Forum strategis di Aula Pendopo Kecamatan Peterongan pada Rabu (4/2/2026) pagi mempertemukan delegasi dari lima kecamatan: Peterongan, Sumobito, Kesamben, Mojoagung, dan Jogoroto untuk menyelaraskan usulan pembangunan desa dengan prioritas daerah.

Hadir juga Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, S.Ag.M.Pd., Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, S.Ag. Sekda Jombang Agus Purnomo, S.M. Si, Kepala OPD Pemkab Jombang, Forkopimcam Peterongan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Delegasi Desa, Kepala UPTD, Kepala Sekolah, dan Perwakilan Organisasi Perempuan dan Kemasyarakatan.

Bupati Jombang menekankan bahwa Musrenbang tahun ini penting untuk menyelaraskan usulan desa dengan prioritas nasional, terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, mengendalikan inflasi, ketahanan pangan, infrastruktur, dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Musrenbang merupakan momen untuk menyepakati usulan pembangunan yang terintegrasi, mendukung kualitas hidup rakyat, sesuai visi Indonesia Emas 2045,” kata Bupati Jombang.

Untuk 2027, Pemkab Jombang mengusung tema “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”, bertujuan menghubungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan industri pengolahan dan pasar digital.

Bupati memaparkan capaian pembangunan 2026 hasil Musrenbang sebelumnya, yang mencakup peningkatan jalan dan pemasangan PJU di lima kecamatan. Bupati mengumumkan transformasi kebijakan melalui Prioritas Kecamatan dan program Desa Mantra, dengan alokasi Rp1 Miliar untuk peningkatan jalan kabupaten dan Rp200 Juta untuk PJU di setiap kecamatan.

Bupati Warsubi menegaskan komitmennya untuk mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat dengan menciptakan lebih banyak wirausaha, dari satu menjadi tiga wirausaha baru per dusun.

“Kami ingin setiap dusun memiliki penggerak ekonomi dengan stimulan modal sebesar Rp.5 juta per orang, masyarakat didorong memulai usaha mikro produktif, seperti budidaya puyuh, sebelum meningkat ke telur ayam dan bebek,” tutur Bupati Warsubi.

“Semua butuh proses dan waktu, kami tidak hanya memberikan modal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkelanjutan dari akar rumput.” Langkah ini sejalan dengan penurunan pengangguran di Jombang.

Bupati Warsubi menyebut akhir 2024, angka pengangguran diperkirakan 28.700 jiwa berhasil ditekan menjadi 25.600 pada 2025. Penurunan 3.100 jiwa ini hasil sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal. Bupati Warsubi menyatakan bahwa jika seluruh angkatan kerja 2025 bekerja, akan tercipta sekitar 6.100 lapangan pekerjaan.

Dalam sambutannya, ia berharap delegasi dapat mencapai kesepakatan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran kecamatan dalam mendukung visi ‘Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” kata Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, S.Ag. menekankan bahwa usulan 2027 fokus pada dua hal: Infrastruktur Jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Jombang akan memperkuat Bank Sampah di tingkat RT sesuai arahan Presiden dalam Rakornas, dengan alokasi anggaran Rp3,2 juta per RT, ujar Hadi Atmaji, desa akan berperan sebagai koordinator agar sampah dikelola dengan baik dan memiliki nilai ekonomi,” kata Hadi Atmaji.

Sementara itu Kepala Bapperida Jombang, Hartono, S.Sos, M.M., memastikan semua usulan kecamatan terintegrasi dalam sistem.

Meskipun menghadapi tantangan penurunan fiskal, Pemkab Jombang berkomitmen untuk mempertahankan pemerataan pembangunan dengan alokasi rata-rata Rp1,2 miliar per kecamatan. “Kami pastikan perencanaan ini mengikuti prioritas warga,” jelas Hartono.