Dengan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan mendagri nomor 86 tahun 2017 ini, dibuka oleh Pj Bupati Jombang Dr. Drs.Teguh Narutomo M.M, dan dihadiri Sekdakab Jombang Agus Purnomo, anggota DPRD Kabupaten Jombang, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Camat Ploso, Camat Kabuh, Camat Kudu, Camat Ngusikan, Camat Plandaan, dan Forkopimcam, Kepala Desa, delegasi desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan dari organisasi perempuan dan kemasyarakatan.

Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo menyampaikan, bahwa musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan yang bersifat bottom-up, selain top-down, politis dan teknokratik, tujuan adanya musrenbang tingkat kecamatan untuk menyelaraskan dan mengklarifikasi usulan pembangunan dari desa/kelurahan agar selaras dengan prioritas daerah, sehingga lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Tahun ini, pelaksanaan musrenbang menjadi sangat penting karena kita akan merencanakan kegiatan tahun 2026 dimana bupati dan wakil bupati terpilih akan terlibat dalam penyusunan pada tahun 2025 dan melaksanakannya di tahun 2026”, tutur Pj Bupati Jombang.

Tema pembangunan tahun 2026 yaitu “Penguatan Pondasi Bidang Strategis”, dengan 4 prioritas pembangunan diantaranya yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm); peningkatan kemandirian desa serta kehidupan masyarakat yang harmonis; penguatan tata kelola pemerintahan; peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.

“Beberapa strategi kebijakan yang akan dilaksanakan dalam perencanaan tahun 2026, antara lain penentuan pagu indikatif kecamatan (PIK), penentuan desa mantra, dan penerapan e-hibah”, paparnya.

“Di samping strategi-strategi yang telah disusun, kami juga terus berfokus pada implementasi kebijakan prioritas nasional. Beberapa di antaranya adalah:
1) pengurangan angka kemiskinan
2) penurunan tingkat pengangguran,dan
3)  pembangunan infrastruktur guna membuka pusat-pusat ekonomi baru termasuk mendukung program pemberian makanan bergizi gratis”, papar Pj Bupati Jombang.

“Saya berharap Musrenbang ini dapat menjadi wadah yang produktif dalam merumuskan berbagai aspirasi, usulan, serta saran yang bermanfaat bagi pembangunan daerah kita, sehingga kita dapat menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Semoga segala upaya dan kontribusi kita dalam acara ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya serta dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT”, pungkasnya.

(Sin)

Dihadiri oleh PJ Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo dan di dampingi Sekdakap Jombang Agus Purnomo, S.H., M.H., Camat beserta jajaran dari Kecamatan Bandarkedungmulyo, serta Kecamatan Perak, dan Gudo serta Kepala Desa dan utusan dari masing masing kecamatan tersebut.

Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo menyampaikan, bahwa Musrenbang pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Maka hal ini setelah usai Pemilu serentak tahun 2024, serentak juga pergeseran kepemimpinannya.

“Tahun sebelumnya, periode Pilpres berbeda dengan pilkada, tapi tahun ini sudah satu periode yang sama. Sehingga era kepemimpinan relatif sama, artinya konsep rencana pembangunannya harusnya sinergi. Ini yang dikawal bersama-sama, kemudian terjabarkan secara faktual di setiap daerah, ” jelas Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

Disamping itu, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo juga berpesan kepada para camat Bandarkedungmulyo beserta perangkatnya yang hadir.

“Ada hal yang perlu secara bijak disamakan persepsinya. Yang ditetapkan secara nasional, jangan sampai berbeda persepsi dengan tingkat kecamatan. Hal-hal ini tolong disiasati, dibicarakan secara bijak dan dikawal,” tandasnya.

Pemerintah pusat juga memiliki program untuk meningkatkan pembangunan berbasis kearifan lokal. Terkait hal itu, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo meminta setiap kecamatan kembali memetakan potensi wilayah masing-masing.

(Sin)

Acara ini dihadiri oleh Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo MM, serta oleh berbagai elemen penting daerah, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jombang, staf ahli, Kepala OPD, Camat dari Kecamatan Jombang, Camat Diwek, Camat Megaluh, Camat Tembelang dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, para Kepala Desa, delegasi desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan dari organisasi perempuan dan kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo MM, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan momen krusial untuk menyatukan visi dan misi pembangunan daerah. Musrenbang juga menjadi bagian dari proses perencanaan yang bersifat bottom-up, selain top-down, politis, dan teknokratik.

“Tujuan Musrenbang Kecamatan adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan,” jelas Pj Bupati Teguh Narutomo.

Selain itu, Pj Bupati Teguh Narutomo juga menekankan bahwa pasca pemilu dan transisi kepemimpinan secara serentak untuk merencanakan kegiatan tahun 2026, di mana bupati dan wakil bupati terpilih akan turut serta merencanakan pada tahun 2025 dan melaksanakannya di tahun 2026.

Adapun tema pembangunan tahun 2026 adalah “Penguatan Pondasi Bidang Strategis”, dengan empat prioritas pembangunan: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan Kemandirian Desa serta Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Peningkatan Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Harapan Pj Bupati Teguh Narutomo dalam Forum Musrenbang dapat menghasilkan masukan, usulan, maupun saran-saran serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dan mewujudkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

(Sin)

Acara ini dihadiri oleh Pj Bupati Jombang, Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM, yang didampingi oleh Pj Ketua TP- PKK Kabupaten Jombang, Ny. Irnie Victorynie dan dihadiri juga oleh anggota DPR RI, Sadarestuwati, Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Tanaman Pemanis dan Serat Kementerian Pertanian, beberapa Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Jombang, Camat serta Forkopimcam Wonosalam, Kepala desa se-Kecamatan Wonosalam.
Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kontes durian unggul Wonosalam merupakan bentuk apresiasi kepada petani durian yang telah berdedikasi dalam membudidayakan durian unggulan dengan harapan melalui kontes ini, durian Wonosalam dapat dikenal luas dan mampu menjadi komoditas unggulan bertaraf internasional.
Dalam acara ini, Pj Bupati Jombang mengajak seluru masyarakat Jombang untuk bangga dengan durian local dan terus mendukung petani dengan mengonsumsi serta mempromosikan drian Wonosalam. “Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan, yaitu membuat program petani eksis dan bangga dengan hasil produksinya, memaksimalkan ketahanan pangan di tingkat provinsi dan nasional, serta menggiatkan promosi potensi Kabupaten Jombang di bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, dan lainnya kita viralkan agar mendunia”, tuturnya.
Selain itu Sadarestuwati, anggota DPR RI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Saya, salah satu yang memulai kegiatan yang telah berlangsung sejak tahun 2012 dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, pemerhati durian, hingga pemerintah daerah. Durian Bido, sebagai varietas unggulan Wonosalam, memiliki keunggulan rasa yang khas dibandingkan durian impor seperti Montong dan Musang King,” jelasnya.

“Saya berharap ke depannya pemerintah daerah, meskipun dengan adanya pengetatan anggaran dan upaya efisiensi yang luar biasa, tetap bersemangat untuk memperhatikan nasib para petani kita, baik petani tanaman pangan maupun petani perkebunan, termasuk peternak. Mohon hal ini diperhatikan. Terlebih lagi, ke depannya kita harus menyiapkan program makan siang gratis yang tentunya sebisa mungkin memanfaatkan bahan baku dari Kabupaten Jombang. Hal ini saya yakini akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat secara luar biasa, ” tambahnya.
Ketut Suseno Putro Ketua Panitia Event Kontes Durian Unggul Wonosalam 2025 menjelaskan kegiatan ini dengan tujuan untuk mencari varietas durian baru yang unggul dan mampu bersaing. Selain itu juga dapat menjadi wadah untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada petani durian agar terus berbudidaya, serta menjadikan tanaman durian sebagai anugerah bagi mereka.
“Kami berharap semua pihak dapat mendukung dan memotivasi para petani untuk melakukan budidaya durian. Asosiasi Komoditas (Askom) Petani Durian siap membantu merealisasikan tujuan di lapangan,” papar Ketut Suseno Putro.

(RED)

Dalam sambutannya, Pj Bupati Jombang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Heri Subagyo yang telah purna jabatan sebagai Kepala Desa Karobeleh.

“Semoga semua upaya yang telah dilakukan Bapak Heri Subagyo dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Karobelah,” ungkap Pj Bupati Jombang.

Disamping itu, Pj Bupati Jombang mengucapkan selamat kepada Kepala Desa Antar Waktu (KDAW) Desa Karobelah, Shollahuddin atas amanah yang diberikan oleh masyarakat. Pihaknya berharap agar Shollahuddin dapat menjadi pemimpin yang benar-benar tanggungjawab, dapat mendengarkan keluh dan aspirasi warga, serta mencari solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang ada.

“Jabatan ini adalah amanah, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Saya berharap Bapak Shollahuddin dapat turun langsung ke lapangan, melihat kondisi nyata masyarakat, dan bertindak cepat dalam mengambil keputusan,” tegasnya.

Pj Bupati Jombang juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Sebagai KDAW baru, Shollahuddin juga diharapkan agar dapat meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian desa, membangun komunikasi yang humoris dengan seluruh elemen masyarakat, serta dapat mengelola anggaran desa dengan baik.

“Pemerintah Kabupaten Jombang akan selalu mendukung pembangunan desa-desa, termasuk Desa Karobelah”, tambah Pj Bupati Jombang.

“Namun, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah saja, dibutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. Mari kita jadikan Desa Karobelah sebagai desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya.

(Red – Sintia)

Kegiatan acara yang dihadiri langsung oleh Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang Syaiful Anwar, S.T., M.E., Kepala OPD terkait, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, perguruan tinggi dan para insan pers.

Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., menyampaikan bahwa kita semua memasuki momentum baru pasca Pilkada serentak 2024 dan Pilpres 2024 secara bersamaan.

“Berarti ada garis lagi yang ingin kita samakan supaya ada keseimbangan integral terkait perencanaan Pembangunan nasional di bumi Indonesia dan titik-titiknya yang dikawal di setiap daerah,” jelas Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

Dalam pelaksanaan kick off meeting ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 017, pasal 80 ayat (1) yang mengatakan bahwa rancangan awal RKPD harus dibahas dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

RKPD Kabupaten Jombang tahun 2026 kini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 203 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, yang mencakup visi, misi, dan program prioritas Bupati Jombang yaitu mewujudkan “Jombang Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”.

Sintia

Pj Bupati Jombang menyampaikan bahwa dari Pasar Ploso ditemukan beberapa bahan pokok seperti cabai mengalami kenaikan. Akan tetapi, perkembangan harga di Pasar Ploso secara keseluruhan dapat terkendali.

“Positioningnya sampai saat ini relatif stabil, terkendali meski ada beberapa bahan pokok seperti cabai yang mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan,” jelas Pj Bupati Jombang.

Diketahui dari hasil dari sidak memantau stok bahan di DC Indomarco, disetiap divisi memastikan bahwa stok bahan pangan di DC Indomarco mencukupi.

“Alhamdulillah memonitor stok DC Indomarco setiap divisi menyampaikan suplai ketersediaan bahan pangan aman dan cukup jelang Nataru, tentu semoga ini sesuai dengan harapan kita bersama” pungkas Pj Bupati Jombang.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Nur Kamalia, SKM, M.Si menyampaikan bahwa beberapa bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru mulai merangkak naik seperti beras, telur, dan minyak goreng.

“Oleh karenanya, kita akan memastikan ketersediaan stok dan harga bahan pangan. Hasil dari sidak ini nantinya akan kita bawa dalam rapat bersama Satgas Pangan dan pihak terkait. Apabila terkait kenaikan harga telur akan dikoordinasikan dengan Asosiasi Peternak. Satgas Pangan juga akan berkoordinasi dengan Bulog terkait harga beras. Begitu juga dengan minyak goreng”, terang Nur Kamalia.

Usai melakukan pengamatan, Satgas Pangan dan TPID Kabupaten Jombang agendakan rapat dan memastikan untuk ketersediaan dan stabilitas bahan pangan selalu dalam pantauan.

(Red-Sintia)

Acara yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin ini juga dihadiri oleh Kepala Lembaga, pimpinan Kementerian/Lembaga, Kepala BPK RI beserta jajarannya, pimpinan BUMN, para rektor perguruan tinggi, serta kepala daerah kabupaten/kota se-Indonesia.

Dikutip dari laman resmi BPK RI, Ketua BPK Isma Yatun menekankan bahwa pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas adalah aset penting dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, berbeda dari biasanya, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 dilakukan langsung kepada Presiden.

“Momen ini memberikan perspektif mengenai perjalanan penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaan mereka,” kata Ketua BPK dalam sambutannya.

Dijelaskan bahwa dari tahun 2015 hingga 2023, BPK telah berhasil menyelamatkan uang dan aset negara dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, atau perusahaan senilai Rp55,97 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen BPK dalam mengawal pelaksanaan pembangunan melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Opini WTP sebagai cerminan kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin meningkatkan kepercayaan berbagai pemangku kepentingan di sektor publik,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan sebuah kewajiban untuk menggunakan APBN dengan baik. “Ini adalah uang rakyat, uang negara. Kita harus sadar bahwa setiap tahun pasti diaudit dan diperiksa. Jadi, merupakan kewajiban kita untuk menggunakan APBN dan APBD dengan baik serta melaksanakannya dan mempertanggungjawabkannya dengan baik pula,” ujar Presiden kepada seluruh jajaran pemerintahan.

“Saya berharap BPK terus mendukung perbaikan ekosistem pemerintahan, menciptakan pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” tegasnya.

“Saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya akan selalu memperhatikan setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat digunakan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Jombang Sugiat dan Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi mengucapkan terima kasih atas upaya keras BPK dan pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

“Pemerintah Daerah kami sepenuhnya mendukung semua upaya BPK dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan negara,” kata Pj Bupati Jombang Sugiat dan Ketua DPRD Jombang. Mereka juga mengungkapkan rasa syukur bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang terus berkinerja baik dalam menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, yang tercermin dalam pencapaian opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut.

“Ini adalah wujud tanggung jawab bersama, sinergi yang sangat baik antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jombang,” ungkap Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Kabupaten Jombang. “DPRD sangat mendukung program Kepala Daerah, sementara Kepala Daerah selalu memberikan ruang kepada DPRD untuk memberikan masukan-masukan dalam pembangunan Kabupaten Jombang. Semoga kinerja kita semua mendapat berkah,” tambahnya.

(Red)