Acara yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk ini menjadi panggung apresiasi bagi para pelaku industri, lembaga non formal dan Serikat pekerja yang dinilai berkontribusi besar terhadap iklim kerja di Bumi Anjuk Ladang.

Menariknya,acara tersebut disambut antusiasme luar biasa saat para penyandang disabilitas dari SLB Shanti Kosala membawakan tari Jaya Stamba dengan sangat apik. Penampilan tersebut memicu tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin, sekaligus menjadi simbol inklusivitas dalam dunia kerja.

Dalam sesi sarasehan, hadir narasumber pakar, Dr. Munawar Daeng Mangagang S, SOS., SH., M.H. Selaku Hakim AD HOC Pengadilan Hubungan Industrial Gresik, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemilik usaha dan pekerja. “Hukum yang baik harus mampu memberikan rasa aman bagi mereka yang berusaha, sekaligus rasa adil bagi mereka yang bekerja,” tegas Dr. Munawar dalam paparannya mengenai harmonisasi hubungan industrial.

Malam penganugerahan ini mencakup berbagai kategori prestisius, mulai dari LKS Bipartit Award, Anugerah Terbesar Kesempatan Kerja Disabilitas, hingga kontributor program BPJS.

Salah satu organisasi yang mencuri perhatian adalah Serikat Pekerja Bersatu Sejahtera (SPBS). Dalam ajang ini, SPBS sukses memboyong dua penghargaan sekaligus, yakni:

1. Anugerah Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dengan Jumlah Anggota Terbanyak.
2. Anugerah Kontributor Program Sertakan.

Ketua Umum DPP SPBS, Satriyo Pamungkas, S.Psi, menyatakan bahwa capaian ini merupakan suntikan motivasi bagi organisasinya untuk terus konsisten melakukan edukasi dan advokasi.

“Capaian malam ini adalah motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan roda organisasi. Kami ingin pekerja di Nganjuk lebih melek terkait permasalahan hubungan industrial,” ujar Satriyo. Ia juga menutup pernyataannya dengan apresiasi mendalam bagi seluruh pengurus dan anggota SPBS yang telah berjuang bersama dalam satu barisan SPBS.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan hubungan industrial di Kabupaten Nganjuk semakin solid, produktif, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan baik pekerja maupun masyarakat.

RIO

Sebelum menginjakkan kaki di kompleks museum, Wakapolri beserta rombongan melakukan prosesi khidmat dengan berziarah ke makam Ibu Marsinah, yang kini telah resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional.

Didampingi oleh Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi (Kang Marhaen) dan Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro, Wakapolri tampak menundukkan kepala sejenak, memberikan penghormatan tertinggi bagi pejuang hak buruh tersebut di pusara yang berjarak hanya 1 kilometer dari lokasi museum.

Setibanya di pelataran museum yang megah, Komjen Pol. Dedi Prasetyo langsung bergerak cepat. Sambil memantau detail bangunan yang sudah mencapai progres 100%, ia memberikan instruksi langsung kepada jajaran pimpinan daerah Nganjuk.

“Penataan lahan parkir harus maksimal dan stand UMKM wajib dikelola dengan apik. Kita ingin peresmian ini tidak hanya menjadi seremoni, tapi juga penggerak ekonomi warga sekitar,” tegas Wakapolri di hadapan Kang Marhaen.

Museum ini dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 2 Mei 2026 mendatang. Kehadiran museum ini diproyeksikan menjadi ikon baru perjuangan hak asasi manusia dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Suasana semakin emosional dengan kehadiran tokoh buruh, Sekjen Serikat Pekerja Bersatu Sejahtera (SPBS), Paryono. Di mata kaum pekerja, berdirinya museum ini adalah pengakuan negara atas tetes keringat dan darah perjuangan kaum buruh.

Dengan nada berapi-api, Paryono menyampaikan pesan yang menggetarkan:
“Marsinah mengajarkan kita bahwa upah layak adalah hak yang harus diperjuangkan! Biarlah semangatnya membakar urat nadi kita. Jangan biarkan keringatmu diperas tanpa keadilan. Bangkit, berdiri, dan bersuaralah demi martabat yang setara!” pungkasnya.

Rio

Dalam penyusunan RLPPD merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2024 sesuai aturan pelaksana dari PP No 13 Tahun 2019. Laporan ini merangkum seluruh aspek vital pembangunan, mulai dari sektr ekonomi sampai kualitas layanan public.

Dari hasil laporan diatas, Pemerintah Kabupaten Jombang membedah capaan daerah ke dalam 5 poin yang memyentu kepentingan warga seperti:

1. Capaian Makro dan Kesejahteran: Laporan ini menyajikan angka konkrit terkait indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hingga tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio)
2. Pelayanan Dasar Masyarakat: Masyarakat dapat melihat sejauh mana fenomena pemerintah dalam mengelola sector pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum (jalan dan infrastruktur), perumahan rakyat, serta jaminan ketentraman dan sosial.
3. Akuntabilitas Keuangan: Memuat hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah (EPPD) serta opini atas laporan keunagan dari badan pemeriksa.
4. Realisasi Anggaran: Transparansi penuh mengenai pendapatan daerah dank e aman saja alokasi belanja daerah digunakan selama satu tahun anggaran.
5. Inovasi Daerah: Menampilkan terbosan-terobosan baru yang diciptakan untuk mempermudah pelayanan public di masa depan.

RLPPD bukan hanya sekedar dokumen administrative melainkan instrument bagi masyarakat untuk melakukan fungsi control dengan mengetahui capaian kerja, dengan begitu masyarakat bisa memberikan masukan yang lebih objektif dalam forum-forum pembangunan.

Lewat RLPPD, Pemkab Jombang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Mari kita kawal pembangunan Jombang demi Jomban yang maju dan sejahtera untuk semua.

Acara pelantikan dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin, S.Ag,. M.Pd., Sekertarias Daerah Agus Purnomo, S.H., M.Si., serta staf ahli, asisten, dan Kepala Perangkat Daerah setempat.

Lima pejabat yang dilantik merupakan figur-figur yang sebelumnya mengikuti seleksi ketat sesuai prosedur kualifikasi dan kompetensi di bidangnya masing-masing.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, saya ucapkan selamat dan sukses kepada lima pjabat pimpinan tinggi pratama yang pada hari ini telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya. Semoga mampu mengemban amanah, mampu melaksanakan tugas pelayanan public, tugas pemerintahan, serta tugas pembangunan secara optimal”, ujar Bupati Jombang Warsubi.

Ia juga menegaskan mutasi jabatan ini merupakan upaya penyegaran organisasi untuk menghindari stagnansi. Bupati Jombang Warsubi menjamin bahwa seluruh proses penempatan jabatan telah melalui ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

“Tidak ada ruang bagi praktik non-profesional dalam pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang. saya meminta agar segera menyesuaikan diri, tunjukkan kinerja nyata, dan jujung tinggi nilai integritas serta etika birokrasi,” tegas bupati

Selanjutnya, Bupati juga menegaskan para pejabat baru untuk bisa mampu membangun koaborasi dan melahirkan inovasi pelayanan public yang transparan dan berrientasi pada masyarakat. Ia menekankan bahwa kerja para pejabat akan dievaluasi secara berkala.

“Saya akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja saudara secara berkala dan terukur. Bagi yang berprestasi akan diberikan apresiasi, namun bagi yang tidak menunjukkan kinerja dan integritas akan diberikan tindakan jelas,” ibuhnya

Dalam penurupan sambutan, Bupati Jombang Warsubi berharap pelantikan ini menjadi momentum kuat untuk mewujudkan visi besar daerah yakni “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”

shintta

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya menjaga harga tetap stabil dan mengendalikan inflasi menjelang hari raya. Ia meminta agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperketat pemantauan harga di pasar, serta meningkatkan koordinasi dengan distributor, sehingga permintaan masyarakat yang meningkat di masa Lebaran dapat terkelola dengan baik.

“Sinergi, komunikasi yang baik, serta kecepatan respons menjadi kunci dalam menjaga stabilitas daerah,” tegas Harda.
Selain fokus pada stabilitas harga, Pemerintah Kabupaten Sleman juga menugaskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman untuk terus memantau perkembangan sosial di masyarakat, sehingga potensi gangguan dapat terdeteksi sejak dini selama periode Lebaran.

Di bidang pengamanan, Kepolisian Resor Kota Sleman menyiapkan Operasi Ketupat Progo 2026, yang akan digelar selama 13 hari mulai 13 Maret 2026, dengan mengusung tagline “Mudik Aman, Keluarga Bahagia”. Sebanyak 1.400 Personel gabungan yang terdiri dari Porli, TNI, Instansi terkait, dan relawan akan dikerahkan untuk mengamankan wilayah sleman.
Pelaksana Harian Kapolresta Sleman, Roedy Yulianto, menyampaikan bahwa pengamanan akan dipusatkan di beberapa titik penting dengan mendirikan empat pos utama sebagai pusat koordinasi dan pengawasan.

“Pos tersebut meliputi satu Pos Terpadu di kawasan Tempel sebagai gerbang perbatasan DIY-Jawa Tengah, dua Pos Pengamanan di Ambarukmo Plaza untuk melayani masyarakat di pusat aktivitas publik,” jelas Roedy.

Mengantisipasi tingginya arus kendaraan selama masa mudik dan balik lebaran, kepolisisan menyiapkan skema rekayasa lalu lintas secara situasional. Seperti pemanfaatan akses masuk tol fungsional Purwomartani untuk jalur arus balik, serta pengaturan titik putar balik (U-turn) di sepanjang jalan solo, guna mengurangi potensi penumpukan kendaraan.

Selain itu, Satlantas Polresta Sleman akan menutup sebagian besar U-turn di jalur dari SP3 ADS hingga Proliman, kecuali beberapa titik strategis seperti di depan Telkom Kalasan dan Sendang Ayu. Pengamanan khusus juga akan diberlakukan di destinasi wisata populer seperti Tebing Breksi dan Obelix Hills, yang berpotensi mengalami lonjakan pengunjung selama masa libur Lebaran.
Selain itu, Satlantas Polresta Sleman akan menutup sebagian besar U-turn di jalur dari SP3 ADS hingga Proliman, kecuali beberapa titik strategis seperti di depan Telkom Kalasan dan Sendang Ayu. Pengamanan khusus juga akan diberlakukan di destinasi wisata populer seperti Tebing Breksi dan Obelix Hills yang berpotensi mengalami lonjakan pengunjung selama masa libur Lebaran.

“Kepolisian juga menegaskan akan menindak tegas berbagai pelanggaran lalu lintas, termsauk penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi (knalpot brong), serta kendaraan roda dua yang memasuki jalur cepat di jalan Padjajaran. Tim pengurai kemacetan akan ditempatkan di sejumlah simpul lalu lintas, salah satunya di Simpang Empat Danggung yang berada di dekat pusat perbelanjaan Sleman City Hall,” ujar Roedy.

Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi bencana mengingat beberapa wilayah Sleman berada di zona rawan terutama di lereng Gunung Merapu serta jalur wisata dengan medan yang curam. BPBD bersama instansi terkait diminta meningkatkan kesiapsiagaan selama libur Lebaran.

Untuk memastikan layanan kesehatan darurat, sejumlah rumah sakit rujukan juga disiapkan, antara lain RSUD Sleman, RSA UGM, dan RSUP Dr. Sardjito.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sleman menegaskan komitmennya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, baik bagi para pemudik maupun wisatawan yang berkunjung ke Bumu Sembada selama perayaan Idul Fitri 1447 H.

shinta

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan meskipun perayaan hari raya adalah tradisi berbagi dan silaturrahmi, dalam pelaksanaannya hars sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Dalam Surat Edaran ini, menginstruksikan semua jajaran dari Desa, Kecamatan sampai dinas Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjadi teladan bagi masyarakat.

Rudy Susmanto menuturkan bahwa momentum Ramadhan dan menjelang idhul fitri harus dijaga sebagai masa untuk memperkuat integritas dan menjaga pemerintahan tetap berjalan secara sehat dan bersih.

“Tentunya kita ingin di bulan suci Ramadhan dan menyambut hari raya idhulfitri, pemerintah betul-betul hadir dalam kondisi yang sehat. Kita tidak ingin niatan baik, akhirnya karena satu dua kejadian justru mencederai perjalanan ibadah puasa kita selama 30 hari ke belakang,” ujarnya

Bupati Bogor mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tetap menjunjung tinggi integritas, khususnya menjelang perayaan hari raya. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat maupun pegawai tidak diperkenankan menerima ataupun memberikan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban sebagai abdi negara.

Selain itu, Bupati Bogor juga melarang adanya permintaan dana atau bingkisan kepada masyarakat maupun pelaku usaha, termasuk yang berkaitan dengan Tunjangan Hari Raya (THR). Permintaan tersebut tidak boleh dilakukan, baik secara pribadi maupun dengan mengatasnamakan instansi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan agar seluruh pegawai tidak memanfaatkan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi selama momentum perayaan hari raya berlangsung.

“Kami juga sudah mengirim imbauan kepada seluruh SKPD sehingga kecamatan dan kelurahan mengenai larangan penggunaan kendaraan dinas plat merah untuk mudik. Kami menghimbau seluruh ASN untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan mudik,” jelasnya

Bupati Bogor juga mengingatkan kewajiban pelaporan bagi setiap pegawai negeri maupun penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Terkait bingkisan berupa makanan atau minuman yang mudah rusak, ia menyarankan agar bantuan tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan atau lembaga sosial. Penyaluran tersebut tetap harus dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), lengkap dengan penjelasan serta dokumentasi penyerahan. Selanjutnya, UPG akan menyampaikan rekapitulasi laporan tersebut kepada KPK.

Selain itu, pimpinan perangkat daerah diminta memastikan seluruh pegawai mematuhi aturan yang berlaku dengan mengeluarkan imbauan internal. Hal ini dilakukan guna mencegah praktik suap, uang pelicin, maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun.

Bupati Bogor juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap potensi pungutan liar akan terus diperkuat melalui kerja sama dan koordinasi antarinstansi terkait.

“Tim saber pungli di Kabupaten Bogor masih tetap terbentuk dan bekerja secara kolaborasi bersama unsur kepolisisan, kejaksaan, serta pemerintah daerah. Tim ini terus bergerak untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar maupun gratifikasi di lingkungan pemerintahan,” ungkap rudy

Ia juga mengajak masyarakat serta pelaku usaha untuk turut berperan aktif dalam mencegah praktik gratifikasi. Apabila menemukan adanya permintaan hadiah, suap, atau bentuk pemerasan yang dilakukan oknum tertentu, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui layanan pengaduan milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan dapat disampaikan melalui call center 198 maupun aplikasi Gratifikasi Online (GOL).

Surat edaran tersebut ditetapkan di Cibinong pada 6 Maret 2026 dan berlaku sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Aturan ini juga mencakup rumah sakit daerah (RSUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bogor.

shinta

Wakil Bupati biasa disapa Mas Handy kedatangannya disambut hangat oleh warga dengan lantunan sholawat Hadrah yang menambah semarak suasana ibadah di bulan suci.

Dalam acara tersebut, Mas Handy secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada para lansia, kaum duafa, serta santunan bagi anak yatim. Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan fasilitas masjid berupa dua roll karpet dan satu mushaf Al-Quran, serta penyerahan santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi penerima manfaat.

Mas Handy dalam sambutannya memaparkan sejumlah progress pembangunan strategis, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Bagor bahwa jembatan kutorejo kini telah berhasil diperbaiki berkat sinergi antara BPNP dan Dinas Provinsi.

“Pembangunan jalan merupakan lanjutan dari ruas Mojorembun hingga Tamanan yang kini kondisinya sudah halus. Namun, untuk ruas utama Tamanan hingga Sambikerep masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ kami. Kami sudah komunikasikan hal ini kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur agar segera mendapatkan tindak lanjut,” ungkap Mas Handy.

Sektor Kesehatan juga mendapat kabar bahagia, tahun ini Mas Handy menyebut Pemkab Nganjuk resmi memulai pembangunan ulang Puskesmas Bagor. Fasilitas kesehatan ini diproyeksikan menjadi pusat layanan yang lebih modern dan lengkap dengan penyediaan layanan rawat inap untuk mempermudah akses kesehatan warga sekitar.

Safari ramadhan memboyong unit layanan langsung ke tengah masyarakat, di antaranya: Layanan Adminduk: Pencetakan KTP di tempat (On-the-spot), Pasar Pangan Murah: Upaya menekan inflasi selama Ramadhan, Cetak Kesehatan gratis dan donor darah Bimbingan Perkawinan Konsultasi bagi calon Pengantin.

Satu tahun sepuluh bulan masa kepemimpinannya bersama Bupati, Mas Hary menyatakan bahwa evaluasi terus dilakukan untuk memperbaiki pelayanan yang dirasa kurang maksimal.

“Salah satu fokus utamanya saat ini adalah pembaran data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial di masa depan lebih tepat sasaran,” ujarnya

Selanjutnya acara ditutup dengan tausyiah agama, sholat maghrib berjamaah, dan buka puasa bersama warga. rencananya , safari ramadhan akan terus berlanjut hingga mencakup seluruh 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

shinta

Dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh agama diantaranya KH. Cholil Dahlan Pengasuh Ponpes Darul Ulum Rejoso Peterongan beserta Dewan Pertimbangan MUI Jombang yang memimpin Istighosah dan KH. Nur Hadi (Mbah Bolong) Pengasuh Ponpes Falahul Muhibbin Watugaluh Diwek untuk menyampaikan tausiyah dan Doa. Tidak ketinggalan tampak hadir Sekdakab Jombang Agus Purnomo S.H., M.Si juga para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Jombang. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, Ketua 1 TP PKK Kabupaten Jombang Ning Ema Erfina, Ketua DWP Kabupaten Jombang Lilik Agus Purnomo.

Bupati Warsubi dalam sambutannya didampingi Wakil Bupati Jombang Salamudin menyampaikan peringatan satu tahun masa jabatan adalah momentum tasyakuran sekaligus wujud syukur atas ridho Allah SWT. Beliau juga mengungkapkan rasa terimakasih atas kelancaran dalam menjalankan amanah masyarakat Jombang selama satu tahun terakhir. Dan mempertegas komitmen kuatnya untuk terus melangkah maju. Beliau memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan akan tetap sejalan dalam mewujudkan visi besar ‘Jombang Maju Dan Sejahtera Untuk Semua’,  Masyarakat sebagai muara dari setiap kebijakan yang diambil.

“Tepat satu tahun saya bersama Gus Wabup dilantik. Kegiatan ini adalah wujud syukur atas kekuatan yang diberikan Allah SWT untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jombang,” Ujarnya.

Meskipun baru satu tahun memimpin Kabupaten Jombang, Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Gus Salman telah menoreh sederet prestasi Prestisius, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Sekitar 18 penghargaan yang didapatkan, ia menjebut yang pertama dibidang Tata Kelola Keuangan Jombang sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke 12 kalinya secara berturut-turut. Kedua, di aspek Pembangunan Daerah Jombang berhasil meraih posisi terbaik ketiga dalam penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Jawa Timur. Bidang Kesehatan Kabupaten Jombang mendapatkan penghargaan atas capaian intervensi spesifik stunting Terbaik Regional 1 di tahun 2025 tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia dari Menteri Kesehatan RI.

Pencapaian tertinggi di bidang pelayanan publik, Jombang berhasil meraih predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB. Capaian ini mengantarkan Jombang ke posisi ketiga secara nasional dari total 415 kabupaten di seluruh Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Di bidang ketenagakerjaan, Jombang berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0,47 persen, dari 3,75 persen pada 2024 menjadi 3,28 persen pada 2025. Berbagai prestasi lainnya pun terus diraih sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan.

“Mari kita jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus membangun Jombang menjadi lebih baik lagi ke depan, dari aspek pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, pengendalian inflasi, penanganan stunting, penyerapan anggaran, pelayanan publik, hingga mensukseskan program strategis nasional”, tandas Bupati Warsubi.

“Terimakasih kami sampaikan kepada Forkopimda dan DPRD yang selama ini telah membantu dan mendukung kami dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar”, ungkapnya.

Abah Warsubi panggilan akrab bupati jombang juga menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada instansi vertikal, pimpinan perbankan, serta seluruh kepala OPD yang terus mendukung dan mengawal program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Beliau juga menekankan bahwa kunci utama keberhasilan pembangunan terletak pada kerja keras kolektif seluruh komponen masyarakat yang didukung oleh kondisi sosial yang kondusif. Baginya, prestasi sehebat apapun tidak akan terwujud jika tanpa adanya stabilitas dan kerukunan di tengah masyarakat.

Dengan demikian, Abah Warsubi menaruh harapan penuh kepada seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang untuk selalu menjaga kekompakan, solidaritas, dan disiplin dalam bekerja. Bupati mengajak semua aparatur negara untuk menyatukan komitmen, tekad dan tujuan untuk memberikan pengabdian serta pelayanan terbaik yang langsung bisa dirasakan masyarakat.

Di penghujung sambutannya, Bupati Warsubi mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendoakan dan mendukung kepemimpinan yang dijalankannya bersama Wakil Bupati, agar tetap kuat, amanah, dan konsisten mewujudkan kemajuan bagi Jombang.

Rangkaian acara dimulai dengan istighotsah oleh KH. Cholil Dahlan. Pada puncaknya, disampaikan mauidhoh hasanah dan doa, lalu dilakukan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada KH. Nur Hadi (Mbah Bolong) bersama KH. Cholil Dahlan, dan ditutup dengan kebersamaan dalam buka puasa bersama.

Shinta

Pelantikan ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/12/22/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Merujuk pada hasil akhir uji kopetensi yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 070/Uji Kom-PPTP/MGL/10/2025 tanggal 05 Oktober 2025, serta rekomendasi Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor 10082/R-AK.02.03/SD/F/2026 tanggal 13 Februari 2026.

Dalam keputusan itu, pemerintah daerah telah memberhentikan dengan hormat sejumlah pejabat dari jabatan sebelumnya beserta ucapan terima kasih atas pengabdian mereka, sekaligus mengangkat pejabat baru sesuai hasil uji kompetensi. Keputusan itu berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan administrasf.

Berikut adalah nama-nama Pejabat yang dilantik yakni:

1. Slamet Ahmad Husen, S.E., M.M. sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Wisnu Argo Budiono, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Bella Pinarsi, S.H., M.M. sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Saifudin, S.H. sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
5. Edi Wasono, S.H. sebagai Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Uasaha Kecil dan Menengah
6. Aziz Amin Mujahidin, S.Pd., M.Pd. sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7. Iwan Sutiarso, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Taufik, S.H., M.H sebagai Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Nanda Cahyadi Pribadi, AP., M.Si. sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
10. Labaika Nugroho, S.STP., M.S.Si. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Budi Daryanto, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
12. Gunawan Yudi Nugroho, S.STP., M.M. sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13. Taufik Hidayat Yahya, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14. Bambang Hermanto, S.STP. M.Si sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam sambutannya bupati magelang Grengseng Pamuji menegaskan, mutasi jabatan bukan hanya sekedar rotai administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah. Ia menekankan pentingnya kompetensi dan sistem merit dalam setiap penempatan jabatan.

“Penempatan jabatan hari ni kami upayakan berlandaskan kompetensi dan meritokrasi. Potensi menjadi prioritas dalam menentukan posisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang,” ujar grengseng bupati magelang.

Menurutnya, dalam proses penataan jabatan telah melewati assessment dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Diharapkan hasilnya menjadi jembatan mendorong transformasi birokrasi yang lebih adaptif dan berdampak bagi masyarakat.

Bupati magelang grengseng juga meminta untuk para pejabat baru yang dilantik beradaptasi di lingkungan kerja masing-masing dan mengidentifikasi persoalan yang ada di sektor tugasnya. Penyusunan rencana aksi daerah menjadikan langkah awal untuk melihat program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan warga magelang.

“kunci pemerintahan Kabupaten Magelang ke depan adalah kolaborasi. Tidak ada OPD paling unggunl. Semua target hanya bisa dicapai seluruh komponen bekerja bersama,” pungkasnya.

Bupati magelang greseng juga menambahkan, kinerja birokrasi ke depan harus sudah berbasis data ynag akurat agar capaian pembangunan dapat terukur secara nyata. Ia menilai masyarakat kini menunggu dampak langsung dari program pemerintah, bukan hanya sekedar target administrasi.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penataan organisasi sekaligus upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap tantangan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Magelang menargetkan kolaborasi lintas perangkat daerah mampu mempercepat realisasi program prioritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

shinta

JOMBANGKAB – KrisnaNusantara – Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Bapenda, meluncurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 untuk 2026. Acara bertema “Pajak Tuntas – Pembangunan Meluas” berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis (22/1/2026).

Momentum yang disaksikan Forkopimda, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, serta para pejabat dan perwakilan desa se-Kabupaten Jombang ini membawa kabar gembira bagi masyarakat.

Bupati Jombang, Abah Warsubi, S.H., M.Si., mengumumkan penurunan drastis nilai ketetapan PBB-P2 sebagai perlindungan sosial dan untuk menjaga stabilitas ekonomi warga.

Berdasarkan revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025, Pemkab Jombang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk menjaga stabilitas ekonomi warga.

PBB-P2 tahun 2026 ditetapkan dengan nilai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebagai komitmen perlindungan sosial. Jika 2025 sebesar Rp43,1 miliar, maka 2026 turun menjadi Rp27,969.247.752. “Bupati Warsubi menyatakan ada penurunan sekitar Rp15,1 miliar dan berharap hal ini meningkatkan kepatuhan warga”.

“Pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik,” ujar Bupati Jombang, Abah Warsubi,  memberi teladan dengan melakukan simulasi pelunasan pajak langsung. Bupati menunjukkan kemudahan membayar pajak secara digital dengan memindai QR Code pada SPPT menggunakan ponselnya.

Kepala Bapenda Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, SSTP., M.Si melaporkan bahwa tahun ini ada sebanyak 752.226 SPPT didistribusikan, dengan inovasi penyematan QR Code pada setiap lembar SPPT. Melalui QR Code, wajib pajak dapat mengakses lokasi NOP, data subjek dan objek pajak, riwayat pembayaran 5 tahun terakhir, dan link pembayaran (QRIS).

Ini merupakan langkah transparansi. Wajib pajak dapat memeriksa keakuratan data mereka, terutama bagi 70.000 bidang yang peta bidangnya masih dalam perbaikan,‘‘ ujar Sholahuddin.

Bapenda Jombang mengumumkan bahwa pada 23 Januari 2026 (09.00 WIB), seluruh kanal pembayaran PBB-P2 resmi dibuka, 27-30 Januari 2026, Penandatanganan SPPT di kecamatan, 2 Februari 2026: Pembayaran kolektif via aplikasi PASTI BAYAR.

Bupati Warsubi menyiapkan bonus besar bagi desa yang lunas pada 2 Februari 2026 Dari pukul pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, dapat hadiah 10% nilai baku PBB-P2.

Tersedia insentif Rp80 juta bagi 18 desa tercepat yang melunasi pajak, serta penandatanganan MoU antara Bapenda, PT Pos Indonesia, dan PT Bima Sakti Multi Sinergi (Fast Pay) untuk memperluas akses pembayaran.

Bupati Jombang, Abah Warsubi menandai dimulainya distribusi pajak melakukan penyerahan simbolis Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) kepada perwakilan kepala desa, bertepatan dengan peringatan Hari Desa Nasional ke-2. Acara ditutup dengan doa dan pemotongan tumpeng sebagai simbol syukur atas peran desa dalam pembangunan Indonesia Emas 2045.

Langkah proaktif ini diambil untuk memvalidasi apakah perusahaan-perusahaan di wilayah Nganjuk telah menyesuaikan slip gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku tahun ini.

Suwanto, S.H., M.H. Kabid HI dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Nganjuk menyatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengawasan untuk mencegah adanya penangguhan upah sepihak. Beberapa poin utama yang diperiksa meliputi:

Kesesuaian Nominal: Memastikan upah pokok dan tunjangan tetap mencapai angka minimal UMK.

Dialog Hubungan Industrial: Membuka ruang bagi pekerja untuk melapor tanpa rasa takut jika terjadi ketidaksesuaian.

Suara dari Sekjen Serikat Pekerja Bersatu Sejahtera (SPBS) Paryono yang turut hadir memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis. “Kami mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Daerah. Namun, kami juga menyoroti pentingnya sanksi tegas baik sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Bagi perusahaan yang masih membandel atau menggunakan celah administrasi untuk menunda kenaikan upah,”

“Kami dari Serikat Pekerja Bersatu Sejahtera (SPBS) siap membantu Disnaker Nganjuk untuk memantau apabila ada Pekerja di wilayah Kabupaten Nganjuk yang dibayar Perusahaan dibawah UMK dengan cara membawa bukti slip gaji yang sah”.

RIO

JOMBANGKAB _ KrisnaNusantara – Bupati Warsubi, S.H., M.Si., dengan Wakil Bupati Salmanudin, S.Ag.M.Pd., dan jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di SICC, Senin (2/2/2026), yang dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Acara ini dihadiri oleh 4.000 peserta dari kementerian, kepala daerah, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, dan BPS se-Indonesia. Dalam Rakornas bertema “Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045,” Presiden menekankan pentingnya sinergi total untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Dalam Taklimat Presiden RI pada Pembukaan Rakornas, dibahas Kemandirian Bangsa, termasuk Pangan dan Energi. Presiden menegaskan bahwa swasembada adalah pilar kedaulatan. Kepala daerah diinstruksikan memastikan produksi pangan lokal mencukupi kebutuhan rakyat dan mengoptimalkan potensi kelapa sawit menjadi biodiesel dan bio-avtur untuk mengurangi ketergantungan energi impor.

Makan Bergizi Gratis (MBG), program yang disampaikan oleh Presiden, telah menjangkau 60 juta penerima dan ditargetkan mencapai 82-85 juta hingga akhir 2026, dengan operasional dari Dapur MBG sebanyak 22. 270 Saat ini, dapur telah menyerap 1 juta tenaga kerja, dengan proyeksi mencapai 5 juta.

Presiden memerintahkan penguatan Koperasi Merah Putih dengan fasilitas gudang, cold storage, dan armada logistik. Salah satu instruksi spesifik adalah Program Gentengisasi, yaitu memproduksi genteng dan batako dari limbah batu bara untuk kebutuhan perumahan desa.

Selain itu, ada Digitalisasi Pendidikan, yang mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung pembelajaran interaktif berbasis teknologi.

Kepala daerah diminta menggalakkan gerakan ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah) untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian. Presiden menyoroti masalah sampah di kawasan wisata dan memerintahkan percepatan proyek waste to energy di 34 lokasi nasional.

Presiden mengingatkan bahwa pemimpin harus jujur, adil, dan peka terhadap dinamika global, terutama ancaman konflik internasional. Negara ini dibangun atas pengorbanan besar rakyat. “Kita tidak boleh lupa untuk berbakti kepada rakyat, ini mudah diucapkan, tetapi harus kita buktikan,” tegas Presiden Prabowo.

Aparat penegak hukum dilibatkan untuk mencegah penyimpangan anggaran dalam program strategis di daerah. Kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta 18 Proyek Hilirisasi juga disampaikan dalam Taklimat Presiden RI pada Rakornas 2026.

Bupati Jombang Warsubi menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan program strategis nasional, sebagai bentuk komitmen terhadap instruksi Presiden. Pemerintah Kabupaten Jombang dan Forkopimda siap mendukung maksimal program Presiden,‘‘ kata Bupati Warsubi.

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menyatakan komitmennya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu mencetak SDM unggul menuju Indonesia emas.

Di Kota Santri, Polres Jombang meluncurkan enam titik SPPG untuk meningkatkan pelayanan. “Hari ini, kami meresmikan 3 SPPG di Kelurahan Jombatan, Mojoagung, dan Ngoro,” jelas Kapolres Jombang.

Kapolres Jombang berharap SPPG dapat meningkatkan perekonomian dengan melibatkan masyarakat. “Kami yakin SPPG akan membentuk sistem perekonomian di Jombang”.

Kapolres Jombang menyebutkan program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih, Bumdes, dan Gapoktan, yang disambut positif oleh Bupati Jombang Warsubi.

Bupati Jombang, Warsubi, mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan SPPG Polri Polres Jombang dan berharap SPPG ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan gizi anak-anak di Kabupaten Jombang.

Bupati mengapresiasi Polres Jombang dan berharap SPPG dapat memenuhi kebutuhan gizi pelajar untuk mendukung prestasi belajar anak-anak di Kabupaten Jombang.

Bupati Warsubi meminta SPPG Polri Polres Jombang untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan demi mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan pentingnya mengikuti standar Badan Gizi Nasional dalam pemilihan bahan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi.

Bupati Warsubi menegaskan pentingnya menjaga kualitas, kebersihan, dan kehati-hatian secara konsisten untuk menghindari risiko seperti keracunan makanan atau masalah kesehatan lainnya.

Bupati Jombang berharap SPPG memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat. “Tujuan utama program makan bergizi gratis adalah menggerakkan perekonomian lokal,” jelasnya.

Bupati Warsubi mendorong SPPG untuk bersinergi dengan Bumdes dan Kopdes dalam pengadaan pangan lokal, agar manfaat ekonominya dirasakan warga.

Dalam acara tersebut, Bupati Jombang dan Kapolres Jombang melakukan potong pita sebagai tanda peresmian SPPG Polri Polres Jombang.

Rombongan meninjau SPPG, mulai dari penyotiran bahan, pemasakan, hingga ruang persiapan MBG sebelum distribusi.

Bupati Jombang juga melepas 2 unit mobil MBG untuk mengantar makanan. Dengan peninjauan ini, pihaknya berharap MBG yang didistribusikan kepada anak-anak aman.

“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirokhim, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan saya resmikan untuk selanjutnya bisa dibuka dan melayani masyarakat Pasuruan,” ucap Mas Rusdi mengakhiri sambutannya.

Menurut bupati Pasuruan, dibukanya Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan sangat disyukuri. Karena sangat membantu masyarakat Pasuruan, baik kota maupun Kabupaten yang ingin membuat paspor untuk berpergian ke luar negeri.

“Baik yang ingin umroh, perjalanan dinas ataupun travelling sangat terbantu karena gak perlu lagi harus ke Malang atau kota lainnya dalam membuat paspor,” katanya.

Ditanya soal kebutuhan masyarakat Pasuruan Raya perihal layanan keimigrasian, Bupati Pasuruan menegaskan terus meningkat. Baik dalam hal pengurusan paspor, dokumen perjalanan ataupun laynaan bagi warga negara asing (WNA).

Oleh karena itu, ia sangat berterima kasih kepada Kementerian Imigrasi yang telah menyetujui adanya pelayanan keimigrasian di Kabupaten Pasuruan.

“Seiring dengan berkembangnya mobilitas masyarakat, dunia usaha, pendidikan dan investasi, permintaan layanan pembuatan paspor terus meningkat. Makanya kami sangat berterima kasih pada Dirjen Imigrasi yang telah menyetujui pembangunan Kantor Imigrasi di Pasuruan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono menginginkan agar kolaborasi dan sinegritas dengan Pemkab Pasuruan dapat terus dijaga dan dikembangkan.

“sehingga tidak berhenti sampai di sini, tapi jumlah layanan keimigrasian akan semakin banyak,” terangnya.

Dengan diresmikanyya Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, Novianto menegaskan jumlah unit kerja imigrasi di wilayah Jawa Timur bertambah yang sebelumnya ada 11 unit menjadi 12 UPT Keimigrasian.

“semakin banyak, maka layanan keimigrasian akan menjadi lebih dekat, mudah, dan cepat. Juga untuk fungsi kepangawasan lhususnya WNA ynag berada di wilayah kerja Kantor Pasuruan juga menjadi lebih kefektif dan optimal.” Harapnya.

Shin

Forum strategis di Aula Pendopo Kecamatan Peterongan pada Rabu (4/2/2026) pagi mempertemukan delegasi dari lima kecamatan: Peterongan, Sumobito, Kesamben, Mojoagung, dan Jogoroto untuk menyelaraskan usulan pembangunan desa dengan prioritas daerah.

Hadir juga Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, S.Ag.M.Pd., Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, S.Ag. Sekda Jombang Agus Purnomo, S.M. Si, Kepala OPD Pemkab Jombang, Forkopimcam Peterongan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Delegasi Desa, Kepala UPTD, Kepala Sekolah, dan Perwakilan Organisasi Perempuan dan Kemasyarakatan.

Bupati Jombang menekankan bahwa Musrenbang tahun ini penting untuk menyelaraskan usulan desa dengan prioritas nasional, terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, mengendalikan inflasi, ketahanan pangan, infrastruktur, dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Musrenbang merupakan momen untuk menyepakati usulan pembangunan yang terintegrasi, mendukung kualitas hidup rakyat, sesuai visi Indonesia Emas 2045,” kata Bupati Jombang.

Untuk 2027, Pemkab Jombang mengusung tema “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”, bertujuan menghubungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan industri pengolahan dan pasar digital.

Bupati memaparkan capaian pembangunan 2026 hasil Musrenbang sebelumnya, yang mencakup peningkatan jalan dan pemasangan PJU di lima kecamatan. Bupati mengumumkan transformasi kebijakan melalui Prioritas Kecamatan dan program Desa Mantra, dengan alokasi Rp1 Miliar untuk peningkatan jalan kabupaten dan Rp200 Juta untuk PJU di setiap kecamatan.

Bupati Warsubi menegaskan komitmennya untuk mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat dengan menciptakan lebih banyak wirausaha, dari satu menjadi tiga wirausaha baru per dusun.

“Kami ingin setiap dusun memiliki penggerak ekonomi dengan stimulan modal sebesar Rp.5 juta per orang, masyarakat didorong memulai usaha mikro produktif, seperti budidaya puyuh, sebelum meningkat ke telur ayam dan bebek,” tutur Bupati Warsubi.

“Semua butuh proses dan waktu, kami tidak hanya memberikan modal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkelanjutan dari akar rumput.” Langkah ini sejalan dengan penurunan pengangguran di Jombang.

Bupati Warsubi menyebut akhir 2024, angka pengangguran diperkirakan 28.700 jiwa berhasil ditekan menjadi 25.600 pada 2025. Penurunan 3.100 jiwa ini hasil sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal. Bupati Warsubi menyatakan bahwa jika seluruh angkatan kerja 2025 bekerja, akan tercipta sekitar 6.100 lapangan pekerjaan.

Dalam sambutannya, ia berharap delegasi dapat mencapai kesepakatan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran kecamatan dalam mendukung visi ‘Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” kata Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag. menekankan bahwa usulan 2027 fokus pada dua hal: Infrastruktur Jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Jombang akan memperkuat Bank Sampah di tingkat RT sesuai arahan Presiden dalam Rakornas, dengan alokasi anggaran Rp3,2 juta per RT, ujar Hadi Atmaji, desa akan berperan sebagai koordinator agar sampah dikelola dengan baik dan memiliki nilai ekonomi,” kata Hadi Atmaji.

Sementara itu Kepala Bapperida Jombang, Hartono, S.Sos, M.M., memastikan semua usulan kecamatan terintegrasi dalam sistem.

Meskipun menghadapi tantangan penurunan fiskal, Pemkab Jombang berkomitmen untuk mempertahankan pemerataan pembangunan dengan alokasi rata-rata Rp1,2 miliar per kecamatan. “Kami pastikan perencanaan ini mengikuti prioritas warga,” jelas Hartono.

Rakornas dihadiri oleh perwakilan Kementerian, Gubernur, Bupati, dan Forkopimda se-Indonesia.Total ada 4.011 peserta rakornas.

Tujuannya adalah menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045, sesuai RPJMN 2025-2029.

Presiden RI Prabowo Subianto mengajak seluruh unsur pemerintahan untuk bersinergi menghapus kemiskinan di Indonesia. Ia juga memaparkan program prioritas pemerintah yang telah dilaksanakan dan akan ditingkatkan. Program-program tersebut meliputi swasembada pangan, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan makan bergizi gratis

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto memotivasi kepala daerah untuk fokus pada program yang berorientasi pada rakyat. “Beliau memberikan semangat untuk melayani masyarakat,” kata Taj Yasin, Wakil Gubernur Jateng, usai acara. Ia menambahkan rakornas itu memberi arahan kepada kepala daerah untuk bela negara dan memperjuangkan masyarakat.

“Kita akan bekerja lebih semangat untuk merawat rakyat,” ucap Taj Yasin, yang memastikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden. “Ditekankan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Di bawah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, Jawa Tengah berkomitmen mendukung program prioritas Presiden. Target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen dan swasembada pangan diimplementasikan melalui integrasi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mendukung program prioritas dan pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan strategi di berbagai bidang.

Pada tahun 2026, Pemprov Jateng menetapkan arah pembangunan untuk menjadikan provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional. Fokusnya pada peningkatan produktivitas, rehabilitasi irigasi, dan pengamanan produksi, dengan target padi 10,5 juta ton GKG dan jagung 3,7 juta ton.

Pertumbuhan ekonomi Jateng triwulan III-2025 mencapai 5,37 persen, melebihi nasional yang sebesar 5,04 persen. Sektor penopangnya adalah industri, perdagangan, konstruksi, dan restoran makanan minum.

Tahun ini, upaya peningkatan dilakukan melalui strategi penguatan sektor unggulan, kemandirian desa, pengendalian inflasi, ketahanan sumber daya alam, lingkungan, dan mitigasi bencana, disertai dengan fokus pada ketenagakerjaan. Tingkat kemiskinan terbuka (TPT) Jateng pada Agustus 2025 turun menjadi 4,66 persen, berkat kontribusi besar kebijakan pangan berkelanjutan terhadap penciptaan lapangan kerja.

Strategi mencakup program petani milenial, peningkatan kapasitas SDM pertanian dan perikanan, hilirisasi SDA, revitalisasi BLK, pemagangan, kewirausahaan, dan kolaborasi industri, serta fokus pada pendidikan dan kesehatan.

Strategi pendidikan mencakup revitalisasi sekolah, pesantren SMK, sekolah unggulan, dan perluasan Sekolah Rakyat. Di bidang kesehatan, fokus pada peningkatan layanan dokter spesialis keliling, Cek Kesehatan Gratis, penyediaan tenaga kesehatan, dan penguatan kader Posyandu.

Pemprov Jateng menyiapkan strategi infrastruktur dan tata ruang dengan mengembangkan 10 wilayah pengembangan dan 10 aglomerasi ekonomi baru. Fokus pada hilirisasi pertanian, reforma agraria, perumahan, organisasi kumuh, dan konektivitas wilayah.

Dengan tema sinergi pusat dan daerah untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo Subianto membuka acara dan mengajak semua pihak bekerja sama demi kesejahteraan rakyat.

“Bapak Presiden menyampaikan kita harus bersatu tanpa memandang latar belakang yang berbeda,” kata Mas Dhito melalui wakilnya, Dewi Mariya Ulfa. Presiden menekankan bahwa Indonesia, sebagai bangsa merdeka kaya sumber daya alam, harus mencapai swasembada pangan dan energi.

Presiden juga membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah rakyat yang sedang berlangsung. “Kami di daerah mendukung dan selaras dengan program Bupati Dhito di Kediri,” ungkapnya.

Di Kabupaten Kediri, pemerintah daerah memiliki program sejalan dengan pemerintah pusat, termasuk pengentasan kemiskinan melalui sekolah berasrama untuk masyarakat kurang mampu.

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk petani dan lumbung pangan nasional, Pemerintah Kabupaten Kediri di bawah kepemimpinan Mas Dhito menjadikan sektor pertanian sebagai program prioritas. Inovasi dan teknologi digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa komoditas unggulan di Kabupaten Kediri menurut Mbak Dewi adalah cabai, padi, jagung, dan tebu. Mas Dhito fokus meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendukung program swasembada pangan.

“Melalui Rakornas ini, diharapkan kita semakin kompak dan solid, baik pusat maupun daerah, untuk membangun negara yang kita cintai menjadi lebih baik dan sejahtera,” tutupnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Anggota DPRD Dapil 3 Nganjuk, perwakilan Bappeda, Dinas PMD, dan Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, serta Forum Pimpinan Kecamatan, UPTD, Korwil, petugas PKH, Kepala Desa se-Kecamatan Prambon, Tim Penggerak PKK, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam musyawarah, pemerintah desa dan tokoh masyarakat secara partisipatif menyampaikan berbagai usulan pembangunan, yang fokus pada peningkatan infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, dan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Prambon.

Aspirasi ini akan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk 2027 untuk menciptakan kesinambungan kebijakan antara desa dan daerah. Camat Prambon, Wisnu Prawoko, menegaskan bahwa Musrenbang adalah fondasi penting dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

Ia menekankan pentingnya sinergi antar elemen agar program yang diusulkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kami berharap forum ini dapat mengawal semua usulan yang disepakati hingga tingkat kabupaten”. Prioritas kita adalah pembangunan yang merata secara fisik dan berdampak pada ekonomi serta kualitas hidup masyarakat Prambon,” kata Camat Wisnu.

Musrenbang ini diharapkan dapat membangun kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat. Sinergi ini kunci untuk menyusun program pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan bagi kemajuan Kabupaten Nganjuk.

Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola aset daerah agar lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Jombang, Warsubi, S.H. M.Si., membacakan Nota Penjelasan. Menekankan bahwa Barang Milik Daerah adalah instrumen strategis untuk meningkatkan layanan publik, Warsubi menyatakan bahwa pengelolaan profesional diperlukan untuk memberikan nilai sosial dan ekonomi, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD.

Penyusunan Raperda baru ini dipicu oleh perubahan regulasi pusat, yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, yang menggantikan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Warsubi menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 sudah tidak relevan dengan aturan nasional, sehingga diperlukan payung hukum baru untuk penyusunan neraca aset, penilaian nilai wajar, dan penguatan tata kelola aset.

Raperda ini mengadopsi perubahan regulasi nasional dan mengakomodasi praktik digitalisasi Barang Milik Daerah, manajemen risiko aset, serta keterlibatan pihak terkait dalam pengawasan aset publik.

Rancangan ini mencakup 11 aspek pengaturan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan barang milik daerah. Raperda ini mengatur pejabat pengelolaan aset di SKPD yang menerapkan BLUD dan pengelolaan Rumah Negara, dengan mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat, serta sanksi administratif dan ganti rugi bagi pelanggar.

Ini bertujuan sebagai instrumen penegakan hukum untuk melindungi aset publik. “Kami serahkan draf Raperda ini kepada DPRD Kabupaten Jombang untuk dibahas sesuai ketentuan perundang-undangan,” tutup Warsubi.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Hadi Atmaji, S.Ag, Ketua DPRD Jombang, membahas Nota Penjelasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan diakhiri dengan penandatanganan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, S.Ag, M.Pd, jajaran perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah, Agus Purnomo, S.H., M.Si, para Kepala OPD, hingga Direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Program yang bertema ‘Mengenang Makna Transformasi Koesno ke Soekarno’ ini diikuti oleh 100 peserta, termasuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan memperkuat karakter peserta didik melalui pembelajaran berbasis pengalaman langsung.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, melalui Wawan Sugiraharjo, menjelaskan bahwa BINLAT adalah solusi untuk membimbing generasi muda melalui penguatan aspek spiritual, intelektual, dan kultural.

Pendidikan karakter memerlukan dukungan dan kolaborasi berbagai elemen untuk membangun karakter anak bangsa, terutama karena lokasi kegiatan yang berada di kawasan cagar budaya memiliki nilai historis dalam menanamkan semangat kebangsaan.

“Kami ingin melihat langsung model BINLAT pendidikan karakter yang diinisiasi oleh Situs Ndalem Pojok untuk membentuk karakter generasi muda,” ujarnya.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan tumbuh dengan kesadaran sebagai anak bangsa yang semangat untuk mengabdi kepada Indonesia. Nilai-nilai perjuangan dari para founding father diharapkan menjadi energi positif bagi generasi penerus dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum Situs Ndalem Pojok Persada Sukarno Kediri, Suhardono, mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda dan Polres Kediri atas dukungan mereka, serta kepada para peserta yang ia nilai sebagai calon pemimpin masa depan.

Hari ini adik-adik akan menerima materi yang biasanya disampaikan dalam dua minggu, dipadatkan menjadi satu hari. “Kami berharap peserta memahami makna jati diri bangsa Indonesia melalui pemateri yang hadir,” ujarnya.

Program ini mendukung transformasi digital, penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis data, serta menciptakan Smart City di Kabupaten Cirebon.

Sepanjang 2025, program dilaksanakan melalui pendampingan teknis, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan website desa, literasi data statistik, dan layanan digital seperti tanda tangan elektronik.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyatakan bahwa konsep Smart Village bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Program Desa Cantik berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola data dan statistik berkualitas. Menurut Wakil Bupati Jigus, data yang baik adalah dasar penting untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan desa yang tepat sasaran.

Ia mengapresiasi semua desa peserta atas partisipasi aktif dan inovasi dalam program. “Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh desa dalam program Cirebon Smart Village dan Pembinaan Desa Cantik atas komitmen dan inovasi yang ditunjukkan,” ujar Jigus.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, melalui Sekretaris Diskominfo, Fajar Sutrisno, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan data statistik desa.

“Kami mendorong penggunaan optimal melalui Program Cirebon Smart Village dan Pembinaan Desa Cantik 2025 untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan,” jelas Fajar.

Pemkab Cirebon memberikan penghargaan kepada desa berprestasi, termasuk Desa Cisaat, Guwa Kidul, Getrakmoyan, Arjawinangun, Babakan Gebang, dan Sindangjawa, serta Desa Pamengkang, Blender, dan Kalikoa sebagai Desa Terbaik Pembinaan Desa Cantik 2025.

Selain itu, Desa Karangwangun, Kalibaru, dan Kalikoa menerima Penghargaan Desa Pendamping Smart Village 2025 atas komitmen mereka dalam mendukung transformasi digital dan tata kelola berbasis data.

Acara diikuti perwakilan dari 17 desa dan berlangsung di Pendopo Kecamatan Gondang pada Selasa (20/1/2026).

Kegiatan ini merupakan strategi untuk mempercepat distribusi SPPT kepada wajib pajak dan memastikan target pendapatan daerah di Kecamatan Gondang tercapai tepat waktu.

Camat Gondang, Bayu Istas Sasongko, menekankan peran kunci perangkat desa dalam pelayanan pajak. Saya meminta agar SPPT segera disalurkan kepada warga untuk mempercepat proses pembayaran. “Kami imbau Pemerintah Desa untuk segera mendistribusikan SPPT ini”. Saya ingatkan seluruh desa untuk menjaga administrasi dengan tertib.

Setiap rupiah yang dipungut harus dicatat jelas dan disetorkan tepat waktu. “Administrasi yang rapi adalah kunci transparansi kepada masyarakat,” ujar Camat Bayu, yang juga menyampaikan pesan penting untuk warga 17 desa di Gondang.

Ia mengimbau masyarakat untuk proaktif membayar pajak sebelum batas akhir dan sebelum musim gugur tiba. Membayar lebih awal memperlancar pembangunan desa dan mencegah denda administratif. Mari buktikan bahwa warga Gondang taat pajak.

Sosialisasi tersebut menjelaskan berbagai kanal pembayaran, seperti bank daerah, kantor pos, dan aplikasi dompet digital, untuk memudahkan wajib pajak melunasi PBB-P2 secara praktis dan cepat.

Dengan penyerahan SPPT kepada 17 desa, diharapkan sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat memperkuat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Gondang.

Acara ini adalah penyambutan AKBP Suria Miftah Irawan, S.H., S.I.K., M.I.K. Sebagai Kapolres Nganjuk baru, melepaskan AKBP Henri Noveri Santoso, S.H., S.I.K., M.M. yang telah selesai bertugas di Kabupaten Nganjuk.

Acara tersebut dihadiri Forkopimda Nganjuk dan Ketua MUI Pusat KH.M. Anwar Iskandar, pejabat utama Polres Nganjuk, bersama Kapolsek, tokoh masyarakat, dan tamu undangan, merayakan dengan suasana hangat untuk menghormati pejabat lama dan menyambut pejabat baru.

AKBP Henri Noveri Santoso mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda, jajaran Polres Nganjuk, dan masyarakat atas dukungan dan kerja sama selama masa tugasnya di Kabupaten Nganjuk.

“Sinergi yang terbangun menjadi kunci stabilitas kamtibmas di Kabupaten Nganjuk,” ujar AKBP Henri, berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di bawah kepemimpinan Kapolres baru.

AKBP Suria Miftah Irawan berkomitmen untuk melanjutkan program-program positif yang telah ada dan memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah. “Kami siap melanjutkan program yang baik dan memperkuat kolaborasi dengan Forkopimda dan masyarakat”.

Polres Nganjuk akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik demi situasi kamtibmas yang aman, ujar AKBP Suria, menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Acara pisah kenal ditutup dengan penyerahan cinderamata, ramah tamah, dan doa bersama, sebagai simbol harapan untuk kepemimpinan baru Kapolres Nganjuk yang dapat meningkatkan profesionalisme, soliditas, dan kualitas pelayanan kepolisian.

JOMBANGKAB – KrisnaNusantara –  Pemerintah Kabupaten Jombang dipimpin oleh Bupati Warsubi, S.H., M.Si. dan Wakil Bupati Salmanudin, S.Ag., M.Pd.,  kembali meraih prestasi nasional, menempati Tiga Tertinggi Nasional dalam Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2025 dan tertinggi di Jawa Timur.

Kabupaten Jombang meraih skor 4.69 dengan predikat Kategori A (Pelayanan Prima) berdasarkan Keputusan Menteri  PANRB Nomor 3 Tahun 2026, dari 415 Pemerintah Kabupaten di Indonesia. Prestasi ini menjadikan Jombang salah satu Kabupaten terbaik dalam tata kelola pelayanan publik di Indonesia.

Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memangkas birokrasi menjadi layanan yang cepat dan transparan.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Jombang kembali berada di tiga besar nasional berkat kerja kolaboratif dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan ramah,” kata Bupati Warsubi.

Capaian membanggakan ini diharapkan memotivasi Pemkab Jombang untuk terus berinovasi, memudahkan akses layanan bagi masyarakat. Pemkab Jombang juga mengapresiasi organisasi penyelenggara pelayanan publik dan elemen masyarakat yang mendukung terciptanya layanan publik yang inklusif dan berkualitas.

“Capaian ini adalah pijakan untuk memperkuat standar layanan, meningkatkan kualitas SDM, dan memperluas inovasi. Kami optimis akan terus memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan,” pungkasnya.

Berikut daftar Pemerintah Kabupaten di Indonesia meraih predikat Pelayanan Prima:

1. Kabupaten Sumedang, nilai 4.72 dengan predikat A
2. Pemerintah Kabupaten Sleman, nilai 4.70 dengan predikat A
3. Pemerintah Kabupaten Jombang dan Batang, nilai 4.69 dengan predikat A
4. Pemerintah Kabupaten Bantul nilai 4,68 predikat A.

Layanan Cek Fakta

Dukungan tersebut disertai harapan agar Satgas tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan segera melakukan tindakan nyata di lapangan.

Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Aidhil Nur Putra menilai penertiban kabel fiber optik yang selama ini terpasang semrawut di berbagai ruas jalan dan kawasan permukiman sudah sangat mendesak.

Selain merusak estetika kota, kabel-kabel yang menjuntai dan terpasang tanpa aturan juga dinilai akan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

“Kita mendukung penuh pembentukan Satgas ini. Sekarang yang terpenting adalah aksi nyata di lapangan, jangan hanya sebatas rencana,” ujar Aidhil, Selasa 13 Januari 2026.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Pekanbaru itu mengungkapkan, persoalan kabel fiber optik semrawut bukanlah masalah baru. Kondisi ini bahkan telah menimbulkan korban dan kecelakaan di tengah masyarakat, sehingga penertiban harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sangat miris ketika mendengar ada anak sekolah yang sampai terjerat kabel. Karena itu, Satgas harus bersikap tegas dan konsisten agar persoalan ini benar-benar tuntas, sampai ke kawasan permukiman warga,” tegasnya.

Aidhil juga meminta Tim Satgas tidak ragu menindak tegas para penyedia layanan atau provider yang melanggar aturan, terutama yang memasang kabel dan mendirikan tiang tanpa memiliki izin resmi.

“Hampir rata-rata provider itu tidak memiliki izin. Kalau memang tidak berizin, harus ditertibkan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” katanya.

Lebih lanjut, Komisi I DPRD Pekanbaru berharap penertiban kabel fiber optik dapat menjadi langkah awal menuju penataan infrastruktur telekomunikasi yang lebih tertib, rapi, dan terencana.

Hal ini menjadi sangat penting sembari menunggu rampungnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagai payung hukum yang lebih kuat.

“Yang jelas, kami di Komisi I akan terus mengawal proses ini, baik kinerja Satgas maupun pembahasan Perda-nya. Harapannya, persoalan kabel semrawut di Pekanbaru bisa benar-benar diselesaikan, sehingga estetika kota terjaga dan pastinya keselamatan warga terjamin,” tutup Aidhil.

Ind

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Hendra Nirmala saat membuka Pembinaan Statistik Sektoral oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Ruang Nyimas Gandasari, Kamis (8/1/2026).

Hendra memberikan arahan tentang penyelenggaraan Satu Data di pemerintah daerah, menyatakan bahwa statistik sektoral adalah bagian dari implementasi SDI.

Setiap perangkat daerah wajib memastikan data yang dihasilkan memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Mereka adalah aktor utama dalam menentukan kualitas data daerah. Data harus akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, kata Hendra.

Ia menekankan pentingnya penanggung jawab data di setiap perangkat daerah yang aktif berkoordinasi dengan Diskominfo untuk menjaga konsistensi dan keselarasan data antarsektor.

Data sektoral perlu mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melakukan penyusunan data untuk tahun 2026 dengan desk daftar data pada akhir November.

Kegiatan ini menghasilkan daftar data 2026 yang disepakati oleh produsen dan wali data dan dituangkan dalam berita acara sebagai acuan kerja. Hendra menambahkan, pengumpulan, penyampaian, dan verifikasi data dilakukan melalui Portal Satu Data yang dikelola Diskominfo.

Perangkat daerah diminta untuk secara berkala membersihkan dan menyampaikan data tepat waktu. “Penginputan data harus dilakukan langsung melalui Portal Satu Data Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, menyampaikan bahwa Satu Data 2026 mencakup 1.060 data sektoral dari 31 perangkat daerah. Data ini adalah hasil kesepakatan desk pada tahun 2025. Menurut Bambang, penyelenggaraan Satu Data mengacu pada Perpres No 39 Tahun 2019 dan Perbup Cirebon No 56 Tahun 2022.

Proses input data dijadwalkan berlangsung dari Januari hingga Maret 2026, sedangkan verifikasi oleh Diskominfo dilakukan pada Maret hingga April 2026.

Hasil kesepakatan daftar data tahun 2026 akan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perangkat daerah dan Diskominfo sebagai dasar pelaksanaan Satu Data Kabupaten Cirebon 2026.

Bupati Marhaen Djumadi dan Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro mendampingi pengukuran tapal batas lahan pembangunan sekolah di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang, pada Selasa (7/1/2026).

Langkah ini adalah tahap awal penting dalam penyediaan infrastruktur pendidikan untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Nganjuk.

Bupati Marhaen menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kami siapkan Sekolah Rakyat sebagai pusat pendidikan bagi anak-anak Nganjuk yang kurang mampu, agar bisa melanjutkan sekolah dengan fasilitas layak. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan daerah,” ujar Kang Marhaen saat meninjau lokasi.

Wakil Bupati Nganjuk Mas Handy mendukung Bupati, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat berasrama akan mengatasi kendala ekonomi yang menghambat akses pendidikan. “Kami ingin memastikan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak berprestasi”.  “Sistem asrama akan membantu mereka belajar tenang, menjaga gizi, dan membentuk karakter menjadi generasi emas Nganjuk yang kompetitif,” kata Mas Handy.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Manajer Proyek Sekolah Rakyat dan Kepala Dinas Sosial.

Camat Gondang dan Kepala Desa Balonggebang hadir untuk memastikan sinkronisasi lahan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk optimis bahwa Sekolah Rakyat akan signifikan meningkatkan mutu pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara berkelanjutan.

DPC Legion Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Jombang peringati Hari Jadi LVRI Ke-69. Mengusung tema “Peduli Bencana dan Berjuang Bersama Rakyat Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas.”

Rangkaian acara ini berlangsung dalam 2 (dua) tahap di 2 (dua) tempat yang berurutan.

Diawali bersentuhan langsung dengan para teman pejuang yang telah gugur dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa Jombang.

Perwakilan LVRI melakukan upacara penghormatan sebagaimana tata aturan dan norma memasuki TMP karena yang dimakamkan adalah para pejuang kemerdekaan yang saat ini hasilnya kita nikmati.

Dengan sangat penuh emosional, para veteran melantunkan senandung semangat perjuangan dan doa di hadapan sang Merah Putih dan Monumen prasasti perjuangan.

Setelah itu dilanjutkan dengan tabur bunga pada beberapa makam para pejuang yang telah dimakamkan beberapa tahun silam.

Rangkaian itu dilanjutkan dengan acara ceremonial yang diselenggarakan di Gedung Juang 45 Kabupaten Jombang.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua PPM Kab. Jombang, Sholichuddin menyampaikan bahwa Hari Jadi LVRI harusnya diperingati pada 02 Januari di setiap tahun. Akan tetapi tanggal itu selalu dijadikan libur cuti bersama untuk Tahun Baru sehingga di 2026 ini bisa dilaksanakan pada Senin 05 Januari.

Tepat pukul 10.00 WIB, Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, dan Dandim Kabupaten Jombang beserta segenap jajaran FORKOPIMDA Jombang hadir secara langsung. Sebagaimana yang diharapkan oleh pengurus DPC LVRI Jombang, karena hal demikian selama ini belum pernah terjadi.

Sikap hormat dan pengormatan itu saling bertemu dan tergambar sangat nyata diantara Pengurus dan Abah Bupati Warsubi, S.H., M.Si.

Suasana menjadi seru dan hadir rasa bangga dari semua undangan yang hadir.

Ungkapan itu dan terimakasih diungkapkan langsung oleh Letkol. Inf. (Purn) Komari yang menjabat sebagai Ketua PEPABRI dalam sambutannya.

“Semoga perhatian dan tanda silaturahmi dari Pimpinan Daerah ini akan berlangsung juga di tahun yang akan datang yang selama ini tidak pernah kami terima dan dapatkan.” Ungkapnya begitu bahagia.

Abah Bupati Warsubi pun menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas perjuangan para Veteran semuanya yang membuat kita semua memiliki kemerdekaan ini.

Yang menarik, pasca apa yang dilihat dan dirasa saat itu, Abah Bupati menginstruksikan langsung kepada Sekdakab untuk menganggarkan renovasi kantor veteran dan Gedung Juang 45 yang saat itu menjadi tempat dilaksanakannya acara.

Agus Purnomo Sekdakab pun secara langsung meninjau keadaan komplek Gedung Juang 45 dan mencoba memetakan apa yang akan bisa dioptimalkan tempat itu sebagai aset Kabupaten Jombang.

(DEDY F ROSYADI)

Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa integritas dan disiplin adalah fondasi pelayanan publik. Tren pelanggaran disiplin PNS di Pemkab Jombang mengalami penurunan signifikan. Bupati melaporkan bahwa pada 2025, tercatat 23 kasus, turun drastis dari 39 kasus pada 2024. Rincian hukuman: Ringan: 15, Sedang: 4, Berat: 4. Pengajuan izin perceraian ASN turun dari 37 di 2024 menjadi 26 di 2025.

Bupati Warsubi berharap tren positif ini terus berlanjut untuk menjaga citra institusi. Beliau mengajak pegawai untuk menanamkan kedisiplinan sebagai tanggung jawab kepada masyarakat, bukan karena takut sanksi. “Disiplin menjaga langkah kita tetap di jalan yang benar,” ujar Bupati Warsubi.

Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang gemilang bagi Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi menyebutkan prestasi yang diraih, termasuk Top Pembina BUMD 2025 dan peringkat ketiga dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur (12 kali berturut-turut) dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB (Peringkat 7 Nasional & 3 Jawa Timur).

Bupati Jombang menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembina Koperasi dan untuk kategori Pemulihan Ekosistem dari Gubernur Jawa Timur. Kabupaten Layak Anak Kategori Madya 2025. Penghargaan Kepala Daerah Gerakan Zakat.

Juara III Kategori Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi Provinsi Jawa Timur, sebagai penghargaan atas upaya luar biasa dalam Pengendalian Stunting dari ADINKES.

Intervensi Spesifik Terbaik Regional I 2025 untuk Kabupaten/Kota se-Indonesia dan Penghargaan Perlindungan Konsumen 2025 (Kategori Daerah Tertib Ukur).

Penghargaan “Daerah Koperasi Go International 2025” di Surya Awards 2025 untuk Pemerintah Daerah dengan Implementasi Prinsip Industri Hijau Terbaik se-Jawa Timur.

Penghargaan IGA 2025 dari Kemendagri, SI-LAJANG jadi Finalis Top 45 Kovablik Jawa Timur.

Penghargaan Khusus Gubernur Jawa Timur atas Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Peringkat 6) dan sebagai Visionary Leader dalam Membangun Ekonomi dan Citra Daerah.

Bupati Warsubi mengingatkan perangkat daerah untuk tidak cepat puas meski banyak penghargaan diraih. Ia menyatakan bahwa penghargaan hanyalah bonus, sedangkan kepuasan masyarakat adalah indikator keberhasilan yang sebenarnya.

“Prestasi ini adalah hasil kerja bersama dan sinergi berbagai pihak, termasuk ASN dan pemangku kepentingan di Kabupaten Jombang,” tegasnya. “Semoga pencapaian ini tidak membuat kita berpuas diri. ” Capaian ini seharusnya memotivasi kita untuk bekerja lebih baik, disiplin, dan inovatif.

Mari kita perbaiki yang masih kurang dan tingkatkan yang sudah baik. “Bupati Warsubi menekankan bahwa keberhasilan diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari penghargaan.

Ia mengajak semua elemen Pemkab Jombang untuk bersinergi menghadapi tantangan tahun 2026 dengan profesional dan inovatif demi mewujudkan visi ‘Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua’.

Kebijakan ini dikeluarkan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim, dan ditujukan kepada semua bupati, wali kota, serta instansi terkait di Kalimantan Timur.

Langkah ini adalah komitmen Pemprov Kaltim untuk memastikan produk hewan yang beredar memenuhi prinsip ASUH dan memperkuat pengawasan lalu lintas produk hewan.

Surat edaran menyatakan bahwa anjing dan kucing bukan termasuk kategori hewan ternak penghasil pangan.

Oleh karena itu, perdagangan daging anjing dan kucing tidak untuk konsumsi masyarakat, demi keamanan pangan, perlindungan kesehatan, pencegahan penyakit hewan menular, dan peningkatan kesejahteraan hewan di Kalimantan Timur.

Pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan.