PATI – KrisnaNusantara – Pemerintah Kabupaten Pati mulai mendata dan melakukan geotagging peternak unggas lokal untuk memastikan pasokan telur Pati dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, dalam audiensi dengan asosiasi peternak unggas pada 18 Agustus 2026.
“Pemkab Pati sedang menyusun data peternak lokal dan melakukan geotagging untuk memastikan verifikasi peternak yang siap memasok kebutuhan MBG,” kata Chandra.
Pendataan ini merupakan upaya Pemkab untuk membangun mekanisme penyerapan telur lokal yang terukur. Pemerintah daerah akan menyalurkan pasokan secara bertahap agar peternak lokal lebih mudah masuk ke rantai pasok MBG.
“SPPG yang tidak menyerap pasokan dari peternak lokal akan dievaluasi, namun sanksi adalah kewenangan Badan Gizi Nasional,” ujar Chandra. Selain penyerapan telur, harga pakan juga menjadi perhatian utama. Pemkab Pati menganggap tingginya biaya pakan berdampak langsung pada harga pokok produksi telur peternak.
Minggu depan, kami bersama asosiasi peternak akan ke Kementerian Pertanian untuk mencari solusi agar harga pakan lebih murah, ujar Chandra. Chandra menyatakan bahwa pakan adalah komponen utama yang mempengaruhi harga pokok produksi telur.
Oleh karena itu, penyelesaian masalah pakan harus didorong hingga tingkat pemerintah untuk mengendalikan biaya produksi peternak. “Jika masalah pakan teratasi, posisi peternak akan lebih kuat. Kami akan mencarinya bersama asosiasi dan Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Pemkab Pati membuka jalur pemasaran baru bersama pasar modern agar telur dan produk peternakan lokal tidak bergantung pada satu saluran penjualan. “Kami sedang berkoordinasi dengan pasar modern agar produk peternak lokal Pati bisa terserap di sana,” ujar Chandra.
Audiensi ini juga menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dan peternak. Pemerintah Kabupaten Pati mendorong pendataan, penyerapan MBG, pengendalian biaya pakan, dan perluasan pasar untuk saling mendukung.
Kegiatan ini mempertemukan Plt Bupati dengan peternak unggas serta melibatkan Ketua Komisi B DPRD Pati, Korwil MBG Kabupaten Pati, dan jajaran Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
(.nath)
