,  Ketua Yayasan, Rektor, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum, bersemangat mengikuti kegiatan FunRundengan rute yang melintasi beberapa ikon kota Jombang, seperti Ringin Contong, Klenteng Jombang, Taman Informasi, lanjut ke arah jalan Hayam Wuruk dan Stadion Merdeka, sebelum kembali lagi ke garis finish di Undar.

Wakil Bupati Jombang, Salmanudin hadir dengan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, SH., M.Si., para Kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang sampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan Fun Run 5k ini. Beliau mengharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi pemicu bagi masyarakat Jombang supaya dapat membiasakan pola hidup yang sehat melalui olahraga lari.

Wakil Bupati Jombang yang akrab di sapa dengan Gus Salman, ini sebelum mengibarkan bendera tanda acara dimulai beliau menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Beliau juga menegaskan dukungan terhadap kegiatan yang mendorong ggaya hidup sehat dan memperkuat kebersamaan.

“Saya menyambut baik terselenggaranya kegiatan Fun Run ini, sebagai salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar tetap sehat, sekaligus mempererat kebersamaan dan persaudaraan di antara kita semua,” ujar Salmanudin.

Gus salman juga mengharapkan kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar membiasakan pola hidup sehat secara berkelanjutan melalui olahraga lari. Beliau menyampaikan pesannya kepada seluruh peserta yang hadir untuk selalu menjaga ketertiban, keselamatan dan kesehatan selama mengikuti rute sejauh 5 kilometer.

“Kepada para peserta, saya berpesan untuk senantiasa tetap tertib dijalan, menjaga keselamatan diri dan peserta lainnya selama mengikuti Fun Run ini. Ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh panitia, serta selalu waspada terhadap kondisi sekitar. Gausah ngoyo ngoyo seng penting finish,” pesannya sambil mengingatkan peserta agar tidak terlalu memaksakan diri.

Tak lupa juga Wakil Bupati Jombang Salmanudin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-60 Universitas Darul ‘Ulum Jombang. Beliau mengharapkan dengan adanya peringatan ulang tahun ini bisa menjadikan momentum untuk mengembalikan kejayaan Undar, seperti saat jumlah mahasiswa yang mencapai belasan ribu orang.

Dengan mengucapkan “Bismillahirahmanirrahim” di susul mengibarkan bendera start Gus Salman, tanda telah dimulainya Fun Run 5K yang berlangsung sukses dan meriah.

fer.

Tanda dari terobosan ini adalah dengan adanya penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kesehatan, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Ballroom Leimena, Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, pada Selasa (9/9/25). Hal ini mengidentifikasi langkah maju dalam digitalisasi layanan publik di Jombang, tujuan utamanya untuk menyederhanakan proses perizinan bagi para professional kesehatan.

H. Warsubi selaku Bupati Jombang telah menunjukkan dukungannya terhadap inovasi ini, beliau juga menegaskan bahwa digitalisasi perizinan adalah langkah yang sangat penting untuk mempercepat layanan public. Berdasarkan pendapat dari Bupati Warsubi, proses yang lebih cepat dan transparan akan memungkinkan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya di Jombang untuk lebih berfokus pada pelayanan masyarakat, tanpa terbebani oleh administrasi yang rumit. “Digitalisasi data perizinan dalam satu sistem nasional akan mencegah duplikasi, mempercepat proses, dan menjadikan semuanya lebih transparan serta dapat dilacak,” jelasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, M.KP., dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dra. Wor Windari, M.KP., Turut dampingi Abah Warsubi, yang mempertegas kesiapan Jombang dalam mendukung implementasi MPPDN.  Jombang percaya bahwa digitalisasi ini akan membuat layanan kesehatan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan.

Versi terbaru yang mencakup pembaruan teknologi dan juga memperluas akses MPP Digital Nasional melalui website dan mobile. Selain itu untuk  perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan antara lain adalah penerbitan Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik.

Kegiatan ini juga diisikan dengan sosialisasi MPPDN versi terbaru kepada para kepala daerah, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sosialisasi ini menegaskan pemahaman fitur-fitur baru, integrasi sistem yang lebih luas, hingga prosedur teknis penggunaan platform digital.

Selain itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik bukan sekadar inovasi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab ekspektasi masyarakat. Menurutnya, kehadiran MPP Digital di Kementerian Kesehatan membuat perizinan tenaga kesehatan jauh lebih efisien. “Selain perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan, MPP Digital saat ini juga memuat layanan jaminan sosial pensiun serta pengaduan layanan publik”, jelasnya.

“Efisiensi Waktu: Proses untuk pengurusan perizinan yang sebelumnya dapat memakan waktu berminggu-minggu sekarang bisa diselesaikan hanya dalam hitungan jam.

Integrasi Data: Data perizinan ini akan terintegritasi dalam satu sistem nasional, menghilangkan duplikasi dan memastikan akurasi.

Transparansi dan Akuntabilitas: Semua proses akan menjadi lebih transparan dan bisa dilacak, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Fokus pada Pelayanan: Tenaga kesehatan bisa lebih berfokus untuk melayani masyarakat tanpa harus menghadapi birokrasi yang berbelit”, paparnya.

Seluruh tenaga kesehatan di Indonesia diharapkan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perizinan, memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong layanan publik modern berbasis digital, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan hadirnya MPPDN ini.

Demgan ini, Kabupaten Jombang menjadi salah satu dari tiga daerah di Jawa Timur, bersamaan dengan Kota Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi, yang ditunjuk sebagai pilot project MPPDN versi baru, menunjukkan pengakuan atas komitmen Jombang dalam inovasi pelayanan publik.

Wor Windari, Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang menyampaikan, Penerapan MPPD di Kabupaten Jombang sejak 2024 menjadi bekal penting dalam mendukung digitalisasi perizinan tenaga medis dan Kesehatan dengan versi baru MPPDN.

“Penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi MPP Digital Nasional ini verifikasinya semua melalui system, sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna layanan. Tentu  lebih efisien, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform digital. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat, mendorong transformasi digital pemerintahan, dan standarisasi pelayanan,” pungkasnya.

fer.

Kegiatan Gerak Jalan Ngoro Jombang ini diberangkatkan langsung oleh Wakil Bupati Jombang Salmanudin dan merupakan puncak acara perayaan HUT Ke 80 Kemerdekaan Bangsa Indonesia di Kabupaten Jombang. Kegiatan ini dilaksanakan tepatnya pada hari Sabtu (30/8/2025) siang, yang berlangsung dengan meriah, lancar, dan sukses.

Penilaian Lomba Gerak Jalan ini dilakukan oleh dewan juri professional yang berdasarkan 4 (empat) kriteria utama yaitu Tata Barisan, Waktu/Durasi, Kelengkapan Peserta, dan Pelanggaran. Berddasarkan hasil dari penilaian yang sangat ketat, berikut adalah hasil keputusan pemenang  Lomba Gerak Jalan Ngoro Jombang (ROJO) Tahun 2025 :

Selamat kepada para pemenang Lomba Gerak Jalan ini, apresiasi juga di berikan kepada seluruh peserta, para pihak yang telah berpartisipasi, mendukung, mensukseskan, dan memeriahkan acara ini.

Keberhasilan dari Gerak Jalan Ngoro Jombang (ROJO) Tahun ini menunjukkan tingginya antusiasme dari asyarakat Jombang terhadap kegiatan olahraga dan juga kebersamaan. Diinginkan, pada kegiatan ini agar kedepannya jauh lebih baik dan dapat terus-menerus memotivasi masyarakat.

fer.

Arahan Mendagri disambut dengan baik, Bupati Jombang Warsubimenerangjan bahwa dengan adanya dukungan seluruh lintas sector Jombang telah mengimplementasikan rencana yang telah direncanakan, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) sudah berjalan. “Jombang siap melaksanakan upaya eliminasi TBC,” ujarnya.

Secara kolaborasi, Jombang terus memperkuat layanan kesehatan tingkat pertama, mengembangkan deteksi dini hingga desa-desa, dan menjamin pasien TBC mendapatkan pengobatan yang tuntas. “Pemerintah kabupaten akan terus berkolaborasi dengan pusat, provinsi, serta masyarakat,” ujar Warsubi.

Abah Warsubi juga menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan berbagai unsur, dimulai dari tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga tokoh agama. Demikian, edukasi masyarakat tentang pencegahan dan pengobatan TBC dapat berjalan dengan lebik dan efektif.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk ikut ambil bagian dalam gerakan eliminasi TBC. Pemerintah bisa membuat kebijakan, tetapi keberhasilan program sangat ditentukan oleh partisipasi warga, keluarga, dan lingkungan. Bersama-sama kita bisa wujudkan Jombang sehat dan bebas TBC,” pungkas Warsubi.

Kini Kabupaten Jombang sudah mempunyai Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2025 berisi tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan HIV-AIDS, TBC, dan Malaria. Perbup ini menjadi panduan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam upaya eliminasi TBC

Tak hanya itu, strategi penanganan di Jombang juga diperkuat dengan mengamati kepatuhan pasien melalui aplikasi Sistem Infomasi Tuberkulosis (SITB) serta edukasi masif tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai langkah pencegahan.

Pada forum ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Kepala Staf Kepresidenan, serta perwakilan dari delapan provinsi: Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara.

Momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan Jombang menjadi salah satu daerah yang terdepan dalam mencapai target eliminasi TBC nasional dengan kehadiran Bupati Jombang Warsubi dalam forum ini.

fer

Dalam Koordinasi tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Jombang, Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., Tujuan Koordinasi dengan BGN ini untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar gizi nasional dan pedoman yang ditetapkan. BGN juga berperan untuk memberikan arahan teknis dan keahlian terkait pemenuhan gizi yang optimal bagi masyarakat terkhusus bagi anak-anak.

Selain itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Drs. Nyoto Suwignya, MM, menjelaskan terkait visi dari BGN, yaitu ”Terwujudnya Modal Manusia berkualitas untuk Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Tujuan program ini untuk meningkatkan akses makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Dari visi tersebut menekankan terkait pentingnya gizi yang baik sebagai fondasi pembangunan SDM yang berkualitas.

“Koordinasi ini sangat penting untuk menyelaraskan program program di tingkat daerah dengan visi dan tujuan nasional, demi suksesnya program Bapak Presiden Makan Bergizi Gratis,” tutur Pj. Bupati Jombang.

“Kita tidak bisa wait and see terus, sehingga kita berupaya proaktif agar program ini dapat berjalan optimal. dengan harapan langkah ini untuk mematangkan kebijakan dan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jombang secara detil sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku,” tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Pemkab Jombang telah melakukan berbagai persiapan, termasuk pengumpulan data siswa dan koordinasi lintas sektor. Dengan koordinasi yang intensif Pemkab Jombang dapat mengimplementasikan Program Bergizi Gratis secara efektif, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

(Sintia)

”Kegiatan ini adalah bentuk tanggungjawab kami sebagai pemerintah desa untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan adanya laporan peningkatan kasus DBD, kami merasa perlu segera bertindak untuk memutus rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti melalui fogging ini,” ujar Sartono Kepala Desa Kedungglugu.

Sartono menyelaskan, bahwa program ini merupakan bagian dari strategi Kerjasama antara aparat desa, tenaga medis, dan partisipasi  masyarakat sekitarnya.

“Fogging ini adalah salah satu langkah preventif untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti, faktor utama penyebaran DBD. Selain itu, kami juga mengedukasi warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengeliminasi tempat-tempat berkembang biak nyamuk,” terangnya.

Tim fogging melakukan penyemprotan pada pagi hari untuk meminimalisir gangguan aktivitas warga, selain fogging Pemerintah desa juga mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga mengenai penerapan  3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang, dan mendaur ulang pada tempatnya), serta memberikan informasi tentang gejala DBD dan Langkah-langkah penanganannya.

Selain itu, Sartono juga menegaskan bahwa untuk terus memantau kondisi kesehatan masyarakat. “Kesehatan warga adalah prioritas utama kami. Kami akan terus bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan Desa Kedungglugu tetap sehat dan bebas dari penyakit DBD,” tandasnya.

(Red-Sintia)

Kunjungan bertema “Love Your Eyes Kids” tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan mata, khususnya para siswa di SMPN 1 Saradan. Para siswa dihimbau untuk meningkatkan kepedulian kesehatan mata untuk mencegah gangguan penglihatan sejak dini.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Dika Pemadi perwakilan dari Puskesmas Saradan menyampaikan bahwa pihaknya sering mendapatkan pasien dengan gangguan mata disebabkan karena kebiasaan main gadget berlebihan.

“Harapan saya semoga semua sehat, terutama indera mata karena mata adalah jendela dunia. Dan juga semoga salah satu siswa/siswi disini kelak bisa menjadi dokter, karena tenaga dokter di Indonesia masih sangat kurang,” harapnya.

Untuk mencegah gangguan penglihatan, maka dirinya memberikan edukasi 20-20-20, yaitu dengan menggunakan gawai selama 20 menit, wajib untuk istirahat selama 20 detik dan paksa mata kita untuk melihat sejauh 20 ft minimal 6 meter.

Ketua UKS SMPN 1 Saradan, Harsiwi mengatakan bahwa kesehatan mata anak-anak merupakan investasi masa depan, dengan cara membiasakan pola hidup sehat makan-makanan yang bergizi, diharapkan siswa/siswi SMPN 1 Saradan dapat mewujudkan generasi emas yang sehat dan produktif.

Diharapkan dengan terlaksananya dengan baik kegiatan tersebut dapat mencetak generasi emas yang akan mendatang.

(Red-Sintia)

Guna mengetahui seberapa besar kualitas layanan yang telah diberikan oleh Dinas PUPR Jombang, khususnya pada bidang tata ruang dan pertanahan agar optimal memberi layanan fasilitasi Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) dan fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), maka Dinas PUPR Jombang merasa perlu dilakukan penilaian atas pendapat Masyarakat melalui sukmasantri.jombangkab.go.id.

Hasil dari survey kepuasan tersebut disampaikan oleh Dinas PUPR Jombang di setiap bulan (Monthly) melalui media sosial Instagram @tarunah_jombang. Sedangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang didapat, yakni merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat.

Hasilnya, Dinas PUPR Jombang sebagai salah satu institusi penyelenggaraan pelayanan publik secara keseluruhan mendapatkan nilai Inedks Kepuasan Publik (IKM) sebesar 84,42 dengan kategori Baik.

“Tentu saja hal ini cukup membanggakan bagi kami, bahwa pelayanan terkait fasilitasi KRK mendapatkan nilai IKM sebesar 94,91 dan fasilitasi KKPR sebesar 90 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan kemudahan akan proses pelayanan perizinan di Kabupaten Jombang. Tentu saja kaitannya dalam rangka mendukung peningkatan investasi daerah,” ungkap Bayu Pancoroadi, Kepala Dinas PUPR Jombang, di ruang kerjanya.

Alumnus pasca sarjana ITN Malang Manajemen Konstruksi tersebut menjelaskan, KRK merupakan dokumen informasi tentang penggunaan lahan, serta persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang dibutuhkan sebagai acuan dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Dalam dokumen KRK termuat informasi rencana pola ruang dan intensitas pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku,” ujar mantan Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Jombang ramah.

Mengenai proses KRK di Kabupaten Jombang, saat ini sangat dimudahkan dengan adanya Layanan Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) secara elektronik. Yakni melalui Aplikasi Sistem Informasi Layanan Tata Ruang dan Pertanahan berbasis website pada link bit.ly/tarujombang. Imbuh Bayu.

“Tentu saja melalui Sistem Informasi Layanan Tata Ruang ini, penggunaan layanan nantinya lebih mudah dan fleksibel untuk masyarakat. Layanan bisa digunakan dari mana pun dan kapan pun. Sehingg tidak perlu bertele-tele atau ribet untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratan ke kantor. Cukup melalui handphone android atau komputer, maka bisa mengakses seluruh layanan dengan cepat dan mudah,” papar mantan Sekdin Dinas PUPR Jombang ini.

Sedangkan KKPR, terang Bayu, merupakan perizinan yang menunjukkan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTR).

Di sisi lain, imbuh Bayu, KKPR merupakan salah satu persyaratan dasar yang harus dipenuhi sebelum pelaku usaha bisa mendapatkan perizinan berusaha. Sedangkan untuk proses KKPR, ini dilakukan melaui Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM.

“Namun, jangan khawatir bagi para pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam proses permohonan KKPR, tentu dapat melakukan konsultasi secara langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jombang atau langsung datang ke Kantor Dinas PUPR,” jelas Bayu panjang lebar.

Sebagai informasi, imbuh Bayu, saat ini Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten/Kota dengan posisi kedua penerbitan Persetujuan KKPR terbanyak di Provinsi Jawa Timur.

“Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas apresiasi responden survei. Kami semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat Jombang. Hasil survei ini akan menjadi semangat baru bagi kami, untuk selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkas Bayu.

Perlu diketahui, untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut terkait pelayanan KRK dan KKPR, Dinas PUPR Jombang menyediakan Hotline Pelayanan Tata Ruang melalui WhatsApp 0812-1737-4004. (Red)

Penguatan dan Evaluasi TPPS diikuti oleh TPPS tingkat Kecamatan dan Desa, dihadiri oleh Ketua TPPS Kabupaten Nganjuk, Nur Solelan, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda Nganjuk, Kepala OPD terkait, Camat, Kepala Puskesmas, serta perwakilan Kades, Lurah, dan koordinator penyuluh KB.

Acara yang dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna tetapkan sinergitas dan komitmen dari semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Nganjuk menjadi kunci utama.

“Hari ini adalah bentuk komitmen dan langkah strategis kita dalam rangka intervensi serentak untuk pencegahan stunting di Kabupaten Nganjuk. Tujuannya untuk menekan prevalensi stunting menjadi empat belas persen. Berbagai faktor harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan memperkuat Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Kecamatan dan Desa agar angka penurunan stunting meningkat”, papar Sri Handoko.

Sri Handoko menambahkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting ini diatur dalam Perpres 72 tahun 2021. Terdapat lima poin penting di dalamnya yang harus kita perhatikan bersama.

“Poin pertama adalah strategi nasional percepatan penurunan stunting yang terdiri atas dua pilar. Kedua, pelaksanaan Perpres didukung rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko. Ketiga, Koordinasi penyelenggaran percepatan penurunan stunting oleh pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Keempat, pemantauan dari evaluasi dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting. Dan yang terakhir 20 target antara 71 keluaran atau output yang merujuk kepada strategi nasional percepatan penurunan stunting”, terangnya.

Dengan kelima poin tersebut. PJ Bupati Nganjuk berharap agar menjadi pedoman, perhatian, dan penyemangat kita semua untuk mencapai target prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk pada tahun ini.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKB, Nafhan Tohawi mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 mencapai 17,1 persen, sedangkan target yang ingin dicapai pemerintah adalah 14 persen pada tahun 2024.

Oleh karena itu, diperlukan upaya intervensi bersama secara serentak. Sinkronisasi berbagai program menjadi krusial untuk memastikan pelaksanaan dan pemanfaatan program secara optimal.

“Kerja kolaborasi berbagai pihak, antara OPD, Kecamatan hingga desa untuk intervensi stunting”, tegas Kepala Dinas PPKB.

Menurut Nafhan, ada banyak langkah yang dapat diambil, salah satunya adalah melalui rencana aksi dan evaluasi yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) setiap bulan.

“Ini penting untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif guna perbaikan program di masa yang akan datang”, tambahnya.

(Red)

Dalam Podcast “Humas RSUD Jombang Menyapa” dengan tema “Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi di RSUD Jombang” pada Rabu, (05/07/2024) yang dipandu oleh Hari Sukemi, S.T. dari TVRI Jawa Timur dengan narasumber dr. Agung Dwi Suprayitno, Sp.PA. Pada kesempatan tersebut, dijelaskan pentingnya masyarakat untuk mengenali benjolan yang tumbuh di tubuh mereka. Dengan mengenali kondisi ini, pengobatan dapat lebih mudah dilakukan dan jenis benjolan dapat diketahui, apakah suatu keradangan biasa atau keradangan yang spesifik misal TBC, tumor jinak atau suatu keganasan.

Dokter Spesialis Instalasi Patologi Anatomi tersebut menjelaskan bahwa benjolan abnormal bisa bersifat jinak, ganas, atau hanya peradangan. Mengetahui jenis benjolan tersebut membantu menentukan langkah pengobatan medis selanjutnya. Ada dua jenis patologi, yakni Patologi Klinik yang menggunakan sampel darah, dan Patologi Anatomi yang menggunakan sampel jaringan sel dari benjolan.

Disamping itu, ada tiga jenis pemeriksaan Patologi Anatomi, diantaranya Sitologi, Histopatologi, dan Imunohistokimia yang ada di RSUD Kab Jombang. Pemeriksaan sitologi yang memakan waktu sekitar satu jam, dilakukan dengan menggunakan jarum halus untuk mengambil sampel dari benjolan abnormal, diwarnai, dan diamati dengan mikroskop. Ini membantu menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Contoh lain adalah pemeriksaan Papsmear untuk deteksi dini kanker serviks, yang dilakukan dengan mengambil sampel dari bagian sekitar mulut rahim yg telah diambil oleh dokter spesialis obstetri dan kandungan kemudian diwarnai di laboratorium, dan diperiksa dengan mikroskop dalam waktu sekitar setengah jam.

Pemeriksaan histopatologi dilakukan dari bahan operasi atau biopsi, memakan waktu sekitar sepuluh hari jam kerja, karena proses pemeriksaan yang memerlukan pematangan dengan formalin buffer dan pewarnaan untuk analisis mikroskopis yang akurat.

Pemeriksaan imunohistokimia, metode baru di RSUD Jombang, dapat mendiagnosis berbagai jenis kanker dan menentukan jenis terapi serta prognosis. Pemeriksaan ini, yang sudah digunakan untuk kasus kanker payudara di RSUD Kab Jombang. Pemeriksaan ini memerlukan waktu sekitar 10 hari dan menggunakan peralatan, reagen dan antibodi yang khusus.

Proses pemeriksaan Patologi Anatomi FNAB melibatkan beberapa langkah. Pasien harus menjalani pemeriksaan di beberapa poli di RSUD Jombang sebelum dirujuk ke Instalasi Patologi Anatomi untuk menentukan jenis benjolan. Pasien tidak perlu berpuasa dan harus dalam kondisi prima.

Instalasi Patologi Anatomi RSUD Jombang didukung oleh dua dokter spesialis, dr. Agung Dwi Suprayitno, Sp.PA, dan dr. Tjondro Sasmoro, Sp.PA, dan untuk pendaftaran di poli rawat jalan di RSUD Jombang yaitu Senin-Kamis pukul 07.00 sampai 12.30 WIB. Untuk hari Jum’at pukul 07.0 sampai 11.00 WIB,”. Instalasi patologi anatomi ini melayani pemeriksaan pada semua permukaan organ tubuh yg ada benjolan yang tidak normal sehingga dalam pengobatan dan tindakan selanjutnya dapat sesuai kondisi penyakit pasien.

(Red)

Latihan menari itu, sebagai sosialisasi upaya memberikan edukasi tentang sikap dan kebiasaan yang baik dan benar dalam bekerja, beraktifitas sehari – hari berguna mencegah atau mengurangi timbulnya penyakit degeneratif tidak menular.

Latihan itu diberikan kepada pasien, lansia dan masyarakat pengunjung di ruang tunggu pasien poli rawat jalan dan Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.

Menurut Umi Hanik Mardiyana, latihan menari remik, merupakan senam, gerak fisik yang mudah dilakukan dan mudah diingat, sebagai solusi meringankan problem atau masalah yang dialami oleh pasien, lansia untuk meningkatkan kualitas kesehatannya.

“Fisioterapi bisa menggunakan leafled, gambar dan video disertai musik untuk ditonton sehingga memudahkan pasien, para lansia dan keluarganya untuk mengikuti, menirukan, melakukan sendiri di rumah,” terangnya.

Disampaikan, Rabu (03/04/2024) oleh Umi panggilan akrab tenaga medis RSUD ini, latar belakang munculnya inovasi ini karena beberapa masalah, diantaranya: 1) Meningkatnya angka penyakit tidak menular, penyakit degeneratif dan muskuloskeletal di masyarakat. 2) Meningkatnya ketergantungan/pemakaian konsumsi obat – obatan pada pasien dan lansia di masyarakat.

Selain itu, 3) Banyaknya pasien, panjangnya antrian dan waktu tunggu yang lama, menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan. Sedangkan, 4) Jumlah SDM medis yang terbatas namun jenis layanan dan tuntutan parameter mutu layanan terus bertambah.

“Kesembuhan membutuhkan waktu lama bila hanya menggunakan terapi obat dan alat elektroterapi. Kurangnya pemahaman tentang sikap dan kebiasaan yang baik dan benar dalam bekerja dan beraktifitas sehari-hari, juga menjadi dasar munculnya inovasi,” tukasnya.

Tujuan inovasi edukasi ini disampaikan untuk: 1) meningkatkan kesehatan masyarakat tentang kebiasaan yang benar dan sehat, untuk tetap aktif bergerak yang bermanfaat. 2) Memberikan pelayanan fisioterapi bagi pasien dan lansia yang mengalami gangguan gerak dan fungsi dalam beraktifitas sehari hari.

3) Meningkatkan kapasitas fisik dan kemandirian, dengan latihan yang dilakukan secara rutin dan teratur dibawah pengawasan tenaga Kesehatan, 4) Mengurangi problem gerak dan fungsi pasien dan lansia dengan diberikan program latihan yang sesuai dengan kondisinya,

“Endingnya, tentu untuk mengurangi angka penyakit tidak menular di masyarakat,” tandasnya.

Apabila butuh konsultasi atau tindakan medis untuk pemulihan lansia, Umi Harnik Mardiyana menyarankan untuk datang ke Poli Rehabilitasi RSUD Jombang, buka jam pelayanan Senin – Kamis, pukul 07.30 – 14.30 WIB, hari Jum’at pukul 07.30 – 14.00 WIB.

Jenis tindakan yang akan dilakukan tim rehabilitasi ditunjang dokter spesialis, dr Agustina Mufidah, Sp., KFR, diantaranya, Fisioterapi (Terapi Modalitas Fisik, Elektroterapi, Terapi Latihan), Terapi Okupasi (Terapi Fungsi dan Kerja), Terapi Wicara, Orthotic Prosthectic (Alat Ganti dan Alat Gerak).

Nurul Hidayah, ibu Syabil, adalah seorang janda yang bekerja serabutan sebagai pembantu rumah tangga. Ia tinggal di Desa Dadapan, RT 019 RW 004, Desa Sumberjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Penghasilannya yang tidak menentu dan seringkali kekurangan membuat Nurul kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kini, ia harus dihadapkan dengan kenyataan pahit bahwa anaknya yang masih balita harus menjalani perawatan intensif dengan biaya yang besar.

Kondisi Syabil didiagnosis menderita alergi obat setelah mengonsumsi obat untuk penyakit demam. Alergi tersebut menyebabkan tubuhnya melepuh dan mengeluarkan nanah. Syabil harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit untuk membersihkan lukanya dan mencegah infeksi.

Nurul memohon bantuan kepada para dermawan untuk membantu biaya pengobatan anaknya. Biaya pengobatan Syabil cukup besar dan Nurul tidak mampu menanggungnya sendirian.

(Dendy)

Buah tropis ini memiliki nama latin Flacourtia inermis. Buah unik yang satu ini, sungguh mengejutkan. Khasiatnya yang sangat luar biasa dapat mengobati diare, mengatasi radang tenggorokan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengobati asma, gastritis, serta disentri. Loba-lobi bisa dijadikan campuran herbal, rasanya yang sangat asam cocok dijadikan sebagai bahan campuran pada rujak.

Jus loba-lobi pun menjadi salahsatu cara alternatif untuk mengkonsumsi buah ini, disamping cara membuatnya mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Loba-lobi banyak tumbuh di hutan Maluku dan Minangkabau. Tetapi sangat disayangkan, minimnya petani yang membudidayakan tumbuhan ini, sehingga saat ini loba-lobi sudah sulit ditemukan. Hanya dapat ditemukan menjalar bebas di kebun atau hutan tropis. Bentuk yang merah dan mungil, loba-lobi mirip dengan buah kersen, ceri, ataupun plum.

Antioksidan yang terkandung dalam lobi-lobi sangatlah tinggi, tak heran jika buah ini kaya akan manfaat. Keberadaanya yang mulai langka patut kita perhatikan agar tetap lestari dan tersedia di alam.

(Frds)

Dengan demikian, Anda bisa mengonsumsi makanan untuk menghindari risiko meningkatnya kolesterol. Salah satunya, mengosumsi buah alpukat.

Buah ini tidak hanya enak saat dimakan langsung, tetapi juga cocok diolah menjadi minuman menyegarkan, dicampurkan ke dalam salad, atau dijus dan ditambahkan ke berbagai hidangan lainnya.

Mengonsumsi buah alpukat secara rutin bisa menjadi pilihan yang lezat untuk memperkaya menu sehari-hari menjadi sehat.

Hanya saja, mungkin belum banyak yang tahu bahwa Alpukat dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai buah segar, melainkan juga sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit.

Dengan mengonsumsi alpukat, akan membantu tubuh menyerap nutrisi, termasuk mengontrol peredaran kadar kolesterol dalam darah.

Alpukat memiliki kandungan cukup banyak vitamin, mineral, serat, phytosterols (komponen yang mampu menghambat penyerapan kolesterol), serta antioksidan.

Kandungan-kandungan tersebut bekerjasama dalam mencegah kanker dan gangguan jantung pada tubuh manusia.

Berikut beberapa cara untuk memaksimalkan manfaat dari buah alpukat untuk menurunkan kolesterol yaitu,

1) Stop merokok
2) Istirahat yang cukup
3) Membatasi konsumsi alkohol
4) Konsumsi makanan yang kaya serat
5) Jaga pola makan sehari-hari
6) Kendalikan stress, jangan berlebihan
7) Masukkan alpukat ke dalam menu sehari-hari
8) Kurangi asupan gula berlebih
9) Berolahraga secara teratur

Meskipun banyak perbedaan tentang manfaat alpukat, tetapi buah ini tetap dapat dikonsumsi tiap hari dengan mengolah dengan cara lainnya.

Selain itu, menjaga asupan dan pola hidup sehat juga mempunyai peran penting menurunkan. (*)