Budiyono merasa dirugikan karena dia tidak bisa memanfaatkan tanahnya sendiri. Dengan perasaan kecewa, dia pun melaporkan hal ini kepada Polresta Banyuwangi dan laporan tersebut diterima dan terdaftar dengan dengan nomor STTLPM/304/IX/2024 di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Banyuwangi.

Krisno Jatmiko, SH, MH, kuasa hukum Budiyono, menceritakan kronologi kejadian yang menimpa kliennya. Krisno menjelaskan bahwa SHM 1620 diterbitkan atas nama Budiyono pada September 2011 untuk tanah seluas 12 ribu meter persegi. Namun, tanah tersebut tiba-tiba dikuasai oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas.

“Klien kami adalah pemilik sah tanah tersebut sesuai dengan SHM yang dimiliki, tetapi saat ini tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain tanpa dasar yang jelas. Kami menduga ini merupakan praktik mafia tanah,” kata Krisno, Jumat (27/9/2024).

Menurut Krisno, tindakan semena-mena seperti ini sangat merugikan pemilik tanah yang sah dan sering kali melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk menguasai tanah orang lain secara ilegal.

Kasus mafia tanah memang menjadi perhatian serius di Indonesia karena seringnya terjadi dan merugikan banyak pihak. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun memprioritaskan pemberantasan praktik mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.

Masih segar dalam ingatan, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono pernah mengungkap aksi mafia tanah di Banyuwangi yang merugikan negara hingga puluhan miliar. Tercatat negara merugi hingga Rp 17 miliar, dan dalam praktik yang terungkap ada dua pelaku mafia tanah berhasil ditahan yakni PDR (34) warga Sobo dan P (54) warga Kabat, Banyuwangi.

Dikonfirmasi terpisah Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nanang Haryono, melalui Kasat Reskrim Kompol Andrew Vega, belum memberikan tanggapan resmi terkait perkembangan laporan yang dilayangkan oleh Budiyono.

Sekitar 2000 pelajar dari tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, baik negeri maupun swasta se-Banyuwangi, turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Mereka mengenakan dan membawa atribut yang mencerminkan keanekaragaman seni dan budaya Indonesia.

“Karnavalnya bagus. Ini bisa menggugah anak-anak muda untuk mengenal Indonesia lebih jauh, betapa beragamnya Indonesia,’ kata Astiyah, salah satu penonton.

Pelajar-pelajar ini menampilkan keragaman budaya Indonesia melalui kostum, seni tari, dan pertunjukan teatrikal. Mereka merepresentasikan berbagai adat dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Aceh, dan wilayah lain di Nusantara.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan bahwa Karnaval Merdeka ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan juga ajang untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di Banyuwangi. Ipuk menegaskan bahwa Banyuwangi, yang merupakan daerah dengan beragam suku dan agama, adalah miniatur kebhinekaan Indonesia.

“Karnaval Merdeka ini menjadi ajang untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan seluruh elemen di Banyuwangi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Karnaval dimulai dengan penampilan drumband yang diikuti oleh barisan pembawa bendera merah putih dan kontingen dengan kostum yang menggambarkan keragaman Indonesia. Ada juga fragmen yang menggambarkan berbagai tradisi dari berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu kontingen, SMP I Kabat, mengusung tema adat Jawa Tengah, menampilkan kostum, kuliner, tradisi, hingga kesenian asli Jawa Tengah. Sementara itu, devile SMPN I Banyuwangi membawakan budaya Sulawesi, termasuk kostum, kesenian, dan miniatur rumah adat tongkonan.

Dalam isinya, Amir menyatakan keberatan apabila Ipuk Fiestiandani kembali mencalonkan sebagai Bupati Banyuwangi periode 2024-2029, dengan alasan yang tertuang dalam isi surat tersebut.

Saya telah memberikan waktu dua hari untuk memberikan jawaban dari isi surat tersebut, namun dua hari telah berlalu hingga berita ini tayang, baik Azwar Anas ataupun Ipuk Fiestiandani belum memberikan tanggapan terkait surat tersebut. Kata Amir Minggu (28/4/2024).

Kemudian pada 29 April 2024, Amir mengunjungi kantor partai politik se-Kabupaten  Banyuwangi dengan maksud menyerahkan surat masukan dan permohonan agar partai politik tidak memberikan rekomendasi  terhadap Ipuk Fiestiandani sebagai calon bupati Banyuwangi.

Terpaksa saya serahkan Surat masukan dan permohonan agar tidak memberikan rekomendasi kepada Ipuk karena beberapa alasan, alasan tersebut sudah saya tulis dalam surat yang saya berikan dan telah diterima, beber Amir.

Salah satu alasan saya agar tidak memberikan rekomendasi kepada Ipuk Fiestiandani adalah karena pada masa jabatan sebelumnya sebagai bupati hingga saat ini, diduga ia masih dalam kontrol Menpan RB Abdullah Azwar Anas, yang merupakan suaminya sendiri, imbuh Amir.

Hal ini, kata Amir, juga sebagaimana dinyatakan Sekda Mujiono, Kepala BPKAD Cahyanto, dan Kepala Bidang Bappeda Darmawan bahwa kebijakan yang diambil Ipuk Fiestiandani dalam mengelola APBD masih di bawah kendali Abdullah Azwar Anas.

Sehingga menunjukkan bahwa Azwar Anas tidak percaya dengan kemampuan Ipuk Fiestiandani untuk menjadi Bupati Banyuwangi. Sangat aneh dan lucu jika orang lain masih percaya kepada Ipuk Fiestiandani untuk menjabat Bupati Banyuwangi, kata Amir.

Perlu diketahui juga bahwa selama menjabat sebagai Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tidak mampu menjaga nama baik daerah Kabupaten Banyuwangi, tambah Amir.

Amir mengaku mendapat tanggapan yang sangat baik terkait surat keberatan yang ia kirim kepada sejumlah partai tidak terkecuali dari partai Gerindra.

Saya sendiri yang mengirim surat tersebut dan diikuti oleh puluhan wartawan dari berbagai media serta beberapa lembaga swadaya masyarakat. Tegasnya.

Bahkan Ketua Kader Partai Gerindra yang juga DPR RI yaitu H. Sumail saat dihubungi melalui sambungan telepon menyatakan akan meneruskan surat dari Amir ke DPP.

Tentu saja semua aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat, nanti akan diteruskan ke DPP yang memiliki hak mengambil keputusan. Maka apa yang menjadi kehendak dan lain-lainnya yang diinginkan masyarakat tentunya DPP akan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat, ucap H. Sumail.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 25 pengurus PDI-P di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi menginginkan DPP PDI-P juga tidak menginginkan Ipuk mendapat rekomendasi untuk mencalonkan diri pada Pilkada Banyuwangi mendatang.

Mereka justru mengusulkan sejumlah nama lainnya dari PDIP.

Salah satunya I Made Cahyana Negara. SE. Selain itu terdapat kandidat calon lain yaitu  H Sugirah. Nama-nama tersebut diklaim betul-betul teruji sebagai kader partai dan bukan kader partai karbitan.

Dapat disimpulkan bahwa dari pihak kader PDI-P Kabupaten Banyuwangi menginginkan pergantian orang yang menjadi calon bupati banyuwangi selain Ipuk Fiestiandani, tutup Amir.

Sementara itu, Sekda Mujiono saat dikonfirmasi menyoal pernyataannya, hingga berita ini naik di meja redaksi belum memberikan balasan.

Melihat situasi ini, sebagai partai pemenang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turut menambah bumbu-bumbu politik menjadi semakin menarik.

Termasuk di antaranya Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Giri dan PAC PDIP lainnya.

Ketua PAC PDIP Giri Nanang Hariyanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah memperimbangkan nama-nama yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bumi Blambangan tahun 2024.

Kami, PAC PDIP Giri tengah menimbang sosok yang pantas untuk diusung oleh PDIP dalam Pilkada Banyuwangi mendatang, kata Nanang atau yang akrab disapa Chemenk, Senin (22/4/2024).

Chemenk mengatakan, hampir seluruh PAC yang tersebar di Banyuwangi saat ini sudah mulai menyuarakan nama-nama calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dari PDIP.

Chemenk menekankan bahwa, suara ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Pasalnya yang bersangkutan dengan akar rumput adalah pengurus terbawah di masing-masing partai.

Suara kami tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat kami juga bagian dari struktural dan bisa dikatakan sebagai ujung tombak dalam kemenangan, termasuk juga yang berkontak langsung dengan akar rumput, tegas Chemenk.

Sekarang saatnya  kita mengambil sikap dan menunjukkan solidaritas. Sebagai buktinya, kami dari 25 PAC PDIP se-Kabupaten Banyuwangi mendeklarasikan tokoh-tokoh dari partai berlambang kepala banteng akan berlaga di Pilkada mendatang, imbuh Chemenk sesaat setelah gelaran deklarasi di kediaman Ketua PAC Kecamatan Rogojampi, Suwandi.

Nama-nama yang diusulkan di antaranya I Made Cahyana Negara, Ficky Septalinda, Hermanto, dan Sonny T Danaparamita.

Untuk nama Ipuk Fiestiandani, sebagai petahana tidak kami usulkan mengingat sudah dua periode Banyuwangi dipimpin Abdullah Azwar Anas dan kemudian diperiode selanjutnya dipimpin Ipuk Fiestiandani yang notabene adalah istri dari Abdullah Azwar Anas. Kami tidak ingin terlena dengan dinasti yang sudah di bangun oleh Abdullah Azwar Anas, tegas Chemenk yang juga diamini Ketua PAC PDIP lainnya.

Sebagai wujud keseriusan atas upaya tersebut, 25 PAC PDIP se-Kabupaten Banyuwangi bersurat secara resmi kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Dalam waktu dekat kami kirimkan ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta, ungkap Chemenk

Adapun dasar pertimbangan mengajukan nama nama tersebut, di antaranya:

Nama-nama yang diusulkan merupakan kader asli yang sudah lama mengabdi pada partai.

Sepanjang karier politiknya, mereka tidak pernah tercederai hukum, indisipliner partai maupun aktifitas politik lain yang merugikan partai.

Mereka berpengalaman dan sangat mumpuni untuk menjadi kader partai di lembaga eksekutif.

Mereka telah lama menjadi struktur partai sehingga bisa memahami tantangan dan kinerja struktur organisasi.

Kami ingin Banyuwangi jauh lebih baik, tutup Chemenk.

Berikut PAC yang nampak hadir di acara deklarasi tersebut antara lain dari kecamatan :

Menurut ketua IWB Abi Arbain menyatakan, tudingan tersebut dilontarkan oleh Hasto yaitu oknum  sekjen PDPI.

“Semenjak pihak polda melakukan pemeriksaan terhadap oknum Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandhani beberapa waktu lalu, Hasto berkesimpulan bahwa terdapat intimidasi dalam proses pemeriksaan oknum Bupati Banyuwangi.

Menurut kami selaku organisasi IWB dan warga kabupaten Banyuwangi, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan diperiksa oleh pihak kepolisian tentu harus memberikan keterangan, bukan di intimidasi ini yang perlu pak hasto ketahui. Apa lagi sifatnya tahap penyelidikan, pastinya aparat kepolisian sendiri harus profesional dan Presisi demi tegaknya hukum dalam negri. Maka dari itu kami tidak sependapat dengan pak Hasto.” kata Abi sembari menggumpalkan tangannya yang artinya memberikan semangat terhadap polri jawa timur.

Sebagai ungkapan rasa hormat kepada Polri Jawa Timur yang telah bekerja dengan profesional, Abi dan timnya mengirimkan karangan bunga.

“Karangan bunga yang ada di Polda Jatim itu selain sebagai bentuk penghormatan dari kami warga Banyuwangi, juga sebagai wujud permintaan kami kepada pihak Polda Jatim agar melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam intimidasi Polda Jatim.” pungkasnya Abi

Terlihat pula terdapat beberapa karangan bungan di lokasi Polda Jatim yang dikirim oleh IWB dimana setiap karangan bunga menyampaikan beberapa kalimat seperti;

“Save Polda Jatim, Jangan Coreng Nama Baik Polda Jatim, segera usut tuntas hingga ke akar-akarnya, IWB minta usut tuntas rumor tentang terjadinya intimidasi kepada Bupati Banyuwangi, Polda harus usut tuntas jangan takut kepada Menpan-RB, tidak ada Intimidasi di Polda Jatim, yang ada profesional penyidikan.” Demikian yang terlihat dan terpantau awak media di lapangan.

Hingga tayangnya pemberitaan ini, Pihak Polda saat di konfirmasi belum memberikan tanggapan.