Politik & Pemerintahan

Bupati Jombang Warsubi Suri Teladan Publik Soal Kebijakan Pajak Daerah

×

Bupati Jombang Warsubi Suri Teladan Publik Soal Kebijakan Pajak Daerah

Sebarkan artikel ini
8K4RFpZG4w4hC7J7hgQsvHJnNYHRp44Rt5oerkZ9

JombangKrisnaNusantara.com, Senin (18/8/2025) jam 19.30 – 20.15 WIB Bupati Jombang H. Warsubi hadir dalam wawancara di CCN Indonesia, pada program CCN Prime Plus, menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Bentuk sikap empatik sekaligus partisipatif dari Bupati Jombang yang tampil di panggung nasional dalam mencari solusi atas kegelisahan masyarakat terkait kebijakan pajak daerah.

Agung Baskoro memberi penilaian, dengan kehadiran Warsubi menjadi pembeda dibandingkan kepala daerah lain dalam menghadapi permasalahan yang sama.

“Ada yang beda antara Jombang dengan Pati. Satu, saya sangat mengapresiasi Pak Warsubi mau tampil di CNN Malam ini. Karena nggak gampang dia bicara di depan publik khalayak nasional di tengah beragam masalah daerah muncul,” ungkap Agung.

Agung Baskoro memperhatikan Warsubi sebagai Bupati Jombang mempunyai maksud untuk melakukan komunikasi dua arah secara partisipatorik ke publik secara luas.

“Awalnya saya menyangka seluruh kepala daerah di Indonesia baru bergerak ketika ada Pati effect. Ternyata Pak Bupati Jombang ini tidak. Langkah-langkahnya justru dilakukan sebelum Pati Effect muncul,” ungkap lulusan UGM ini.

Ia mempertegas, bahwa Jombang berbeda dengan Pati. Jika di Pati prosedur kenaikan pajak terpengaruhberjalan unirateral tanpa ada komunikasi dengan DPRD maupun masyarakat, maka Warsubi justru mengambil jalan yang berbeda.

“Bupati Jombang sangat komunikatif dan empatik. Beliau tidak hanya peduli terhadap kegelisahan masyarakat akibat naiknya pajak, tetapi juga membuka ruang dialog dengan DPRD agar penyusunan maupun revisi perda berjalan baik. Ini kontras dengan Pati, yang komunikasi publiknya cenderung satu arah dan buruk. Bukan malah mengademkan justru malah menantang warga. Ini beda Jombang dengan Pati,” tegas Agung Baskoro.

Pada wawancara itu, Agung Baskoro tak lupa menegaskan pentingnya pemerintah pusat dan para kepala daerah memperhitungkan daya beli serta pendapatan masyarakat ketika membuat kebijakan pajak.

“Kenaikan harus rasional, jangan berlebihan, dan dilakukan bertahap. Saya juga mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian yang memberi batasan minimum dan maksimum tarif pajak,” ujar Founder & Executive Director Triaspolitika ini.

Di samping itu, H. Warsubi Bupati Jombang, yang hadir didampingi juga oleh Salmanudin Wakil Bupati Jombang, Hadi Atmaji Ketua DPRD Kabupaten Jombang,  Agus Purnomo  Sekdakab Jombang dan Hartono Kepala Bapenda Jombang menyampaikan, sebenarnya sejak awal menjabat, ia mengaku telah meminta Bapenda Jombang untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan.

“Saya imbau bagi masyarakat yang keberatan untuk segera menghubungi Bapenda atau menghubungi desa. Nanti bersama akan bisa dilakukan validasi sehingga bisa dipastikan pembayaran PBB-P2 nya menurun. Terima kasih masyarakat Jombang,” pungkasnya.

 

 

fer

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *