Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menyatakan komitmennya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu mencetak SDM unggul menuju Indonesia emas.

Di Kota Santri, Polres Jombang meluncurkan enam titik SPPG untuk meningkatkan pelayanan. “Hari ini, kami meresmikan 3 SPPG di Kelurahan Jombatan, Mojoagung, dan Ngoro,” jelas Kapolres Jombang.

Kapolres Jombang berharap SPPG dapat meningkatkan perekonomian dengan melibatkan masyarakat. “Kami yakin SPPG akan membentuk sistem perekonomian di Jombang”.

Kapolres Jombang menyebutkan program lain seperti Koperasi Desa Merah Putih, Bumdes, dan Gapoktan, yang disambut positif oleh Bupati Jombang Warsubi.

Bupati Jombang, Warsubi, mengucapkan selamat atas selesainya pembangunan SPPG Polri Polres Jombang dan berharap SPPG ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan gizi anak-anak di Kabupaten Jombang.

Bupati mengapresiasi Polres Jombang dan berharap SPPG dapat memenuhi kebutuhan gizi pelajar untuk mendukung prestasi belajar anak-anak di Kabupaten Jombang.

Bupati Warsubi meminta SPPG Polri Polres Jombang untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan demi mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan pentingnya mengikuti standar Badan Gizi Nasional dalam pemilihan bahan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi.

Bupati Warsubi menegaskan pentingnya menjaga kualitas, kebersihan, dan kehati-hatian secara konsisten untuk menghindari risiko seperti keracunan makanan atau masalah kesehatan lainnya.

Bupati Jombang berharap SPPG memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat. “Tujuan utama program makan bergizi gratis adalah menggerakkan perekonomian lokal,” jelasnya.

Bupati Warsubi mendorong SPPG untuk bersinergi dengan Bumdes dan Kopdes dalam pengadaan pangan lokal, agar manfaat ekonominya dirasakan warga.

Dalam acara tersebut, Bupati Jombang dan Kapolres Jombang melakukan potong pita sebagai tanda peresmian SPPG Polri Polres Jombang.

Rombongan meninjau SPPG, mulai dari penyotiran bahan, pemasakan, hingga ruang persiapan MBG sebelum distribusi.

Bupati Jombang juga melepas 2 unit mobil MBG untuk mengantar makanan. Dengan peninjauan ini, pihaknya berharap MBG yang didistribusikan kepada anak-anak aman.

Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa integritas dan disiplin adalah fondasi pelayanan publik. Tren pelanggaran disiplin PNS di Pemkab Jombang mengalami penurunan signifikan. Bupati melaporkan bahwa pada 2025, tercatat 23 kasus, turun drastis dari 39 kasus pada 2024. Rincian hukuman: Ringan: 15, Sedang: 4, Berat: 4. Pengajuan izin perceraian ASN turun dari 37 di 2024 menjadi 26 di 2025.

Bupati Warsubi berharap tren positif ini terus berlanjut untuk menjaga citra institusi. Beliau mengajak pegawai untuk menanamkan kedisiplinan sebagai tanggung jawab kepada masyarakat, bukan karena takut sanksi. “Disiplin menjaga langkah kita tetap di jalan yang benar,” ujar Bupati Warsubi.

Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang gemilang bagi Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Warsubi menyebutkan prestasi yang diraih, termasuk Top Pembina BUMD 2025 dan peringkat ketiga dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur (12 kali berturut-turut) dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB (Peringkat 7 Nasional & 3 Jawa Timur).

Bupati Jombang menerima penghargaan sebagai Tokoh Pembina Koperasi dan untuk kategori Pemulihan Ekosistem dari Gubernur Jawa Timur. Kabupaten Layak Anak Kategori Madya 2025. Penghargaan Kepala Daerah Gerakan Zakat.

Juara III Kategori Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Nama Rupabumi Provinsi Jawa Timur, sebagai penghargaan atas upaya luar biasa dalam Pengendalian Stunting dari ADINKES.

Intervensi Spesifik Terbaik Regional I 2025 untuk Kabupaten/Kota se-Indonesia dan Penghargaan Perlindungan Konsumen 2025 (Kategori Daerah Tertib Ukur).

Penghargaan “Daerah Koperasi Go International 2025” di Surya Awards 2025 untuk Pemerintah Daerah dengan Implementasi Prinsip Industri Hijau Terbaik se-Jawa Timur.

Penghargaan IGA 2025 dari Kemendagri, SI-LAJANG jadi Finalis Top 45 Kovablik Jawa Timur.

Penghargaan Khusus Gubernur Jawa Timur atas Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Peringkat 6) dan sebagai Visionary Leader dalam Membangun Ekonomi dan Citra Daerah.

Bupati Warsubi mengingatkan perangkat daerah untuk tidak cepat puas meski banyak penghargaan diraih. Ia menyatakan bahwa penghargaan hanyalah bonus, sedangkan kepuasan masyarakat adalah indikator keberhasilan yang sebenarnya.

“Prestasi ini adalah hasil kerja bersama dan sinergi berbagai pihak, termasuk ASN dan pemangku kepentingan di Kabupaten Jombang,” tegasnya. “Semoga pencapaian ini tidak membuat kita berpuas diri. ” Capaian ini seharusnya memotivasi kita untuk bekerja lebih baik, disiplin, dan inovatif.

Mari kita perbaiki yang masih kurang dan tingkatkan yang sudah baik. “Bupati Warsubi menekankan bahwa keberhasilan diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari penghargaan.

Ia mengajak semua elemen Pemkab Jombang untuk bersinergi menghadapi tantangan tahun 2026 dengan profesional dan inovatif demi mewujudkan visi ‘Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua’.

Suasana haru menyelimuti ruang kerja Bupati. Keluarga tersebut terdiri dari Muliono (kepala keluarga), Gendrolindu (istri), dan putra mereka, Galih Ramadan. Dalam momen pelepasan, Bupati Warsubi didampingi sejumlah pejabat, termasuk Sekdakab Agus Purnomo dan Kepala Disnaker Isawan Nanang Risdianto.

Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui Dinas Tenaga Kerja, memberikan bantuan sosial Rp 10 juta dan bingkisan kepada keluarga Muliono.

Bupati Warsubi menekankan bahwa transmigrasi adalah strategi untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan mendukung ketahanan nasional. “Ini bukan sekadar pemindahan penduduk, melainkan kolaborasi antara pusat, provinsi, dan daerah untuk menciptakan peluang baru”. Warsubi menyatakan bahwa terdapat lahan potensial untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan berharap mereka dapat segera beradaptasi serta aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Beliau menginstruksikan Disnaker untuk terus memantau meski keluarga tersebut telah pindah ke luar pulau.”Semoga ini menjadi awal kehidupan yang lebih baik bagi Pak Muliono sekeluarga,” pungkasnya.

Kepala Disnaker Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa pelepasan ini adalah bagian dari program transmigrasi pemerintah pusat, dengan pemberangkatan dari kabupaten/kota dan penempatan dari pusat.

Provinsi memfasilitasi pembekalan dan pemberangkatan, kata Isawan Nanang Risdianto, sambil menjelaskan bahwa Waleh SP 3 adalah lokasi penempatan yang sangat potensial. Selain lahan subur untuk hortikultura dan perkebunan, lokasi ini hanya satu jam dari kawasan industri di Halmahera. “Selain mengelola lahan dari pemerintah, transmigran juga memiliki peluang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lainnya,” jelas Isawan.

Tahun ini, keluarga Muliono menjadi perwakilan tunggal dari Jombang dan akan bergabung dengan 24 KK lainnya di lokasi permukiman tersebut. Muliono, mantan buruh serabutan di Jombang, siap mengolah lahan yang disiapkan pemerintah pusat di Halmahera.