” Acara ini berlangsung di Gedung Wanita Nganjuk dan merupakan kerja sama dengan Inspektorat Kabupaten Nganjuk, pada Rabu (10/12/2025).

Mahasiswa diajak menjadi garda depan dalam moralitas anti korupsi. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 500 mahasiswa dari UPMS dan UPDN Nganjuk, serta tokoh penting seperti Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Rektor UPMS.

Dalam sambutannya, Ika Mauluddhina menekankan bahwa peringatan HAKORDIA harus dipahami sebagai momentum untuk menegaskan bahwa korupsi adalah masalah struktural yang menghalangi kesejahteraan masyarakat. “Praktik korupsi kini menjadi bagian dari budaya yang mengakar, bukan hanya tindakan individu,” ungkap Ika.

Ia menjelaskan bahwa kuliah umum ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Tujuannya adalah membekali generasi muda dengan ilmu hukum dan moralitas anti-korupsi. “Kuliah umum ini bertujuan untuk membimbing mahasiswa agar lebih berintegritas dan memahami pencegahan korupsi,” jelasnya.

Ika menekankan bahwa partisipasi aktif generasi muda akan sangat membantu Aparat Penegak Hukum (APH), karena mereka adalah harapan bangsa. Mahasiswa diharapkan membantu APH menegakkan integritas dan kejujuran untuk meminimalisir korupsi di Indonesia, khususnya di Nganjuk.

Peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi mencakup penindakan, perbaikan tata kelola, dan pemulihan kerugian negara melalui Follow the Money dan Follow the Asset. Dukungan terhadap integritas juga datang dari akademisi.

Rektor UPMS, Vera Septi Andrini, menekankan bahwa korupsi merugikan ekonomi dan merusak kepercayaan politik serta moral masyarakat. UPMS mengantisipasi dengan menanamkan komitmen melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, menjadikan integritas fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Tanpa kejujuran dan karakter yang kuat, kecerdasan tidak bisa memajukan bangsa.

Ketua Yayasan UPDN Nganjuk, Riduwan, menambahkan bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa tercapai jika masih ada pejabat dan aparatur yang melakukan korupsi. Riduwan menilai korupsi sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan perampasan hak sosial rakyat. Ia menyatakan bahwa korupsi terus terjadi bukan karena kurangnya aturan, tetapi akibat rendahnya kemauan politik dan ketidakpuluhan moral dalam penegakan hukum. Moralitas publik harus menjadi dasar pembangunan hukum.

Kuliah umum ini diharapkan mendorong mahasiswa di Kota Angin untuk memahami ancaman korupsi dan berperan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan makmur.

(nath)

Acara ini berlangsung selama dua hari, 9-10 Desember 2025, dan menarik antusiasme masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini mendukung kampanye antikorupsi dengan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan.

Sejak pagi, warga antusias membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan mengikuti edukasi publik. Kolaborasi lintas instansi ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan pangan stabil, tetapi juga menyampaikan pesan antikorupsi relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Ika Mauluddhina, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat, yang menunjukkan bahwa layanan publik ini sangat dibutuhkan.

“Kehadiran dan partisipasi masyarakat efektif menyampaikan nilai integritas,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Nganjuk, Jusuf Satrio Wibowo. Ia menekankan bahwa GPM dalam peringatan Hakordia memberikan dampak positif dalam edukasi antikorupsi dan stabilitas ekonomi daerah.

“Gerakan Pangan Murah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Dengan akses pangan yang luas dan harga yang jelas, kita juga memperkuat budaya antikorupsi,” jelas Jusuf.

Ia menekankan pentingnya ketahanan pangan dan integritas tata kelola seiringan, dengan stabilitas harga, transparansi, dan pemberdayaan produsen lokal untuk mencegah praktik merugikan masyarakat.

TPID berkomitmen menjaga kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan. Pengunjung merasa terbantu oleh GPM, terutama dalam akses kebutuhan pokok jelang akhir tahun. Rangkaian edukasi antikorupsi dari Kejaksaan Negeri Nganjuk dinilai mudah dipahami dan relevan.

“Harga di GPM lebih terjangkau, Pelaksanaan GPM yang dipadukan dengan kampanye antikorupsi sangat bermanfaat,” ujar Sumarni.

Kegiatan ini menjadi model kolaborasi efektif, menghubungkan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan edukasi integritas. Dengan antusiasme dan dukungan berbagai pihak, Kejaksaan Negeri Nganjuk bersama pemerintah daerah berharap momentum ini bisa memperkuat sinergi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan budaya antikorupsi di Kabupaten Nganjuk.

(nath)