Nganjuk, PING – KrisnaNusantara – Dunia usaha tengah bertransformasi cepat. Dulu, perniagaan didominasi transaksi fisik; kini, ekonomi bergerak melalui platform digital, e-commerce, dan usaha rumahan. Menangkap dinamika dan perubahan struktur perekonomian menjadi agenda penting pemerintah untuk memperkuat makroekonomi melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Untuk mengedukasi mengenai pentingnya pendataan sektor Usaha Menengah dan Besar (UMB), BPS Kabupaten Nganjuk mengadakan dialog interaktif di Radio Suara Anjuk Ladang (RSAL FM) pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Dialog interaktif berjudul “Penguatan Fondasi Makroekonomi Melalui Pendataan Usaha Menengah dan Besar dalam Sensus Ekonomi 2026” menampilkan narasumber Renny Catur Setyaningrum dan Firra Rastraaktiva Awaliyah, Statistisi Ahli Muda BPS Nganjuk. Renny menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi diadakan setiap 10 tahun oleh BPS, dimulai dari tahun 1986, dan kembali pada 2026. Pelaksanaan tahun ini berbeda dari sepuluh tahun lalu, antara lain:
- Memotret Perubahan Ekonomi Pascapandemi: SE2026 dirancang untuk menangkap perubahan perilaku ekonomi pascapandemi COVID-19 yang mempercepat transformasi digital, termasuk pergeseran dari pertemuan daring hingga berbelanja secara online.
- Peralihan ke Sistem Digital (Paperless) via Aplikasi FASIH: SE2026 menggunakan aplikasi FASIH dari BPS, menggantikan kuesioner kertas yang digunakan pada SE2016. Data wawancara terkirim ke server pusat secara terenkripsi, dilindungi dari tangkapan layar, dan dilengkapi dengan deteksi galat otomatis.
- Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence):BPS memanfaatkan Kecerdasan Buatan untuk memvalidasi pengkodean Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), menghindari kesalahan pengelompokan sektor usaha yang dapat memengaruhi arah kebijakan.
- Perpanjangan Durasi Lapangan (2,5 Bulan): Pelaksanaan lapangan diperpanjang hingga 31 Agustus 2026 untuk mengakomodasi kompleksitas konfirmasi data finansial.
Hingga pekan ketiga Agustus 2026, capaian pendataan lapangan SE2026 di Kabupaten Nganjuk mencapai 93 persen, dengan target selesai 100 persen sebelum 31 Agustus.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat tentang pertanyaan sensus, Renny menjelaskan bahwa kuesioner SE2026 lebih ringkas dibandingkan sensus ekonomi di negara tetangga dan survei BPS lainnya. Pendataan ini mencakup pemutakhiran data keluarga, usaha, dan titik fisik bangunan untuk menggambarkan perekonomian secara nyata.
Renny menegaskan bahwa data sensus tidak terkait dengan penarikan pajak, dan kerahasiaan responden dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS harus merahasiakan data individu dan hanya merilis data agregat makro untuk perencanaan pembangunan, tidak untuk data individu atau perpajakan, kata Renny.
Firra menambahkan bahwa data SE2026 berpengaruh pada regulasi dan dunia usaha, termasuk ketepatan program subsidi dan fasilitas usaha dengan rujukan biaya produksi antarwilayah. Perluasan Akses Permodalan Perbankan: Mengulangi sukses SE2006 untuk UMKM dan SE2016 untuk skema KUR dan Kredit Usaha Mikro. Peta Ekonomi Publik: Rujukan analisis pasar bagi pelaku usaha untuk memahami kompetitor, potensi wilayah, dan peluang ekspansi bisnis.
Firra menyampaikan bahwa BPS menyediakan metode pengisian mandiri melalui tautan CAWI bagi pelaku usaha dan warga yang membutuhkan privasi saat mengisi data keuangan.
Menjelang penutupan sensus pada 31 Agustus 2026, BPS Nganjuk mengimbau 7 persen warga dan pelaku usaha yang belum terdata untuk menyambut petugas lapangan dengan baik. Warga diminta menyiapkan Kartu Keluarga (KK) dan nomor ID pelanggan listrik.
Jika menemukan petugas yang melanggar SOP, laporkan melalui media sosial resmi BPS Kabupaten Nganjuk. “Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 adalah investasi data untuk kemajuan ekonomi bangsa yang akurat dan berkelanjutan,” kata BPS Nganjuk.
(.nath)
