Jombang, Krisnanusantara.com– Proyek pembangunan gedung layanan kesehatan milik Perumda Aneka Usaha Seger Jombang kembali menuai sorotan. Pantauan lapangan menunjukkan papan informasi proyek baru terpasang, memuat nilai kontrak sebesar Rp 979.919.000 dengan pelaksana CV Shendhiko Global Utama. Proyek tersebut dibiayai melalui penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2022.
Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan sejumlah kejanggalan. Progres pembangunan dinilai tertinggal jauh dari jadwal. Proyek yang diawasi CV Nawasesna Dakara Consultant itu hingga kini belum menunjukkan percepatan berarti. Pihak konsultan pun belum memberikan pernyataan resmi terkait lambatnya perkembangan.
Pelaksana proyek menyebut bahwa pekerjaan masih berada pada posisi “minus”.
“Pekerjaan minus kurang lebih 10%, dan progres belum sampai 50% karena terkendala hujan terus menerus selama satu minggu,” ujarnya.
Lebih jauh, keputusan mempertahankan pondasi bangunan lama juga menimbulkan pertanyaan, terutama karena nomenklatur kegiatan tercantum sebagai pembangunan, bukan rehabilitasi.
“Pondasi tetap pakai bangunan lama. Mempertahankan estetika bangunan lama,” ungkap pelaksana proyek.
Para pemerhati konstruksi menilai bahwa jika kegiatan dikategorikan sebagai pembangunan baru, semestinya dilakukan pembongkaran total dan pekerjaan dimulai dari nol untuk menjamin keamanan struktur dan kesesuaian teknis.
Situasi di lapangan juga menunjukkan ketidaktertiban dokumen teknis. Shop drawing yang wajib tersedia sebagai acuan kerja tidak terlihat di area proyek. Pihak kontraktor beralasan bahwa gambar tersebut rusak karena kehujanan dan “akan dicetak ulang dalam minggu ini”.
Sementara itu, mekanisme pengadaan proyek turut menjadi perhatian. Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjelaskan bahwa pemilihan penyedia dilakukan melalui jalur pengadaan langsung.
“Seleksi kita berbeda. Kita menggunakan turunan pengadaan langsung sampai 1 miliar. Tidak melalui e-katalog, tapi menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Meski demikian, tetap kita umumkan di website Perumda Aneka Usaha Seger Jombang untuk membuka kesempatan bagi siapa pun yang ingin ikut seleksi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa proses pengadaan mengacu pada dasar hukum yang berlaku.
“Kita mengikuti aturan JDIH Perbub PBJ Nomor 67, lalu kita buat aturan turunannya untuk pelaksanaan PBJ,” tambahnya.
Hingga kini, publik menantikan transparansi lebih lanjut terkait ketepatan prosedur, pemenuhan dokumen teknis, serta efektivitas pengawasan proyek yang menggunakan dana daerah tersebut. ( JF )
