JOMBANG, Krisnanusantara.com – Bangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, yang merupakan bagian dari bantuan keuangan khusus tahun anggaran 2025, menjadi sorotan tajam setelah ditemukan mengalami retakan serius dan kerusakan parah. Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait kualitas pengerjaan dan efektivitas pengawasan proyek.
Dari pantauan di lokasi, TPT dengan volume 374 meter dan alokasi dana sebesar Rp 200.000.000,00 ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan struktural yang signifikan. Retakan-retakan besar terlihat jelas membentang di sepanjang badan TPT, mengindikasikan adanya masalah fundamental pada saat konstruksi atau material yang digunakan.
Plang proyek yang terpampang di lokasi menyebutkan bahwa proyek ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Mojowangi, dengan penanggung jawab Kepala Desa Mojowangi, Pramono Hadi. Temuan kerusakan ini sontak menimbulkan keprihatinan mengingat usia proyek yang relatif baru, bahkan secara administrasi ditujukan untuk tahun anggaran 2025.
Pemerhati pembangunan lokal menyuarakan kekhawatiran atas indikasi kerugian negara jika kerusakan ini tidak segera ditangani. “Ini jelas mengkhawatirkan. Bagaimana sebuah proyek yang baru berjalan, atau bahkan belum secara resmi masuk tahun anggaran operasional, sudah menunjukkan kerusakan separah ini? Ada apa dengan kualitas pengerjaan dan pengawasannya?” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Diharapkan, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui dinas terkait, Segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek TPT ini. Investigasi mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab pasti kerusakan, mengevaluasi standar kualitas material dan konstruksi, serta meninjau ulang proses pengawasan yang telah berjalan.
“Dugaan penyimpangan semakin menguat” waktu dikonfirmasi di Kantor desa, Team media menanyakan keberadaan kepala desa tepat waktu 09.00 WIB Pihak perangkat mengatakan ” maaf pak kades tidak berada dikantor” ujar perangkat.
Sela waktu 1 jam tepatnya jam 10.00WIB pihak media datang lagi untuk menanyakan keberadaan kepala desa dan jawaban pun sama. ” Kepala desa tidak berada di kantor saya tidak tau kemana mungkin ada kegiatan diluar” ucap salah satu perangkat tersebut.
Ketidakbecusan mereka dalam mengelola anggaran dan mengawasi proyek menjadi tanda tanya besar. Respons yang minim dari pihak desa seolah mengamini adanya “permainan” di balik proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) ini.
Langkah cepat dan transparan sangat dinanti untuk memastikan pertanggungjawaban dan perbaikan agar dana publik benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan. (JF)
