Langkah proaktif ini diambil untuk memvalidasi apakah perusahaan-perusahaan di wilayah Nganjuk telah menyesuaikan slip gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku tahun ini.

Suwanto, S.H., M.H. Kabid HI dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Nganjuk menyatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengawasan untuk mencegah adanya penangguhan upah sepihak. Beberapa poin utama yang diperiksa meliputi:

Kesesuaian Nominal: Memastikan upah pokok dan tunjangan tetap mencapai angka minimal UMK.

Dialog Hubungan Industrial: Membuka ruang bagi pekerja untuk melapor tanpa rasa takut jika terjadi ketidaksesuaian.

Suara dari Sekjen Serikat Pekerja Bersatu Sejahtera (SPBS) Paryono yang turut hadir memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis. “Kami mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Daerah. Namun, kami juga menyoroti pentingnya sanksi tegas baik sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Bagi perusahaan yang masih membandel atau menggunakan celah administrasi untuk menunda kenaikan upah,”

“Kami dari Serikat Pekerja Bersatu Sejahtera (SPBS) siap membantu Disnaker Nganjuk untuk memantau apabila ada Pekerja di wilayah Kabupaten Nganjuk yang dibayar Perusahaan dibawah UMK dengan cara membawa bukti slip gaji yang sah”.

RIO