Kepala Dinas Sosial Jombang, Agung Hariadi, menyampaikan bahwa dari 10 bidang tanah milik warga yang telah disepakati, seluruh tahapan termasuk pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sudah selesai. Saat ini, berkas-berkas tersebut tengah diproses untuk pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Jadi sampai hari ini semua proses dan AJB sudah selesai, tinggal SPM atau pengajuan pembayaran semuanya,” ujar Agung, Selasa (23/12/2025).

Sebelum memasuki tahap akhir, Dinas Sosial Jombang terlebih dahulu menggelar berbagai kegiatan sosialisasi serta pertemuan intensif bersama para pemilik lahan di Desa Tunggorono.

Dari proses tersebut, seluruh 10 pemilik tanah akhirnya sepakat menyerahkan lahannya untuk mendukung pembangunan sarana pendidikan tersebut.

“Sudah, kemarin kami lakukan sosialisasi dan pertemuan. Dari sepuluh bidang tanah, semuanya sudah disepakati oleh warga,” jelas Agung dalam pertemuan sebelumnya, Selasa (16/12/2025).

Agung menjelaskan bahwa total luas dari 10 bidang tanah yang akan dibebaskan mencapai 11.576 meter persegi. Adapun nilai kompensasi pelepasan hak untuk seluruh lahan tersebut sebesar Rp 7.911.254.300, dengan harga tanah per meter yang berada di kisaran Rp 682 ribu hingga Rp 684 ribu.

“Pelepasan haknya selesai hari ini (Selasa, 23/12/2025). Tinggal proses pembayaran ke para pemilik tanah,” terangnya.

Strategi pengadaan lahan tersebut telah dirancang secara matang. Pemerintah Kabupaten Jombang menyiapkan total anggaran sekitar Rp 17,9 miliar untuk proses pengadaan hingga penyiapan lahan.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 8,8 miliar dialokasikan untuk pembelian tanah, dengan pengelolaan anggaran berada di bawah tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Agung menambahkan, setelah lahan siap, tahap selanjutnya adalah pembangunan gedung sekolah. “Insyaallah, Pemkab Jombang siap membantu sepenuhnya dalam pengadaan lahan. Sedangkan pembangunan fisik gedung sekolah akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” pungkasnya.

Dengan rampungnya tahapan penting pelepasan hak atas lahan tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat di Tunggorono diharapkan segera terealisasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jombang akan sarana pendidikan yang lebih layak.

(Red)

JOMBANG,  Krisna Nusantara.com– Suasana bahagia, terpancar dari warga masyarakat saat Bupati Jombang Warsubi S.H., M.Si secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada 3.636 orang.

Bantuan yang turut di salurkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial Kabupaten Jombang, ini terdiri dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Kegiatan rutin tahunan yang berlangsung, ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk hadir di tengah masyarakat, terutama di bulan Ramadan. Kamis (20/3/2025) pagi.

Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang tahun anggaran 2025 ini, berupa uang tunai sebesar Rp100.000 dan beras 5 kilogram untuk setiap penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan menjadi berkah di bulan Ramadan.

“Kami berharap, bantuan ini bukan hanya dilihat dari besar kecilnya nominal, tetapi dari niat tulus pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu beserta keluarga tercinta,”katanya.

Abah Bupati Jombang juga mengajak seluruh masyarakat, untuk menjaga kebersamaan dan solidaritas sosial.

“Pada bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan nilai-nilai kepedulian, saling membantu, serta menjaga persatuan dan kerukunan. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita, karena kebersamaan adalah kunci utama dalam mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua,”tuturnya.

Abang becak, salah satu penerima manfaat mengungkapkan rasa syukurnya atas pemberian bantuan tersebut.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Jombang atas perhatiannya,”ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Hari Purnomo menyampaikan, bahwa penyaluran bantuan ini dilakukan dalam dua tahap, untuk tahap pertama dilakukan hari ini.

“Untuk tahap kedua, nantinya akan dilaksanakan pada 25 Maret 2025 di kantor kecamatan dan perangkat daerah,”ungkapnya.

Hadir dalam penyaluran bantuan sosial tersebut, diantaranya: Forkopimda Kabupaten Jombang, Wakil Bupati Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, staf ahli, asisten, Kepala Perangkat Daerah. (JF)

Kegiatan rutin tahunan ini berlangsung dengan tertib, ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk hadir di tengah masyarakat, terutama di bulan Ramadan.

Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang tahun anggaran 2025 ini, berupa uang tunai sebesar Rp100.000 dan beras 5 kilogram untuk setiap penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang Warsubi yang akrab disapa Abah Bupati menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan menjadi berkah di bulan Ramadan.

“Kami berharap, bantuan ini bukan hanya dilihat dari besar kecilnya nominal, tetapi dari niat tulus pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu beserta keluarga tercinta,” tutur Bupati.

Abah Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Jombang untuk menjaga kebersamaan dan solidaritas sosial. “Di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan nilai-nilai kepedulian, saling membantu, serta menjaga persatuan dan kerukunan. Jangan sampai ada perpecahan di antara kita, karena kebersamaan adalah kunci utama dalam mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua,” tandasnya.

Salah satu penerima manfaat, dengan membawa becaknya mengungkapkan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Jombang atas perhatiannya,” ungkapnya setelah menerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Hari Purnomo menyampaikan penyaluran bantuan ini dilakukan dalam dua tahap, untuk tahap pertama dilakukan hari ini. Tahap kedua akan dilaksanakan pada 25 Maret 2025 di kantor kecamatan dan perangkat daerah.

Penyaluran bantuan ini dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Jombang, Wakil Bupati Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, staf ahli, asisten, Kepala Perangkat Daerah. (JF)

JOMBANG – KrisnaNusantara.com

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakra Baskara Nusantara (CBN) Jombang menyoroti adanya dugaan praktik monopoli dan kurangnya transparansi dalam pengadaan barang/jasa di Dinas Sosial Kabupaten Jombang selama periode 2022-2024.

Dugaan ini muncul setelah ditemukan indikasi, bahwa sejumlah pengadaan bernilai ratusan juta rupiah diduga dikuasai oleh satu penyedia.

Berdasarkan data yang dihimpun, LSM CBN Jombang menemukan bahwa dalam beberapa kali pengadaan, penyedia yang sama terpilih secara berulang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tentunya, hal ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik monopoli yang tidak memberikan kesempatan yang adil bagi penyedia lain.

Ketua LSM Cakra Baskara Nusantara (CBN) Kabupaten Jombang, Imam Subagio melalui bidang investigasi Aditya Beny Suryanata, mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan praktik konspirasi jahat ini. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dokumen pengadaan dan distribusi.

“Kami telah berulang kali meminta detail dokumen pengadaan dan distribusi, yang seharusnya menjadi informasi publik. Tujuannya adalah untuk mengetahui identitas pimpinan dan alamat UD, serta spesifikasi barang seperti jenis, merek, jumlah, dan harga satuan,”kata Beny, Jum’at (7/3/2025).

Menurutnya, permintaan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai dari pihak PPK.

“Pihak PPK dinilai berbelit-belit dan memberikan alasan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya upaya untuk menutupi informasi penting,”tegasnya.

Tuntutan Transparansi dan Tindak Lanjut

LSM CBN Jombang menduga, adanya upaya untuk menutupi informasi penting yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Mereka menegaskan, akan terus mengawal adanya dugaan konspirasi jahat dan kami menuntut transparansi dari pihak terkait.

“Kami akan terus mengawal dugaan adanya konspirasi jahat ini dan menuntut transparansi dari pihak terkait,”pungkas Beny.

Penulis: Agus Jefi

JOMBANG – KrisnaNusantara.com

E-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Aplikasi E Katalog ini menjadi marketplace untuk pengadaan barang di lingkungan pemerintahan. Tentunya, aplikasi ini digadang-gadang sejumlah pihak sebagai sistem yang bisa mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa.

Namun, rupanya pengadaan barang dan jasa Pemerintah, ini seringkali menjadi lahan basah bagi sejumlah oknum untuk mencari keuntungan pribadi.

Berdasarkan data yang dihimpun, dalam data pengadaan tersebut menunjukkan beberapa kali telah dilakukan pemilihan terhadap penyedia yang sama dalam 4 tahun berturut-turut.

Bahkan, dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, ini terlihat ketika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembelian terus menerus di perusahaan, atau nama penyedia yang sama.

Dalam hal ini, beberapa media mencoba untuk melakukan upaya konfirmasi kepada pihak terkait, salah satunya Kepada Dinas Sosial Kabupaten Jombang.

Ketika ditanya terkait jenis pengadaan barang dan jasa apa saja yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat, pihaknya menyampaikan jika pengadaan tersebut dengan jenis transaksi melalui e-katalog.

“Saya selaku di Dinas Sosial sebagai pengguna anggaran, terkait pengadaan barang dan jasa terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan. Kebetulan untuk hari ini, yang bersangkutan masih Dinas Luar (DL) di Surabaya,”kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Hari Purnomo pada Kamis, (6/3/2025).

Hari Purnomo mengatakan, terkait konfirmasi hasil data yang diperoleh, ia nanti akan mempertemukan dengan PPK untuk memberikan klarifikasi jawaban tersebut.

“Mungkin besok kami akan hubungi dan segera pertemukan,”ujarnya.

Ditanya terkait metode pemilihan melalui E-Purchasing, itu kontrak harga barang yang ditentukan kisaran berapa dan nama penyedianya.

” Yang ngerti teknis adalah pihak PPK dan itu melalui by system. Sedangkan untuk nama penyedia barang, saya tidak mengetahui dan yang tandatangan adalah PPK,”pungkas Kadinsos Jombang lulusan STPDN ini.

Bagaimana bisa ketika seseorang bahkan Dinas atau Birokrasi Pemerintahan ketika akan merencanakan kegiatan pembelanjaan akan tetapi tidak tahu pertimbangan memilih melakukannya secara online via marketplace dan kemudian yang bikin aneh lagi jenis barang dan jasanya hanya bagian tertentu yang paham.

(Penulis: Agus Jefi / Redaktur: Dedy F. Rosyadi)

Jombang – KrisnaNusantara.com. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K. CPHR. Membuka Konferensi Pers Ungkap Kasus Mayat Hutan Marmoyo oleh Satresreskrim Polres Jombang (31/01/2025) mengungkapkan bahwa dengan diungkapnya kasus pembunuhan yang terjadi di Jombang ini dan dia berharap dengan bantuan rekan – rekan media semua semoga tidak terjadi lagi kejahatan serupa dan Jombang jadi semakin kondusif dan aman.

Kasatreskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra menyampaikan “Setelah ada yang melaporkan penemuan mayat seorang pria dengan posisi telungkup tanpa identitas pada Sabtu 19 Januari 2025 lalu, kami dan jajaran langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).”

Dia menyambung keterangannya “Korban kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang untuk dilakukan visum, terdapat luka pukulan benda tumpul di dahi sebelah kiri dan pelipis mata juga kepala bagian belakang. Akan tetapi kami tidak berhasil melakukan identifikasi korban, dikarenakan tidak ditemukannya tanda identitas di sekitar ditemukannya mayat tersebut dan tidak ada yang cocok dari pelacakan identitas.”

“Kemudian pada Selasa malam ada seseorang yang datang ke kami dengan melaporkan bahwa yang bersangkutan telah kehilangan saudaranya yang tidak pulang selama satu minggu atau 6 hari, dengan ciri-ciri yang dijelaskan kemudian kami mengajaknya ke RSUD Jombang dan ternyata mayat tanpa identitas yang berada di Hutan Marmoyo memanglah adiknya kemudian dia menuturkan memang korban tidak pernah didaftarkan untuk identifikasi kewarganegaraan yang kita kenal dengan e-KTP ataupun keanggotaan lainnya.” Imbuhnya tentang kronologi penelusuran.

Dari keterangan sang Kakak tersebut telah dinyatakan bahwa yang bersangkutan bernama Muhammad Faiz (19 tahun) warga Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Korban tersebut tidak kunjung pulang selama enam hari atau satu minggu pasca kepulangannya dari mondok di sebuah Pesantren di Lumajang.

Korban baru saja mengenal ke enam pelaku yaitu tiga pelaku utama: AS (22) warga Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro dan sebagai pelaku utama, kemudian AR (23) warga Desa Madurejo Kec. Pasiran Kabupaten Lumajang, HM (19) warga Desa Siman Kecamatan Kepung Kabuapten Kediri.

Dan tiga tersangka berikutnya masih di bawah umur yaitu MR (17) warga Kecamatan Plandaan, kemudian RG (18) Warga Ploso – Jombang, dan KS (16) asal Plandaan – Jombang.

Sebelum kejadian, korban melakukan kontak telpon dengan salah satu adik perempuan pelaku dan diajak mampir ke tempat kos pelaku di Trowulan, yang diketahui sebagai tempat berkumpul kelompok anak Punk. Kemudian di sana korban diajak minum oleh pelaku dan ditemani adik perempuannya yang ditelp sebelumnya tersebut.

Menurut keterangan yang berhasil didapat Resmob, bahwa saat minum alkohol tersebut sempat terjadi pelecehan yang dilakukan korban ke adik pelaku yang kemudian menimbulkan rasa sakit hati. Di sisi lain juga hasrat pelaku ingin memiliki barang yang dimiliki oleh korban hingga merampasnya.

Setelah acara minum – minum itu selesai, kemudian sang korban berencana pulang akan tetapi sebelum sampai di rumah, korban ingin kembali ke tempat pelaku untuk mengambil Handphone yang telah dirampas sebelumnya tersebut.

AKP Margono menerangkan bahwa ternyata Sabtu sebelum korban ini bertemu dengan pelaku, pelaku ini telah merencanakan pembunuhan terhadap korban dengan cara membunuhnya tanpa meninggalkan darah, Kemudian pelaku ini menghubungi temannya yang ada di Jombang untuk mencari lokasi yang kira – kira tempatnya jauh dari pantauan masyarakat dan diarahkanlah ke lokasi ditemukannya mayat korban tersebut di hutan daerah kabuh.

“Setelah Korban bertemu dengan pelaku, diajaklah minum-minuman terlebih dahulu dan kemudian sempat terjadi pertengkaran dengan temannya dan setelah itu pelaku mengambil sarung yang memang telah disiapkan untuk melakukan pencekikan terhadap korban.” Terang AKP Margono.

“Kemudian setelah korban lemas tidak bergerak barulah dilakukan pemukulan menggunakan batu, dan semua keterangan yang sampaikan oleh pelaku bahwa pemukulan semuanya dilakukan menggunakan batu yang dari hasil visum ditemukan luka di pelipis kiri dan kepala bagian belakang.” ungkapnya saat Konferensi Pers Jumat siang tersebut.

“Setelah korban dipastikan meninggal, kemudian korban diseret dan dibuang. Kemudian pada saat itu juga pelaku utama ini bergerak ke arah Temanggung. Dan setelah Resmob Reskrim melakukan penelusuran kami menemukan pelaku dan motor yang merupakan milik korban yang kemudian kami melakukan penangkapan.” Pungkas Kasatreskrim Polres Jombang AKP Margono.

Pasal yang disangkakan pada terduga yaitu Pasal 340 juga Pasal 339 dan 338 dimana pelaku bisa dijerat paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati. Juga diterapkan pasal 170 karena harus dilihat apakah ada unsur yang memang dia melakukan sesuatu hal yang memang yang mengakibatkan kematian, dan kalo tidak akan diterapkan pasal 170 tersebut dan penganiyaan.

(red)