1. Pengertian Kampanye Hitam atau Black Campaign

Dalam masa kampanye saat ini banyak oknum yang melakukan kampanye dengan cara kontroversial atau yang sering disebut dengan kampanye hitam atau black campaign. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universias Indonsia, Topo Santoso, menjelaskan bahwa kampanye hitam merupakan upaya menjatuhkan lawan dengan membuat tuduhan palsu, menyebarkan berita bohong, dan menyerang personal yang tidak ada hubungannya dengan kapasitas orang itu sebagai pemimpin.

Penyebaran isu dalam black campaign bersifat sensasional untuk menciptakan kegaduhan dan mengalihkan perhatian dari apa yang seharusnya menjadi isu substansial. Strategi black campaign dengan menyebarkan informasi palsu dengan narasi yang merugikan lawan. Tujuan penyebaran isu sendiri untuk menjatuhkan citra lawan politik dengan cara merendahkan.

2. Ciri-ciri Kampanye Hitam atau Black Campaign

Dikutip dari situs Bawaslu RI, ciri-ciri kampanye hitam atau black campaign adalah sebagai berikut:

• Pidato yang cenderung mengarah kepada politik identitas yang bermuara kepada politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan)
• Ceramah-ceramah provokatif di tempat ibadah atau acara keagamaan
• Spanduk yang mengandung pesan verbal berkonten SARA
• Penyebaran kalimat-kalimat kebencian oleh akun-akun anonim di media online
• Judul berita yang terlalu berlebihan
• Isu yang sangat tidak memungkinkan dan cenderung berpihak

3. Dampak Negatif Kampanye Hitam atau Black Campaign

Kampanye biasa dilakukan oleh suatu komunitas, sehingga mereka kompak menyuarakan dan menggiring berita kebohongan agar masyarakat terpengaruh dan percaya. Kekompakan komunitas dalam menyebarkan isu membuat berita kebohongan dengan cepat tersebar luaskan.

Praktik black campaign tentu menimbulkan dampak negatif diantaranya:

• Berpotensi menimbulkan perpecahan
• Timbul opini negatif
• Memunculkan taruhan

Selain itu, black campaign juga berdampak negatif bagi politik, karena isu-isu yang disebarkan dalam black campaign cenderung pada fitnah. Penyebaran berita yang tidak benar tentu dapat memprovokasi beberapa pihak sehingga menimbulkan dampak negatif seperti:

• Menggangu stabilitas politik
• Membuat reputasi buruk
• Mengancam tim sukses

4. Hukuman Bagi Pelaku Kampanye Hitam atau Black Campaign

• Dalam Undang-undang Pemilu Pasal 240 ayat 1 huruf d menjelaskan pelaksana maupun organisasi khusus yang telah melanggar kebijakan kampanye dapat dijerat dengan hukuman pidana paling lama 24 tahun dengan denda paling besar 24 juta rupiah.
• Kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 Pasal 214 juga menjelaskan bahwa siapapun mereka yang dengan sadar melanggar kebijakan pelaksanaan kampanye akan dihukum pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dengan denda minimal 6 juta dan maksimal 24 juta.

Sehingga, dapat disimpulkan jika adanya black campaign tidak hanya merugikan pihak yang disudutkan saja namun juga dapat merugikan pelaku black campaign itu sendiri.

(Ar)

Dalam agenda Debat Publik terakhir ini, KPU Kabupaten Kediri menghadirkan lima panelis akademis yang kredibel dari berbagai bidang. Mereka memberikan pertanyaan untuk menggali lebih dalam visi dan misi dari kedua pasangan calon guna membantu masyarakat Kabupaten Kediri untuk menentukan pilihan terbaik.

Kelima Panelis tersebut, diantaranya Wakil Rektor I IAIN Kediri Dr. H. Ahmad Subakir M. Ag, CEO, Jurnalis, dan Konsultan Komunikasi Publik Hari Tri Wasono, Kepala Pusat Career Development Center (CDC) dan Dosen Ilmu Komunikasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dr. Muh. Hambali M. Ag, Dosen dan Pengacara dari AH and Partners Muthowif, S.H., S.PdI., M.H., serta Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Malang, Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M. Si.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim mengatakan bahwa pada kesempatan tersebut KPU berhasil melaksanakan 6 segmen Debat Publik Cabup-Cawabup Kediri dengan aman dan lancar.

“Masing-masing pasangan calon mampu memaparkan visi misi program kerjanya. Mungkin juga pasti ada catatan-catatan yang memang menjadi koreksi kita. Tetapi, semua bisa berjalan lancar dan kami merasa puas,” ungkap Nanang Qosim.

Nanang juga mengatakan bahwa di akhir kegiatan masing-masing pasangan calon bisa bergandengan tangan bersama-sama, menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, membuktikan bahwa kontestasi pasti terjadi.

“Siapa yang terpilih, dialah yang terbaik. Setelah ini, kita kembali menjadi anak bangsa, kita kembali menjadi warga Kabupaten Kediri dan kita membangun Kediri bersama-sama,” ungkapnya.

Nanang berharap agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri.

Pada kesempatan yang sama, Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01, Deny Widyanarko-Mudawamah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 02, Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa serta para pendukungnya yang telah membersamai dalam pesta demokrasi.

“Kita semua masih satu keluarga di Kabupaten Kediri, bersatu selamanya untuk Kabupaten Kediri lebih baik,” pesan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01, Deny Widyanarko-Mudawamah.

Disamping itu, Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 02, Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa menyampaikan bahwa Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01 bukan lawan, justru kawan politik.

“Lawan politik adalah diri kita sendiri,” ucap Hanindhito Himawan Pramana.

Disamping itu, Mas Dhito juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU, TNI, Polri, kejaksaan, dan semuanya termasuk keluarga-keluarga saya dan pendukung pendukung saya, yang sudah saya anggap sebagai keluarga.

“Apabila ada program yang kurang maksimal, kita perbaiki, kita evaluasi. Yang terpenting hari ini Kabupaten Kediri berhasil menggelar dua debat tanpa terjadi persoalan apa pun,” kata Mas Dhito.

(Didik)

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kab. Kediri Nanang Qosim, jajaran komisioner KPU, serta puluhan perwakilan media, baik cetak maupun online.

Dalam sambutannya, Nanang Qosim menegaskan bahwa KPU Kabupaten Kediri berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024. Nanang juga menambahkan bahwa kegiatan Media Briefing ini digelar sebagai persiapan Debat Publik terakhir Bupati dan Wakil Bupati Kediri yang ke-2 (terakhir).

“InsyaAllah, Debat Publik terakhir akan digelar pada tanggal 14 November 2024, mulai pukul 19.00 WIB di Gedung Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), semoga dalam pelaksanaan lancar, aman dan sukses. Sekali lagi saya tegaskan pelaksanaan Debat Publik harus steril, maka tamu undangan perlu dibatasi. Masing-masing Paslon hanya diperbolehkan membawa massa pendukung sebanyak 150 orang. Setiap undangan wajib menggunakan ID Card yang disediakan oleh KPU”, terang Nanang.

Pihaknya juga menyebutkan perihal sub tema Debat Publik terakhir ini adalah Pembangunan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Memperkokoh NKRI, Pendidikan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Dalam kesempatan ini, Eka Setiawan Ferydyanto sebagai perwakilan Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kediri memaparkan beberapa aturan yang diterapkan dan wajib ditaati selama debat publik berlangsung.

“KPU melarang pendukung paslon maupun tamu undangan lainnya membawa senjata tajam, korek api, vape maupun Air mineral dalam kemasan botol, atau barang-barang berbahaya lainnya, serta tidak dalam pengaruh minuman keras. Pendukung Paslon dan undangan lain, harus berada di lokasi sebelum acara dimulai. Pendukung juga dilarang membawa atribut kampanye, membawa alat musik dan dilarang melakukan intimidasi kepada pendukung lain, hal tersebut untuk menghindari dan antisipasi kericuhan saat debat,” terang Eka Setiawan.

(Didik)

Hal tersebut dipastikan dengan adanya rekomendasi dari PDI Perjuangan. Pemberian rekomendasi kepada Mundjidah – Sumrambah dilakukan di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur pada Selasa (30/7/2024).

Penyerahan rekomendasi kepada Mundjidah – Sumrambah di Surabaya ini juga dihadiri oleh Mantan Bupati Jombang Suyanto, Sekretaris DPC Donny Anggun, Wakil Ketua DPC PPP (Partai Persatuan Prmbangunan) Mujtahid Ridho, puluhan kader banteng dan kader PPP.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang Donny Anggun saat hadir dilokasi mengatakan, lahirnya Mundjidah – Sumrambah jilid 2 merupakan keputusan yang tepat.

“Rekomendasi DPP PDI Perjuangan ke pasangan Bu Mundjidah – Mas Rambah itu pilihan yang tepat,” kata Donny saat diwawancarai, Selasa (30/7).

Donny berpandangan, kekompakan pasangan Mundjidah – Sumrambah untuk membangun Jombang kian solid, disisi lain, Donny mengatakan masih ada yang harus diselesaikan untuk kemajuan Kabupaten Jombang.

“Karena selama 5 tahun bersama mereka ada hal yang harus di selesaikan pada jilid pertama dan ini disambung lagi di jilid kedua ini menunjukkan kekompakan pasangan Mundjidah Rambah untuk masyarakat Jombang 5 tahun kedepan,” bebernya.

Donny menyebut, pasangan Mundjidah – Sumrambah bagi dia merupakan pasangan yang kuat, terlebih keduanya punya basis massa yang besar.

“Keduanya sama-sama punya basis massa di masyarakat Kabupaten Jombang,” pungkasnya

(Red)

Bang Jack yang telah banyak berpengalaman dalam dunia praktisi dan akademisi hukum membuat dirinya mendapat kepercayaan hingga ditunjuk menjadi Tim Hukum salah satu Kandidat Calon Bupati Jombang, yaitu H. Warsubi.

Bahkan, praktisi hukum yang sering berperkara hingga ke Mahkamah Konstitusi ini tampak sangat akrab saat berdiskusi santai bersama H. Warsubi yang namanya cukup terkenal di masyarakat ini. Tak jarang diskusi pecah dengan gelak tawa.

Diskusi berlangsung kurang lebih 3 jam di kediaman H.Warsubi, tepatnya di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa timur, yang antara lain membahas dinamika politik dan hukum di Jombang serta prospek kerjasama antara Law Office Jack & Associates yang dipimpin oleh Bang Jack bersama Tim Pemenangan H. Warsubi yang akan maju berkontestasi di Pilbup Jombang 2024.

Pasalnya, pengusaha yang sering membagi-bagikan zakat kepada warga yang kurang mampu ini dipastikan sebagai Bacabup terkuat di Kabupaten Jombang. Apalagi, H.Warsubi merupakan figur yang cukup berpengalaman dalam dunia birokrasi dan mempunyai kontribusi besar pada saat pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jombang.

Dalam keterangannya, Bang Jack mengatakan pihaknya tidak sendirian dalam menjadi penasehat hukum Kandidat Calon Bupati Warsubi, melainkan bersama para pengacara senior yang cukup ternama di Jawa Timur.

“Jadi setelah ditunjuk jadi tim hukum beliau, kami bersama para pengacara senior di Law Office Jack & Associates akan mengawal Abah Warsubi mulai dari pendaftaran hingga selesai Pilkada nanti”, terang Bang Jack saat ditemui Tim Media pada Rabu, (24/07/2024).

(Red)