“Bahwa upah kerja yang katanya sudah klier itu tidak benar, sampai saat ini saja saudara Amir masih mempunyai kekurangan sebesar 49 juta, pada saat mediasi, Polo Agus juga mengatakan seperti itu” ujar Jatmiko.

Selain itu, perekrutan tenaga kerja yang awalnya enam orang menjadi lima belas orang, Jatmiko mengatakan tidak tahu menahu karena selaku kordinator pekerja itu Polo Agus.

“Soal jumlah pekerja serta nominal itu saudara polo Agus yang tahu,” kata Jatmiko saat di temui wartawan di sekitar lokasi Proyek PT. Platinum Rabu (13/3/2024) sore.

Saat disinggung apakah akan mengambil alih tentang penerimaan uang untuk pekerja, Jatmiko membantah bahwa hal itu tidak benar.

“Soal saya yang katanya akan mengambil alih itu sangat tidak benar, saudara Amir itu punya hutang kepada saya tentang penyelesaian tanggungan dia kepada warga upah kerja dan kompensasi itu belum terbayar karena sejak awal tidak menyelesaikan secara utuh”, tandasnya.

Pada saat akan melakukan pembayaran kepada para pekerja, pihaknya selalu membantu Amir memintakan kasbon kepada PT. Platinum.

“Setiap tiba waktu bayar pekerja kami selalu membantu untuk kasbon kepada PT. Platinum dan rinciannya sebagai berikut, kasbon Rp 50 juta di bayarkan ke kami Rp 40 juta, kasbon Rp 50 juta di bayarkan ke kami Rp 45 juta, kasbon Rp 14 juta di bayarkan ke kami Rp 5 juta, kasbon Rp 25 juta di bayarkan ke kami Rp 10 juta. Padahal sudah di wanti wanti pihak PT. Platinum agar menyelesaikan tanggung jawabnya ke warga sesuai kesepakatan yang sudah di ketahui pihak PT. Platinum agar proyek lancar dan kondusif”, jelasnya.

Masalah tidak adanya aktivitas atau kegiatan serta tidak menyuruh kerja karena para pekerja tidak mendapatkan upah kerja.

“Masalah tidak ada aktivitas atau off yang dimaksud saudara Amir. Kalau kontraktor urug secara umum minimal pasti tetap harus bayar pekerja yang jaga alat berat malam hari. Jadi, tidak benar kalau off tidak ada kirim material urug tidak bayar tenaga kerja ,sekali lagi itu pernyataan tidak benar saudara Amir pernyataan bohong Amir yang dipublikasikan lewat media bisa kita tuntut secara hukum,” pungkasnya.

Mereka menuntut upah kerja untuk segera dibayar oleh kontraktor pekerjaan pengurukan yang dilakukan oleh CV Rahayu.

Massa aksi juga membawa poster bertuliskan “menolak Amir bekerja di Bandarkedungmulyo, Lancarkan saluran air agar tidak merugikan petani” poster tersebut
terpampang di pintu masuk proyek.

“Kami meminta CV Rahayu berkomitmen sesuai perjanjian awal, upah dibayar seminggu sekali,” ujar Jatmiko koordinator aksi saat diwawancarai wartawan di lokasi.

Jatmiko menyebut, sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan di Kantor Desa setempat dan didampingi oleh Kapolsek Bandarkedungmulyo AKP Sulianto. Namun, Jatmiko mengaku pihak perusahaan mengingkari kesepakatan yang sudah dimediasi oleh Polsek.

“Kedua kami menuntut kesepakatan yang dimediasi forkopimcam kemarin,” lanjutnya.

Jatmiko menambahkan, tuntutan ketiga adalah menuntut agar kontraktor pengurukan memperhatikan akses pertanian dan tidak merugikan warga.

“Kontraktor pengurukan ini menutup saluran irigasi jadi untuk saluran irigasi agar tidak ditutup karena saat ini saluran irigasi tidak berfungsi karena kena tanah uruk,” jelasnya.

Sebelumnya, warga sudah memberikan toleransi membolehkan aktifitas sampai hari ini. Sekarang sudah ditutup patok tuntutan.

“Kami sudah memberikan toleransi untuk kontraktor penimbunan namun janjinya tidak ditepati akhirnya kita tutup patok, kompensasi warga juga belum clear,” ungkapnya.

Jatmiko menyebut, ada dugaan kontraktor enggan membayar upah pekerja malah diduga melakukan intimidasi warga.

“Karena kontraktor uruk diduga mengintimidasi warga, kesini membawa oknum LSM dan Oknum Tentara juga untuk menakuti warga, kan kasian warga mereka hanya menagih haknya,” tuturnya.

Sementara, Kepala Desa Bandarkedungmulyo Zainal selaku pembina wilayah di lokasi proyek saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

“Maaf saya gak tahu menahu tentang hal itu,” ujarnya saat dikonfirmasi.

“Itu urusan kontraktor dengan pekerja, bukan urusan warga,” sambungnya.

Zainal juga mengaku tidak ikut campur urusan pekerjaan yang dilakukan di wilayah desanya tersebut.

“Langsung ke kontraktornya aja atau ke investornya, kami pemdes tidak ikut campur urusan pekerjaan itu,” pungkasnya.

(Teguh)