KEDIRI | KrisnaNusantara.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melaksanakan kegiatan tata kelola logistik Pemilu 2024. Hal ini dilakukan sebagai persiapan agar Pemilu berjalan sukses dan lancar.
Kegiatan tata kelola logistik ini berlangsung di Golden Restoran lantai 2, jalan Hayam Wuruk Dandangan, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023) pukul 19.30 WIB.
“Menjelang Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, agar berjalan lancar, sukses, aman dan damai,” ucap Pusporini Endah Palupi, Ketua KPU Kota Kediri kepada awak media.
Menurutnya, saat ini kondisi badan harus sehat. Karena kalau sehat, tentau bisa menjalankan pekerjaan menjadi ringan. Mengingat, tahapan Pemilu sekarang ini sudah mulai beririsan semua. Mulai tahapan logistik dan memasuki tahapan masa kampanye.
“Untuk tahapan kebutuhan logistik tahap pertama sudah menerima sesuai perencanaan kebutuhan, hanya menunggu logistik kotak suara,” ungkapnya.
Untuk kebutuhan logistik tahap kedua, lanjut Puspo, memang pengadaannya belum dilaksanakan. Dikarenakan, terkait pengadaan logistik adalah pihak Provinsi Jatim. Yaitu, terkait dengan surat suara yang akan dicetak untuk KPU Kota Kediri pada tanggal 15 Desember 2023.
“Mekanisme untuk surat suara, ketika sudah terkirim, akan dilakukan sortir sesuai SOP. Kalau ada surat suara yang pecah atau nada bercak tinta, akan kita laporkan ke percetakan sesuai SOP juga,” paparnya.
Setelah proses sortir selesai dan tidak ada masalah, katanya, dilanjutkan proses lipat.
Menurutnya, untuk surat suara, sebenarnya sudah dipesan sesuai dengan berita acara. Pihaknya mengaku sudah menghitung kebutuhan setiap TPS dan penambahan suarat suara sebesar 2 persen untuk Pemilu.
“Kalau terjadi kelebihan surat suara akan dimusnahkan sesuai aturan dan SOP dalam pelaksanaan pemusnahan kelebihan surat suara tersebut,” ujarnya.
Memasuki hari pertama masa kampanye, Puspo menjelaskan, sepenuhnya diserahkan kepada partai politik. Dan parpol bisa menggunakan waktunya dengan efektif.
Namun, pihaknya mengatakan, belum bisa memantau terkait kampanye hari pertama. Dikatakan Puspo, kalau memasuki masa kampanye ini, Bawaslu yang mulai bekerja.
“Tim kampanye yang sudah mendaftarkan ke KPU, terkait tim kampanye untuk paslon sudah daftar ada 2, tetapi versinya masing-masing. Jadi dari pasangan calon nomor 3. Kemudian paslon nomor satu dan paslon nomor dua berbeda-beda formulir yang digunakan karena kita menerima dari DPP,” imbuhnya.
Puspo juga menambahkan, terkait titik lokasi yang tidak boleh dipasang alat peraga kampanye (APK), adalah ranahnya Bawaslu. Walaupun KPU Kota Kediri sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan Perwali yang harus dipatuhi.
“Jadi yang tidak boleh dipasang APK di sepanjang Jalan Brawijaya-Jalan Kartini-Jalan Mayjen Sungkono-Jalan Mayor Bismo tidak boleh dipasang secara melintang. Tapi, kalau dipasang dipinggir masih boleh,” ujarnya.
Terkait rekening dana kampanye, Puspo mengatakan, semuanya sudah memiliki rekening dana kampanye, yakni 17 parpol.
Puspo berpesan, kepada peserta pemilu dari 17 partai politik pada saat kampanye supaya berpedoman pada aturan yaitu PKPU Nomor 15 tahun 2023.
“Dan, juga memperhatikan regulasi dari pemerintah daerah terkait estetika,” tutup Puspo.
Sekedar informasi, kegiatan tata kelola ini, mengundang 17 partai politik, Perwakilan Kesbangpol, Satpol PP Kota Kediri, Kejaksaan, Kepolisian, media dan PPK dari 3 Kecamatan Kota, Pesantren dan PPK Mojoroto. (*/red)
