JOMBANG, KrisnaNusantara.com – Gelombang petisi sejumlah guru besar berbagai kampus negeri di Indonesia menjelang Pemilu 2024, dikritisi KH Ahmad Junaidi Hidayat.
Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Aqobah International School (AIS) ini menyampaikan, sebagai pengasuh Ponpes, pihaknya menyatakan sama dengan khalayak luas yang menginginkan Pemilu 2024 berlangsung damai, jujur dan adil.
Disamping itu, Pemilu menjadi salah satu upaya dalam mendorong bangsa ini menjadi lebih cerdas dalam berdemokrasi.
Hanya saja, Kiai Junaidi menilai, jika petisi untuk mengkritik Presiden Joko Widodo yang terjadi belakangan ini, tidak sepatutnya dilakukan.
“Jadi menurut saya nggak perlu, tidak sepatutnya para intelektual di kampus itu melakukan hal-hal yang justru akan menimbulkan keresahan kepada masyarakat,” kata KH Ahmad Junaidi saat di aula Ponpes AIS, desa Jombok, kecamatan Ngoro, kabupaten Jombang, Sabtu (3/2/2024).
Kiai Junaidi mengatakan, jika ada anggapan terdapat kecurangan dalam Pemilu, dan ada hal-hal yang melukai demokrasi, pihaknya mempersilakan menggunakan saluran formil.
“Ya silakanlah, kita punya banyak saluran. Kita kan ada DPR, jika presiden dianggap melakukan penyimpangan atas Undang-undang, penyimpangan atas kekuasaan,” terangnya usai acara Mujahadah dan Doa untuk Pemilu 2024 Indonesia yang Damai.
Pihaknya menilai, tidak patut mengumbar pernyataan yang justru akan menimbulkan kegelisahan masyarakat.
Menurutnya, bangsa ini butuh kedamaian, namun tidak anti berbagai macam kritik dan pendapat kepada pemerintah.
“Tetapi tentu harus lihat situasi, ini kan sudah mendekati Pemilu. Kenapa harus sekarang berbicara hal yang sesungguhnya sudah kemarin,” urainya.
“Kalau memang ada yang gak bener, silakan sampaikan lewat saluran, mereka kan orang- orang intelek, kenapa harus menciptakan suasana seperti itu,” sambungnya.
Disinggung apakah ada unsur politik, “Itu pasti, kalau saya melihat pasti, itu by design, tidak mungkin,” tegasnya.
Sebagai guru besar, lanjutnya, seharusnya lebih bijak. Menurutnya, sebagai kaum intelektual, mereka tidak perlu terbawa nafsu politik yang justru menyengsarakan masyarakat.
“Lebih baik fokus pada membangun intelektual yang berkarakter, kalau memang tidak bisa berpolitik,” pungkasnya. (*)
