SAMARINDA – KrisnaNusantara – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan digital pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026 di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (24/9/2026).
Sri Wahyuni menekankan bahwa evaluasi Pemerintah Digital tidak hanya melihat infrastruktur dan dokumen, tetapi juga dampak langsung layanan bagi pengguna.
Salah satu indikator penting adalah pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara digital melalui skm. Perangkat daerah yang belum menerapkan survei digital diminta untuk segera beradaptasi.
“Persoalan digital ini bukan hanya infrastruktur, tetapi juga bagaimana masyarakat menerima layanan yang baik atau tidak dari infrastruktur tersebut,” tegas Sri Wahyuni.
Saya meminta penerapan SKM digital diperluas ke seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kaltim, tidak hanya yang menjadi sampel evaluasi. Data perlu disusun jelas untuk menunjukkan perangkat daerah yang sudah dan belum melaksanakan SKM digital.
Sekda mengingatkan agar data SKM tidak hanya menunjukkan adanya survei, tetapi juga memperhatikan jumlah responden, nilai kepuasan, periode survei, dan karakteristik penerima layanan untuk benar-benar mencerminkan kualitas interaksi pemerintah dengan masyarakat.
Dia menegaskan bahwa pelaksanaan Pemerintah Digital adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas Komunikasi dan Informatika. Diskominfo Kaltim diminta untuk mengoordinasikan kebutuhan dan tindak lanjut dengan perangkat daerah terkait.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk segera melengkapi data dan bukti pendukung dalam proses evaluasi. Dalam lima hari, diharapkan semua yang perlu disesuaikan dapat diselesaikan agar hasil kerja Pemprov Kaltim tercermin dengan jelas dalam penilaian.
“Jangan sampai setelah proses yang begitu effort, kita lupa meng-upload hasil yang diinginkan tim penilai,” jelasnya.
Ia berharap evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat transformasi digital pemerintahan di Kaltim. Keberhasilan Pemerintah Digital harus tercermin dalam layanan publik yang mudah, terukur, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
