Kompleksitas pelaksanaan DAK PPKT membutuhkan perhatian khusus terutama komitmen dari Pemerintah Daerah yang di ampu oleh Pokja PKP yang berada di BAPEDDA selaku sekretariat Pokja PKP.

Pada tanggal 5 maret 2025 sebanyak 18 orang rombongan BAPEDDA Kabupaten Mojokerto melaksanakan Study Sharing yang jadwalnya sempat tertunda mulai dari sebelum Ramadhan.

Bersama jajaran OPD Kabupaten Mojokerto (DPUPR, DPPRKP2) beserta Kepala Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi serta konsultan pendamping melaksanakan pertemuan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dalam rangka diskusi sharing yang menitikberatkan pada teknis pelaksanaan serta hambatan dan persoalan sosial.

Tersampaikan dari hasil diskusi bahwa komitmen pelaksanaan konsep oleh Pemerintah Daerah menjadi hal yang utama. Dukungan dari Pemerintah Desa selaku pemangku wilayah dan pemangku kepentingan sosial memegang peranan yang krusial.

Edukasi kepada masyarakat terhadap program tidak saja menjadi tanggung jawab OPD yang terbatas pada acara sosialisasi tetapi lebih meningkatkan peran aktif Pemerintah Desa yang kesetiap hariannya bertugas melayani warga.

Kabupaten Mojokerto tahun 2024 terpilih menjadi salah satu penerima DAK PPKT 2025 bersama beberapa kabupaten lain di Jawa Timur. Kabupaten Jombang sendiri mulai tahun 2024 sementara tidak mengikuti kompetisi DAK PPKT karena lebih fokus pada upaya penyelesaian konsep DAK PPKT 2023.

DAK PPKT merupakan kegiatan integrasi penanganan kumuh pada lingkungan permukiman melalui beberapa kegiatan penanganan (RTLH, Air Minum, Sanitasi Persampahan,Jalan dan Drainase) yang dilaksanakan secara terpadu pada satu area lingkungan penanganan. (JF)

Bersamaan dengan kegiatan Car Free Day (CFD), Pj Bupati Jombang berjalan kaki dari Pendopo Kabupaten Jombang menuju lokasi kegiatan dan menyusuri jalan protokol KH. Wahid Hasyim.

Menurutnya, rumah adalah kebutuhan dasar yang sangat penting untuk menunjang kehidupan yang sehat dan sejahtera.

Perlu diketahui, adapun tujuan dari program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PKRTLH) adalah untuk mewujudkan keluarga kurang mampu yang lebih sejahtera dan bahagia, menumbuhkan semangat guyub rukun, melestarikan rasa kebersamaan, kegotong-royongan, kesetiakawanan sosial dan kepedulian sosial. Selain itu, juga untuk memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya Pemkab Jombang, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

“Kegiatan pagi ini adalah salah satu wujud nyata dari komitmen Pemkab Jombang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga yang membutuhkan,” terang Pj Bupati Sugiat.

Sugiat menyebut, bantuan tersebut diberikan kepada 3 penerima manfaat PKRTLH, yakni Ibu Cholifah RW 07, Ibu Fitria RW 07 dan Ibu Cicik RW 02, yakni warga Kelurahan Kepanjen, Kecamatan/Kabupaten Jombang.

“Saya berharap, agar masyarakat dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, serta turut berperan aktif dalam mewujudkan Jombang yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera,” tambah Pj Bupati Jombang, Sugiat.

(JF)

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, S.T., M.M menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024, Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR menyediakan sebanyak 700 unit rumah yang akan tersebar di 11 kecamatan, 32 desa di Kabupaten Jombang. Selanjutnya, telah direncanakan sebanyak 244 rumah pada tahap berikutnya.

“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak,” terang Kadis Perkim Jombang pada Senin, (26/08/2024).

Pihaknya menjelaskan bahwa program bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini merupakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menopang percepatan pengentasan kemiskinan.

“Penyaluran Program BSPS pemerintah mengalokasikan dana sebesar 20 juta per unit rumah. Dana stimulan tersebut digunakan untuk membeli bahan material bangunan kurang lebih 17,5 juta dan 2,5 juta untuk upah tukang. Disamping itu, masyarakat juga didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam proses pembangunan rumahnya,” tambahnya.

Dalam hal ini, Agung Hariadi berharap Program BSPS ini bisa terus dilanjutkan guna mengurangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Jombang.

“Program ini bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni. Selain itu, juga memberi stimulan masyarakat kurang mampu dalam merehabilitasi tempat tinggalnya. Hal ini dilakukan agar tempat tinggal mereka memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan,” pungkas Kepala Dinas Perkim Jombang, Agung Hariadi, S.T., M.M.

(JF)

]]> https://krisnanusantara.com/dinas-perkim-jombang-salurkan-700-unit-rumah-program-bsps-sebagai-upaya-percepatan-pengentasan-kemiskinan/feed/ 0