Pendidikan & Budaya

Warsubi Perjuangkan BSPS Jadi Program Nasional, Prioritaskan Hunian Layak di Jombang

×

Warsubi Perjuangkan BSPS Jadi Program Nasional, Prioritaskan Hunian Layak di Jombang

Sebarkan artikel ini
IMG 20250724 WA0072

Jombang,KrisnaNusantara.com – Bupati Jombang, Warsubi, menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat Jombang. Pada Selasa (22/7), Bupati Warsubi melakukan audiensi khusus dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, di Gedung ATR/BPN Jakarta.

Pertemuan ini bertujuan memperjuangkan Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) agar menjadi prioritas nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Warsubi didampingi oleh Staf Ahli Sa’ean Choir, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Agung Hariadi, serta Ketua DPD Partai Gelora Jombang, Imam Khudhori. Warsubi secara langsung memaparkan kondisi lebih dari 18.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di seluruh Kabupaten Jombang.

Warsubi menegaskan bahwa Program BSPS merupakan bagian integral dari visi-misi unggulannya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024. Ia berharap program ini dapat segera direalisasikan dan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026.
“Ini bukan sekadar program pusat, tapi juga tanggung jawab moral dan politik pemerintah daerah. Kami berharap penuh agar BSPS bisa turun dan segera dimanfaatkan warga,” ujar Warsubi, menekankan pentingnya program ini bagi kesejahteraan masyarakat Jombang.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Partai Gelora Indonesia, menyambut baik inisiatif Bupati Warsubi.
Fahri mengapresiasi upaya tersebut sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat.
“Ini wujud pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat. Kalau BSPS 2026 sudah disetujui, pastikan terserap optimal. Ini soal tanggung jawab dan amanah,” tegas Fahri, mengingatkan pentingnya efektivitas dalam pelaksanaan program.

Fahri Hamzah juga menekankan perlunya pembangunan rumah yang tidak hanya layak, tetapi juga sehat dan mampu menciptakan rasa aman serta nyaman bagi penghuninya. Komitmen kedua belah pihak diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah hunian tidak layak di Jombang dan daerah lain di Indonesia. ( JF )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *