Upacara peringatan 4 Hari Besar Nasional yaitu Hari Ibu ke-79,HKSN, Dan Hari Belanegara ke-77 diselimuti kekecewaan dan ironi.
Jombang – KrisnaNusantara.com.com
Abah Bupati Warsubi lagi-lagi menjadi penantian yang mengecewakan bagi peserta Upacara Hari Besar Nasional di Lapangan Pemkab Jombang.
Pasalnya, Upacara Peringatan 4 Hari Besar Nasional yaitu: Hari Nusantara Nasional, Hari Ibu ke-97, Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN), dan Hari Bela Negara ke-77; yang dilaksanakan pada 22 Desember 2025 pelaksanaannya molor 2 jam dari waktu yang ditulis dalam undangan dan telah dikoordinasikan sebelumnya.
Upacara tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pukul 06.30 WIB dengan himbauan Peserta Upacara yang terundang untuk sudah ada di Lapangan pada pukul 06.00 tepat.
Peserta Upacara yang merupakan terdiri dari beberapa unsur Masyarakat dan Institusi Negara tersebut sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai undangan yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Jombang itu.
Akan tetapi lagi dan lagi, Bupati Jombang baru akan memasuki Lapangan setelah lebih kurang 2 jam dari waktu yang terjadwalkan.
Masa tunggu dengan keadaan siap di Lapangan oleh Peserta Upacara ini tentunya terkonsep dalam pelaksanaan upacara yang sempurna, dengan sikap berdiri barbaris tegak dan rapi.
Alhasil, tenaga dan kekuatan mereka terbuang sia-sia dalam waktu tunggu 2 jam di Lapangan karena Bupati Jombang belum akan beranjak untuk memasuki Lapangan Upacara.
Akibatnya, banyak Peserta Upacara yang tumbang berjatuhan saat Upacara telah dan sedang dalam proses pelaksanaan.
Mereka kebanyakan dalam keadaan yang lelah karena perut kosong atas memenuhi undangan yang dijadwalkan sangat pagi tersebut.
Padahal, pertimbangan paginya waktu pelaksanaan itu dengan perhitungan matahari belum jauh meninggalkan arah terbitnya sehingga terik panas belum begitu menyilaukan sapaannya dan membakar energi para Peserta Upacara.
Sebagai pengusaha harusnya Abah Bupati Warsubi sangat paham dalam menghargai waktu.
Dimana keterlambatan masa produksi dan atau pemasaran akan menurunkan nilai qualitas komoditi, yang kemudian membuat jatuhnya kepercayaan pasar.
Ditambahlagi, panitia pelaksana tidak dengan serius mendata dan mendistribusikan konsumsi untuk kelompok Peserta Upacara yang sedikitnya diminta untuk menghadirkan 30 anggota dari 9 organisasi atau kelompok masyarakat yang diundangnya.
Beberapa kelompok ada yang jumlahnya tidak sesuai dan juga ada organisasi yang tidak mendapatkan sama sekali dengan keterangan Panitia bahwa sudah diambil kelompok yang lain.
Analisa di lapangan menyimpulkan adanya indikasi koordinasi dan komunikasi yang kurang antara koordinator upacara dengan protokoler, sehingga terjadi pengondisian yang tidak sinkron dan beriringan.
Harapannya hal semacam ini tidak terjadi lagi. Upacara bukanlah kegiatan ceremonial belaka akan tetapi di sini penuh dengan kesiap siagaan, penilaian sikap dan kebiasaan hidup bisa diambil dari proses yang terjadi di dalamnya.
(Red.)
