Jombang – KrisnaNusantara.com, Penjabat Bupati Jombang, Sugiat S.Sos., M. Psi. T, bersama Ketua DPRD Kabupaten H. Mas’ud Zuremi, menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023. Acara yang bertema “Menguatkan Fondasi Negara, Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut berlangsung di JCC, Jakarta, pada hari Senin, 8 Juli 2024.
Acara yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin ini juga dihadiri oleh Kepala Lembaga, pimpinan Kementerian/Lembaga, Kepala BPK RI beserta jajarannya, pimpinan BUMN, para rektor perguruan tinggi, serta kepala daerah kabupaten/kota se-Indonesia.
Dikutip dari laman resmi BPK RI, Ketua BPK Isma Yatun menekankan bahwa pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas adalah aset penting dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, berbeda dari biasanya, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 dilakukan langsung kepada Presiden.
“Momen ini memberikan perspektif mengenai perjalanan penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaan mereka,” kata Ketua BPK dalam sambutannya.
Dijelaskan bahwa dari tahun 2015 hingga 2023, BPK telah berhasil menyelamatkan uang dan aset negara dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, atau perusahaan senilai Rp55,97 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen BPK dalam mengawal pelaksanaan pembangunan melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Opini WTP sebagai cerminan kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin meningkatkan kepercayaan berbagai pemangku kepentingan di sektor publik,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan sebuah kewajiban untuk menggunakan APBN dengan baik. “Ini adalah uang rakyat, uang negara. Kita harus sadar bahwa setiap tahun pasti diaudit dan diperiksa. Jadi, merupakan kewajiban kita untuk menggunakan APBN dan APBD dengan baik serta melaksanakannya dan mempertanggungjawabkannya dengan baik pula,” ujar Presiden kepada seluruh jajaran pemerintahan.
“Saya berharap BPK terus mendukung perbaikan ekosistem pemerintahan, menciptakan pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” tegasnya.
“Saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya akan selalu memperhatikan setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat digunakan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Jombang Sugiat dan Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas’ud Zuremi mengucapkan terima kasih atas upaya keras BPK dan pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
“Pemerintah Daerah kami sepenuhnya mendukung semua upaya BPK dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan negara,” kata Pj Bupati Jombang Sugiat dan Ketua DPRD Jombang. Mereka juga mengungkapkan rasa syukur bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang terus berkinerja baik dalam menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, yang tercermin dalam pencapaian opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut.
“Ini adalah wujud tanggung jawab bersama, sinergi yang sangat baik antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jombang,” ungkap Mas’ud Zuremi, Ketua DPRD Kabupaten Jombang. “DPRD sangat mendukung program Kepala Daerah, sementara Kepala Daerah selalu memberikan ruang kepada DPRD untuk memberikan masukan-masukan dalam pembangunan Kabupaten Jombang. Semoga kinerja kita semua mendapat berkah,” tambahnya.
(Red)
