Sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB adalah upaya Pemda untuk mengedukasi masyarakat tentang pajak baru yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengompensasi kehilangan DBH dari UU 1/2022.

Mulai 2025, pajak ini akan tercatat di STNK untuk transparansi dan mendorong kepatuhan, seperti yang disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Yudi Hartono.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 akan ada perubahan mekanisme penerimaan pendapatan daerah dari PKB dan BBNKB sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang beralih ke mekanisme pajak opsen.

Mekanisme ini mengatur bahwa penerimaan pajak PKB/BBNKB untuk pemerintah Kabupaten Madiun langsung ditransfer ke kas daerah, dan besarnya pajak tergantung pada jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar.

Hari Wuryanto menyatakan target saat ini sebesar 65 Miliar, tetapi hingga November 2025 baru mencapai 59 Miliar. “Insya Allah, di akhir Desember bisa mencapai target 65 Miliar.”  “Jadi, itu harapan kita, ya,” ucapnya.

Sebagai langkah transparansi pemungutan opsen, sinergi antara Pemprov Jatim, Bapenda, aparat penegak hukum, pemerintah desa/kelurahan, dan camat sangat penting untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak.

Kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor dengan pelat nomor luar daerah, harap segera melakukan balik nama agar pajak opsennya menjadi penerimaan asli Kabupaten Madiun dan turut serta dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

“Kita akan pertanggungjawabkan semua pembayaran masyarakat. Meningkatnya pajak memungkinkan kita memberikan layanan publik terbaik.

” Mari kita patuhi aturan dan laksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Orang bijak adalah yang taat membayar pajak.”Insya Allah masyarakat Kabupaten Madiun bijak,” tutupnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Madiun dan Kepala Upt.Pengelola Pendapatan Daerah Madiun (Bapenda Provinsi Jatim) diwakili oleh Aries Nuryadhi, beserta Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Kabid Pembinaan Kejaksaan Negeri Madiun Dian Fatmawati, Kapolres Madiun, OPD, Camat, Kepala Desa, dan undangan lainnya.

(nath)

Kegiatan edukasi ini berlangsung di area Monumen Simpang Lima Gumul ( SLG ) berkolaborasi bersama saka kalpataru kwartir cabang Kediri serta ibu-ibu kader peduli lingkungan Kabupaten Kediri , acara dilaksanakan pukul 16.00 WIB , Selasa (25/03/2025 ), kegiatan yang dikemas saat Ngabuburit Bulan Ramadhan dan melibatkan kelompok saka kalpataru 30 orang dan petugas DLH sejumlah 20 orang serta ibu-ibu kader peduli lingkungan bersama sama memberikan edukasi dan sosialisasi pembatasan sampah plastik sekali pakai

Dalam kegiatan sore ini petugas DLH bersama tim menyasar atau mendatangi pengunjung di sekitar area Monumen Simpang Lima Gumul serta pengguna usaha UMKM untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman dampak buruk dari sampah plastik sekali pakai, memberikan solusi untuk mengurangi dan membatasi penggunaan sampah plastik, petugas DLH juga mengganti dan memberikan kemasan kantong plastik sekali pakai dengan kantong sampah yang ramah lingkungan yang mereka bawa.

Pejabat Fungsional Penyuluh lingkungan Hidup Kabupaten Kediri Ibu Mieka menyampaikan bahwasannya kegiatan ini digelar bertepatan Hari Jadi Kabupaten Kediri yang ke-1221.
” Alhamdulillah kita bisa menggelar sosialisasi pembatasan sampah plastik ke masyarakat , aksi mudik minim sampah di Bulan Ramadhan ini, sambutan dan antusias yang luar biasa karena kegiatan ini kita berkolaborasi dengan adik adik kalpataru dan kader peduli lingkungan hidup kabupaten kediri bersama-sama bisa berpartisipasi untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai kita semua adalah penghasil sampahnya maka semuanya juga harus mempunyai tanggung jawab untuk mengelola, mengurangi sampahnya masing-masing, mustahil masalah sampah hanya tanggung jawab Pemerintah kabupaten kediri, diperlukan kesadaran dan kerja aktif semua lapisan masyarakat Kediri untuk sadar ,paham dan bertanggung jawab penuh serta turut berkontribusi dalam rangka mengurangi penumpukan sampah plastik dan diharapkan masyarakat menyadari dampak buruk dari sampah plastik sehingga harapan ke depan akan tercipta ekosisitem lingkungan yang nyaman dan sehat serta bebas dari polusi sampah yang ada ” . Tegasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, SE, MM, menyampaikan bahwa saat ini Dinas Lingkungan Hidup tengah gencar untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan membangun kesadaran agar warga masyarakat di Kabupaten Kediri mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai , terutama selama Bulan Suci Ramadan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah,” terangnya.

Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Arman Fuady S.Sos, M.M menyampaikan pihaknya akan melakukan kegiatan kampanye sekaligus edukasi ke seluruh masyarakat di wilayah kabupaten kediri, dan di beberapa titik lokasi secara berkelanjutan.

‎”Hari ini kami melakukan kampanye pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai, dengan menukar kantong plastik yang dibawa pengunjung dengan kantong yang dibawa petugas, kami akan melakukan edukasi secara berkelanjutan terutama di kawasan monumen Simpang Lima Gumul (SLG), taman-taman, pasar dan pengguna usaha UMKM serta rumah tangga dengan cara kampanye secara langsung,” terang Arman.

‎DLH Kabupaten Kediri juga menyiapkan pamflet, poster, selebaran edukasi lainnya yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk melakukan spot foto, sekaligus ikut mengkampanyekan pengurangan penggunaan sampah plastik dan diharapkan nantinya bisa lebih memahami dampak bahaya kemasan plastik sekali pakai itu bisa menimbulkan resiko kesehatan bagi masyarakat di wilayah kabupaten kediri sehingga harapan kedepan Kabupaten Kediri sekitarnya menjadi daerah yang bebas sampah plastik, menjadikan lingkungan dan ekosistem yang nyaman, bersih dan sehat “. Pungkasnya.

Didik

Sosialisasi pengelolaan sampah di lingkup rumah tangga dipimpin langsung oleh Ny. Eka Taruna, selaku orang nomor satu di lingkup PKK. Turut hadir seluruh pengurus PKK Kabupaten,kecamatan hingga PKK di Desa , serta kader-kader lingkungan sebagai ujang tombak, dan jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.

Beberapa hal yang ditekankan oleh Ny. Eka Taruna terkait penanganan sampah di level rumah tangga. diataranya:

1. DLH harus terus mensosialisasikan dan memberikan pengarahan maupun pelatihan dalam pengelolaan sampah, baik ditingkat rukun tetangga (RT), desa/kelurahan maupun tingkat kecamatan.
2. Membuat masing-masing bak sampah terpusat yang dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik di setiap RT se-Kab. Nganjuk, sehingga produksi sampah dan volume sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) dapat dikurangi.
3. Kurangi pengguna plastik salah satunya dengan cara mulai menggunakan tas belanja yang terbuat dari kain, menggunakan botol minum (tumbler).
4. Bijak mengola sampah, dengan daur ulang sampah dan sosialisasikan “Ubah sampah Jadi Cuan”

“Ibu-Ibu semua, masalah sampah ini jika kita tidak serius menangani, maka akan jadi masalah besar kedepannya. Mari kita sama-sama menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Dan saya ingin kesadaran ini dibangun di level keluarga. Ibu-Ibu semua menjadi agen perubahan. Seperti semangat DLH, kita pasti BISA,“ harap Ny. Eka Taruna.

Sintia

Dengan didampingi oleh PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Yayuk Dwi Irawanti Sugiat S.Pd., Sugiat memimpin langsung acara Sosialisasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai dalam rangka Penutupan TMMD ke-120 di Lapangan Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam pada Selasa, (04/06/2024).

Turut hadir dalam Gebyar Panggung Prajurit antara lain, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe madya Cukai Kediri beserta jajaran, serta Forkopimda Kabupaten Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang, Camat dan Forkopimcam Kecamatan Wonosalam, Ngoro, Mojowarno, dan Bareng, dan Kepala Desa di lingkup Kecamatan Wonosalam.

Menurut Dansatgas TMMD, Letkol Kav Devit Eko Junanto dari Dandim 0814 Jombang menyampaikan bahwa tujuan praktis sosialisasi ini adalah untuk mencegah agar negara tidak mengalami kerugian karena adanya rokok ilegal. TNI-AD menghimbau masyarakat, terutama warga Wonosalam untuk bersama-sama memberantas rokok ilegal.

“Ketika sosialisasi kita gencarkan, masyarakat dapat menambah ilmu pengetahuan dan bisa membedakan mana rokok legal dan ilegal. Jika sudah tahu itu termasuk ilegal, bisa menginformasikan ke pihak yang berwenang, ucap Letkol Kav Devit Eko Junanto.

Dalam kesempatan ini, PJ Bupati Jombang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam TMMD ke-120. Acara ini tidak lepas dari dukungan TNI, KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, jajaran pemerintahan Kabupaten Jombang, perangkat desa, serta masyarakat yang berpartisipasi aktif menyukseskan program ini.

“Kegiatan TMMD ini bukan hanya tentang pembangunan fisik semata, tetapi juga tentang membangun semangat gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas antar warga”, ujar Sugiat.

Selain kegiatan sosialisasi, masyarakat dihibur dengan penampilan Orkes Dangdut New Azkanada dan tarian Remo khas Jombang.

Sebuah konser orkes dangdut mengguncang Wonosalam dengan suasana sosialisasi yang semarak. Selain itu, masyarakat yang hadir juga sangat antusias menerima informasi tentang ketentuan perundang-Undangan di bidang cukai. Sosialisasi ini sangat penting karena peran strategis cukai dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung penerimaan negara.

“Kita perlu memahami konsekuensi hukum jika mengedarkan rokok ilegal, serta mengenali ciri-ciri rokok ilegal beserta cara melaporkannya”, pesan PJ Bupati Jombang.

Perlu diketahui, bahwa cukai yang kita bayar untuk pembelian rokok legal akan dikembalikan kepada kami dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana ini digunakan untuk pembangunan wilayah, seperti pembangunan jalan, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, DBHCHT juga digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.

“Peredaran rokok ilegal merugikan negara. Sebab rokok ilegal tidak dikenakan cukai, sehingga negara kehilangan pendapatan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan. Maka dari itu, Saya mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama Gempur Rokok Ilegal”, jelas Sugiat.

Penegak hukum selalu bekerja sama untuk memberntas rokok dengan cukai ilegal. Untuk memastikan pemberantasan yang efektif dan efisien, perlu ada kerja sama yang efektif.

Terakhir, PJ Bupati Jombang berkomitmen untuk terus memajukan Jombang dalam berbagai bidang, termasuk melawan rokok ilegal. Dia juga akan mendorong gerakan bangga produk lokal.

“Selama delapan bulan saya menjabat sebagai Penjabat Bupati, kami akan terus berupaya membangun Jombang. Kopi Wonosalam adalah salah satu contoh gerakan bangga produk lokal. Saat ini kita sedang membuat gerakan di cafe untuk membuat anak muda bangga dengan Kopi Wonosalam. Program ini mencakup 100 cangkir Kopi Wonosalam setiap minggu di kafe yang ditunjuk”, terang PJ Bupati.

Misi besar PJ Bupati yang terkenal dengan blusukan ke desa-desa, tidak hanya untuk mendorong gerakan bangga kopi Wonosalam, tetapi juga untuk mendorong gerakan bangga durian dan susu asli Wonosalam. Tujuan Gerakan-gerakan tersebut adalah untuk meningkatkan potensi pariwisata Wonosalam.

“Dengan mengembangkan wisata di Wonosalam, maka perekonomian masyarakat akan meningkat. Ini janji saya sebagai Penjabat Bupati”, kata PJ Bupati Jombang.

(Red)