Jombang – KrisnaNusantara.com, Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Bandarkedungmulyo (FKWB) luruk proyek pembangunan PT Platinum yang berlokasi di Dusun Braan, Desa Bandarkedungngmulyo,Kabupaten Jombang, Sabtu (9/3/2024) pagi
Mereka menuntut upah kerja untuk segera dibayar oleh kontraktor pekerjaan pengurukan yang dilakukan oleh CV Rahayu.
Massa aksi juga membawa poster bertuliskan “menolak Amir bekerja di Bandarkedungmulyo, Lancarkan saluran air agar tidak merugikan petani” poster tersebut
terpampang di pintu masuk proyek.
“Kami meminta CV Rahayu berkomitmen sesuai perjanjian awal, upah dibayar seminggu sekali,” ujar Jatmiko koordinator aksi saat diwawancarai wartawan di lokasi.
Jatmiko menyebut, sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan di Kantor Desa setempat dan didampingi oleh Kapolsek Bandarkedungmulyo AKP Sulianto. Namun, Jatmiko mengaku pihak perusahaan mengingkari kesepakatan yang sudah dimediasi oleh Polsek.
“Kedua kami menuntut kesepakatan yang dimediasi forkopimcam kemarin,” lanjutnya.
Jatmiko menambahkan, tuntutan ketiga adalah menuntut agar kontraktor pengurukan memperhatikan akses pertanian dan tidak merugikan warga.
“Kontraktor pengurukan ini menutup saluran irigasi jadi untuk saluran irigasi agar tidak ditutup karena saat ini saluran irigasi tidak berfungsi karena kena tanah uruk,” jelasnya.
Sebelumnya, warga sudah memberikan toleransi membolehkan aktifitas sampai hari ini. Sekarang sudah ditutup patok tuntutan.
“Kami sudah memberikan toleransi untuk kontraktor penimbunan namun janjinya tidak ditepati akhirnya kita tutup patok, kompensasi warga juga belum clear,” ungkapnya.
Jatmiko menyebut, ada dugaan kontraktor enggan membayar upah pekerja malah diduga melakukan intimidasi warga.
“Karena kontraktor uruk diduga mengintimidasi warga, kesini membawa oknum LSM dan Oknum Tentara juga untuk menakuti warga, kan kasian warga mereka hanya menagih haknya,” tuturnya.
Sementara, Kepala Desa Bandarkedungmulyo Zainal selaku pembina wilayah di lokasi proyek saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
“Maaf saya gak tahu menahu tentang hal itu,” ujarnya saat dikonfirmasi.
“Itu urusan kontraktor dengan pekerja, bukan urusan warga,” sambungnya.
Zainal juga mengaku tidak ikut campur urusan pekerjaan yang dilakukan di wilayah desanya tersebut.
“Langsung ke kontraktornya aja atau ke investornya, kami pemdes tidak ikut campur urusan pekerjaan itu,” pungkasnya.
(Teguh)
