Diperkuat dengan kunjungan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, yang meninjau titik kerusakan di sisi timur Flyover Jombang pada Minggu (22/2/2026). Kehadiran Wagub bersama Kasatker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur menunjukkan bahwa keluhan warga telah didengar dan ditindaklanjuti secara serius.

Bupati Warsubi menegaskan bahwa perbaikan ini bersifat permanen, bukan sementara, guna menjamin keamanan pengendara dalam jangka panjang.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian PU, bahkan langsung ke Pak Menteri. Jalan ini memang sudah waktunya diperbaiki secara menyeluruh melalui overlay (pelapisan ulang), tidak bisa lagi hanya tambal sulam,” ujar Bupati Warsubi.

Perbaikan jalan  akan dilakukan mulai dari overlay total, pengaspalan ulang sepanjang 4 kilometer di ruas Lingkar Mojoagung hingga Flyover Jombang (sisi kiri dan kanan). Percepatan darurat akan dilakukan dengan penambahan tim penambal lubang yang mulanya 5 tim menjadi 10 tim untuk menangani kerusakan akibat cuaca ekstrim sambil menunggu proses overlay dimulai. Dijadwalkan overlay mulai dalam dua minggu ke depan, sedangkan untuk penutupan lubang ditargetkan tutas dalam waktu tiga hari (jika cuaca mendukung).

Meskipun pengelolaan jalan nasional berada di bawah wewenang pemerintah pusat, Bupati Warsubi memilih untuk aktif mengambil langkah. Baginya, keselamatan pengguna jalan di Jombang merupakan tanggung jawab moral yang melampaui batasan birokrasi.

Selain ruas Mojoagung-Flyover perbaikan juga akan menargetkan beberapa titik utama antara lain jalan gatot subroto (depan stasiun-Cangkringrandu), jalan Brigjen Kretarto (Sambongdukuh hingga Kebon Ratu).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memberikan apresiasi atas langkah koordinasi aktif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang. Ia menekankan bahwa kondisi jalan tersebut memang membutuhkan penanganan serius karena tingkat kerusakannya yang cukup parah di wilayah Jawa Timur.

“Tingkat kerusakan di ruas tersebut termasuk yang cukup berat di Jawa Timur, diperparah oleh tingginya intensitas hujan,” ujarnya.

Selain dari faktor cuaca, Emil menyebut faktor usia jalan juga menjadi pertimbangan. Ruas tersebut dibangun 2017 sudah memasuki usia sembilan tahun.

“sudah waktunya diremajakan melalui overlay, tidak bisa hanya tambal tambal patching. Kami berterimakasih Pak Bupati sudah koordinasi dengan Kementerian PU, Pak Menteri dan Presiden. Sehingga ruas ini dapat perbaikan dengan overlay sepanjang empat kilometer tahun ini,” Katanya

Eksekusi overlay ditargetkan untuk meningkatkan daya tahan jalan. Sambil menunggu prosenya, penambalan tetap berjalan selama cuaca mendukung. Pekerjaan dihentikan jika hujan deras sampai adanya genangan.

Kerjasama Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan provinsi dan Kementerian telah membuktikan bahwa komunikasi adalah kunci dalam menyelesaikan masalah infrastruktur. Bagi masyarakat Jombang, kabar ini bukan hanya tentang aspal baru, melainkan tentang hadirnya negara dalam menjamin keselamatan perekonomian dan mobilitas masyarakat.

shinta

​Jombang, KrisnaNusantara.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengadakan uji kompetensi dan evaluasi kinerja atau job fit bagi 21 pejabat eselon II di Pendopo Kabupaten Jombang pada Senin, 8 September 2025. Proses ini bertujuan untuk menyegarkan dan meningkatkan kinerja organisasi.

​Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., menegaskan bahwa rotasi jabatan adalah hal yang wajar. “Kami ingin memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang tepat agar Jombang bisa maju dan sejahtera,” ujarnya.

​Sebanyak 17 pejabat yang masa jabatannya lebih dari dua tahun menjalani uji kompetensi, sementara empat pejabat yang telah menjabat lebih dari lima tahun dievaluasi kinerjanya. Bupati Warsubi menyatakan, jika ada posisi yang kosong setelah rotasi, Pemkab akan segera menggelar seleksi terbuka.

​Proses pelantikan akan dilakukan setelah hasil job fit dilaporkan dan disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bupati juga memastikan bahwa proses ini bebas dari praktik jual beli jabatan. “Saya pastikan tidak ada ruang untuk praktik semacam itu di Jombang. Jika ada indikasi, silakan laporkan langsung kepada saya,” tegasnya.

​Terkait dengan salah satu pejabat, Senen, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bupati Warsubi membenarkan bahwa ia juga diikutsertakan dalam uji kompetensi. “Masa hukuman disiplin Pak Senen sudah selesai, oleh karena itu, kami sertakan beliau dalam uji kompetensi ini, untuk menentukan penempatan selanjutnya,” jelas Bupati.

​Tim penguji uji kompetensi ini terdiri dari lima pihak independen, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, perwakilan dari BKD Jawa Timur, dua perwakilan dari Universitas Brawijaya (UB), dan satu perwakilan dari Universitas Airlangga (Unair).

​Bupati berharap, melalui rotasi dan uji kompetensi ini, pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat. (JF)

Jombang,KrisnaNusantara.com – Bupati Jombang, Warsubi, menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat Jombang. Pada Selasa (22/7), Bupati Warsubi melakukan audiensi khusus dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, di Gedung ATR/BPN Jakarta.

Pertemuan ini bertujuan memperjuangkan Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) agar menjadi prioritas nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Warsubi didampingi oleh Staf Ahli Sa’ean Choir, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Agung Hariadi, serta Ketua DPD Partai Gelora Jombang, Imam Khudhori. Warsubi secara langsung memaparkan kondisi lebih dari 18.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di seluruh Kabupaten Jombang.

Warsubi menegaskan bahwa Program BSPS merupakan bagian integral dari visi-misi unggulannya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024. Ia berharap program ini dapat segera direalisasikan dan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026.
“Ini bukan sekadar program pusat, tapi juga tanggung jawab moral dan politik pemerintah daerah. Kami berharap penuh agar BSPS bisa turun dan segera dimanfaatkan warga,” ujar Warsubi, menekankan pentingnya program ini bagi kesejahteraan masyarakat Jombang.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Partai Gelora Indonesia, menyambut baik inisiatif Bupati Warsubi.
Fahri mengapresiasi upaya tersebut sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat.
“Ini wujud pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat. Kalau BSPS 2026 sudah disetujui, pastikan terserap optimal. Ini soal tanggung jawab dan amanah,” tegas Fahri, mengingatkan pentingnya efektivitas dalam pelaksanaan program.

Fahri Hamzah juga menekankan perlunya pembangunan rumah yang tidak hanya layak, tetapi juga sehat dan mampu menciptakan rasa aman serta nyaman bagi penghuninya. Komitmen kedua belah pihak diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah hunian tidak layak di Jombang dan daerah lain di Indonesia. ( JF )

Jombang, Krisna Nusantara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang berhasil meraih penghargaan kategori Pemulihan Ekosistem dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan ini diserahkan dalam acara “Sinergi Rimbawan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem Dan Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kehutanan Jawa Timur” yang berlangsung di Bukit Kayoe Putih, Mojokerto.

Meskipun Bupati Jombang, Warsubi, berhalangan hadir, penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo S.H., M.Si. Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pihak serta masyarakat yang telah berkontribusi. “Pemulihan ekosistem bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi keberlangsungan hidup,” tegas Warsubi, menekankan komitmennya untuk menghentikan kerusakan alam dan memulihkan hutan, sungai, mata air, serta bentang alam yang rusak.

Komitmen Pemkab Jombang ini ditunjukkan melalui berbagai regulasi daerah, seperti Perda tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Perlindungan Mata Air, serta Perlindungan Tumbuhan dan Satwa. Selain itu, anggaran signifikan dialokasikan, dengan lebih dari Rp800 juta untuk Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan lebih dari Rp3 miliar untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada tahun 2024.

Berbagai inovasi dan program partisipatif juga menjadi kunci keberhasilan, termasuk Ekowisata Wonosalam Permata Hati, Permata Segunung, POKDARSI (Kelompok Sadar Konservasi), Program P3 Terpadu (Limbah B3), hingga pengembangan RDF (Refuse Derived Fuel) dari sampah. Pelibatan masyarakat sangat masif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) dan penyuluh kehutanan, serta menghormati kearifan lokal seperti Ruwatan sumber mata air dan Budaya Tumpak Tandur Bumi Wono-Ndadari.

Penghargaan ini menambah daftar panjang prestasi Jombang dalam pelestarian lingkungan, termasuk Juara 1 Lomba Wana Lestari Nasional 2022, masuk Top 45 KIPP 2023, Penghargaan Proklim Utama 2023, dan Adipura 2024. Melalui inovasi dan partisipasi aktif masyarakat, Pemkab Jombang terus berupaya membangun kesadaran kolektif untuk keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang. ( JF )

JOMBANG, KrisnaNusantara.com  — Pemerintah Kabupaten Jombang terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi memastikan layanan dasar bagi masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan. Salah satunya melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara Pemerintah Desa Jombang dan Perumdam Tirta Kencana Kabupaten Jombang.

Bupati Jombang, H. Warsubi, secara langsung menandatangani MoU tersebut dalam rangkaian acara Pemanfaatan Hasil Pekerjaan DAK PPKT Tahun 2023 di Lapangan Sambong Duran, Desa Jombang, pada Rabu (16/7) pagi.

Kerja sama ini menjadi tindak lanjut pembangunan sarana SPAM yang didanai Dana Alokasi Khusus Program Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu (DAK PPKT) Tahun 2023, sekaligus penyerahan aset ke Pemerintah Desa Jombang. “Pengelolaan SPAM membutuhkan teknologi dan tata kelola yang baik. Kolaborasi antara pemerintah desa dan Perumdam ini sangat penting untuk memastikan fasilitas air bersih dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan,” ujar Warsubi.

Bupati Warsubi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat akan lingkungan sehat dan akses air bersih. “Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, menambahkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah terkait optimalisasi pelayanan SPAM di wilayahnya. “Dinas Perkim berharap MoU ini membawa optimalisasi layanan SPAM di dileneasi kawasan kumuh, serta ada pengembangan cakupan layanan Perumdam Tirta Kencana ke kawasan perkotaan sisi utara. Dengan demikian, kebutuhan air minum sebagai salah satu layanan infrastruktur dasar dapat tercukupi secara layak bagi warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Selain penandatanganan MoU SPAM, kegiatan ini juga dirangkai dengan Sarasehan Adiwiyata sebagai upaya mendorong peningkatan kesadaran lingkungan di satuan pendidikan. Dari total 1.291 sekolah dan madrasah di Jombang, baru sekitar 12,65 persen berstatus Adiwiyata.

Warsubi menargetkan tambahan 95 sekolah dan madrasah masuk program Adiwiyata dan Eco-Pesantren pada periode 2025–2026.“Saya berharap penghargaan Adiwiyata bisa memotivasi seluruh sekolah untuk menjaga kualitas lingkungan belajar dan menjadi teladan pelestarian lingkungan di masyarakat,” pungkasnya. (JF)

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, S.H., Wakil Bupati Jombang, Gus Salmanuddin, S.Ag., M.Pd., serta jajaran pimpinan daerah lainnya seperti Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Yuliati Nugrahani dan Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Ema Erfina. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Agus Purnomo, SH., M.Si., para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, Direktur Perumdam Tirta Kencana, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jombang, serta para kepala sekolah dan madrasah se-Kabupaten Jombang, baik secara langsung maupun daring.

Dorong Kesadaran Lingkungan Melalui Program Adiwiyata

Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi, S.H., menegaskan kembali pentingnya hak setiap individu untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, sejalan dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Beliau menyoroti komitmen pemerintah daerah terhadap Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) yang diatur dalam Permen LHK Nomor P.52 Tahun 2019.

“Dari 1.291 sekolah dan madrasah di Jombang, baru sekitar 243 sekolah atau 12,65% yang berstatus Adiwiyata,” ungkap Bupati Warsubi.

“Oleh karena itu, melalui sarasehan ini, kesadaran lingkungan diharapkan dapat terus tumbuh dan ditingkatkan, dengan target 95 sekolah dan madrasah Adiwiyata serta Eco-Pesantren untuk periode 2025-2026.” Tambahnya.

Sinergi Pemanfaatan SPAM dan Pengembangan RTH

Momen penting lain dalam acara ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengembangan dan Pengelolaan Air Minum antara Pemerintah Desa Jombang dengan Perumdam Tirta Kencana Kabupaten Jombang. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Program Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu (DAK PPKT) Tahun 2023, khususnya untuk sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah dibangun dan diserahkan sebagai aset Desa Jombang. Kemitraan ini bertujuan memastikan fasilitas tersebut berfungsi optimal dan berkelanjutan, serta menjadi contoh sinergi yang saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah utara perkotaan Jombang.

Selain itu, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) “Taman Taruna” juga menjadi sorotan. Proyek ini merupakan langkah awal dari program Asta Cita Bupati dan Wakil Bupati Jombang, yang berencana membangun RTH di delapan daerah pemilihan (Dapil) untuk menjadi magnet ekonomi berbasis UMKM dan ruang interaksi warga.

Tingkatkan Cakupan BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai agenda penutup, acara diisi dengan penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Jombang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan tentang masih rendahnya Universal Jamsostek Coverage (UJC) di Jombang.

“Masih banyak pekerja kita yang belum terlindungi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,”
Ujar Bupati.

Beliau meminta dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah desa, perusahaan, hingga masyarakat, untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan demi terwujudnya perlindungan bagi seluruh pekerja di Jombang.

( JF )

JOMBANG,Krisnanusantara.com – Pemerintah Kabupaten Jombang akan melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Car Free Day (CFD) di wilayahnya. Evaluasi ini menyusul temuan sejumlah persoalan oleh tim pemantau Dinas Perhubungan (Dishub) Jombang selama dua pekan terakhir, yang dinilai mengganggu kenyamanan, keamanan, dan fasilitas layanan publik.

Kepala Dishub Jombang, Budi Winarno, mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama adalah masih adanya pedagang yang berjualan di area terlarang, seperti di tengah jalan dan simpang selatan Perhutani. “Minggu kemarin sebagian besar pedagang sudah patuh, namun masih ada yang berjualan di simpang selatan Perhutani, padahal area itu seharusnya bersih,” ujar Budi.

Prioritas Jalur Steril dan Akses Ambulans

Budi menekankan pentingnya menempatkan personel pengawas di titik-titik rawan untuk memastikan jalur tetap steril, terutama di sisi selatan CFD yang kerap padat pengunjung. Area ini, mulai dari Pos Kota hingga Stasiun, berpotensi menimbulkan kemacetan.

“Kalau dari utara, jalurnya relatif aman. Sementara dari selatan ke arah RSUD, saya sudah perintahkan personel untuk berjaga agar jalur ambulans tetap steril. Ini butuh kerja sama dari pedagang dan pengunjung,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memberi jalan kepada ambulans yang membunyikan sirine.

Selain pengawasan, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif agar aktivitas pedagang dan pengunjung tidak menumpuk di area rawan kemacetan, serta menggeser keramaian ke arah utara menuju Ringin Contong hingga Bank BCA Pusat.

Opsi Perubahan Regulasi dan Penataan Ulang Jalur

Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar pengambilan kebijakan lanjutan. Budi menyatakan bahwa penyesuaian pelaksanaan CFD sangat terbuka, termasuk kemungkinan perubahan Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2022 tentang CFD dan Car Free Night.

Opsi yang dipertimbangkan antara lain CFD digelar dua minggu atau sebulan sekali, atau jaraknya dipersingkat dari Ringin Contong sampai depan Polres.
Namun, Budi menegaskan bahwa pengaturan ulang jalur CFD tidak bisa dilakukan terburu-buru. Banyak aspek harus dipertimbangkan agar penataan diterima semua pihak, mengingat dampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

“Di Perbup lama memang tidak diatur detail soal jalur CFD harus satu sisi jalan. Jadi, kalau mau mengubah jalur, harus dikaji matang. Tidak bisa hanya memikirkan satu sisi saja, harus dicari jalan tengahnya,” katanya.

Bupati Jombang, H. Warsubi, turut menegaskan bahwa evaluasi total CFD adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan ruang ekonomi masyarakat. “Fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, dan sarana layanan umum lainnya tidak boleh terhambat. Dan aktivitas ekonomi juga tetap berjalan baik,” tegas Warsubi.

“Kita carikan solusi yang lebih baik, sehingga bisa diterima semua pihak.” (JF)

JOMBANG, Krisna Nusantara.com | Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2025 menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bupati Warsubi menegaskan pentingnya aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan, terutama persoalan sampah plastik.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga menjadi sarana untuk menggaungkan pentingnya pelestarian alam secara berkelanjutan. Tindakan ini bukan sekedar mengacu pada tema “Pencegahan Polusi Plastik”.

Abah Warsubi mengingatkan dengan seiringnya perayaan Idul Adha, meminta warganya untuk tidak menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus atau kemasan daging kurban, pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.

Permintaan itu disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Jombang, Jawa Timur, dengan Nomor : 100.3.4.2/314/415.01/2025, Tentang Himbauan Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik Tahun 2025.

Edaran yang diterbitkan pada 28 Mei 2025 tersebut, merujuk pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2025, tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2025 Tanpa Sampah Plastik.

“Saya selaku kepala daerah Kabupaten Jombang menghimbau pada seluruh masyarakat dan warga maka dalam melaksanakan pembagian daging kurban tanpa kantong plastik sebagai implementasi program tersebut,” ujar Bupati Warsubi dalam surat edaran.

Terbitnya surat edaran Bupati Jombang tentang himbauan agar warganya menghindari penggunaan kantong plastik saat Idul Adha sebagai pembungkus atau kemasan daging kurban, dibenarkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang, Endro Wahyudi.

“Surat edaran ini memang benar dari Bupati Jombang. Tujuannya untuk mengurangi volume sampah plastik saat hari raya Idul Adha,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

Sementara itu, dalam surat edaran yang diterbitkan, Bupati Jombang Warsubi mengajak masyarakat untuk melakukan beberapa aksi pengurangan volume sampah plastik.

Imbauan dan ajakan Warsubi antara lain, menghimbau panitia pembagian daging kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan mengajak masyarakat membawa wadah sendiri yang dapat dipakai ulang.

Ia mengajak masyarakat menggunakan alternatif wadah yang dapat didaur ulang atau dikomposkan, seperti daun pisang, anyaman bambu, atau kotak thinwall.

Kemudian, Warsubi juga mengimbau agar disediakan tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah terpilah di lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha dan pembagian daging kurban.

Berikutnya, mengimbau agar masyarakat mengelola limbah padat dan cair dari kegiatan pemotongan hewan kurban, serta menjaga kebersihan dan mengelola sampah pada pelaksanaan sholat Idul Adha dan pembagian daging kurban. ,(JF)

JOMBANG, Krisna Nusantara.com– Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si., memimpin langsung kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 yang digelar di Ruang Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa (3/6/2025).

Acara tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang dan PT. BPR Bank Jombang Perseroda, guna memperluas kanal pembayaran pajak daerah dan mendorong percepatan capaian pendapatan.

Dalam paparannya, Kepala Bapenda Jombang, Hartono, S.Sos., M.M., mengungkapkan, bahwa hingga 31 Mei 2025, capaian PBB-P2 baru mencapai Rp25,18 miliar atau 45,79 persen dari target tahunan sebesar Rp55 miliar.

Meski naik 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka ini masih jauh dari harapan.

“Peran camat sangat krusial untuk mengoordinasikan pemungut pajak di desa. Terutama untuk buku 1 dan 2 (di bawah Rp500 ribu),”terangnya.

Hingga saat ini, dua kecamatan sudah lunas PBB-P2 buku 1 dan 2, yakni Ngoro dan Ploso, disusul Wonosalam dengan capaian tertinggi non-lunas sebesar 95%. Namun, tiga kecamatan terendah adalah Perak (47,81%), Gudo (43,27%), dan Jombang (43,27%).

Dari 306 desa/kelurahan, baru 65 desa yang telah lunas. Bahkan terdapat 8 desa yang realisasinya di bawah 10%, seperti Ngampel (0,9%), Jiporapah (1,4%), dan Bakalan (3,6%).

• Bupati: PBB-P2 Strategis untuk Pembangunan Daerah

Bupati Jombang menekankan pentingnya optimalisasi PBB-P2 sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga meminta seluruh camat untuk turun langsung memantau progres dan menyelesaikan kendala di lapangan.

“Segera koordinasi jika ada kendala. Jangan biarkan tunggakan berlarut. Kita harus kerja cepat dan sinergis,”tegas Warsubi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras, seraya mengajak seluruh perangkat daerah menjaga semangat gotong royong demi pencapaian target PAD.

• Kerja Sama Digitalisasi Pajak dengan BPR Jombang

Sebagai bagian dari strategi digitalisasi layanan pajak, Bapenda Jombang menjalin kerja sama dengan PT. BPR Bank Jombang Perseroda. Penandatanganan PKS ini diharapkan bisa memperluas kanal pembayaran dan menjangkau wajib pajak hingga ke pelosok desa.

Direktur Utama PT. BPR Bank Jombang Perseroda, Dr. Afandi Nugroho, S.E., M.M., menyatakan kesiapan BUMD tersebut untuk mendukung penuh perluasan akses pembayaran pajak dan akselerasi digitalisasi.

“Sebagai bank milik Pemkab Jombang, kami berkomitmen memperkuat layanan keuangan untuk mendukung target pembangunan daerah,”ujarnya.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memperkuat sinergi antarlembaga demi optimalisasi pendapatan dan pembangunan berbasis pelayanan publik yang efisien. (JF)

JOMBANG, KRISNANUSANTARA.COM – Bupati Jombang, Warsubi S.H., M.Si menggelar konferensi pers di Pendopo Pemkab Jombang, Minggu (27/04/2025) malam, terkait kondisi jalan di wilayah Desa Jipurapah, Kecamatan Plandaan Jombang.

Hadir mendampingi Bupati Jombang diantaranya: Wakil Bupati Jombang Salmanudin, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, S.H.,M.Si, Forkopimda Jombang, dan segenap kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang.

“Saya Bupati Jombang, menjelaskan terkait viralnya video Kepala Sekolah SDN Jipurapah 2 Kecamatan Plandaan yang naik trail melalui jalan yang kondisinya sangat rusak parah,”terang Abah Warsubi.

Dalam video yang beredar di masyarakat, tampak Winarsih Kepala Sekolah SDN Jipurapah 2 mengendarai motor trail melalui jalanan berlumpur.

Bupati Jombang dalam keterangannya menjelaskan, bahwa jalan tersebut merupakan milik Perum Perhutani. Ruas jalan Jipurapah – Kedungdendeng memiliki panjang 6,35 km.

“Pemerintah Desa Jipurapah, Pemerintah Kabupaten Jombang, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai kewenangan membangunnya,”tegas Abah Warsubi.

Bupati Jombang menjelaskan, Pemkab Jombang secepatnya akan berkoordinasi dengan pihak Perhutani terkait dengan skema pembangunan jalan tersebut.

Apabila dimungkinkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka Pemkab Jombang akan membangunnya secara bertahap dengan skema bekerja sama dengan Kodim 0814 Jombang dengan program Karya Bhakti. Program ini rencananya akan dimulai pada PAPBD tahun 2025.

Sebagai informasi, jumlah penduduk di Dusun Kedungdendeng Desa Jipurapah ada 155 KK, 406 jiwa. Sedangkan peserta didik di SDN Jipurapah 2 mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 berjumlah 23 siswa dengan tenaga pendidik 9 orang.

“Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon kiranya untuk dimaklumi semua pihak, termasuk kepada yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,”pungkas Bupati Jombang Warsubi. (JF)

JOMBANG – KRISNA NUSANTARA.COM| Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai melakukan pendataan lokasi yang dianggap strategis untuk pemasangan wifi gratis.

Dalam rangka merealisasikan program penyediaan akses internet gratis di ruang-ruang publik pedesaan. Pendataan dilakukan dengan menggandeng langsung Pemerintah Desa dalam mengusulkan titik lokasi pemasangan, karena desa dianggap paling tahu kebutuhan nyata warganya.

Wifi gratis atau internet desa ini merupakan salah satu gagasan program target utama dalam 100 hari kerja Bupati.

Pemkab Jombang memberi keleluasaan pada desa untuk mengajukan titik strategis mana saja yang dinilai paling dibutuhkan warganya melalui akses internet. Usulan itu nantinya disampaikan melalui Dinas Komdigi.

“Silakan desa tentukan sendiri titik yang dianggap strategis. Nantinya akan diusulkan ke Komdigi untuk direalisasikan,” ujar Bupati warsubi, Rabu (16/4).

Meskipun titik awal yang diusulkan mayoritas berada di kantor desa, Pasalnya kantor desa merupakan fasilitas layanan umum masyarkat. Menurut Warsubi,

“kantor desa adalah pusat pelayanan dan tempat berkumpulnya warga, sehingga penempatan Wifi di sana tetap relevan”, tandasnya.

Menindaklanjuti kebijakan ini, Dinas Komdigi Jombang sudah mulai bergerak menghimpun data lokasi yang diusulkan dari 302 desa dan 4 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten jombang.

Kepala Dinas Komdigi, ‘Endro Wahyudi’ mengungkap bahwa pihaknya sudah menyelesaikan tahap awal, termasuk sosialisasi ke para camat sejak Maret lalu.

“Semua data lokasi dari desa sudah masuk. Selanjutnya kami akan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebelum masuk ke tahap pengadaan,” jelas Endro.

Pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp 2,1 miliar dari APBD 2025 untuk mendukung program ini. Anggaran tersebut ditujukan untuk menghadirkan konektivitas internet sebagai sarana penunjang aktivitas masyarakat di ruang-ruang publik desa.

Melalui pendekatan partisipatif ini, Pemkab Jombang berharap program Wifi gratis tak sekadar menjadi janji kampanye waktu lalu, melainkan menjadi solusi konkret atas kesenjangan akses digital yang masih dirasakan sebagian wilayah pedesaan.

Mohamad sholahuddin ketua lembaga perlindungan perempuan dan anak (LP2A) menilai kebijakan pemerintah dengan menyediakan fasilitas wifi gratis itu bagus, tapi bagaimana dengan wifi gratis itu benar-benar dapat memberikan manfaat kemanusian dan menekan sekecil mungkin kemudhorotannya itu yang patut di perhatikan.

“ini kebijakan bagus dari pemerintah yang patut didukung, cuman ada hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya harus ada proteksi jaringan, sehingga pengguna tidak bisa mengakses hal-hal yang negatif seperti pornografi. jangan sampai wifi gratis malah akan menjadi sarana yang memudahkan dan mempercepat terjadinya kerusakan moral bagi anak”, ungkapnya.

Wifi gratis harus dilengkapi dengan proteksi untuk membatasi akses terhadap hal-hal yang merusak moral seperti pornografi, famah-faham intoleransi, provokasi, video kekerasan sadisme dan lain-lain, sehinga fasilitas gratis benar-benar aman dapat diakses oleh anak-anak.

Termasuk kekuatan kapasitas transfer data wifinya berapa bandwidth yang disediakan, karena gratis di tempat fasilitas umum pasti penggunanya banyak dalam waktu bersamaan dan itu menyebabkan lemot bisa buffering. Kalau sudah begitu pasti akan ditinggal dan fasilitas kehilangan manfaatnya”, terangnya.

Udin mengusulkan titik-titik Hotspot Wi-Fi kalau bisa ditempat-tempat yang memiliki aura positip, sehingga kalau mau akses yang negative orang sudah sungkan sendiri misalnya di tempat-tempat ibadah, di taman baca masyarakat, Fasum layanan masyarakat. Harus juga ada pembatasan waktu hotspotnya, “bukan 24 jam non stop”, pesannya.

“kalau wifi di tempat ibadah disamping secara tidak langsung mengajak pengguna dekat dengan Tuhan, juga pasti ada rasa kesungkanan jika mau mengakses hal-hal negative apalagi yang mengandung unsur pornagrafis, dan itu secara tidak langsung menjadi kontrol diri dan kontrol social”, pungkasnya. (JF)