JOMBANG – KRISNA NUSANTARA.COM| Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai melakukan pendataan lokasi yang dianggap strategis untuk pemasangan wifi gratis.

Dalam rangka merealisasikan program penyediaan akses internet gratis di ruang-ruang publik pedesaan. Pendataan dilakukan dengan menggandeng langsung Pemerintah Desa dalam mengusulkan titik lokasi pemasangan, karena desa dianggap paling tahu kebutuhan nyata warganya.

Wifi gratis atau internet desa ini merupakan salah satu gagasan program target utama dalam 100 hari kerja Bupati.

Pemkab Jombang memberi keleluasaan pada desa untuk mengajukan titik strategis mana saja yang dinilai paling dibutuhkan warganya melalui akses internet. Usulan itu nantinya disampaikan melalui Dinas Komdigi.

“Silakan desa tentukan sendiri titik yang dianggap strategis. Nantinya akan diusulkan ke Komdigi untuk direalisasikan,” ujar Bupati warsubi, Rabu (16/4).

Meskipun titik awal yang diusulkan mayoritas berada di kantor desa, Pasalnya kantor desa merupakan fasilitas layanan umum masyarkat. Menurut Warsubi,

“kantor desa adalah pusat pelayanan dan tempat berkumpulnya warga, sehingga penempatan Wifi di sana tetap relevan”, tandasnya.

Menindaklanjuti kebijakan ini, Dinas Komdigi Jombang sudah mulai bergerak menghimpun data lokasi yang diusulkan dari 302 desa dan 4 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten jombang.

Kepala Dinas Komdigi, ‘Endro Wahyudi’ mengungkap bahwa pihaknya sudah menyelesaikan tahap awal, termasuk sosialisasi ke para camat sejak Maret lalu.

“Semua data lokasi dari desa sudah masuk. Selanjutnya kami akan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebelum masuk ke tahap pengadaan,” jelas Endro.

Pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp 2,1 miliar dari APBD 2025 untuk mendukung program ini. Anggaran tersebut ditujukan untuk menghadirkan konektivitas internet sebagai sarana penunjang aktivitas masyarakat di ruang-ruang publik desa.

Melalui pendekatan partisipatif ini, Pemkab Jombang berharap program Wifi gratis tak sekadar menjadi janji kampanye waktu lalu, melainkan menjadi solusi konkret atas kesenjangan akses digital yang masih dirasakan sebagian wilayah pedesaan.

Mohamad sholahuddin ketua lembaga perlindungan perempuan dan anak (LP2A) menilai kebijakan pemerintah dengan menyediakan fasilitas wifi gratis itu bagus, tapi bagaimana dengan wifi gratis itu benar-benar dapat memberikan manfaat kemanusian dan menekan sekecil mungkin kemudhorotannya itu yang patut di perhatikan.

“ini kebijakan bagus dari pemerintah yang patut didukung, cuman ada hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya harus ada proteksi jaringan, sehingga pengguna tidak bisa mengakses hal-hal yang negatif seperti pornografi. jangan sampai wifi gratis malah akan menjadi sarana yang memudahkan dan mempercepat terjadinya kerusakan moral bagi anak”, ungkapnya.

Wifi gratis harus dilengkapi dengan proteksi untuk membatasi akses terhadap hal-hal yang merusak moral seperti pornografi, famah-faham intoleransi, provokasi, video kekerasan sadisme dan lain-lain, sehinga fasilitas gratis benar-benar aman dapat diakses oleh anak-anak.

Termasuk kekuatan kapasitas transfer data wifinya berapa bandwidth yang disediakan, karena gratis di tempat fasilitas umum pasti penggunanya banyak dalam waktu bersamaan dan itu menyebabkan lemot bisa buffering. Kalau sudah begitu pasti akan ditinggal dan fasilitas kehilangan manfaatnya”, terangnya.

Udin mengusulkan titik-titik Hotspot Wi-Fi kalau bisa ditempat-tempat yang memiliki aura positip, sehingga kalau mau akses yang negative orang sudah sungkan sendiri misalnya di tempat-tempat ibadah, di taman baca masyarakat, Fasum layanan masyarakat. Harus juga ada pembatasan waktu hotspotnya, “bukan 24 jam non stop”, pesannya.

“kalau wifi di tempat ibadah disamping secara tidak langsung mengajak pengguna dekat dengan Tuhan, juga pasti ada rasa kesungkanan jika mau mengakses hal-hal negative apalagi yang mengandung unsur pornagrafis, dan itu secara tidak langsung menjadi kontrol diri dan kontrol social”, pungkasnya. (JF)

JOMBANG – KrisnaNusantara.com

Abah Warsubi Bupati Jombang (23/03/2025) melaksanakan bagian dari ibadah shodaqohnya untuk yang ke sekian kalinya di tahun yang ke sekiankalinya juga, menyampaikan undangan terbuka untuk Wartawan Jombang dan sekitarnya dalam Pemberian Bingkisan Lebaran dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Hadir sedikitnya lima ratus wartawan baik dari Jombang maupun luar Jombang seperti Kabupaten Nganjuk dan Mojokerto dalam program tahunan tersebut.

Program yang menjadi kewajiban bagi Abah Warsubi atas kesuksesan usahanya PT. Phalosari Unggul Jaya ini memang sudah menjadikannya manusia yang luar biasa sebagai masyarakat. Semenjak dia menjabat sebagai Kepala Desa Mojokrapak, Abah Warsubi memiliki berbagai program dalam menghidupi masyarakat bawah dan mensejahterakan masyarakat di luar wilayah kependudukannya dan juga bukan dari karyawan atau pekerja pabriknya tersebut.

Seolah luapan air terjun dari atas pegunungan yang terasa dingin segar dan menghilangkan dahaga dan tidak pernah habis. Lelaki yang pernah melewati berbagai fase kehidupan di Negara ini, dia bersama adiknya Agung Wicaksono seraya mendeklarasikan hidupnya untuk masyarakat luas.

Kesuksesan yang tidak pernah surut yang dia tunjukkan kepada masyarakat ini, bahwa usaha yang dia lakukan memang bertujuan untuk mengajak atau melibatkan seluruh masyarakat Jombang juga sekitarnya untuk memilikinya dan menjadikan masyarakat mandiri dan sejahtera.

Saat ini, sang Dermawan telah diberi kepercayaan masyarakat untuk menjadi pemimpin daerah Kabupaten Jombang, bukan lupa akan tetapi menjadikan kelepasannya menyerahkan raihan capaiannya kepada masyarakat semakin tak terbatas.

Abah Bupati Jombang, semakin besar dia berbagi dan semakin memberikan ruang masyarakat jombang untuk memiliki daearahnya. Selain tempat masyarakat hidup sebagai warga negara juga sebagai pemilik kedaulatan Bangsa.

Dia menyampaikan terima kasih dan meminta maaf, moment penyampaian Bingkisan Lebaran dan THR Tahun ini menjadi berbeda dikarenakan statusya saat ini sebagai Pemimpin Daerah atau Bupati. Sehingga beberapa kebutuhan dokumentasi dan administrasi pemerintahan tetap diperlukan meskipun program tahunannya ini tidak berubah.

Yaitu menggunakan dana dari Abah Bupati pribadi atas kesuksesannya dan keluarga, bukan moment atau program Pemerintah dan tidak menggunakan dana APBD. Meskipun pada kali ini melibatkan Dinas KOMINFO sebagai bagian dari pemerintahan Kabuapten Jombang yang memunyai otoritas dan regulasi untuk insan Pers dan Media Masa di Kabupaten Jombang.

Dia pun berpesan “Saya harap rekan-rekan wartawan masih selalu senantiasa mendampingi saya dalam berjuang membangun kemandirian masyarakat serta karena saat ini saya anda beri kepercayaan untuk menjadi Bupati, mari kita bersama-sama mengawal program pembangunan untuk Jombang Mantra yaitu Masyarakat Sejahtera.” Pesan hangatnya pada siang itu.

Dan Abah Bupati pun memimpin doa sendiri secara langsung untuk wujud syukur dan harapannya setelah semua memiliki kesuksesan yang diberikan Allah SWT untuk dia dan untuk Jombang.

Penulis: Dedy F. Rosyadi, S.Pd., M.Pd. Penulis: Dedy F. Rosyadi, S.Pd., M.Pd. Bupati Jombang, Abah Warsubi, dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan berdedikasi tinggi dalam memajukan daerahnya. Langkah-langkah progresif yang diambilnya telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Jombang. Semangat dan komitmen Abah Warsubi dalam membangun Jombang patut diapresiasi dan dijadikan teladan bagi pemimpin daerah lainnya.

Dengan tema “Ngopi Bareng Diskominfo Pelayanan Omah Tandang,” FKP membahas cara meningkatkan layanan publik bagi talenta digital di Kabupaten Nganjuk. Masukan yang diterima akan digunakan untuk memperbaiki layanan lebih lanjut.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo, Slamet Basuki, melaporkan pencapaian layanan Omah Tandang, termasuk pelatihan, pendampingan, dan promosi produk bagi UMKM Nganjuk agar mereka dapat beroperasi secara digital. Ia menyebut bahwa layanan Omah Tandang diberikan secara gratis dan telah membantu meningkatkan omset penjualan UMKM.

Slambas juga menyatakan bahwa Diskominfo terus berupaya meningkatkan layanan TIK bagi masyarakat Nganjuk, termasuk layanan administrasi online dan aksi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mengungkapkan peningkatan indeks SPBE menjadi 3.62 dan indeks Smart City menjadi 3.18, serta indeks Masyarakat Digital mencapai 42.84. Layanan administrasi online yang sukses termasuk Srikandi, Dukcapil Cemerlang, dan E-Suket Desa.

Diskominfo juga berencana menambah 80 CCTV di 20 Kampung Digital Anjuk Ladang, dengan total 150 CCTV publik yang dapat diakses, serta 21 Wifi gratis di Taman Kota dan Pasar. Untuk layanan Omah Tandang, akan ada tambahan sarana penunjang dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Nganjuk. Slambas berharap tahun ini ada dua kali pelatihan lagi untuk memberikan dampak lebih besar bagi masyarakat.

Huda dari Bidang Organisasi Setda Nganjuk memberikan apresiasi kepada Diskominfo atas suksesnya penyelenggaraan FKP. Menurutnya, FKP penting untuk menjadikan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam memberikan layanan publik yang baik dan prima.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat, pelaku UMKM, dan lembaga swadaya masyarakat. Para peserta FKP antusias menyampaikan saran untuk meningkatkan layanan Omah Tandang Diskominfo.

(red)

Tidak hanya oleh Dinas Kominfo dan OPD terkait yang menjadi peserta forum, namun juga diikuti oleh Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Disdukcapil, Dinas Pertanian, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Nur Miftahul Fuad, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk evaluasi penerapan Smart City.

“Secara prinsip, Kabupaten Kediri sesuai track menuju pembangunan Smart City yang mulai dilaksanakan tahun ini. Dinas Kominfo didorong agar terus memberikan peran lebih dalam pengembangan Smart City”, terang Fuad saat ditemui Tim Media pada Rabu, (26/06/2024).

Ditambahkan Fuad, Kementrian Kominfo mengapresiasi langkah yang telah diambil Kabupaten Kediri. Sekaligus memberikan saran agar mengakselerasi terwujudnya smart city.

“Masukan yang kami catat ada tambahan penguatan kebijakan, juga terkait strategi quick win perlu adanya pembentukan Pokja di masing-masing OPD agar memudahkan pelaksanaan teknis. Harapan untuk tahun depan di masing-masing lini smart itu sudah kuat, mulai dari smart society, living dan branding sudah kuat. Terakhir kami berpesan ayo kita bergerak serentak dan serentak bergerak menuju Smart City untuk Kabupaten Kediri berbudaya,” tandas Fuad.

Sebagai infomasi, tema yang diambil tahun ini adalah “Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Menuju Indonesia Emas Melalui Pembangunan Kota dan Kabupaten Cerdas 2024”. Dimana dalam kesempatan ini seluruh Kabupaten/Kota diberikan waktu untuk mempresentasikan proses yang berjalan di masing-masing daerah dalam penerapan Smart City.

(Koko)