Kegiatan diawali dengan upacara pembukaan yang berlangsung secara khidmat pada Sabtu sore. Setelah pembukaan resmi, acara dilanjutkan secara berkesinambungan dengan penyampaian materi pelatihan yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mendasar hingga teknis operasional para peserta di lapangan.

Sesi pelatihan diawali oleh Edi Rianto, S.H., yang memaparkan materi mengenai Peran Nyata LSM di Masyarakat. Dalam pemaparannya, beliau menekankan pentingnya komitmen organisasi untuk hadir secara langsung dalam memberikan kontribusi nyata serta menjadi solusi atas berbagai dinamika sosial yang dihadapi masyarakat.

Melengkapi pemahaman tersebut, Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., menyampaikan materi kedua mengenai Advokasi Kebijakan dan Penguatan Jejaring. Beliau mengulas pendekatan sistematis dalam mengawal kebijakan publik serta strategi membangun kolaborasi antar-lembaga guna memperkuat pendampingan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Imam Syafi’i, S.H.I., menutup sesi pelatihan dengan materi Pemetaan Sosial. Beliau membekali para peserta dengan metodelogi analisis kondisi sosial-ekonomi wilayah, sehingga setiap langkah pendampingan dan program kerja yang dirancang oleh LSM Cakra Baskara Nusantara dapat terealisasi secara tepat sasaran.

Suasana kebersamaan kian terasa hangat saat memasuki agenda Malam Keakraban pada Sabtu malam. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang, Khoirul Hasyim, yang memberikan pengarahan serta motivasi kepada seluruh peserta yang hadir.

“Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang kritis namun konstruktif sangat dibutuhkan dalam mengawal pelayanan publik dan pembangunan daerah. Sinergi, komunikasi yang sehat, serta semangat kebersamaan seperti malam ini adalah modal utama untuk membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Khoirul Hasyim di sela-sela acara keakraban.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., (Bang Jack) selaku pendiri LSM Cakra Baskara Nusantara, menyampaikan harapan strategis atas terselenggaranya kegiatan ini. Beliau menegaskan bahwa diklat ini merupakan sarana pembentukan karakter dan kapabilitas kader organisasi.

“Melalui penyelenggaraan diklat ini, kami berharap seluruh anggota memiliki pemahaman hukum yang komprehensif, kepekaan sosial yang tinggi, serta mampu menjalankan peran advokasi secara profesional demi kepentingan masyarakat,” ujar Bang Jack.

Sementara itu, Virna Ardila, S.H., selaku Ketua Panitia, turut menyampaikan pandangan dan apresiasinya atas kelancaran seluruh rangkaian acara.

“Kami bersyukur seluruh tahapan kegiatan di Villa Narwastu dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Sinergi antara panitia, pemateri, dan antusiasme para peserta menjadi kunci keberhasilan acara ini. Kami berharap pengetahuan yang telah diperoleh dapat segera diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi ke depan,” tutur Virna.

Rangkaian Pendidikan dan Pelatihan LSM Cakra Baskara Nusantara ini resmi ditutup pada Minggu siang, dilanjutkan dengan perumusan rencana kerja organisasi serta sesi foto bersama.

(Red)

​Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua PC GP Ansor Kabupaten Jombang Taufiqi Fakkaruddin Assilahi atau yang akrab disapa Gus Fiqi beserta jajaran pengurus harian.

​Dalam agenda utama, rapat harian ini menekankan pentingnya kesiapan barisan kader Ansor dan Banser di seluruh Kabupaten Jombang. Sebagai basis historis dan tempat lahirnya pendiri NU, Kabupaten Jombang memikul peran vital dalam menyukseskan gelaran Muktamar NU ke-35.

​Melalui konsolidasi ini, PC GP Ansor Jombang menyusun langkah-langkah taktis untuk merapatkan barisan, memantapkan struktur internal, serta memastikan kesiapan penuh seluruh kader dalam mengawal dan mensukseskan helatan akbar Nahdlatul Ulama tersebut.

​Rangkaian acara rapat harian ini juga ditandai dengan momentum penting, yaitu peresmian Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PC GP Ansor Kabupaten Jombang.

​Dalam sambutannya, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Jombang menyampaikan apresiasi mendalam atas terbentuk dan diresmikannya kantor LBH ini sebagai wadah pergerakan di bidang advokasi.

​”Kehadiran LBH Ansor Jombang ini adalah wujud nyata komitmen khidmat kita kepada masyarakat. Harapan saya, LBH Ansor mampu menjadi benteng keadilan yang sigap memberikan pendampingan hukum, khususnya bagi keluarga besar kader yang membutuhkan advokasi,” ujar Gus Fiqi dalam arahannya.

​Gus Fiqi juga menambahkan agar pengurus LBH Ansor Jombang dapat bekerja secara profesional, menjaga integritas organisasi, dan senantiasa berkolaborasi dengan berbagai elemen penegak hukum tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

​Sementara itu, Divisi Litigasi LBH PC GP Ansor Kabupaten Jombang, Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., atau yang akrab disapa Bang Jack menegaskan kesiapan jajaran pengurus LBH dalam menjalankan mandat organisasi dan memberikan layanan hukum yang maksimal.

​”Peresmian kantor LBH ini menjadi spirit baru bagi kami untuk hadir secara konkret di tengah masyarakat. LBH PC GP Ansor Jombang siap memberikan pendampingan hukum yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Kami berkomitmen untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi kader maupun masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak mereka,” tegas Bang Jack

​Dengan diresmikannya kantor LBH serta terlaksananya konsolidasi rapat harian ini, PC GP Ansor Kabupaten Jombang optimistis dapat semakin solid bergerak, baik dalam pengabdian sosial-hukum maupun dalam mengawal kesuksesan Muktamar NU ke-35 di tanah kelahiran Nahdlatul Ulama.

Red

Ratusan penggemar sepak bola di Kabupaten Jombang mulai memadati Pendopo Kabupaten sejak Senin (20/7/2026) pukul 01.00 WIB dini hari untuk mengikuti Nonton Bareng (Nobar) Serentak Final Piala Dunia FIFA 2026. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi serta banyaknya penonton yang mengenakan jersey tim favorit mereka, yakni Argentina dan Spanyol.

Membludaknya jumlah penonton membuat area dalam pendopo tidak mampu menampung seluruh peserta. Sejumlah warga pun rela menggelar tikar dan duduk di area taman sekitar pendopo demi tetap dapat menikmati jalannya pertandingan bersama.

Turut hadir menyaksikan pertandingan bersama masyarakat, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, para Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, serta jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Suasana kebersamaan begitu terasa sepanjang acara. Para pejabat dan masyarakat tampak membaur tanpa sekat formalitas, duduk berdampingan menikmati pertandingan. Warga mengaku mengapresiasi fasilitas nobar yang disediakan Pemerintah Kabupaten Jombang karena menghadirkan suasana hangat, akrab, dan nyaman bagi para pecinta sepak bola.

Laga final berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Kedua tim tampil disiplin dan saling menekan sehingga skor tetap imbang 0-0 hingga waktu normal berakhir. Meski pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu (extra time), para penonton tetap bertahan dengan antusias memberikan dukungan kepada tim jagoan masing-masing.

Gol yang dinanti akhirnya tercipta pada menit ke-106 melalui aksi Ferran Torres yang membawa Spanyol unggul. Gol tersebut langsung disambut sorak sorai dan tepuk tangan meriah dari para pendukung Spanyol yang memadati lokasi nobar.

Meski diwarnai euforia kemenangan, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif hingga pertandingan usai. Pelaksanaan Nonton Bareng Serentak yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Jombang pun berjalan sukses serta menjadi hiburan sekaligus ajang mempererat kebersamaan masyarakat pecinta sepak bola di Kabupaten Jombang.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji pengurus dipimpin langsung oleh perwakilan Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Bandarkedungmulyo, Kepala Desa se-Kecamatan Bandarkedungmulyo, Ketua MWC NU Bandarkedungmulyo, Pengurus Cabang (PC) GP Ansor Jombang, serta perwakilan Badan Otonom (Banom) NU lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia sekaligus Ketua PAC GP Ansor Bandarkedungmulyo terpilih, M. Syauqi Hidayatullah (Gus Uki) menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh tamu undangan, sekaligus memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara.

Memasuki periode ketiganya memimpin, Gus Uki menegaskan bahwa GP Ansor Bandarkedungmulyo kini telah bertransformasi menjadi organisasi yang jauh lebih mandiri.

“Alhamdulillah, di periode ketiga ini kami sudah jauh lebih mandiri daripada yang dulu-dulu, baik dari segi ekonomi maupun kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Tanpa ada intervensi dari siapapun, kita mandiri bergerak. Selain itu, setiap periode jumlah anggota Ansor maupun Banser di PAC Bandarkedungmulyo terus bertambah. Ini adalah suatu keniscayaan yang patut kita syukuri,” ujar Gus Uki.

Beliau juga memohon doa restu agar selama tiga tahun masa khidmat ke depan, seluruh pengurus senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan ridho dari Allah SWT.

Senada dengan hal tersebut, Bendahara PAC GP Ansor Bandarkedungmulyo, Dr. Joko Prasetyo S.Sy S.H M.H, (Bang Jack) turut mempertegas arah kemandirian finansial organisasi. Menurutnya, kemandirian ekonomi yang solid akan menjadi pondasi utama bagi keberlanjutan program kerja ke depan.

“Kemandirian ekonomi bukan sekadar target, melainkan instrumen penting agar marwah dan gerakan pemuda Ansor di Bandarkedungmulyo tetap independen, profesional, dan berdaya. Kami di jajaran kebendaharaan berkomitmen penuh untuk mengelola tata kelola keuangan organisasi secara transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong potensi ekonomi kader agar Ansor bisa terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa ketergantungan pada pihak luar,” tegas Bang Jack.

Apresiasi tinggi datang dari Camat Bandarkedungmulyo Hariyanto, S.Sos, M.Si. Dalam sambutannya, ia mengucapkan terima kasih atas undangan dari pemuda Ansor dan memuji konsistensi Ansor dalam menggelorakan jamiyah Nahdlatul Ulama di seluruh wilayah Bandarkedungmulyo.

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada sahabat-sahabat Banser yang selama ini dinilai sangat aktif dan setia mengawal berbagai kegiatan pengajian di tingkat kecamatan. Camat berpesan agar seluruh pengurus dan anggota Ansor tetap mempertahankan semangat dalam mengabdi kepada masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Ketua MWC NU Bandarkedungmulyo, H. Basyarudin Saleh, mengingatkan pentingnya meneladani semangat perjuangan pendiri NU. Ia berharap pengurus PAC yang baru dilantik mampu meniru ghiroh perjuangan KH. Wahab Chasbullah.

Sementara itu, Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Farid Alfarisi, memberikan ucapan selamat kepada Gus Uki dan jajaran pengurus yang telah dikukuhkan. Ia meminta agar kepengurusan baru ini segera tancap gas.

“Segera buat program kerja dan tentukan arah gerakan Pemuda Ansor PAC Bandarkedungmulyo agar menjadi lebih baik ke depannya,” tegas Farid.

Selain fokus pada internal organisasi, Farid Alfarisi juga memberikan instruksi khusus terkait agenda besar Nahdlatul Ulama. Mengingat momentum pelantikan ini bertepatan dengan persiapan Muktamar NU yang akan digelar di Kabupaten Jombang, ia mengimbau seluruh kader Ansor dan Banser di Bandarkedungmulyo untuk ikut serta menyukseskan dan mengamankan jalannya acara besar tersebut.

Acara inaugurasi ditutup dengan doa, menandai dimulainya babak baru perjuangan GP Ansor di Kecamatan Bandarkedungmulyo.

(Red)

Turut dihadiri Wakil Bupati Nganjuk, Sekretars Daerah Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk, Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Direktur Dayamas Kementrian Sosial RI , serta apra pendamping sosial dan undangan terkait lainnya.

Bupati Marhaen Djumadi dalam arahannya memberikan apresiasi atas dedikasi atas pendamping PKH, Peksos, dan TKSK yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendampingi masyarakat. Menurutnya , keberhasailan berbagai program sosial sangat bergantung apda kerja keras ara pendamping di lapangan.

“Terima kasih kepada seluruh pendamping PKH, Pekerja Sosial, dan TKSK. Panjenengan semua telah bekerja luar biasa di lapangan. Peran panjenengan sangat penting dalam memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Kang Marhaen sapaan akrabnya.

Kang Marhaen menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Pada kesempatan tersebut, Ia meminta seluruh pendamping melakukan pengecekan dan verifikasi ulang terhadap data calon peserta agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang berdampak pada proses penetapan penerima manfaat.

“Data harus benar-benar valid. Jangan sampai setelah ditetapkan ternyata ada yang tidak sesuai. Kalau sudah menyangkut program pemerintah pusat, kita harus sangat hati-hati. Semua harus dicek kembali, mulai dari data penerima, proses daftar ulang, hingga penetapan peserta yang benar-benar sudah memenuhi syarat,” tegasnya.

Ia meminta seluruh pendamping aktif memberikan pendampingan kepada keluarga agar setiap anak tetap memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan. Kang Marhaen juga menginstruksikan, agar peserta yang belum diterima dalam Program Sekolah Rakyat tetap mendapatkan solusi pendidikan.

“Anak-anak yang belum diterima jangan dibiarkan tanpa kepastian. Siapkan jalur cadangan, arahkan ke sekolah negeri yang masih memiliki kuota, atau ke pondok pesantren yang telah bekerja sama. Tugas kita bukan hanya mendata, tetapi juga memastikan mereka tetap mendapatkan akses pendidikan,” katanya.

Selain itu, Kang Marhaen menargetkan terpenuhinya kuota peserta Sekolah Rakyat jenjang sekolah dasar. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini.

“Kita ingin mengurangi risiko kemiskinan ekstrem dari hulunya. Karena itu, anak-anak dari keluarga desil satu dan desil dua harus menjadi prioritas. Saya minta seluruh pendamping bergerak aktif, lakukan verifikasi sampai ke lapangan, cari anak-anak yang benar-benar layak menerima program ini agar kuota dapat terpenuhi,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala sehingga seluruh proses berjalan sesuai target dan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Kang Marhaen meminta setiap kecamatan memiliki target pencapaian dalam menjaring calon peserta yang memenuhi kriteria.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum penyamaan persepsi antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kementerian Sosial RI, serta seluruh tenaga pendamping sosial mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, dan pendampingan masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan berbagai program perlindungan sosial, khususnya Sekolah Rakyat, dapat berjalan tepat sasaran sekaligus mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Nganjuk.

Diikuti ratusan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Nganjuk tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kompetensi, profesionalisme, serta inovasi pembelajaran guru PAI dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan di era digital. Workshop ini menjad wadah berbagi praktik baik, nguatan kapasitas, dan peningkatan kualitas layanan pendidikanagama islam di sekolah.

Bupati Marhaen Djumadi mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus DPD AGPAII Kabupaten Nganjuk yang baru dilantik dalam sambutannya. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas guru PAI sekaligus mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mencetak generasi yang religius, berkarakter, dan berdaya saing.

Guru Pendidikan Agama Islam memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter pesert didik. Karena itu, proses pembelajaran harus dikemas secara kreatif agar nilai-nilai agama dapat diterima dengan baik oleh anak-anak.

“Guru agama harus mencintai profesinya terlebih dahulu. Kalau gurunya senang mengajar, anak-anak juga akan merasa senang belajar agama. Jangan sampai pelajaran agama menjadi sesuatu yang menakutkan. Buatlah belajar agama menjadi menyenangkan sehingga anak-anak terdorong mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Marhaen.

Pentingnya transformasi metode pembelajaran di tengah perkembangan teknologi informasi ia tekankan. Menurutnya, guru PAI tidak cukup hanya mengandalkan metode ceramah, tetapi harus mampu memanfaatkan media digital sebagai sarana pembelajaran yang efektif sekaligus membimbing peserta didik agar bijak menggunakan media sosial.

“Ini zamannya digitalisasi. Guru agama harus mampu memanfaatkan media sosial, diskusi, dan pembelajaran yang interaktif. Yang paling penting adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak agar mampu menyaring informasi, tidak mudah percaya berita hoaks, serta memiliki etika dan moral yang baik dalam bermedia sosial,” tegasnya

Selain peningkatan kompetensi pedagogik, Marhaen mengajak seluruh guru PAI untuk terus menanamkan motivasi dan rasa percaya diri kepada peserta didik. Tanpa membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, ia mengingatkan bahwa setaop anak memiliki potensi yang berbeda sehingga guru harus mampu menggali dan mengembangkannya.

Melalui pelantikan DPD AGPAII Kabupaten Nganjuk Periode 2026–2031 dan Workshop PPKB-PAI ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap lahir guru-guru PAI yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menghadirkan pembelajaran agama Islam yang inspiratif, menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan generasi masa kini.

Kurang lebih empat jam menempuh perjalanan darat di bawah guyuran hujan lebat, tidak menyurutkan niat rombongan demi melihat langsung kondisi wilayah terdampak sekaigus menyerahkan amanah bantuan dari masyarakat Nganjuk.

Disambut hangat oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tamiang beserta jajaran di ruang pertemuan setempat kedatangan rombongan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam momentum silaturahmi tersebut, Kang Marhaen menyerahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis senilai Rp233.828.795.

Dana tersebut merupakan hasil donasi kolektif yang digalang bersama antara Pemkab Nganjuk, Kwarcab Pramuka Nganjuk, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Nganjuk yang tergerak oleh penderitaan warga Aceh Tamiang.

Dalam sambutannya, Kang Marhaen menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan hangat yang diberikan,sekaligus mengungkapkan rasa bangganya terhadap solidaritas warga Nganjuk.

“Terima kasih kepada masyarakat Nganjuk yang telah berdonasi untuk korban bencana alam. Nilainya mungkin tidak seberapa, namun kepedulian dan empati masyarakat Nganjuk adalah yang utama,” ungkap Kang Marhaen.

Beliau juga menyelipkan pesan penguat moril agar para korban bencana yang terdampak tidak patah semangat dalam menghadapi ujian ini.

“Untuk saudara-saudara yang terdampak, tetap semangat. Allah pasti kasih jalan,” imbuhnya menyemangati.

Plt. Sekda Aceh Tamiang yang mewakili Bupati dan seluruh elemen masyarakat setempat merespons aksi solidaritas lintas provinsi ini, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Saat ini, Kabupaten Aceh Tamiang sedang berada dalam masa transisi menuju pemulihan dan rehabilitasi infrastruktur pascabencana  hidrometeorologi yang sempat melanda dan berdampak pada puluhan ribu keluarga di wilayah tersebut. Ia menjelaskan bahwa donasi ini datang tepat waktu. Bantuan ini dipastikan akan sangat membantu mempercepat proses pemulihan bagi para korban terdampak.

Kegiatan ini merupakan tahapan penting daam penyusunan data calon penerima pupuk bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran sesuai ketentuan yang beraku.

Ida Sohibatin, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, mengatakan bahwa kelengkapan dan keakuratan data menjadi faktor utama daam proses penetapan alokasi pupuk bersubsidi . Oleh karena itu, seluruh petani yang memenuhi persyartan diharapkan segera melengkapi berkas dan meakukan pendaftaran melalui kelompok tani di wilayah masing-masing.

“Pendataan ulang E-RDKK ini sangat penting untuk memastikan petani yang berhak dapat memperoleh pupuk bersubsidi sesuai ketentuan. Kami mengajak seluruh petani agar tidak menunda proses pendaftaran dan segera berkoordinasi dengan kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), maupun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat,” ujar Ida Sohibatin.

Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi formulir pendaftaran anggota dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diperoleh melalui BPP atau PPL, fotokopi E- KTP terbaru dan berwarn, fotokopi Kartu Keluarga terbaru yang terbaca jelas, serta bukti SPPT atau Pipil Pajak asli dan terbaru Tahun 2026 untuk lahan pertanian dengan luas maksimal dua hektare.

Bagi petani yang menggarap dua lahan hutan, diwajibkan melampirkan surat Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Ketentuan lainnya, satu Kartu Keluarga hanya dapat digunakan untuk satu orang petani dalam pendaftaran E-RDKK. Selain itu, petani yang didaftarkan harus telah terdaftar dalam Siste Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Seluruh petani diharpakan segera melengkapi persyaratan agar proses pendaftaran dapat berjalan lancar. Dinas Pertanian juga mengingatkan bahwa batas terakhir pengumpulan berkas ditetapkan pada 25 Juli dan tidak akan dilakukan perpanjangan waktu.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap melalui pendataan ulang ini, penerima pupuk bersubsidi semakin akurat sehingga penyaluran pupuk dapat berlangsung ebih efektif, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan produtivitas pertanian di Kabupaten Nganjuk.

Kehadiran rombongan dari Kementerian Sosial RI diasmbut langsung oleh Penasihat DWP Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi. Dalam kesempatan itu, keduannya tutur berinteraksi dan menyapa warga yang hadir.

“Kehadiran ibu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan peran DPW dalam mendukung program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” tutur Ibu Yuliati Nugrahani Warsubi.

Dalam kesempatan tersebut, Yuliati Nugrahani Warsubi menegaskan bahwa bantuan ATENSI merupakan wujud dukungan nyata pemerintah dalam mendorong penyandang disabilitas agar mampu hidup lebih mandiri, produktif, dan memiliki daya saing di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, yuliati Nugrahani Warsubi menegaskan bahwa bantuan Atensi merupakan wujud dukungan nyata pemerintah dalam mendorong penyandang disabilitas agar mampu hidup lebih mandiri, produktif, dan memiliki daya saing di tengah masyarakat.

Ibu Fatma Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasu lokal ynag telah dikembangkan. Menurutnya, sinergi ynag terbangun antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak menjadi langkah positif dalam memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas di daerah.

“Pelatihan pembuatan telur asin ini bukti nyata keterbatasan bisa diubahmenjadi peluang ekonomi. Sinergi, pusat dan daerah adalah kunci utama keberhasilan program sosial ke depan,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, S.T., M.M., menjelaskan bahwa Dinas Sosial berperan dalam penyediaan data, pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval), serta pembinaan Pos Kesehatan Jiwa (Poskeswa). Saat ini, Dinsos membina Poskeswa Mantap Jiwa di Kecamatan Sumobito yang mengembangkan usaha pengolahan sabut kelapa di bawah pendampingan Hadi Sucipto. Selain itu, Dinsos juga membina Poskeswa Mergo Waras di Desa Dukuhklopo yang memproduksi telur asin, tas rajut, dan aneka camilan di bawah koordinasi Barokah.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan ATENSI disalurkan kepada para penerima manfaat sesuai kebutuhan masing-masing. Bantuan yang diberikan meliputi alat bantu aksesibilitas berupa kursi roda standar, kursi roda cerebral palsy (CP), serta sepeda. Selain itu, disalurkan pula paket kewirausahaan untuk mendukung berbagai jenis usaha, seperti produksi telur asin, warung kopi dan nasi, tambal ban, kerajinan mebel dan bambu, usaha penjualan pakaian, hingga pembuatan tas makram.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penasihat DWP Kabupaten Jombang, Dr. Hj. Ema Erfina Salmanudin, M.Pd.I., Ketua DWP Kabupaten Jombang Lilik Agus Purnomo, Ketua DWP Dinas Sosial Kabupaten Jombang Eli Kusnarti, beserta jajaran perangkat desa dan pengurus Poskeswa Puskesmas Dukuhklopo.

Konsolidasi organisasi ini dipimpin langsung oleh Ketua PC GP Ansor Jombang, Taufiqi Fakkaruddin Assilahi, atau yang akrab disapa Gus Fiqi. Dalam arahannya, Gus Fiqi menekankan pentingnya loyalitas dan ketangguhan para pengurus di tingkat kecamatan dalam menjalankan roda organisasi.

“Para kader PAC harus benar-benar militan dalam berkhidmat di Ansor. Militansi adalah kunci utama menjaga marwah organisasi dan mengawal para ulama,” tegas Gus Fiqi di hadapan para kader.

Selain penguatan ideologi dan militansi, pertemuan ini juga menjadi ruang evaluasi bagi tata kelola organisasi. Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Jawa Timur, Yunus, yang turut hadir dalam acara tersebut secara khusus mengupas tuntas berbagai kendala yang kerap dihadapi di tingkat akar rumput, khususnya terkait masalah administrasi di tingkat Pimpinan Ranting (desa).

Melalui sesi ini, diharapkan tertib administrasi dapat terwujud secara merata dari tingkat wilayah hingga ke ranting demi efektivitas gerakan.
Tak hanya soal administrasi, Yunus juga menyampaikan program strategis dari PW GP Ansor Jatim, yakni Agro Innovation Award 2026. Program yang diinisiasi oleh Departemen Pertanian dan Perkebunan PW GP Ansor Jatim ini bertujuan memberikan apresiasi khusus kepada kader GP Ansor yang menjabat sebagai Kepala Desa dan sukses menghadirkan inovasi di sektor agraris serta ekonomi perdesaan.

“Kami ingin kader Ansor yang dipercaya memimpin desa mampu menjadi motor penggerak sektor pertanian. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi sekaligus stimulus agar inovasi di sektor agraris dan ekonomi pedesaan terus tumbuh,” ungkap Yunus.

Tidak hanya fokus pada internal organisasi, GP Ansor Jombang juga mulai membidik kemandirian kader. Dalam kesempatan yang sama, Khoirul Hasyim memaparkan materi strategis mengenai penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ekonomi. Langkah ini dinilai krusial agar para kader Ansor tidak hanya matang secara spiritual dan organisasi, tetapi juga mampu berdaya dan menjadi motor penggerak ekonomi di wilayahnya masing-masing.

Di samping itu, Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., (Bang Jack) seorang advokat yang juga hadir sebagai kader aktif GP Ansor, memberikan pandangan positifnya. Menurutnya, langkah PC GP Ansor Jombang menyatukan aspek administrasi, ekonomi, dan hukum internal adalah terobosan yang sangat tepat.

“Konsolidasi ini menjadi momentum penting. Penataan administrasi yang tertib adalah cerminan kepatuhan organisasi terhadap sistem hukum internal kita. Sebagai kader sekaligus praktisi hukum, saya melihat militansi tanpa pengelolaan organisasi yang profesional akan pincang. Sinergi antara militansi, tertib administrasi, dan pemberdayaan ekonomi inilah yang akan membuat Ansor Jombang semakin solid dan disegani,” ujar Bang Jack di sela-sela acara.

Melalui konsolidasi ini, PC GP Ansor Jombang optimistis seluruh jajaran pengurus dari tingkat cabang hingga ranting dapat bergerak satu komando untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Anggota DPR RI Gus Ali Ahmad, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang,jajaran Muspika Kecamtan Karangploso, Kepala Desa Donowarih tokoh masyarakat turut hadir dalam kegiatan tersebut, serta ratusan warga yang antusias mengikuti rangkaian acara hingga malam hari.

Dalam sambutannya, Bupati malang tidak hanya menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya tradisi selamatan desa, tetapi jug menyoroti persoalan kesejahteraan guru swasta yang dinilainya masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Banyak guru di lembaga pendidikan swasta mulai dari PAUD, TK, SD/MI hingga SMP/MTs di Kabupaten Malang yang hingga kini masih menerima honor berkisar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Bupati Malang mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih adanya kesenjangan antara pendidikan negeri dan swasta.

“Anak negeri sudah diopeni negara, tapi anak swasta diserahkan ke yayasan. Saya titip kepada Gus Ali Ahmad agar guru-guru swasta ini diperjuangkan nasibnya, kalau bisa diangkat menjadi PPPK atau PNS,” tegas Bupati Malang

Menurunya, cita-cita mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan berdaya saing tinggi sebagaimana menjadi harapan Presiden RI harus diawali dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru. Bupati Malang menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari ksejahteraan para pendidik.

Selain menyampaikan aspirai mengenai dunia Pendidikan, Bupati Malang juga mendorong percepatan pelakasanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Karangploso. Beliau berharap seluruh proses sertifikasi tanah dapat diselesasikan pada tahun 2026 dengan dukungan dan pengawalan dari DPR RI.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Malang turut menanggapi aspirasi para kepala desa terkait pemotongan Dana Desa (DD). Menurutnya, kondisi tersebut  turut berdampak terhadap berkurangnya Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) Kabupaten Malang sebesar Rp644 miliar. Serta berdampak terhadap sejumlah program daerah, termasuk berkurangnya bantuan insentif bagi guru swasta. Di tengah suasana yang penuh keakraban, acara semakin semarak dengan kehadiran seorang tamu asal Amerika Serikat yang tengah mempelajari budaya Indonesia. Bupati Malang pun mengajak tamu tersebut untuk lebih mengenal budaya Jawa melalui seni karawitan dan belajar menembang sebagai bentuk pelestarian budaya lokal.

“Mengakhiri sambutan ini, saya berharap tradisi selamatan desa dapat terus menjadi sarana mempererat persaudaraan dan rasa syukur masyarakat, sekaligus menjadi do’a bersama agar Desa Donowarih semakin maju, masyarakat hidup rukun, sejahtera, serta senantiasa dijauhkan dari segala musibah.”, ungkapnya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-41 kepada Perumda Aneka Usaha Segar. Semoga di usia ynag semakin matang ini, Perumda Aneka Usaha Dsegar senantiasa berkembang menjadi BUMD ynag semakin profesional, sehat, inovatif, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), “Ujar Bupati Jombang Warsubi.

Tidak lupa juga mengapresiasi dengan adanya kehadiran gedung baru klinik ynag memiliki 6 ruang pelayanan serta peluncuran apotek 24 jam sebagai langkah nyata peningkatan pelayanan publik.

“Saya beharap, Klinik Prata Seger dapat memberikan pelaynan yang semakin nyaman, cepat, dan berkualitas, serta mampu menampung lebih banyak pasien, baik untuk peserta BPJS maupun masyarakat umum. Begitu pula dengan hadirnya layanan Apotek 24 jam. Ini merupakan terobosan yang sangat bermanfaat, karena kebutuhan akan obat tidak mengenal waktu,” tambahnya.

Kehadiran Bupati Jombang Warsubi S.H., M.Si, bersama Wakil Bupati Jombang Salmanudin S.Ag., M.Pd, Sekdakab Jombang Agus Purnomo S.H., M.Si, Staf Ahli, Asisten dan para Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang menyambut positif langkah maju ini.

Bupati Jombang Warsubi menjelaskan modernisasi fasilitas Perumda Aneka Usaha Seger harus bisa langsung berdampak pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengguna jaminan kesehatan nasional.

“Saya berharap, Klinik Pratama Seger dapat memberikan pelayanan yang semakin nyaman, cepat, dan berkualitas, serta mampu menampung lebih banyak pasien, baik untuk peserta BPJS maupun masyarakat umum,” ujar Bupati Warsubi.

Salah satu inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adalah hadirnya layanan Apotek 24 Jam. Perumda Seger secara bertahap langsung mengoperasikan layanan tersebut melalui skema soft launching guna memastikan kebutuhan obat-obatan pada malam hari maupun dalam kondisi darurat dapat terpenuhi dengan cepat.

Demi meningkatkan efektivitas dan kecepatan pelayanan, lokasi apotek kini dipindahkan ke bagian depan yang langsung menghadap jalan raya. Penataan ini dilakukan agar masyarakat yang membutuhkan layanan darurat dapat mengakses apotek dengan lebih mudah dan praktis tanpa harus memasuki area parkir terlebih dahulu.

“Ini merupakan terobosan yang sangat bermanfaat, karena kebutuhan akan obat tidak mengenal waktu. Ketika masyarakat memerlukan obat pada malam hari atau dalam kondisi mendesak, Apotek Seger dapat menjadi pilihan yang mudah dijangkau,” tambah Bupati

Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi berharap Perumda Aneka Usaha Seger dapat berkembang menjadi perusahaan daerah yang kuat dan adaptif terhadap dinamika zaman, sekaligus mampu memperluas manfaat sosial bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, Direktur Perumda Aneka Usaha Seger, Ivan Dwi Fibrian, M.Kom., M.I.Kom., menyampaikan bahwa peningkatan kemudahan akses layanan bagi masyarakat Jombang menjadi fokus utama dalam penataan dan pembenahan gedung baru tersebut.

“Sehingga Bapak Ibu kalau ada kebutuhan obat tidak perlu masuk ke parkiran, cukup di depan bisa. Ini bentuk layanan kami kepada masyarakat Kabupaten Jombang,” tutur Ivan. Saat ini, Klinik Seger juga telah diperkuat oleh layanan dokter spesialis hingga laboratorium medis.

Layanan yang dihadirkan Perumda Seger tidak berhenti pada fasilitas yang ada saat ini. Sebagai wujud komitmen jangka panjang, manajemen tengah mempersiapkan pembangunan ruang rawat inap di sisi utara kawasan klinik guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memberikan perawatan yang lebih komprehensif bagi masyarakat pada masa mendatang.

Di sektor perdagangan dan jasa umum, Perumda Seger yang telah menjalin kerja sama dengan Bulog turut menyediakan Bahan Pokok Penting (Bapokting) sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi daerah. Langkah tersebut juga bertujuan memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan kompetitif.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, S.T., M.M., menjelaskan bahwa prohgram ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan lingkungan sosial sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jombang. Pelaksanaan program tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2026.

“Total penerima manfaat BLT DBHCHT tahun ini mencapai 11.720 orang. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan uang tunai melalui PT BPR Bank Jombang,” ujar Agung Hariadi dalam laporannya.

Seluruh penandan program ini dialokasikan melalui perubahan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam DPA Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Pada peluncuran simbolis yang digelar hari ini, panitia menhadirkan 181 penerima manfaat yang berasal dari Desa Manunggal, Desa Mojodanu, dan Desa Ngusikan.

Penyuluhan BLT DBHCHT Kabupaten Jombang tahun 2026  ditujukan kepada tiga kelompok pekerja dengan cakupan wilayah penerima yang berbeda-beda. Kelompok pertama sekaligus penerima terbanynak adalah buruh tani tembakau yang berjumlah 6.775 orang. Mereka tersebar di lima kecamatan sentra produksi tembakau, yakni kecamatan ngusikan, ploso, plandakan, kabuh, dan duku.

Kelompok kedua terdiri atas buruh tani cengkeh dengan total 1.182 penerima manfaat yang berada di Kecamatan Bareng dan Wonosalam.

Adapun kelompok ketiga adalah buruh pabrik rokok yang berjumlah 3.763 orang. Berbeda dengan para buruh tani, penerima pada kategori ini berasal dari 10 perusahaan rokok yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Jombang.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., menegaskan bahwa program BLT DBHCHT merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para pekerja yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tembakau, cengkeh, dan industri hasil tembakau.

“Melalui Program ini, pemerintah berupaya memberikan dukungan sosial dan ekonomi yang bersumber dari DBHCHT. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan keadilan ekonomi bagi para penerima manfaat,” tutur Bupati Jombang Warsubi.

Bupati Juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan secara tunai melalui PT BRP Bank Jombang akan dilaksanakan mulai hari ini hingga 7 juli 2026. Proses distribusi tersebut dijadwalkan berlangsung di masing-masing kecamatan penerima serta di perusahaan-perusahaan pabrik rokok yang menjadi lokasi penyaluran.

“Saya berharap, penyaluran BLT DBHCHT ini dapat berjalan dengan tertib, transparan, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Kepada saudara penerima manfaat, harapannya bantuan yang diterima ini nanti dapat meringankan beban, memberikan manfaat, dan menjadi penyemangat untuk terus berusaha demi kesejahteraan keluarga. Dari jumlah ynag ada, mohon untuk disyukuri dan di manfaatkan secara bijak untuk kebutuhan keluarga,” pesan Bupati Warsubi menutup sambutannya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli, para Asisten, serta kepala perangkat daerah terkait. Hadir pula jajaran camat dari Kecamatan Kabuh, Kudu, Ngusikan, Ploso, dan Plandaan beserta para kepala desa setempat, Direktur PT BPR Bank Jombang, serta Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jombang dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jombang.

Rangkaian acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh KH. Masduqi Abdurrahman Al Hafidz, kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video selayang pandang dan berbagai aktivitas Polres Jombang. Tayangan tersebut mencerminkan eratnya sinergi antara Polri, tokoh agama, serta para mitra keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang profesional dan dapat dipercaya.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang, Warsubi, menyampaikan ucapan selamat sekaligus penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran kepolisian, khususnya Polres Jombang beserta seluruh Polsek di wilayah Kabupaten Jombang, atas dedikasi dan pengabdiannya kepada masyarakat.

“Semoga bertambahnya usia pengabdian Bhayangkara menjadi penguat semangat untuk terus mengabdi dengan hati, melindungi tanpa membeda-bedakan, melayani dengan ketulusan, serta menegakkan hukum dengan keadilan,” ujar Bupati Jombang.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini mengangkat tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat” sebagai wujud komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam menghadirkan pelayanan yang humanis, tanggap, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan tema tersebut, Bupati Jombang, Warsubi, berharap jajaran kepolisian terus meningkatkan profesionalisme serta mampu beradaptasi menghadapi berbagai tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat di masa mendatang, termasuk ancaman kejahatan berbasis teknologi modern. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etika profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terpelihara.

Melalui momentum Hari Bhayangkara ini, Bupati menginginkan Polri senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, sekaligus sahabat masyarakat yang mudah diakses, serta terus mempererat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan visi “Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”.

Menutup sambutannya, Bupati Warsubi menyampaikan sebuah pantun: “Batik Jombang indah warnanya, Dipakai sarimbit ke acara keluarga. Dirgahayu Hari Bhayangkara, mengabdi dengan hati, untuk melayani sesama”, Pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Jombang, Ardi Kurniawan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi yang terjalin dengan Forkopimda, seluruh elemen masyarakat, serta dukungan doa dari para kiai, sehingga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jombang tetap terjaga dengan aman, kondusif, rukun, dan penuh kebersamaan.

“Kami memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam menjalankan tugas. Semoga kami dapat terus istiqomah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap AKBP Ardi Kurniawan.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis pilar keamanan di tingkat desa, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan Lomba Desa Peduli Kamtibmas dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80.

Predikat juara pertama diraih oleh Desa Cukir, wilayah hukum Polsek Diwek, dengan Bhabinkamtibmas Aiptu Ardianto, Kepala Desa Sugito, serta Babinsa Pelda Ahmad Wacid.

Juara kedua diperoleh Kelurahan Kepanjen, wilayah Polsek Jombang, yang didukung oleh Bhabinkamtibmas Brigadir Era Fitriani, Lurah Nur Hasan, S.IP., M.M., dan Babinsa Koptu Subangkit Handy Taufan.

Sementara itu, posisi juara ketiga diraih Desa Peterongan, wilayah Polsek Peterongan, dengan Bhabinkamtibmas Aiptu Tri Masyono, Kepala Desa Ali Muzaki, serta Babinsa Serka Nyono.

Kegiatan tasyakuran tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Ibu Yuliati Nugrahani Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanudin Yazid beserta istri, unsur Forkopimda Kabupaten Jombang, para ketua organisasi istri Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga besar Polres Jombang.

Ditandai dengan Penyerahan Bantuan Paket Daur Ulang dari Dinas LIngkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, yang berlangsung pada senin (29/ 6/2026). Ibu Yuliati Nugrahani Warsubi, didampingi Ketua 1 PKK, Ning Erma Erfina Salmanudin, kepada Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kaliwungu Lestari, Ibu Shanti Ramadhani.

Sebagai bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarkat, sekaligus mendukung keberlanjutan Kelurahan Kaliwungu sebagai Kampung ProKlim Lestari. Sampah kini tidak lagi dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi, melalui penerapan ekonomi sirkular.

Paket dari DLH Kabupaten Jombang ini dialokasikan ke dalam dua fasilitas strategis guna mengoptimalkan ekosistwm daur ulang di Kaliwungu, antara lain Paket Mesin Pencacah Plaastikn (Shredder). Dikawasan ProKlim Lestari Fasilitas operasional ini ditempatkan RW 003 dan dikelola oleh Ibu Murniatin Sunarto ( yang akrab disapa Bu Narto) selaku Ketua TP PKK RT 007 RW 003. Kedepannya tempat ini akan berfungsi sebagi pusat pencacah sampah plastik  yang di pasok dari unuit-unit Bank Sampah di seluruh Kelurahan Kaliwungu.

Paket Mesin Injeksi Plastik beserta Alat Cetak (Moulding) ini akan diletakkan di Gedung Bank Sampah Induk Kaliwungu untuk digunakan secara bersama dan bergiliran oleh pengurus unit Bank Sampah. Kemudian, disinilah hasil cacahan plastik akan di cetak menjadi berbagai produk bernilai jual tinggi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi warga.

Saat mendampingi prosesi serah terima, Ibu Murniatin Sunarto (Bu Narto) selaku perwakilan Kawasan ProKlim Lestari RW 003, tidak dapat menyembunyikan rasa syukur dan gembiranya atas reaslisasi bantuan yang memang sangat dinantikan warga ini.

“ Kami sangat bersyukur dan berterima kasih yang sebesar- besarnyna atas bantuan Paket Daur Ulang Plastik ini. Bagi kami warga Kaliwungu, bantuan ini bukan sekedar alat, tapi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap jerih payah warga yang selama ini konsisten memilahb sampah. Terima kasih Ibu Yulianti Warsubi, terima kasih DLH Kabupaten Jombang,” ujar Bu Narto dengan penuh semangat.

Bu Narto mengungkapkan bahwa kehadiran mesin pencacahdan mesin injeksi ini akan melipatkangandakan semangat warga dalam mengelola lingkungan.

“ Tantangan terbesar kami selama ini adalah keterbatasan alat. Dulu, botol plastic hanya dikumpulkan dan dijual utuh dengan nilai yang sangat minim. Sekarang, dengan adanyab mesin shedder dan mesin cetak injeksi ini, kami bisa mengolahnya langsung menjadi produk jading yang nilai jualnya jauh lebih tinggi. Ini peluang besar untuk menambah kas bank sampah RT sekaligus membantu perekonomian warga melalui sirkular,” jelasnya.Ibu Yuliati Nugrahani Warsubi selaku Ketua TP PKK Kabupaten Jombang , dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen lingkungan yang telah mengakar di Kaliwungu.

“Kalau selama ini sampah dianggap tidak bernilai, sekarang saatnya kita melihatnya sebagai sumber daya. Kami berharap KSM Kaliwungu Lestari bersama para kader lingkungan dapat memanfaatkan seluruh rangkaian mesin daur ulang ini secara optimal,” tutur Ibu Yuliati.

Beliau juga mengingatkan bahwa predikat Kampung ProKlim Lestari yang disandang RW 003 harus terus melahirkan inovasi baru. “Budaya memilah sampah harus kuat dari rumah, lalu diperkuat dengan teknologi tepat guna seperti ini di tingkat komunal. Kami ingin Kaliwungu terus menjadi pusat pembelajaran dan contoh nyata bagi wilayah lain di Kabupaten Jombang dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, sekaligus produktif,” tambahnya.

Pelatihan tersebut mengahadirkan narasumber berkompeten dari Bank Sampah Jombang untuk materi manajemen serta CV, agar warga dapat mengoperasikan fasilitas baru ini secara mandiri dan berkelanjutan. Sederhan selaku pihak ketiga yang memproduksi mesin-mesin tersebut untuk pelatihan teknis operasional.

Acara penyerahan dan pelatihan ini turut disaksikan dan didukung penuh oleh Camat Jombang, Muchtar S.IP., M.Si, serta Lurah Kaliwungu, Ade Yudha Kusuma, S.STP, M.Si. Melalui sinergi ini, warga Kelurahan Kaliwungu siap membuktikan bahwa menjaga bumi juga bisa mendatangkan kesejahteraan.

Dalam forum tersebut, Pemkab Jombang menegaskan tekadnya untuk melampaui target realisasi investasi tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2,56 triliun, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Jombang Salmanudin, S.Ag., M.Pd., yang mewakili Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., turut menghadiri dan menyaksikan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang Bayu Pancoroadi, S.T., M.T., dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur terkait percepatan investasi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian High Level Meeting di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Acara dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pusat Statistik.

Perpanjangan kerja sama tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat promosi investasi dan mempererat sinergi antardaerah guna mendorong peningkatan iklim usaha serta percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur.

Optimisme Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mencapai target investasi tahun ini didukung oleh capaian yang menggembirakan pada awal 2026. Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, menyebut perkembangan realisasi investasi di daerahnya menunjukkan tren yang terus meningkat dan memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Kami sangat optimis mampu mencapai target Rp. 2,26 triliun yang ditetapkan oleh Provinsi. Catatan pada Triwulan 1 (TW 1) kemarin menunjukkan realisasi kita surplus hingga 10% dari target berkala. Dari target TW 1 sebesar Rp. 640 miliar, kita berhasil menembus angka Rp. 896 miliar,” ungkap Bayu dengan nada optimis.

Guna mempertahankan tren positif tersebut, DPMPTSP Kabupaten Jombang menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendorong peningkatan investasi. Upaya yang dilakukan antara lain memperluas promosi potensi daerah melalui berbagai platform media sosial, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta memberikan pendampingan dan fasilitasi perizinan secara berkelanjutan kepada para investor.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memastikan proses perizinan berjalan lebih efektif, cepat, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang.

Optimisme Jombang untuk mencapai target investasi juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan empat agenda strategis, termasuk perlunya kepastian lahan bagi investor melalui penataan dan harmonisasi RTRW serta RDTR agar proses investasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Ada PR yang sangat mendasar untuk investasi khusunya kepastian lahan. Sinergi di antara kita, horizontal dan vertikal harus sangat nyambung,” tegas Gubernus Khofifah di hadapan para kepala daerah.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut mengapresiasi keberadaan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) yang kini telah terbentuk di 37 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Menurutnya, forum tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong hilirisasi serta memperkuat rantai nilai ekonomi berbasis potensi lokal. Pandangan serupa disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim. Ia menilai Forum Investasi, TP2ED, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan tiga instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menegaskan bahwa investasi memiliki posisi penting sebagai penggerak utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, investasi tidak hanya dipahami sebagai masuknya modal ke suatu daerah, tetapi juga menjadi peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru serta mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Jombang. Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Jombang akan terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif agar investasi yang masuk dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa Jombang terus bergerak, terus berbenah, dan terus membuka ruang kolaborasi. Kabupaten jombang memiliki potensi luar biasa yang siap dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Gus Salmanudin.

Beliau menambahkan, pencapaian target investasi tersebut akan didukung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kepastian regulasi, penyederhanaan proses perizinan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai guna menunjang aktivitas dunia usaha.

“Kami memandang investasi sebagai ikhtiar bersama untuk membangun masa depan daerah. Oleh karena itu, sinergi, inovasi dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat harus menjadi ruh dalam setiap kebijakan pembangunan di Kabupaten Jombang,” pungkasnya.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama seluruh hadirin, memupuk rasa nasionalisme yang mendalam sebelum melangkah ke agenda berikutnya. Suasana khusyuk semakin terasa saat ayat suci Al-Qur’an dilantunkan dengan begitu indah oleh Aisyah Nur Syifaurrohmah Al Anshori, memberikan keberkahan di awal jalannya prosesi.

Selanjutnya, sebagai wujud pengabdian masyarakat dan spiritualitas yang mendalam, acara dilanjutkan dengan pembacaan tahlil bersama. Momentum ini menjadi bukti nyata bahwa warga PSHT senantiasa bersinergi dengan nilai-nilai religius dan adat istiadat masyarakat. Suasana religius ini mengalir dengan khusyuk, mendoakan para leluhur organisasi serta keselamatan bangsa.

Memasuki agenda inti, acara disemarakkan dengan unjuk bakat yang memukau dari para kader muda. Salah satu sorotan utama adalah penampilan Seni Tunggal IPSI yang dibawakan secara apik dan penuh penghayatan oleh Moh. Arjuna Raditiyah M. Gerakan yang mantap, tegas, namun tetap estetis berhasil memukau seluruh hadirin yang datang.

Tidak hanya itu, performa dilanjutkan dengan peragaan Tapak Sirih atau senam pernapasan khas PSHT. Pertunjukan ini menampilkan keserasian antara kekuatan fisik dan olah batin, menegaskan bahwa ajaran SH Terate tidak hanya berfokus pada bela diri lahiriah, tetapi juga kesehatan jasmani dan rohani.

Dalam sambutannya, Suhadi selaku Ketua Panitia menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran pelatih yang telah sabar membimbing. Beliau juga menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan kekurangan para siswa selama menjalani proses latihan hingga resmi disahkan.

Lebih lanjut, Tambit Selaku Kepala Desa sekaligus bagian dari warga SH Terate menyampaikan rasa bangganya atas kondusivitas dan kontribusi positif yang terus ditunjukkan oleh warga PSHT di lingkungan desa.

Disamping itu, Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H. selaku Ketua Rayon Karangdagangan dalam sambutannya mengupas tuntas makna filosofis di balik seluruh rangkaian tasyakuran. Beliau menitipkan pesan mendalam kepada warga baru agar senantiasa menjaga nama baik organisasi, membumi, serta mengamalkan ajaran Memayu Hayuning Bawana—ikut memperindah dunia dengan menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah.

“Menjadi warga SH Terate bukan akhir dari proses, melainkan awal dari pengabdian yang sesungguhnya kepada masyarakat.”

Sebelum beranjak ke sesi ramah tamah dan pembagian doorprize acara ditutup dengan pembacaan do’a bersama yang dipimpin langsung oleh Khoirul Hasyim (Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang). Do’a yang dipanjatkan membawa harapan agar warga baru yang disahkan dapat membawa keberkahan bagi diri sendiri, organisasi, dan masyarakat luas.

Sejak pagi, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) bersama Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (GAS-JP) mendatangi kantor Pemkab Jombang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Aksi berlangsung tertib dengan tuntutan utama terkait perlindungan hak-hak pekerja di tengah kebijakan perusahaan yang berpotensi berdampak pada tenaga kerja.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang segera membuka ruang komunikasi dengan perwakilan buruh. Melalui pendekatan dialogis, berbagai aspirasi dan keluhan yang disampaikan para pekerja didengarkan secara langsung guna mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Aspirasi para buruh mendapat tanggapan cepat dari Pemerintah Kabupaten Jombang dengan memfasilitasi audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Istidjab, Lantai 2 Kantor Pemkab Jombang, hingga sekitar pukul 11.30 WIB. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jombang Salmanudin, S.Ag., M.Pd., didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Isawan Nanang Risdiyanto, S.Hut., M.Si., Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR, jajaran asisten, kepala OPD terkait, serta perwakilan manajemen PT SGS.

Dalam forum dialog tersebut, Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) Hadi Purnomo bersama Koordinator Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (GAS-JP) Luthfi Mulyono menyampaikan sejumlah aspirasi. Di antaranya terkait harapan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal, jaminan kebebasan berserikat bagi pekerja, evaluasi penggunaan tenaga alih daya (outsourcing), serta pemenuhan hak-hak normatif para buruh.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Jombang Salmanudin menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Ia juga memastikan Pemkab Jombang akan terus mengawal persoalan tersebut guna melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para pekerja yang terdampak.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh ketentuan ketenagakerjaan dijalankan sesuai aturan yang berlaku, termasuk terkait prosedur pemutusan hubungan kerja maupun pemenuhan hak-hak pekerja seperti upah dan jaminan lainnya.

“Percayalah, Pemerintah Kabupaten Jombang tidak akan tinggal dian. Kami akan mengawal proses ini agar kepentingan masyarakat Jombang, khususnya para pekerja PT SGS tetap terlindungi,: tegas Gus Wagup dengan menyejukkan.

Sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan para buruh, Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mengantisipasi dampak ketenagakerjaan yang lebih luas. Salah satunya dengan menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jombang untuk segera berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur guna memantau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar proses perundingan bipartit antara pekerja dan manajemen PT SGS dapat berlangsung secara serius, terbuka, dan mengedepankan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

Pemkab Jombang menegaskan kesiapannya untuk terus memfasilitasi komunikasi antara para pekerja dan perusahaan. Apabila diperlukan, pemerintah daerah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan turut hadir dalam proses mediasi guna memastikan penyelesaian permasalahan berlangsung secara adil dan sesuai ketentuan hukum.

Tidak hanya itu, Pemkab Jombang juga menyiapkan langkah konkret berupa rencana inspeksi mendadak (sidak) ke lingkungan perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh praktik ketenagakerjaan, termasuk penggunaan tenaga alih daya (outsourcing), telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan hak-hak pekerja.

“Kami akan melakukan langkah-langkah kongkret untuk meminimalisir dampak permasalahan ketenagakerjaan ini, “ tutur Gus Wagup

“Kami menunggu izin abah Bupati dulu,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan solusi terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat. Upaya tersebut dilakukan agar keberlangsungan pekerjaan para buruh dapat tetap terjaga, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi keluarga pekerja tidak terdampak secara signifikan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada para pekerja dan elemen masyarakat yang tergabung dalam aksi penyampaian aspirasi. Sikap tertib, aman, dan damai yang ditunjukkan selama kegiatan berlangsung dinilai turut menjaga suasana kondusif di Kabupaten Jombang serta mencerminkan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

Menurut Pemkab Jombang, penyampaian aspirasi yang dilakukan secara santun dan sesuai aturan menjadi modal penting dalam membangun komunikasi yang konstruktif antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah untuk mencari solusi bersama atas persoalan yang dihadapi.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Thonsom Pranggono A.P., M.E., memaparkan capaian kinerja pengelolaan kearsipan Kabupaten Jombang selama tahun 2025, termasuk berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola arsip di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., yang mewakili Bupati Jombang, menyampaikan apresiasi atas peningkatan kinerja kearsipan yang berhasil diraih Kabupaten Jombang. Menurutnya, nilai pengawasan kearsipan Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan tren positif dengan kenaikan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“saya, juga menyampaikan apresiasi atas meningkatnya nilai pengawasan kearsipan Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2025 dari BB menjadi A. Kerja keras yang kita lakukan bersama telah membawa hasil kinerja penyelenggara kearsipan Pemerintah Kabupaten Jombang,” tegas Bupati Jombang yang disampaikan oleh Sekda Agus Purnomo.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang juga menegaskan pentingnya peran kearsipan dalam mendukung transformasi digital sekaligus menjaga dan mengamankan aset negara. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks digitalisasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Reformasi Birokrasi (RB).

Rangkaian puncak acara dengan penyerahan penghargaan kepada perangkat daerah, kecamatan, dan insan kearsipan berprestasi yang dinilai mampu menunjukkan peningkatan kinerja secara signifikan sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Pada ajang Jombang Archive Awards 2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) berhasil meraih predikat terbaik pada kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan nilai 98,10, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 89,65. Posisi kedua ditempati Sekretariat Daerah (Setda) dengan nilai 96,35, sedangkan DPRD berada di peringkat ketiga dengan nilai 95,57.

Sementara itu, peringkat empat hingga sepuluh masing-masing diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), DPMPTSP, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, BPKAD, Bapenda, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang seluruhnya mencatatkan nilai di atas 91 poin.

Untuk kategori kecamatan terbaik, Kecamatan Mojowarno berhasil menduduki peringkat pertama dengan nilai 90,50. Disusul Kecamatan Ploso di posisi kedua dengan nilai 89,22 dan Kecamatan Kudu di peringkat ketiga dengan nilai 87,99. Adapun posisi berikutnya ditempati Kecamatan Jombang, Ngusikan, Diwek, Kabuh, Tembelang, Plandaan, dan Sumobito yang turut menunjukkan capaian positif dalam pengelolaan kearsipan di wilayah masing-masing.

Pada kategori arsiparis profesional, penghargaan tertinggi diberikan kepada Eva Yunimar, S.H., M.Si., yang meraih peringkat pertama. Posisi kedua diraih Sutarji, S.Sos., sementara Eky Yuni Setianingsih, S.E., menempati peringkat ketiga.

Penghargaan bagi pengelola arsip tingkat badan dan dinas diberikan kepada Kalimah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai peringkat pertama. Sementara Ita Setianingrum, S.E., M.E., dari BPKAD dan Teguh Indarto, S.E., dari DPMPTSP masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen, dedikasi, dan capaian kinerja dalam pengelolaan arsip yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jombang.

Pada kategori pengelola arsip tingkat kecamatan, penghargaan terbaik pertama diraih Yusril Lail Izzalail dari Kecamatan Mojowarno. Peringkat kedua ditempati Arief Suharno, S.Pi., dari Kecamatan Ploso, sementara posisi ketiga diraih Dewi Rofiah, S.IP., dari Kecamatan Jombang.

Kegiatan Jombang Archive Awards 2026 turut dihadiri Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Ir. Tiat Surtiati Suwardi, M.Si., Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Jombang Kartiyono, S.P., jajaran staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Jombang, kepala desa, pegiat literasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan, pimpinan partai politik tingkat kabupaten, civitas akademika, hingga kalangan mahasiswa.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan bersama terhadap upaya penguatan tata kelola kearsipan sebagai bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang tertib administrasi, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Perayaan hari jadi ke-21 ini tidak sekadar menjadi momentum bertambahnya usia RS Muhammadiyah Jombang, tetapi juga menegaskan komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Direktur RS Muhammadiyah Jombang, dr. Iwan Hartono, M.Kes., mengatakan peluncuran layanan terapi regeneratif merupakan bagian dari upaya rumah sakit untuk terus berinovasi di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin pesat. Selain memperkenalkan terapi Stem Cell dan Secretome, RS Muhammadiyah Jombang juga meluncurkan program Staycation Kartu Prioritas sebagai salah satu layanan tambahan bagi masyarakat.

Dukungan terhadap langkah tersebut juga datang dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Dalam sambutan tertulis Bupati Jombang Warsubi yang dibacakan Wakil Bupati Salmanudin, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dilakukan RS Muhammadiyah Jombang serta menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan layanan kesehatan yang dihadirkan rumah sakit tersebut.

“Dunia kesehatan terus berkembang dengan sangat cepat. Terapi regeneratif melalui stem cell dan secretome membuka peluang baru dalam upaya pemulihan fungsi jaringan maupun organ yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu, forum ini sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan tenaga kesehatan kita,” Ujar Gus Salmanudin membacakan sambutan bupati.

Pemkab Jombang berharap RS Muhammadiyah Jombang dapat terus mempertahankan kualitas pelayanan sehingga kepercayaan masyarakat yang telah terbangun selama ini tetap terjaga.

“Kemajuan teknologi kesehatan hendaknya diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan budaya pelayanan, serta pengembangan inovasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.” Tambahnya

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Jombang Salmanudin dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Jombang Lilik Agus Purnomo, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Jombang, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof. Dr. dr. Sukadiono, M.M., Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jombang Assoc. Prof. Dr. Ir. Abdul Malik, MP., IPU., serta berbagai tokoh dan tamu undangan lainnya.

Dalam sesi talkshow, panitia menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidang terapi regeneratif, di antaranya Prof. Dr. dr. Agung Putra, M.Si. Med., dan dr. Agus Widyatmoko, Sp.PD., M.Sc. Keduanya memaparkan perkembangan teknologi Stem Cell dan Secretome serta potensi penerapannya dalam dunia kesehatan.

Kehadiran layanan terapi Stem Cell dan Secretome di RS Muhammadiyah Jombang diharapkan dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat Jombang dan sekitarnya. Teknologi regeneratif ini menawarkan pendekatan medis yang berpotensi membantu penanganan berbagai penyakit kronis maupun gangguan fungsi organ yang selama ini masih menjadi tantangan dalam pengobatan konvensional.

Penyambutan para jemaah haji berlangsung istimewa karena dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Dr. KH. Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Turut mendampingi dalam acara tersebut Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin Yazid (Gus Salman), Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur Moh. As’adul Anam, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jombang. Hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Yuliati Nugrahani Warsubi, Ketua I TP PKK Ema Erfina, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Jombang Lilik Agus Purnomo, para staf ahli, asisten, kepala OPD terkait, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jombang Ilham Rohim, serta perwakilan berbagai organisasi kemasyarakatan, di antaranya MUI, Baznas, IPHI, PGRI, dan Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, Bupati Warsubi menyambut kepulangan para jemaah haji dan mengucapkan selamat datang kembali di kampung halaman usai menunaikan rangkaian ibadah haji.

“Semoga panjenengan semua menjadi haji dan hajjah yang mabrur dan mabruroh, serta mampu menjaga dan mengamalkan nilai0nilai kebaikan yang diperoleh selama menunaikan ibadah di Tanah Suci,” ungkap Bupati Jombanhg Warsubi.

Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan, juga menyampaikan salam dan ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto kepada para jemaah haji yang baru tiba usai menunaikan ibadah di Tanah Suci.

“Pak Prabowo menyampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu Haji. Beliau mendoakan para jemaah benar-benar menjadi lebih baik ibadahnya, lebih baik sosialnya, lebih baik dalam bermasyarakat, dan lebih baik dalam pekerjaannya. Salah satu tanda-tanda kemabruran adalah mereka akan lebih baik dibandingkan sebelumnya,” tutur Gus Irfan Menteri Haji dan Umrah RI.

Gus Irfan juga menyampaikan penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para petugas haji, tenaga medis, dan panitia yang dinilai telah memberikan pelayanan optimal selama penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap Jombang terus menjadi daerah yang aman, tertib, dan dilimpahi keberkahan.

“Mudah-mudahan Jombang jadi semakin baik, semakin aman, semakin tertib dan pemimpin-pemimpinnya menjadi orang-orang yang takut kepada Allah sehingga selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Gus Irfan.

Momen kepulangan jemaah haji kali ini juga diwarnai penyerahan bantuan dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melalui Zayed Foundation. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan. Ia menyebut total bantuan yang diberikan mencapai 190 ribu dolar AS atau sekitar Rp3,3 miliar. Karena keterbatasan jumlah dana, bantuan tersebut diprioritaskan bagi jemaah haji Indonesia yang dinilai paling membutuhkan.

“Tidak mungkin bantuan ini dibagi ke semuah jemaah haji Indonesia yang jumlahnya begitu besar, oleh karenanya hanya diperuntukkan bagi 150 jemaah di Indonesia yang kita anggap memerlukan. Untuk di Kabupaten Jombang bantuan diserahkan kepada 17 orang yang dinilai membutuhkan,” jelas Gus Irfan.

Para penerima bantuan di Kabupaten Jombang mayoritas berasal dari kalangan pekerja sektor informal. Mereka di antaranya (Siti Aisyah, penjual kemangi asal jogoroto), (Bapak Hariono, Pedagang asongan keliling dari Peterongan), (Syaifudin, petani asal Ngoro), (Ibu Zuliatin, Guru RA Non-ASN dari Kesamben). Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp. 20.815,28.

Di balik sukacita atas kepulangan para jemaah haji, terdapat kabar duka yang turut menyelimuti muslim haji tahun ini. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jombang, empat jemaah asal Jombang dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah di Tanah Suci.

Keempat jemaah tersebut yakni Hj. Rubiansih dan Desa Karobelah, Kemacatan Mojoagung, dan H. Sukipan dari Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, yang tergabung dalam Kloter61. Selain itu, H. Suryono bin Reso asal Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam yang tergabung dalam Kloter 62, serta Hj. Maudluah binti Sa’i asal Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, yang tergabung dalam Kloter 63.

Pemerintah Kabupaten Jombang bersama keluarga besar jemaah haji turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya para jemaah tersebut, seraya mendoakan agar seluruh amal ibadah mereka diterima dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Dalam orasinya, perwakilan Gerakan Pemuda Indonesia (GPI), Jaka Prasetya, menegaskan bahwa program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran program tersebut sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok penerima manfaat yang telah merasakan dampaknya secara langsung. Ia pun mendorong agar pelaksanaan program terus dikawal dan diperkuat demi mendukung peningkatan gizi masyarakat.

“Aksi ini adalah bentuk apresiasi terhadap kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. Kami mendorong agar program MBG terus dilanjutkan karena dampaknya yang sangat positif bagi generasi penerus dan ekonomi masyarakat,” ujar Jaka (GPI).

Terlepas dari dukungan yang diberikan terhadap program MBG, masa aksi tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis. Mereka meminta pemerintah memperkuat pengawasan dalam pelaksanaannya agar distribusi makanan dan pemenuhan standar gizi tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam aksinya, peserta juga mendesak aparat dan instansi terkait untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan program. Mereka menilai penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih guna menjaga kualitas makanan yang diterima para siswa serta memastikan tujuan program dalam mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa dapat tercapai secara optimal.

Sejalan dengan tuntutan tersebut, perwakilan aksi dari Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR), Sutrisno, SH., ADV., menegaskan bahwa program MBG merupakan investasi strategis dalam upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas. Menurutnya, keberlangsungan program tersebut perlu dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Di sisi lain, Ketua DPC BRNR Blitar Raya turut menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan program MBG. Namun, ia mengingatkan seluruh pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Blitar Raya untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas serta mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan arahan pemerintah guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami sangat mendukung keberlanjutan program unggulan presiden. Namun, kami meningatkan dengan tegas kepada semua pelaksana SPPG: Jangan sampai melakukan korupsi. Hal ini sejalan dengan peringatan keras dari presiden kita. Layani sebaik-baiknya kebutuhan masyarakat kita,” kata Ketua DPC BRNR Blitar Raya.

Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut menjadi bentuk aspirasi masyarakat kepada para pemangku kebijakan. Melalui aksi itu, warga Blitar menyuarakan harapan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Massa juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat guna memastikan program berjalan sesuai tujuan serta terbebas dari berbagai bentuk penyimpangan. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Acara dibuka dengan khidmat, dilanjutkan dengan serangkaian sambutan-sambutan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PAC GP Ansor Bandarkedungmulyo Muhammad Syauqi Hidayatullah (Gus Uqi) menyampaikan pidato pokok yang menyoroti peta kekuatan organisasi di tingkat basis. Ia menjelaskan bahwa keberadaan basis kader senior yang melimpah di Desa Karangdagangan (KD) merupakan keuntungan tersendiri bagi kepengurusan saat ini. Rekam jejak, pengalaman, serta bimbingan dari para senior dinilai menjadi modal sekaligus jangkar utama bagi para kader muda dalam mengarungi dinamika perjuangan pemuda Nahdliyin.

Lebih lanjut, Gus Uqi juga mengapresiasi akselerasi performa Jajaran kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) GP Ansor Bandarkedungmulyo yang saat ini dinilai jauh lebih maju dan berkembang pesat. Kemajuan tersebut terlihat nyata pada tiga pilar utama, yakni penguatan nilai-nilai keagamaan (amaliah keaswajaan yang semakin syiar), kemandirian ekonomi kader, serta peningkatan literasi hukum di kalangan pemuda. Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian tersebut, ia memberikan instruksi organisasi yang tegas agar sistem pengaderan formal maupun informal di tingkat ranting harus benar-benar berjalan secara konsisten, terstruktur, dan tanpa henti.

Disamping itu, Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., atau yang biasa disapa Bang Jack selaku akademisi, praktisi hukum, sekaligus kader Ansor menyampaikan bahwasanya kader Ansor hatu paham aturan hukum di zaman sekarang.

“Sebagai kader Ansor, kita tidak cuma harus kuat secara agama dan organisasi, tapi juga wajib paham hukum. Apalagi sekarang zaman medsos, kalau tidak paham aturan, kita bisa gampang tersandung masalah hukum atau termakan hoaks. Kalau kader Ansor pintar hukum, kita bisa bantu warga desa yang sedang kesulitan atau butuh solusi masalah sehari-hari. Jadi, selain memperbanyak anggota, pengaderan kita juga harus diisi dengan pemahaman hukum biar Ansor makin bermanfaat nyata buat warga sekitar,” tegas Bang Jack.

Sinergitas antara umara (pemerintah) dan pemuda juga tergambar dalam forum ini. Tambit, Kepala Desa Karangdagangan yang berhalangan hadir secara langsung lantaran adanya kegiatan ke luar kota, mengutus perwakilan yang disampaikan oleh Wito. Dalam sambutannya, Wito menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari kepala desa atas ketidakhadirannya. Meski demikian, pemerintah desa menegaskan komitmen penuh untuk terus mendukung setiap program positif yang diinisiasi oleh GP Ansor.

Setelah seluruh rangkaian pleno, musyawarah, dan penyusunan rekomendasi organisasi selesai dilaksanakan dengan lancar, acara MUSYTA PR GP Ansor Karangdagangan ini ditutup secara resmi. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Hadi Susilo, memohon keberkahan, kekompakan, serta kemudahan bagi seluruh kader dalam berkhidmat kepada agama, bangsa, dan organisasi.

(RED)

Pada ajang tersebut, Kabupaten Jombang berhasil meraih predikat Terbaik 3 dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran untuk tingkat kabupaten se-Regional Jawa-Bali. Prestasi ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menghasilkan penghargaan berupa dana insentif fiskal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1 Miliar yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Warsubi menjadi bukti apresiasi atas upaya dan komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui berbagai kebijakan yang terencana dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kategori penurunan Tingkat Pengangguran dalam ajang ini diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menjalankan program ketenagakerjaan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penilaian tim independen, kabupaten Jombang menunjukkan kinerja yang menonjol dalam sejumlah aspek penting, seperti penyusunan perencanaan ketenagakerjaan yang terarah, dukungan anggaran daerah yang memadai untuk program penyerapan tenaga kerja, keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), serta inovasi daerah dalam menciptakan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat.

Atas capaian tersebut, Kabupaten Jombang berhasil menempati posisi tiga besar kabupaten terbaik di Regional Jawa-Bali dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, sejajar dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Kulon Progo yang juga meraih penghargaan serupa.

Kegiatan penhargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Metro TV tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemberian penghargaan berupa insentif fiskal. Bertujuan untuk mendorong terciptanya persaingan yang positif antar daerah sekaligus memberikan apresiasi kepada daerah yang mampu menunjukkan kinerja dan prestasi yang  baik dalam menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku tuan rumah acara, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Ia menekankan bahwa penghargaan yang diraih bukan sekadar bentuk pengakuan atas capaian ynag telah diraih, tetapi juga menjadi motivasi dan tanggung jwab untuk terus menghadirkan kemajuan bagi daerah masing-masing. Menurutnya, berbagai keberhasilan yang diciptakan para kepala daerah dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Setelah menerima penghargaan beserta dana insentif fiskal sebesar 1 Miliar Bupati Jombang Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama yang dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Jombang serta seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen memanfaatkan dana insentif fiskal tersebut secara transparan dan bertanggung jawab. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai program peningkatan kesempatan kerja, pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan sektor ekomomi daerah melalui berbagai inovasi dan stimulus yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Alhamdulillah, penghargaan ini adalah wujud nyata dari kerja keras, gotong royong, dan sinegri seluruh elemen masyarakat serta jajaran Pemkab Jombang. Penghargaan ini seutuhnya milik warga Jombang. Mengenai dana insentif fiskal ebesar 1 Miliar rupiah yang diamanahkan oleh Pemerintah Pusat, Insyaallah akan kami alokasikan kembali secara tepat sasaran dan akuntabel. Dana ini akan kami fokuskan untuk memperluas lapangan kerja baru, meningkatkan pelatihan kompetensi pemuda, serta memperkuat UMKM daerah. Prestasi ini bukan kahir, melainkan energi baru bagi kami untuk terus hadir memberikan solusi nyata demi kesejahteraan masyarakat jombang. Mohon juga dukungan masyarakat jombang agar jombang agar jombang tetap kondusif dan nyata bagi investor”, tutur Bupati Jombang Warsubi.

Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB itu menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar lembaga sekaligus memperkuat sinergi di antara organisasi yang bergerak di bidang sosial, media, jurnalistik, dan advokasi hukum. Sejumlah pengurus, anggota, jurnalis, aktivis sosial, serta tamu undangan turut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung dengan suasana santai namun tetap sarat makna.

Dalam sambutannya, Dr. Joko Prasetyo, S.Sy., S.H., M.H., yang akrab dengan panggilan Bang Jack, menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi memiliki peran penting dalam membangun komunikasi, memperkuat kekompakan, serta menyatukan visi dan tujuan bersama. Menurutnya, sinergi yang kuat antaranggota dan lembaga menjadi modal utama dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial, tugas jurnalistik, serta pendampingan dan advokasi hukum bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas. Organisasi ynag kuat lahir dari komunikasi yang baik, kebersamaan ynag terjaga, dan komitmen bersama dalam memperjuangkan kepentingan masyrakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bang Jack menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi organisasi kemasyarakatan, media, maupun lembaga advokasi hukum saat ini semakin beragam dan kompleks. Karena itu, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih erat agar setiap program yang dijalankan mampu memberikan kontribusi dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Kegiatan juga diisi dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para anggota. Selain itu, forum konsolidasi dimanfaatkan untuk membahas berbagai agenda organisasi ke depan sekaligus melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Beragam saran, masukan, dan ide yang disampaikan peserta menjadi bahan diskusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, pemberitaan media, pendampingan hukum, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Keakraban antar peserta semakin terasa saat seluruh anggota mengikuti kegiatan nyate bareng yang telah menjadi tradisi dalam setiap pertemuan keluarga besar organisasi tersebut. Melalui momen kebersamaan itu, para peserta tidak hanya menikmati hidangan bersama, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan membangun hubungan yang lebih dekat antaranggota yang berasal dari berbagai daerah serta latar belakang profesi yang berbeda.

Kegiatan tersebut mendapatkan respons positif dari para peserta. Mereka menilai bahwa forum yang berlangsung dalam suasana santai dan kekeluargaan seperti ini mampu memperkuat komunikasi serta membuka ruang diskusi yang lebih efektif dalam membahas berbagai persoalan dan perkembangan organisasi.

Keberadaan kantor bersama yang menjadi wadah bagi LSM Cakra Baskara Nusantara, Media Krisna Nusantara, Serikat Jurnalis Nusantara, Lembaga Hukum dan Advokasi, serta Kantor Hukum Jack and Associates juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga. Melalui sinergi lintas bidang tersebut, diharapkan lahir berbagai program yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang sosial, advokasi hukum, penyebaran informasi publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Menjelang berakhirnya kegiatan, seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kekompakan dan mempererat kerja sama antar lembaga. Selain itu, mereka juga bersepakat untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semangat kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan konsolidasi ini diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan sekaligus memperkuat peran organisasi sebagai mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kebersamaan adalah kekuatan. Dari kebersamaan lahir solidaritas, dan dari solidaritas lahir pengabdian terbaik untuk masyarakat,” tutup Bang jack.

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar, penuh kehangatan dan keakraban. Acara kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur sekaligus harapan agar seluruh organisasi yang tergabung senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan program kerja, semakin solid dalam berkolaborasi, serta terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Peraturan ini menjadi landasan kebijakan yang bertujuan mempercepat penemuan kasus TBC, memastikan penderita memperoleh pengobatan hingga tuntas, serta menekan penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat. Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperkuat program “Jombang SAE” (Skrining Aktif dan Edukasi Tuberkulosis) sebagai bentuk dukungan terhadap target nasional Eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, M.KP., menjelaskan bahwa penerapan Perbup ini membawa perubahan dalam sistem penanggulangan TBC di Kabupaten Jombang. Jika sebelumnya penemuan kasus lebih banyak bergantung pada pasien yang datang sendiri ke fasilitas kesehatan, kini dilakukan dengan pendekatan yang lebih aktif melalui kegiatan skrining pada kelompok berisiko tinggi serta penelusuran kontak erat atau kontak serumah penderita TBC. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si., menekankan bahwa masih adanya kasus Tuberkulosis (TBC) yang belum teridentifikasi dapat berdampak pada menurunnya produktivitas keluarga serta kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, Bupati yang akrab disapa Abah Warsubi mengajak seluruh perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, dan lurah untuk bersama-sama mengambil peran aktif dan bergerak secara terpadu dalam upaya pencegahan, deteksi dini, serta penanganan TBC di wilayah masing-masing.

“Saya berharap, semua pihak dapat menjalankan perannya secara optimal. Begitu pula perangkat daerah lainnya agar berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya,” ujar bupati Jombang Warsubi.

“Kita jangan hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Tetapi kita juga harus aktif menjemput bola mendatangi masyarakat, menemukan kasus lebih dini, memberikan edukasi yang tepat, serta memastikan setiap pasien mendapatkan pengobatan hingga sembuh,” Tegas Bupati Warsubi.

Bupati juga memberikan perhatian khusus kepada para camat agar dapat mengoordinasikan kepala desa, kader kesehatan, kader PKK, serta tokoh agama untuk berperan aktif sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui keterlibatan berbagai unsur tersebut, diharapkan warga yang mengalami gejala batuk berkepanjangan atau menunjukkan tanda-tanda Tuberkulosis (TBC) dapat segera melakukan pemeriksaan dan memperoleh penanganan sedini mungkin.

“Kepada rumah sakit, puskesmas, klinik, labolatorium, organisasi profesi, dan seluruh tenaga kesehatan, saya mengajak untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat krining aktif, mempercepat diagnosis, serta memastikan pasien mendapatkan pengobatan yang tuntas. Kepada para camat, untuk dapat mengoordinasikan kepala desa, lurah, kader kesehatan, kader PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sehingga dapat menjadi ujung tumpak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membantau menemuakan waraga yang memiliki gejala tuberkulosis untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan,” tambahnya.

Peluncuran Perbup Nomor 25 Tahun 2026 tidak hanya menjadi langkah strategis dalam pengendalian Tuberkulosis (TBC), tetapi juga mengandung pesan edukatif bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jombang mengajak masyarakat untuk tidak ragu, takut, maupun merasa malu dalam melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi juga menegaskan pentingnya peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam mendukung proses penyembuhan pasien. Menurutnya, dukungan sosial yang positif dapat memberikan semangat serta membantu pemulihan kondisi psikologis pasien selama menjalani pengobatan hingga tuntas.

“Mari kita hilangkan stigma terhadap penderita tuberkulosis. Mereka membutuhkan dukungan dan pendampingan, bukan pengucilan. Tuberkulosis adalah penyakit yang dapat diSEMBUHkan apabila ditemukan sejak dini dan menjalani pengobatan secara teratur sampai selesai,” pungkusnya.

Melalui slogan “Temukan Cepat, Obati Tuntas, Jombang Bebas TBC“, gerakan ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan pernapasan, baik bagi diri sendiri maupun anggota keluarga.

Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2026 oleh seluruh pihak yang hadir, diawali oleh Bupati Jombang sebagai bentuk dukungan terhadap upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Jombang.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis, antara lain Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dukungan juga datang dari berbagai instansi vertikal, sektor perbankan, organisasi profesi yang tergabung dalam KOPI TB, Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera, hingga Baznas.

Selain itu, sejumlah organisasi keagamaan dan organisasi perempuan turut menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, di antaranya PCNU, PD Muhammadiyah, Muslimat NU, dan Aisyiyah Kabupaten Jombang. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC hingga ke tingkat masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Ida Sohibatin menjelaskan bahwa berdasarkan data sementara hingga 28 Mei 2026 pukul 20.00 WIB, Jumlah hewan kurban yang telah menjalani pemeriksaan mencapai 9.061 ekor. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan memenuhi persyaratan sebelum didistribusikan maupun disembelih.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara Tim AMPM di 20 kecamatan, rinciannya tercatat sebanyak 716 ekor sapi, 3 ekor kerbau, 7.441 ekor kambing, dan 901 ekor domba telah diperiksa oleh petugas,” ujar Ida Sohibatin.

Pemeriksaan antemorten dilakukan sebelum proses penyembelihan untuk menilai kondisi kesehatan hewan kurban, sementara pemeriksaan postmorten dilakukan setelah penyembelihan guna memastikan daging yang dihasilkan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) sehingga layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kepala dinas pertanian kabupaten nganjuk Ida Sohibatin menegaskan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menjaga kesehatan masyarakat veteriner. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha.

Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Ery Cahyono menyampaikan bahwa proses pendataan dan pelaporan hasil pemeriksaan masih terus berlangsung. Ujarnya tim dilapangan dari masing-masing kecamatan secara berkala terus mengirim laporan sehingga jumlah hewan kurban yang telah diperiksa masih berpotensi bertambah seiring masuknya data terbaru.

“Data yang kami sampaikan saat ini masih bersifat sementara karena masih ada laporan yang masuk. Nantinya akan kami update kembali dengan data terbaru,” jelasnya.

Ery Cahyono juga menjelaskan bahwa hingga jumat 29 Mei 2026 yang bertepatan dengan haris tasyrik ketiga setelah Hari Raya Idul Adha, kegiatan penyembelihan hewan kurban masih berlangsung di beberapa wilayah Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, proses pemantauan dan pemeriksaan oleh petugas tetap dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan kurban berjalan sesuai ketentuan kesehatan hewan dan keamanan pangan.

“Untuk update Jumat, 29 Mei 2026 di hari tasyrik ketiga setelah Hari Raya Iduladha, masih ada pemotongan ternak kurban. Pelaporan pemotongan hewan kurban juga masih terus berlangsung dan dilaporkan ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur hingga batas akhir tanggal 10 Juni 2026,” terang Ery Cahyono.

Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk turut mengingatkan panitia kurban maupun masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan area penyembelihan serta memastikan hewan yang akan dikurbankan berasal dari sumber yang sehat dan telah menjalani pemeriksaan oleh petugas berwenang.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Nganjuk dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai standar kesehatan, sehingga memberikan manfaat serta keberkahan bagi seluruh masyarakat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo pada Jumat sore, 29 Mei 2026. Pada kesempatan yang sama, sebanyak 33 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur juga menerima opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Kabupaten Mojokerto sendiri mencatat tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) hingga Semester II Tahun 2025 mencapai 91,08 persen.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap LKPD bertujuan untuk menilai dan memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar yang berlaku.

“Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah,”

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK merupakan hasil penilaian profesional terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, opini tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah sepenuhnya bebas dari risiko kesalahan maupun potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

“Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keunagan yang disajikan oleh pemerintajh sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya.” Tegas Yuan Candra.

Dalam proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 terhadap 33 pemerintah daerah di Jawa Timur, BPK masih menemukan sejumlah catatan terkait pengelolaan keuangan daerah. Namun, temuan tersebut dinilai tidak berdampak material sehingga tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan yang masih ditemukan antara lain pengelolaan dan administrasi aset yang belum tertata secara optimal, kekurangan volume pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada proyek belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Selain itu, terdapat pula pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, kekeliruan dalam penganggaran belanja, hingga penerapan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terlebih dahulu meminta tanggapan dari seluruh pemerintah daerah terhadap konsep hasil pemeriksaan, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Yuan Candra juga mengingatkan agar setiap pemerintah daerah tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan. Menurutnya, tindak lanjut yang tepat dan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP,” Pesannya.

diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Capaian tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Jombang Warsubi dan Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji. Penyerahan dokumen tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur pada Jumat siang (29/05/2026).

Selain Kabupaten Jombang, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 juga dilakukan secara bersamaan kepada 33 pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur. Audit tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk menilai kewajaran penyajian laporan keauangan pemerintah daerah.

Menanggapi hasil tersebut, Bupati Jombang Warsubi mengungkapkan rasa syukur atas kembali diraihnya opini WTP. Menurutnya, predikat tersebut bukan sekadar capaian yang patut dibanggakan, melainkan bentuk tanggung jawab ynag harus dipenuhi melalui komitmen, disiplin, dan kerja keras ynag berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa standar pengelolaan keunagan ynag baik harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.

“Alhamdulillah, Kabupaten Jombang mampu menjaga konsistensi opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Hasil ini sejalan dengan harapan bersama pemerintah dan masyarakat Jombang. Kami sangat bersyukur atas kelancaran proses audit ini, dan berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah menjaga akuntabilitas kerja sehingga mendapat penilaian WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur,” tutur Bupati Warsubi.

Bupati Jombang Warsubi menuturkan bahwa keberhasilan dalam menjaga kualitas tata kelola dan kepatuhan administrasi daerah merupakan hasil dari kerja sama ynag solid antara pihak eksekutif dan legislatif. Menurutnya, DPRD Jombang selama ini memberikan dukungan ynag baik terhadap berbagai program pembangunan daerah. Di sisi lain, pemerintahan daerah juga senantiasa membuka runag komunikasi dan menerima berbagai masukan dari legislatif sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong kemajuan Kabupaten Jombang.

“Semoga seluruh kerja keras dan pengabdian kita bersama senantiasa membawa barokah bagi masyarakat Jombang,” ujarnya.

Bupati Jombang Warsubi berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk ke -13 kalinya secara berturut-turut dapat menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan ynag transaparan, akuntabel, dan bertanggungjawab. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang tertib tidak hanya berhenti pada aspek administrasi, tetapi juga mampu mewujudkan dalam program dan layanan ynag memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

“Setiapa rekomendasi dan hasil evaluasi dari BPK tentu menjadi atensi utama bagi seluruh aparatur Pemkab Jombang untuk berbenah. Ke depan, kami berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan APBD melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan pendapatam asli daerah (PAD), demi mewujudkan visi besar kita bersama: jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semaua,” pungkasnya.

Turut hadir dalam prosesi penyerahan tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, Inspektur Kabupaten Jombang Abdul Madjid Ningdyagung, serta Kepala BPKAD Kabupaten Jombang M. Nasrullah ynag mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut.

Pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut dipimpin oleh KH. Shoviyul Himami ynag bertindak sebagai imam sekaligus Khotib.

Sebelum pelaksanaan sholat dimulai, Bupati nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan laporan penyaluran hewan kurban dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, Pemkab Nganjuk menyalurkan bantuan kurban berupa empat ekor sapi dan dua belas ekor kambing sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian kepada masyarakat.

Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi yang akrab disapa Kang Marhaen memastikan seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melewati proses pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa kondisi hewan kurban dipastikan sehat dan layak untuk dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Dalam sambutan dan khutbah yang disampaikan, kang Marhaen juga mengajak masyarakat untuk memahami makna Idul Adha secara lebih mendalam. Menurutnya, hari raya kurban tidak hanya dimaknai sebagai prosesi penyembelihan hewan semata, tetapi juga harus tercermin dalam sikap sosial dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.

“Paling tidak ada empat nilai utama ynag harus kita teladani: keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Empat hal inilah ynag menjadi pengingat bagi diri saya sendiri, dan mari bersama-sma kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Nganjuk,” ungkap kang Marhaen.

Perkembangan zaman tidak menghilangkan budaya guyub dan kebersamaan masyarakat Nganjuk. Setelah pelaksanaan salat Idul Adha berjamaah berlangsung dengan khusyuk, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara tumpengan bersama yang digelar di area teras masjid.

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, tokoh agama, serta masyarakat duduk lesehan sambil menikmati hidangan bersama. Kebersamaan tersebut menjadi penutup yang penuh makna sekaligus mencerminkan nilai kepedulian sosial dan semangat kebersamaan yang terus digaungkan oleh Marhaen Djumadi.