Suhartono Anggota Bawaslu Kota Kediri Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas menyampaikan bahwa kegiatan peran aktif masyarakat dalam rangka pengawasan Pilkada 2024 sangat penting dilakukan.

“Acara ini menghadirkan 150 orang terdiri dari OKP, Banom dan elemen masyarakat yang ada di Kota Kediri agar ikut andil dalam partisipasi pengawasan Pilkada serentak 2024, “jelas Hartono panggilan akrabnya

Hartono menambahkan, salah satunya yang perlu diawasi terkait maraknya berita hoax baik di media sosial dan media apapun ikut mengawasi dan dilaporkan ke Bawaslu Kota Kediri.

“Peran aktif OKP dan masyarakat sangat penting dalam rangka partisipasi dikarenakan keterbatasan personil Bawaslu Kota Kediri baik di Kota, Kecamatan dan Kelurahan, ” ungkapnya

Partisipatif masyarakat dan OKP dalam bentuk pengawasan di dalam proses kampanye terkait berita hoax yang ada media sosial itu bisa diawasi. Ketika ada infornasi di media sosial tidak sesuai dengan fakta pemilik akun nya bisa dilaporkan.

“Sedangkan terkait suku, agama, ras dan antargolongan (sara) ketika mengandung unsur tersebut pada saat kampanye juga bisa dilaporkan, ” Hartono menegaskan.

Terkait tolak politik uang juga mulai hari ini sampai hari pemungutan suara, juga harus diawasi.

“Masyarakat dan OKP harus ikut mengawasi semuanya, karena kalau ada pelanggaran-pelanggaran bisa melaporkan ke Bawaslu, ” tandas Hartono.

Bawaslu Kota Kediri menghadirkan pemateri Tanto Djauhari, Moch. Wahyudi, dan Hari Tri Wasono . Materi yang disampaikan berkaitan tolak politik uang, informasi terkait berita hoax dan Informasi yang tidak benar yang tidak sesuai fakta, perihal inilah yang masyarakat harus ikut mengawasi dan melaporkan.

( Didik )

Deklarasi tersebut menghadirkan berbagai instansi dan elemen masyarakat. Hadir pula Ferry Djatmiko Asisten Perekonomian dan Pembangunan, jajaran Forkopimda Kota Kediri, Gakkumdu, Panwascam, PPL, Perwakilan OPD, Camat dan Lurah se-Kota Kediri.

Hartono, Anggota Bawaslu Kota Kediri Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas menyampaikan deklarasi tolak politik uang itu sangat penting dilakukan.

“Karena untuk mengingatkan paslon, partai politik dan seluruh masyarakat agar tidak terjerat dan terlibat jika melanggar sanksinya pidana,” katanya.

Adapun berita hoaks, Hartono menyebut agar masyarakat menerima informasi harus lebih hati-hati dan teliti serta benar tidaknya sesuai fakta atau tidak.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menolak kampanye yang ada kaitannya dengan suku, agama, ras dan antar golongan atau sara,” kata dia.

Hartono menegaskan ASN juga harus netral pada masa kampanye Pilkada ini. Menurut Hartono, Bawaslu juga sudah melakukan koordinasi dan komunikasi melalui Pj Wali Kota Kediri untuk menyampaikan kepada seluruh ASN di lingkup Pemkot Kediri agar bersikap netral atau tidak memihak.

“Karena itu hal utama terkait ASN harus benar-benar netral baik itu PNS, Polri dan TNI sehingga Pilkada nanti bisa berjalan dengan jujur dan adil,” tegasnya.

Memasuki tahapan kampanye Pilkada 2024 yang sudah berjalan 1 bulan, ada beberapa pelanggaran yang terjadi. Salah satunya pelanggaran APK (alat peraga kampanye).

Pelanggan itu sudah di laporkan ke Bawaslu oleh tim hukum paslon. Hartono menegaskan kasus pelanggaran APK sudah ditindaklanjuti oleh pihak Bawaslu.

“Kita juga antisipasi titik kerawanan pada masa kampanye agar tidak terjadi gesekan atau benturan pada saat paslon satu dengan paslon yang lain saat melakukan kampanye,” pungkasnya.

( Didik )

Pelantikan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugroho beserta jajaran Bawaslu Kota Kediri Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Divisi Komisioner KPU Kota Kediri, Camat dan Lurah se-Kecamatan Kota Kediri serta anggota Panwaslu yang baru dilantik. Turut hadir dalam kegiatan pelantikan dan pembekalan dari Polsek, Koramil dan Forkopimcam se-Kota Kediri.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Kediri memberikan ucapan selamat kepada 44 anggota Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang terpilih, seharusnya dalam pelantikan ini ada 46 PKD namun 2 dari Kelurahan belum bisa lolos seleksi yaitu dari Kelurahan Balowerti dan Kelurahan Rejomolyo. Tentunya bagi mereka yang dilantik sudah memenuhi persyaratan dan melalui berbagai proses tahapan dan seleksi diantaranya seleksi administrasi dan tes wawancara yang dilaksanakan sejak tanggal 13-31 Mei 2024.

Yudi juga menegaskan bahwasannya pelantikan PKD ini mutlak kewenangan dari Pengawas Kecamatan (Panwascam). Namun, untuk pendaftaran masih dihandle oleh Bawaslu Kota saat itu dikarenakan Panwascam yang terpilih belum terlantik.

“Setelah Pengawas Kecamatan sudah terlantik, maka semua proses untuk perekrutan PKD, kami serahkan sepenuhnya kepada Pengawas Kecamatan. Setelah pelantikan ini selesai, semua anggota Panwaslu di tingkat Kelurahan bisa melaksanakan tanggung jawab serta tugas-tugas yang diembannya untuk mengawasi proses berjalannya Pilkada serentak tahun 2024” tegas Yudi.

Yudi juga menyampaikan setelah pelantikan Pengawas Kecamatan diharapkan bisa langsung memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada semua anggota Pengawas Kelurahan/Desa yang dilantik.

“Pengawas Kecamatan akan memberikan bimbingan teknis berbagi materi yang audah disiapkan diantaranya teknis mengenai pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia, pemahaman tahapan Pilkada 2024 serta penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, maka dari itu anggota Pengawas Kelurahan yang terpilih bisa mempunyai bekal untuk merealisasikan di lapangan untuk menghadapi Pilkada 2024”, terang Yudi.

Semua bimbingan dan pembekalan bakal diberikan kepada Pengawas Kelurahan hal ini penting untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya juga mampu melaksanakan kerja pencegahan dan pengawasan Pilkada dan tidak kalah penting memberikan sosialisasi pengawasan Pilkada 2024 kepada masyarakat wilayah masing-masing.

Bawaslu Kota juga berharap penuh agar pengawas Kelurahan/Desa yang telah dilantik untuk bisa bekerja secara profesional, menjaga integritas dan kedisiplinan, semua itu menjadi syarat mutlak yang harus dilaksanakan.

“Diakhir kegiatan pelantikan dan pembekalan serta pengambilan sumpah janji , Bawaslu juga berharap PKD selalu berkoordinasi dengan Kelurahan, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas serta masyarakat untuk berpartisipasi mengawal jalannya Pilkada 2024 sehingga semuanya akan berjalan lancar, sukses dan kondusif, sehingga bisa menekan pelanggaran secara maksimal”, tandasnya.

(Didik)